remunerasi dosen

(Rencananya) Tulisan Terakhir Tentang Remunerasi Dosen

Posted on Updated on

Hmm saya merencanakan tulisan ini sebagai tulisan terakhir soal remunerasi dosen. Mau fokus menghadapi ujian dan kembali menulis hal-hal yang ringan dan menyenangkan saja.

Rasa penasaran saya sudah terpenuhi. Cepat atau lambat dosen di PTN BLU akan mendapatkan remunerasi, tergantung kemauan dan kecakapan pimpinan dan manajemen perguruan tinggi.

Nah adapun sampai saat ini, kampus-kampus yang sudah menerapkan remunerasi BLU adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Negeri Malang. (http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=5)

Nah ternyata masih banyak PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi dosen. Kapan semua akan menerapkan? Ini pertanyaan yang mesti dijawab dengan serius oleh rektorat masing-masing kampus, Kemenkeu atau Keriting. Jangan sampai menjadi program abadi yang tidak ada ujungnya seperti program sertifikasi dosen.

Transparansi informasi juga mesti dilakukan. Berita atau aturan tentang remunerasi mestinya bukan berasal dari blog pribadi seperti blig ini, tapi dari sumber-sumber resmi. Ini jadi PR pengelolaan Dikti dari sejak dulu, berbagai informasi penting malah muncul di unofficial website, grup fesbuk atau mailinglist, bukan web resmi Dikti.

Kembali ke persoalan remunerasi, menurut sumber yang sama, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam penerapannya, hal ini disampaikan dalam sharing session Implementasi Remunerasi BLU pada PTN dan PTAI :

1) BLU PTN yang telah ditetapkan KMK remunerasinya telah melaksanakan KMK tersebut di masing-masing BLU PTN, 2) Penerapan sistem remunerasi memberikan dampak perbaikan kinerja di masing-masing BLU PTN, 3) Beberapa perbedaan perlakuan perhitungan SKS untuk perhitungan remunerasi di BLU PTN mengindikasikan perlunya standar yang sama di masing-masing BLU PTN terkait dengan standar SKS minimum dan maksimum dalam perhitungan remunerasi, 4) Perlunya aturan untuk mewadahi dosen yang berkinerja luar biasa, termasuk dosen yang berhasil membawa dana penelitian, dan 5) Ketentuan teknis pembayaran remunerasi adalah kewenangan rektor untuk mengaturnya.

Pedoman Implementasi Remunerasi BLU Unpad

Posted on Updated on

Ternyata remunerasi BLU dan tunjangan kinerja agak berbeda. Di skema UNDIP dan UNPAD yang telah saya peroleh, remunerasi dibagi dua: gaji dan insentif kerja. Gaji adalah tambahan terhadap gaji PNS dan bersifat fix ketika dosen mengerjakan tugasnya dengan baik (12 SKS). Sementara insentif kerja merupakan tambahan yang satu orang dan orang lain bisa berbeda, tergantung cara penghitungan SKS-nya dan juga nilai per-SKSnya.

Oh ya jika tunjangan kinerja dari pemerintah yg diatur perpres yang dibayarkan hanya selisih antara tunjangan kinerja dan serdos, dalam remunerasi BLU serdos tetap dibayarkan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini

Screenshot 2015-01-14 20.12.37 Screenshot 2015-01-14 20.12.50
(Oh ya ini beberapa info remunerasi: Besaran remunerasi UNDIP, UNPAD, UNG)
Selengkapnya pedoman implementasi Remunerasi UNPAD bisa dibaca di pedoman di bawah ini

 

Oh ya jika anda bertanya kenapa kok saya kerajinan menulis soal remunerasi dosen, ada beberapa alasan
(1) Isu kesejahteraan dosen sudah terlalu lama menjadi wacana dan berjalan amat lambat. Saya berharap penyebaran informasi semacam ini membuat implementasi kebijakan untuk kesejahteraan dosen berjalan lebih cepat dan meluas. Setidaknya anda yang di PTN dan belum remunerasi mulai bisa bertanya ke Rektor masing-masing, “UNDIP dan UNPAD sudah jalan lho, kampus kita bagaimana?” Semoga mereka bekerja lebih cepat.
(2) Diharapkan muncul wacana baru instrumen kesejahteraan untuk dosen PTN non BLU dan juga rekan-rekan dosen PTS. Dalam konteks ini tunjangan fungsional dosen sebaiknya tetap dinaikkan dan pemerintah melaksanakan subsidi kepada dosen PTS sesuai perintah undang-undang. Jika perlu Dikti mestinya membuat Gaji minimum dosen sesuai jenjang fungsional dan tingkat pendidikan.
(3) Jika kesejahteraan terwujud, tak ada alasan dosen menyibukkan diri di luar kampus. Mari balik ke kampus dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mestinya pendidikan tinggi kita menjadi lebih baik.
(4) Blog ini sudah beberapa tahun ini mengumpulkan berbagai informasi terkait pendidikan tinggi karena justru minimnya informasi dari sumber-sumber resmi Dikti.Termasuk masalah remunerasi.

Remunerasi BLU UNPAD

Posted on Updated on

Ternyata Universitas Padjajaran juga sudah menerapkan remunerasi. Besaran dan cara penghitungannya berbeda dengan UNDIP seperti yang saya posting kemarin.

Silahkan dibaca Keputusan rektor No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan gaji dan insentif kerja Pejabat Pengelola dan pegawai BLU UNPAD.

Oh ya untuk memahami lebih jauh bisa dibaca pedoman implementasi remunerasi BLU Unpad di sini.

Informasi Besaran Remunerasi Dosen

Posted on Updated on

Saya sebenarnya menunggu feedback dari teman-teman di PTN BLU yang sudah remunerasi tentang tulisan saya sebelumnya. Karena tak ada yang cukup memadai (kecuali dari Pak Arbyn), maka saya memutuskan blusukan di belantara internet. Penasaran aja sih daripada jadi jerawat. Akhirnya ketemu juga, besaran remunerasi dosen di sebuah PTN BLU.

Hmm angkanya sih tidak terlalu wah. Jika anda bekerja normal (12SKS) maka dapet senilai 30% total remunerasi sesuai jabatan fungsional. Jika ada kelebihan SKS bisa dikalikan dengan besaran nilai per-SKS. Nah disana tertera angka 100% (kelebihan 12 SKS) dan 150% (kelebihan 18 SKS) sebagai batas maksimal.

Screenshot 2015-01-13 19.52.50

Jadi BKD diisi lebih dari 12 SKS ya dan kelebihannya dihitung juga sampai maksimal (kelebihan) 18 SKS.
Oh ya silahkan badingkan dengan besaran remunerasi BLU UNPAD.

Saya sih belum bikin simulasi, apakah dengan remunerasi ini sebanding atau tidak dengan honor-honor yang hilang. Ini yang kabarnya memicu ketidakpuasan di sebagian dosen di PTN yang sudah BLU.

Yang jelas mestinya penghitungan SKS sudah memasukkan variabel membimbing, mengajar S1,S2 atau S3, dan sebagainya.

Termasuk dosen yang tugas belajar mendapat remunerasi sebesar 30% (gaji) tadi.

Hmm rasa penasaran saya terobati, gak jadi punya jerawat baru. Jadi bola sekarang di PTN masing-masing, cepat atau lambat tergantung kemauan dan kecakapan manajemen PTN BLU masing-masing.

Tapi kalau PTN tidak BLU bagaimana ya? pake SBML?

Oh ya saya sendiri ndak share suratnya secara lengkap karena ada nama-nama dosen di PTN BLU tersebut. Saya juga ndak paham apakah SK ini masih berlaku atau sudah direvisi.

Mangga berkomentar jika anda punya info lebih lanjut😉

Dasar Hukum Remunerasi di UNG dan UNDIP

Posted on Updated on

Ternyata tulisan saya yang lalu kurang akurat. Seorang pembaca blog, Pak Arbyn berbaik hati membagikan link dasar hukum remunerasi di UNDIP dan UNG. Untuk UNDIP dasar hukum yang beliau bagikan berupa peraturan rektor, saya tetap belum menemukan KMK-nya.

Nah menariknya, untuk UNG ada KMK yang bisa didownload. Berarti selain empat PTN yang sudah disebutkan di tulisan yang lalu tersebut, ada juga PTN-PT lain yang sudah melaksanakan remunerasi seperti UNG. Ini berarti gelombang selanjutnya di Bulan November, bulan KMK dikeluarkan.
Oh ya, jika ada info, mohon bisa dibagi di kolom komentar.

Beberapa kawan di PTN yang sudah melaksanakan remunerasi menyampaikan memang banyak juga keluhan ketika remunerasi dilaksanakan, misalnya ada yang merasa mereka yang bebannya lebih berat mendapatkan lebih sedikit, dan sebagainya.

Ah ruwet sekali ya mau meningkatkan kesejahteraan dosen.

Oh ya, ini dia KMK No.546/KMK.05/2014. terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Arbyn:)

Bisa didownload juga di sini

 

Biar Gak Lupa, Tanggapan (Mantan) Mendikbud Soal Petisi

Posted on Updated on

Waktu rame-rame petisi, Pak Nuh yang masih jadi menteri berkomentar tak elok di media massa:

“Itu kan tidak elok. Selama ini sebelum ada tunjangan kinerja, guru dan dosen tidak pernah protes dengan gajinya mereka. Begitu ada tunjangan kinerja menjadi protes, berarti pada dasarnya mereka iri,” (http://news.okezone.com/read/2014/01/15/373/926577/mendikbud-guru-dosen-sudah-punya-tunjangan-profesi)

Nah, belakangan  kemudian Pak Nuh meminta maaf sambil menjanjikan formula baru tunjangan profesi, bisa lebih dari satu kali gaji pokok. Saya membuat screenshot pernyataan Pak Nuh yang disampaikan di Grup Dosen Indonesia tersebut.

surat m nuh

Nah, mestinya jika Pak Nuh serius – bukan sekedar memadamkan kebakaran — hal ini disampaikan ke penerusnya dan mestinya jika Pak Nasir juga serius, ditindaklanjuti dengan serius. Bagaimana Pak Nasir?

Oh ya, setidaknya tolong jangan hentikan tunjangan sertifikasi dosen yang tugas belajar, mereka sedang bertugas, bukan sedang bersenang-senang.

PNS di kementerian lain tetap mendapatkan tunjangan kinerja ketika sedang tugas belajar.

Update: Silahkan di baca KMK remunerasi di UNG di sini.

Tentang Remunerasi Bagi Dosen (Fiuh)

Posted on Updated on

Ini sebetulnya topik terseksi di blog ini.

Tapi saya sudah bosan menulis isu ini. Mungkin saya sudah lelah.

Mungkin juga karena masih menunggu kebijakan menteri baru yang (di mata saya) semakin diamati semakin ndak jelas. Bolak-balik ngomongin soal hilirisasi dan komersialisasi riset tanpa menelaah dulu, dimana posisi pendidikan tinggi kita sekarang? Andaikan saja beliau baca surat terbuka saya.

Baiklah, balik dulu ke remunerasi.

Diam-diam, menurut tautan ini, beberapa PTN yaitu UT, ITS, UNS dan UNDIP ternyata sudah melaksanakan program remunerasi sejak Agustus 2014. Namun sampai sekarang saya belum menemukan dasar penunjukannya, apakah Keputusan Mendikbud atau Kemenkeu. Saya cukup heran juga.

Setelah mencari kesana-kemari, dasar hukum remunerasi di UNS akhirnya ketemu, tapi nomornya doang😉 yaitu Keputusan menteri Keuangan (KMK) no. 387/MK.05/2014. Namun isinya tak tersedia di internet. Ketika seorang kolega dosen meminta ke Jaringan Data dan Informasi Hukum Kemenkeu, dijawab kalau KMK tersebut sudah dikirim ke Rektor😉. Duh padahal ini informasi publik lho.

Screenshot 2015-01-07 19.36.18

Segitu rahasia banget ya soal remunerasi dosen ini😉 Takut dosen PTN lain pada protes?

Tenang aja, dosen di Indonesia mah pada baik dan nurut kok, he he.

Tapi ini mengherankan juga sebetulnya, untuk remunerasi kok coba-coba. Kamsudnya, dicobakan di beberapa PTN dan tidak di PTN yang lain. Padahal mestinya dalam persoalan kesejahteraan, mesti dikedepankan aspek kesetaraan.

Oh ya, berikut beberapa tautan soal remunerasi di beberapa kampus

1. UNS bisa dibaca di http://remunerasi.uns.ac.id/

2. ITS, https://www.its.ac.id/berita/14151/id

3. UNDIP, http://kepegawaian.undip.ac.id/peraturan-remunerasi-kemdikbud-undip/

4. UT, bisa dibaca di sini.

Kalau ndak lengkap atau kurang relevan, ya bagaimana lagi, nampaknya semua main rahasia-rahasiaan kalau soal remunerasi.

Yang jelas kawan dosen di salah satu universitas di atas yang tugas belajar mendapatkan tambahan penghasilan dari remunerasi. Saya ndak lha wong PTN saya ndak masuk 4 PTN di atas.

Nah kalau serdos, begitu masuk bulan ke tujuh, tunjangannya langsung menghilang.

Oh ya, sebetulnya dulu ada angin surga bernama SBML 2014 yang dikeluarkan kemenkeu. Saya sendiri penasaran apakah ada PTN yang sudah memakai SBML tersebut sesuai dengan besaran di dalamnya? Mohon info dari kawan-kawan ya.

Kalau ada menarik juga karena angka-angka di dalamnya cukup menyenangkan dan bisa membuat dosen bersemangat kerja. Mestinya SBML ini diwajibkan dilaksanakan saja secara serentak di semua PTN agar langsung diterapkan sambil menunggu kebijakan remunerasi.

*****

Hmm pusing-pusing soal remunerasi, sebenarnya bisa dibikin gampang.

1. Naikkan tunjangan fungsional dosen yang sudah lama tidak naik (sejak 2007) menjadi minimal sebesar tunjangan fungsional peneliti, kan sekarang satu kementerian yaitu Keriting (Kementerian riset dan pendidikan tinggi). Nah kemudian pemerintah seharusnya memberi subsidi bagi PTS untuk membayar tunjangan fungsional ini sesuai UU guru dan dosen pasal 54 ayat 2.

Screenshot 2015-01-07 22.46.27

2. Sertifikasi semua dosen yang memenuhi syarat sesuai Undang-undang secara serempak sesegera mungkin, tidak separo-separo seperti sekarang. Jadi semua dosen yang memenuhi syarat undang-undang secara otomatis adalah dosen yang bersertifikasi dan berhak mendapat tunjangan kinerja. Sertifikasi selanjutnya dilakukan setiap penerimaan dosen baru saja. Beres dan simpel kan?

3. Seperti yang dijanjikan mantan Mendikbud Pak Nuh waktu rame-rame petisi, buat klasifikasi berbeda tunjangan sertifikasi. Kalau usul saya sesuai jabatan fungsional saja, misal AA 1X gaji, Lektor 2X gaji, LK 3X gaji dan Profesor 4X gaji. Mantap dan simpel kan?

4. Jangan hentikan tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi bagi dosen tugas belajar. Mereka sedang melaksanakan tugas, bukan sedang bersenang-senang. Toh (ijazah) tugas belajar dihitung angka kreditnya kan?

Nah, baru kita bisa bicara menarik anak-anak muda terbaik untuk jadi dosen dan bicara yang agak serius sampe ke komersialisasi dan hilirisasi riset. Kalau ndak, mari kita bicara Universitas kelas akhirat saja, bukan kelas dunia.

Demikian. Ada komentar atau tambahan?

Kalau ada yang mau bikin petisi, saya siap tanda tangan😉

(Bersambung ke tulisan tentang janji formula baru tunjangan profesi dari Pak Nuh  dan Dasar hukum remunerasi UNG).

Nasib Dosen di Badan Pusat Statistik

Posted on Updated on

Apakah dosen hanya ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja?

Tidak. Jabatan fungsional dosen tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Ada banyak perguruan tinggi yang berada di luar Kemdikbud. Apakah tugas dan fungsinya berbeda?

Tidak, tugas dosen ya sama, melaksanakan tridharma perguruan tinggi: Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.

Apakah haknya berbeda?

Hak dasarnya sama, memperoleh gaji, tunjangan dan juga tunjangan profesi (serdos) bagi yang sudah. Sebagai catatan masih lebih separuh dosen di seluruh Indonesia belum tersertifikasi. Oh ya, tunjangan serdos juga dihentikan ketikan menjalankan tugas belajar. Alasannya? Hanya Dikti dan Tuhan yang tahu😦

Lantas, yang berbeda?

Dosen Kemdikbud TIDAK memperoleh tunjangan kinerja, sedangkan dosen di Instansi/Kementerian lain yang lembaganya sudah dinyatakan memperoleh tunjangan kinerja, MEMPEROLEH tunjangan kinerja.

Kita lihat nasib dosen di Badan Pusat Statistik. Oh ya info awal saya dapat dar Pak Danner Sagala di Grup Dosen Indonesia, dan saya kemudian menelusuri Perka BPS 77 2012 dan saya jabarkan disini.

Pertama, jelas dosen berhak mendapatkan tunjangan kinerja, tidak didiskiriminasi seperti dosen Kemdikbud.

Kedua, dalam pasal 5 (1) dinyatakan

Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Ketiga, dalam  pasal 5(2) dinyatakan

Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Keempat, kabar bahagia bagi dosen yang belum serdos. Dalam pasal 5(3) dinyatakan

Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan belum mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Asisten Ahli diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 8 (delapan);
  2. Lektor diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 10 (sepuluh); dan
  3. Lektor Kepala diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 12 (dua belas).

Kelima, Jika sedang melaksanakan tugas belajar, maka dinyatakan dalam pasal 13:

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang:

  1. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Doktoral (S3), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 7 (tujuh);
  2. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Magister (S2), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 6 (enam);
  3. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 5 (lima);

Keenam, silahkan lihat kelas jabatannya:

Screen Shot 2013-12-22 at 3.09.34 PM

Selamat bekerja dengan giat ya Kolega Dosen di BPS.

Selamat berjuang ya Dosen di kemdikbud. Jika anad merasa bahwa Perpres 88 2013 yang menyatakan bahwa Dosen Kemdikbud tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja adalah diskriminasi, silahkan tandatangan petisi berikut, bergabung bersama 1.224 dosen lain: yang sudah menandatangani:  https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007.

Permendikbud 107 2013

Posted on Updated on

Ini dia, silahkan dibaca Permendikbud 107 2013 komplit

Berikut beberapa pasal krusial, selebihnya silahkan tafsirkan sendiri.

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.45 AM

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.00 AM

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.11 AM Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.25 AM

Sebagai pembanding, silahkan baca bagaimana Badan Pusat Statistik memberikan perhatian yang baik kepada seluruh pegawainya, tanpa mendiskriminasikan pegawai tertentu. Bahkan secara jelas dituliskan bahwa Dosen yang belum disertifikasi pun di lingkungan BPS berhak mendapatkan tunjangan kinerja penuh. https://abdul-hamid.com/2013/12/22/nasib-dosen-di-badan-pusat-statistik/

Jika anda merasa bahwa Perpres 88 2013 yang menyatakan bahwa Dosen Kemdikbud tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja adalah diskriminasi, silahkan tandatangan petisi berikut, bergabung bersama 1.224 dosen lain: yang sudah menandatangani:  https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007.

Perbandingan Tunjangan Fungsional Dosen dan Jabatan Fungsional Lain

Posted on Updated on

Sebagai jabatan fungsional, Dosen mendapatkan juga tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional berbeda setiap jenjangnya: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Berapa besaran tunjangan fungsional dosen?

Berikut tabel tunjangan fungsional dosen menurut Perpres 65 tahun 2007

Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Nah bagaimana jika kita bandingkan dengan tunjangan fungsional dari jabatan fungsional yang lain, dibawah ini saya sajikan beberapa data tunjangan fungsional darihttp://setagu.net/kenaikan-tunjangan-jabatan-fungsional/#more-2613:

1. Peneliti

Berdasarkan perpres 100 tahun 2012, inilah tunjangan fungsional peneliti:

Screen Shot 2013-11-27 at 6.42.33 PM

2. Penyuluh Pertanian
 Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007  Kenaikan
 Utama 1.500.000 600.000 150%
 Madya 1.260.000 550.000 129%
 Muda 960.000 400.000 140%
 Pertama 540.000 270.000 100%
 Penyelia 780.000 300.000 160%
 Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
 Pelaksana 360.000 240.000 50%
 Pelaksana Pemula 300.000
3. Pengendali Organisme
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.140.000 600.000 90%
Muda 870.000 400.000 118%
Pertama 510.000 270.000 89%
Penyelia 660.000 300.000 120%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
4. Pengawas Benih Tanaman
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
5. Pengawas Bibit Ternak
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
6. Medik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Utama 1.560.000 950.000 64%
Madya 1.350.000 660.000 105%
Muda 1.080.000 400.000 170%
Pertama 540.000 300.000 80%
7. Paramedik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Penyelia 810.000 300.000 170%
Pelaksana Lanjutan 480.000 265.000 81%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
8. Pengawas Mutu Pakan
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
9. Analis Kepegawaian
Jenjang Jabatan  Perpres 17/2013  Perpres 45/2007 Kenaikan
Madya 1.080.000 500.000 116%
Muda 840.000 375.000 124%
Pertama 480.000 275.000 75%
Penyelia 600.000 350.000 71%
Pelaksana Lanjutan 420.000 265.000 58%
Pelaksana Pemula 330.000 240.000 38%
10. Polisi Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 18/2013  Perpres 49/2007 Kenaikan
Madya 1.380.000  –  –
Muda 1.140.000  –  –
Pertama 540.000  –  –
Penyelia 840.000 550.000 53%
Pelaksana Lanjutan 510.000 300.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
11. Penyuluh Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 19/2013  Perpres 33/2007 Kenaikan
Madya 1.260.000 550.000 129%
Muda 960.000 400.000 140%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 780.000 300.000 160%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
12. Penata Ruang
Jenjang Jabatan Perpres 20/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
13. Penata Laboratorium Pendidikan
Jenjang Jabatan Perpres 21/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
Penyelia 780.000
Pelaksana Lanjutan 450.000
Pelaksana 360.000
14. Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jenjang Jabatan Perpres 22/2013
Madya 1.320.000
Muda 1.020.000
Pertama 540.000

15. Pustakawan

Jenjang Jabatan  Perpres Nomor 71/ 2013 Perpres No 47/ 2007 Kenaikan
Pustakawan Utama 1.300.000 700.000 86%
Pustakawan Madya 1.100.000 500.000 120%
Pustakawan Muda 800.000 375.000 113%
Pustakawan Pertama 520.000 275.000 89%
Pustakawan Penyelia 700.000 350.000 100%
Pustakawan Pelaksana Lanjutan 420.000 256.000 64%
Pustakawan Pelaksana 350.000 240.000 46%

16. Pamong Belajar dan Penilik

Jenjang  Besaran Kenaikan
Baru  Lama Perpres No. 72 /2013 Perpres No 108/ 2007
Pamong Belajar Madya IV 1.000.000    345.000 190%
Pamong Belajar Muda III 750.000    272.000 176%
Pamong Belajar Pertama II 500.000    225.000 122%

Nah, ternyata tunjangan fungsional dosen ternyata jauh lebih kecil dibandingkan peneliti atau penyuluh pertanian dan tidak jauh berbeda dengan tunjangan jabatan fungsional lain baik yang bersifat keahlian maupun yang bersifat keterampilan. Karena sudah berumur cukup lama, sekitar enam tahun, rasanya perlu kiranya perpres 65 tahun 2007 ditinjau ulang dan besaran kenaikan tunjangan fungsional dosen dinaikkan, setidaknya besarannya setara dengan jabatan fungsional peneliti.

Bagaimana menurut rekan-rekan semua? 

Sumber: http://setagu.net/kenaikan-tunjangan-jabatan-fungsional/#more-2613

Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (II)

Posted on Updated on

Hmm beberapa hari lalu, di bagian komentar tulisan Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (I), saya berbincang dengan salah satu pembaca blog saya. Ia menceritakan bahwa di instansinya, ia sudah mendapatkan tunjangan  remunerasi. Instansinya adalah Sekolah tinggi yang berada bukan di bawah Depdiknas, tapi di lembaga non departemen dan posisi beliau adalah dosen.

Dosen dan staf sama-sama mendapatkan tunjangan remunerasi. Untuk dosen yang sudah mendapatkan serdos, besaran remunerasinya = sebesar remunerasi-tunjangan serdos. Beliau memberikan ilustrasi :  Untuk Lektor Kepala dapat Grade 13, jumlah remun 6.023.000,-. Tunjangan srtifikasi Rp. 2.800.000,- . Jadi besaran yang diterima perbulan 3.223.000+2.800.000+gaji.

update: setelah melalukan pencarian, didapatkan dasar hukum dari kebijakan selisih tersebut yaitu  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kinerja Pegawai pada 20 K/L.  Didalam pasal 7 dituliskan

(1) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Dalam hal Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada Jenjangnya.

…….

Jadi yang terpenting adalah JOB GRADING. Tepatnya,  jenjang jabatan fungsional diletakkan dimana dalam kelas jabatan? Saya sekarang sedang menanyakan soal job grading di instansi beliau, semoga bisa dishare juga.

Anyway, saya baru paham kenapa kenaikan jabatan fungsional (terutama ke lektor kepala dan guru besar) menjadi semakin sulit, karena berkonsekuensi pada pembiayaan remunerasi juga ya :) .

Namun saya coba bersimulasi dengan beberapa data terbatas.

Katakanlah betul bahwa dosen akan mendapatkan remunerasi juga, sesuai dengan paparan dalam  Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 25/12/11 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional 201 1.

Nah, jabatan fungsional tertentu akan berada pada kelas 1-13.

Screen Shot 2013-06-17 at 11.03.27 AM

Nah, dosen merupakan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian yang terbagi kedalam kategori pertama (asisten ahli), muda (lektor), madya (lektor kepala) dan utama (Profesor).

Screen Shot 2013-06-17 at 11.04.41 AM

Nah berarti kelas jabatannya adalah

1. Asisten ahli : 8

2. Lektor : 9

3. Lektor Kepala: 11

4. Profesor: 13

Agak beda dengan info dari kawan di atas ya, dimana lektor kepala mendapatkan kelas jabatan 13😦 Mestinya sesama jabatan fungsional setara walaupun instansi induk berbeda.

Kemudian bagaimana dengan tunjangannya? hmm saya sih belum berhasil mendapatkan tabel “resmi” job pricing yang diajukan di Kemendikbud. Namun kalau kita menggunakan tabel job pricing LAN yang juga sama dengan 20 instansi lain yang mendapatkan remunerasi di tahunlalu, maka kita bisa lihat:

Screen Shot 2013-06-17 at 11.23.50 AM

Silahkan hitung sendiri posisi anda ada dimana ya😉

(Catatan, sepertinya job class antara Kemendikbud dengan Instansi lain berbeda, maka jabatan fungsional yang sama — dalam kasus ini lektor kepala — bisa mendapatkan nominal berbeda di instansi yang berlainan)

Oh ya, ada informasi beredar bahwa bagi PTN BLU renumerasi ditetapkan sendiri di setiap PTN dengan mempertimbangkan besaran PNBP. Hmm, kabar baik bagi yang PNBP-nya bagus dan sebaliknya buat yang PNBP-nya rendah. Satu pertanyaan lagi, langkah paling intstant menaikkan PNBP adalah dengan meningkatkan pemasukan dari mahasiswa. Duh, kalau begini sedih juga ya, bisa jadi kesejahteraan dosen dan staf berbanding lurus dengan pengeluaran mahasiswa untuk studi.

Update:

Ternyata, nasib dosen di Kemdikbud berbeda dengan dosen di instansi lain,  walaupun sama-sama dosen PNS.

Dalam Perpres 88 tahun 2013, dosen dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Menyedihkan sekali. berarti asumsi, analisis dan prediksi saya yang dibangun berdasarkan pengalaman beberapa dosen di instansi yang sudah menikmati tunjangan kinerja semuanya gugur. Selanjutnya silahkan dibaca disini: https://abdul-hamid.com/2013/12/13/dosen-tidak-dapat-tunjangan-kinerja/.

Gonjang-Ganjing Dunia Dosen

Posted on Updated on

Kebetulan aku bergabung di Group Dosen Indonesia. Nampaknya sesudah lahir PerMenpan No. 17 2013, situasi disana menjadi amat panas. Berbagai komentar, muncul berkaitan dengan aturan baru tersebut. Dunia persilatan  perdosenan mengalami gonjang-ganjing.

Bagian paling banyak dikomentari adalah mentoknya pangkat/golongan dan juga jabatan fungsional dosen yang tidak bergelar doktor. Dinyatakan dalam aturan tersebut bahwa untuk menjadi Lektor Kepala, seorang dosen harus memiliki gelar doktor selain menulis di jurnal nasional terakreditasi yang tentu saja tidak mudah. Kemudian, dalam aturan peralihan dinyatakan juga bagi dosen yang belum S3 tapi terlanjur menjadi lektor kepala tidak bisa naik golongan kecuali dari IIIC ke IIID.

Aturan ini nampaknya berusaha untuk “memaksa”dosen-dosen yang terjebak dalam zona nyaman dan memilih belum atau tidak sekolah ke S3 dengan berbagai alasan untuk mau sekolah. Nampaknya pembuat kebijakan paham bahwa salah satu hambatan dalam perkembangan dunia pendidikan tinggi adalah masih sedikitnya dosen bergelar doktor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Rektor UNS, “Dosen yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia sekarang ada ada 174.875 orang, dan berdasarkan data ternyata baru 10 persen yang lulus strata tiga” (http://lampost.co/berita/dosen-bergelar-doktor-minim-di-indonesia). Sementara itu, di negara-negara lain, syarat menjadi dosen tetap biasanya sudah bergelar doktor. Selain tentu saja pertimbangan lain seperti publikasi dan track record penelitian.

“Kenyamanan” sebagian dosen inilah yang rupanya terganggu oleh munculnya PermenPAN tersebut. Banyak dosen yang sudah berkarir cukup lama,  memiliki jabatan di kampus, berkeluarga dan anak sudah butuh biaya besar, memiliki berbagai usaha sampingan dan menikmati kenaikan golongan berkala setiap dua tahun merasa gerah. Apalagi berdasarkan surat edaran dirjen dikti no 152/E/T/2012, sekarang muncul kewajiban menulis jurnal internasional untuk mendapatkan gelar doktor —  walaupun kuliah di dalam negeri. Ngeri kan?

Apalagi dosen senior yang berumur lebih dari lima puluh tahun juga terhambat oleh PermenPAN No. 4 tahun 2013 yang mengatur bahwa batas usia dosen untuk tugas belajar/izin belajar adalah 50 tahun pada 2015.

Pembuat kebijakan nampaknya mulai represif dengan “memaksa dosen”untuk kuliah atau golongannya berhenti sampai IIID saja. Hal ini ditempuh setelah upaya persuasif seperti berbagai skema bantuan (baca: beasiswa) bagi dosen dan bahkan calon dosen untuk sekolah sampai S3 seperti BLN, BU, atau BPPS tak mampu mendorong dosen untuk berbondong-bondong bersekolah S3.

Namun nampaknya pemerintah juga sudah mesti memikirkan untuk membuat rangsangan lain agar dosen menjadi semangat untuk meraih gelar doktor. Misalnya menaikkan besaran tunjangan fungsional secara lebih proporsional. Perhatikan tabel berikut yang diambil dari perpres 65 tahun 2007: Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan tunjangan fungsional peneliti berdasarkan perpres no. 100 tahun 2012, yaitu: Peneliti Utama  Rp. 5.200.000,–, Peneliti Madya  Rp. 3.000.000,–, Peneliti Muda   Rp. 1.750.000,– dan Peneliti Pertama Rp. 1.100.000,–.  Lho bukankah dosen mendapatkan sertifikasi? jangan salah, para peneliti-pun mendapatkan remunerasi sesuai dengan instansi tempatnya bekerja.

Hmm katakanlah asisten ahli setara peneliti pertama, lektor setara peneliti muda, lektor kepala setara peneliti madya dan profesor setara peneliti utama, nampaknya para dosen akan bersemangat untuk sekolah doktor. Tentu saja lebih bersemangat mengejar selisih dari Rp. 3.000.000,-  dikurangi 1.750.000,- daripada hanya mengejar selisih Rp. 900.000,- dikurangi Rp. 700.000,- kan?

Kenaikan ini juga bisa mengurangi gap antara take home pay Profesor dan Lektor kepala yang terlalu besar. Rasanya itu juga jadi pengobat dosen-dosen yang sampai saat ini (53% menurut data ADI) belum mendapatkan sertifikasi dosen.

Aku pikir, jika kebijakan ini diberlakukan dosen-dosen berani untuk keluar dari zona nyaman, karena percaya bahwa upaya mencapai gelar doktor  dengan susah payah — meninggalkan keluarga, bisnis dan jabatan — sepadan dengan hasilnya nanti selepas lulus dan mengajukan lektor kepala.

Pilihan lainnya adalah juga memasukkan variabel doktor dalam tunjangan fungsional. Misalnya lektor kepala bergelar master dan bergelar doktor dibedakan tunjangannya beberapa juta rupiah, he he. Jadi ada penghargaan terhadap dosen bergelar doktor sekaligus merangsang dosen-dosen untuk sekolah.

Pilihan lain yang bisa diambil juga adalah tetap memberikan tunjangan fungsional dan tunjangan serdos bagi dosen yang studi baik izin belajar dan tugas belajar. Jadi pilihan bersekolah tidak serta merta juga “memelaratkan” keluarga, tentu saja utamanya bagi yang telah berkeluarga dan anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah. Satu lagi,  menghitung setiap publikasi yang dihasilkan selama studi yang bisa dipakai ketika pengajuan PAK setelah lulus.

Nah sekarang ada banyak pilihan bagi pengambil kebijakan, tinggal mau pilih yang mana?