Arsip Tag: pendidikan tinggi

Menjadi Dosen di Indonesia #Edisi Revisi

(Seorang fans pembaca mengirim permintaan agar saya merevisi tulisan ini. Ditambah pula tetiba ada lonjakan traffic blog ini kemarin, khususnya di topik pendidikan tinggi. Saya putuskan pagi-pagi habis subuh merevisi tulisan berikut ini, agar tidak banyak yang tersesat tulisan lama, he he. Semoga bermanfaat terutama memberi gambaran awal dunia persilatan, eh perdosenan dari perspektif karir. Begitu pemirsah. )

Semua profesi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya, pun menjadi dosen.

Salah satu hal baik menjadi dosen di Indonesia adalah kemudahannya menjadi dosen tetap/ tenure. Di beberapa negara lain, tak mudah menjadi dosen tetap. Kawan-kawan saya yang bergelar Doktor di Jepang atau Perancis, misalnya mesti mengikuti post-doc dulu, menerbitkan disertasi-nya menjadi buku, baru bisa melamar menjadi dosen tetap, itupun kalau ada lowongan (kabarnya semakin jarang). Kompetisi-nya juga cukup ketat karena portofolio di bidang akademik seperti publikasi ilmiah amat menentukan. Kalaupun ada kasus master menjadi dosen tetap, ini hal yang amat langka sekali, mungkin hanya untuk orang-orang super-cemerlang saja.

Di indonesia, syarat menjadi dosen hanya bergelar master saja, sedikit yang rekrutmen awalnya doktor. Bahkan beberapa tahun lalu, orang bergelar sarjana bisa menjadi dosen tetap. Saya menjadi dosen tetap PNS ketika masih sarjana di tahun 2006 Baca lebih lanjut

Iklan

Bagaimana Melanjutkan S3 ke Luar Negeri?

Tulisan ini diilhami beberapa hal. Pertama, adanya kawan yang minta rekomendasi untuk sekolah ke luar negeri; kedua, teman yang bertanya tentang proses untuk bersekolah; ketiga, pertemuan dengan Ken Miichi Sensei yang juga menyinggung tentang kesempatan studi di Waseda; kelima, email Sensei beberapa waktu lalu yang minta rekomendasi tentang seorang pelamar; dan keenam, kamu. Ya tulisan ini dibuat untukmu 🙂

***

Tentu saja tulisan ini memiliki beberapa keterbatasan, utamanya pengalaman, waktu dan tempat studi saya. Saya mulai studi S3 di Jepun tahun 2012 dan selesai di tahun 2015. Pasti ada beberapa perubahan yang terjadi.

Baiklah kita mulai saja. Baca lebih lanjut

Kenapa 60% Riset tentang Indonesia ditulis Orang Asing?

Tulisan ini saya buat dalam perjalanan ke Pattaya. Ya akan menginap semalam di sebuah pulau di sekitar sana sebelum kembali ke tanah air.

Sebelumnya sekira dua minggu saya tinggal di kantor Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Bangkok. Kantor yang merangkap apartemen, dua lantai. Ada ratusan buku tentang Asia tenggara, khususnya negara-negara di Mainland Asia. Ya, CSEAS punya dua kantor besar di Asia Tenggara, satu di Jakarta dan satu di Bangkok. Selain menjadi field station bagi para peneliti, tempat ini jadi persinggahan buku-buku tentang Asia tenggara sebelum akhirnya dikirim ke perpustakaan CSEAS di Kyoto.

Pekerjaan kepala kantor CSEAS salah satunya juga adalah mengumpukan buku-buku tentang Asia Tenggara. Di Jakarta misalnya, saya dulu kerapkali menemani Professor Okamoto untuk belanja buku-buku langka dari pedagang entah dari Senen, Blok M atau Taman Mini.

Jangan heran rasanya koleksi buku dan majalah tentang Indonesia amat sangat lengkap, jika dibandingkan dengan perpustakaan di Indonesia. Katakanlah mencari edisi lengkap majalah Sabili atau Tempo bisa dilakukan di perpustakaan CSEAS di Kyoto. Apakah ada di perpustakaan UI atau UGM atau Untirta?

***

Hal-hal semacam ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan ketika para pejabat menyampaikan pandangannya yang seringkali jump to conclusion. Katakanlah Dirjen SDM Dikti yang mengatakan bahwa “..60% tulisan tentang Indonesia ditulis orang Asing”. (Republika, 17/3)

Judul tulisan ini mencoba memberi penjelasan yang berangkat dari sudut pandang orang dalam: kamsudnya dosen biasa. Tulisannya ndak bermaksud memberi penjelasan yang menyeluruh, nanti di jurnal itu mah. Judulnya saja yang dibuat bombastis seperti pernyataan Dirjen yang juga bombastis. Kali ini tulisan ya Pak, nggak video dulu 😉

Screenshot 2017-03-24 18.40.40

Pak Dirjen mengatakan:

“Padahal menurutnya, dengan banyaknya jumlah dosen dan mahasiswa di Indonesia, seharusnya banyak riset dan inovasi yang dihasilkan. Ia menyebut, banyak potensi riset di Indonesia yang dapat diangkat untuk meningkatkan daya saing bangsa.”

Statemen di atas dipakai sebagai dasar bagi program World Class Professor 2017, mendatangkan Professor kelas dunia untuk bertugas di beberapa kampus Indonesia terpilih. Tugas mereka, sebagaimana dikutip Republika adalah:

“…melaksanakan perbaikan kualitas artikel, joint publication untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi, melaksanakan joint supervision bagi mahasiswa S2 dan S3.

Serta melakukan joint research dengan dosen muda maupun senior, joint study program; membantu analisis data bagi mahasiswa S3, melaksanakan program pemagangan penelitian bagi mahasiswa S3 dan dosen di laboratorium World Class Professor (WCP), membantu PUI-PT, PT dan LPNK membuat proposal untuk memperoleh dana penelitian atau pengembangan proyek pendidikan yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional, membantu set-up global satellite laboratory di PUI-PT dan mencantumkan PUI-PT di situs grup WCP sebagai bagian dari global satellite laboratory.”

Sekilas program ini amat baik. Meningkatkan kualitas para dosen dan laboratorium. Tapi sebentar, bukankah problem pendidikan tinggi kita tidak cukup sederhana sehingga selesai dengan mendatangkan Profesor kelas dunia?

Katakanlah begini, problem pertama kita misalnya pustaka.

Sistem pustaka mereka (baca: kampus asing) amat baik dan pro ilmu pengetahuan. Kita yang pernah belajar di kampus LN tentu sudah paham bahwa pustaka katakanlah bukan sebuah persoalan.Perpustakaan sudah cukup lengkap dan  jika ada buku yang kita butuhkan dan tidak tersedia biasanya bisa memesan di perpustakaan lain (yang berjaringan) atau memesan untuk dibelikan. Kalau saya dulu bahkan bisa dibelikan dari anggaran Professor, ditanya: “Hamid Kun, kamu butuh buku apa tahun ini?“.

Kemewahan  yang ketika pulang dan menjadi pengajar dengan status Associate professor (Lektor Kepala) di kampus dalam negeri, jelas sulit diulangi. Mengajukan pembelian buku-buku asing ke perpustakaan? He he

Maka biasanya hampir semua dosen memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya, buku-buku yang dibeli dari kocek pribadi yang sebetulnya untuk kepentingan mengajar dan meneliti. Di kampus, kecuali punya jabatan struktural tak ada lemari buku yang cukup menampung.

Pilihan logis ketimbang terus menerus ngedumel tanpa solusi bukan?

Jadi katakanlah Samuel Huntington datang ke Indonesia jadi mitra World Class Professor dan kemudian meminta setumpuk buku berbahasa inggris untuk dibeli apakah bisa dikabulkan? Apakah Profesor lokal juga meminta setumpuk buku untuk mendukung pendidikan dan pengajaran, apakah bisa dikabulkan?

(Mohon tidak dijawab dengan, kan bisa download dari Sci-hub, he he)

Indikator perbaikan yang sederhana bukan? Pembelian buku harus lebih penting daripada pernambahan bangku taman, pemasangan cctv dan videotron atau pengecetan tembok yang belum kusam.

Oh ya, pernyataan Dirjen soal 60% riset Indonesia ditulis ilmuwan asing di atas juga bisa dijelaskan dengan cukup memadainya dana-dana penelitian yang dimiliki dosen asing. Mustahil mereka menulis dengan cukup baik tanpa data yang akurat. Data akurat hanya bisa didapatkan dengan field research atau bagi ilmu tertentu bisa juga membeli data yang harganya cukup mahal. Teman-teman saya jagoan ahli asia tenggara dari Jepang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di Jakarta, Bangkok atau Manila. Tentu mereka bisa meneliti dengan tenang, membangun network, menyewa apartemen, membeli buku-buku karena ada dana yang memadai. Nggak mungkin sambil puasa atau irit-iritan menunggu dana gak cair-cair sambil membuat kwitansi dan nota palsu.

Ditambah hak untuk sabbatical setiap beberapa tahun, cuti untuk menulis atau penelitian dengan tetap mendapatkan pendapatan secara penuh, bahkan mendapatkan dana penelitian.

Lha kebijakan kita belum ke arah sana jeh.

Penelitian saya ndak mau komen. Sudah terlalu banyak masalah, utamanya administratif. Kalau ingin tahu lebih banyak terjun saja ke grup dosen Indonesia di Facebook yang ebranggotakan belasan ribu orang, banyak cerita sedih di sana.

Sabbatical sebetulnya sudah menjadi kebijakan dalam PP 37 2009 tentang Dosen. Dosen berhak mengajukan cuti untuk penelitian secara berkala, empat tahun sekali bagi dosen LK dan Gubes, lima tahun sekali bagi dosen AA dan L.

Namun apakah sudah ada pedoman implementasinya? Rasanya belum.

Ada memang program SAME Dikti, tapi tentu alokasinya amat terbatas. Yang saya maksud adalah implementasi di kampus sehingga dosen memang bisa mengajukan hak sabbatical tersebut secara berkala.

Yang sebetulnya juga menyedihkan adalah kebijakan maksimal satu bulan berada di Indonesia untuk penelitian dosen yang kuliah dengan beasiswa luar negeri Dikti. Saat menempuh S3 di luar negeri sesungguhnya adrenalin dosen sedang berada di puncak. Kesempatan untuk mendapatkan data lapangan bagi mereka yang penelitiannya di Indonesia adalah kesempatan untuk mendapatkan data berkualitas untuk menjadi karya bermutu tinggi.Sayangnya pendekatan kementerian bersifat administratif dan terlalu mencurigai karyasiswa.

Padahal membatasi satu bulan untuk field research sangat membatasi. Ancamannya tidak main-main, besaran beasiswa LN diubah menjadi sebesar beasiswa DN.

***

Dengan dua ilustrasi di atas saja, jelas bahwa wajar dan masuk akal jika karya-karya terbaik tentang Indonesia masih dan masih akan ditulis oleh peneliti asing.

Dan mendatangkan Profesor asing membenahi hal-hal di atas hanya mengobati satu kaki dari dua kaki yang pincang. Tetap tertatih-tatih.

Ujian apakah kaki yang pincang keduanya sudah sembuh, sesungguhnya mengundang World Class Professor tadi untuk menjadi Profesor Tenure (Dosen tetap) di Indonesia, dengan standar yang sama dengan Professor (Baca: Dosen) di Indonesia, termasuk menunggu rapelan serdos dan finger print dua kali sehari seperti minum antibiotik. Jika mereka mau berarti sistem kita sudah baik dan pendidikan tinggi kita bisa betul-betul berlari kencang. Jika tidak dan mereka senyum-senyum simpul, maka sistem yang harus dibenahi.

Begitu Bos…

Edisi Lengkap dan Terbaru Jurnal Terakreditasi Dikti (Update 15 Januari 2018)

Dear rekan-rekan semua, secara mengejutkan di laman simlitabmas terdapat surat Keputusan Dirjen Penguatan Risbang Kemeriting (Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi) yang mengubah lampiran 48a/Kpt/2017 yang sempat diposting di blog ini.

Nah, jadilah surat keputusan tersebut saya posting menggantikan yang sebelumnya. Monggo disimak

Baca lebih lanjut

Jurnal Internasional Bereputasi Dikti dari Indonesia

Ada seorang pembaca bertanya, jurnal internasional apa saja yang diakui bereputasi oleh Dikti berasal dari Indonesia?

Nah untuk kali ini saya menyajikan data jurnal dari Indonesia yang terindeks Scopus. Dari data di bawah ini, sebagian belum memiliki SJR yang menunjukkan jurnal tersebut dinilai maksimal sebagai jurnal internasional bereputasi (40 angka kredit)

Oh ya, data ini diambil dari laman Kopertis12 yang artikelnya ditulis oleh Pak Tole Sutikno. Soalnya kalau milihin sendiri dari data ini, capek juga.

Screenshot 2015-11-20 17.15.06

Selain daftar di atas, di tahun 2015 Jurnal Studia Islamika dari UIN Syarif Hidayatullah sejak mei 2015 juga terindeks Scopus.

Screenshot 2015-11-20 17.19.53

Terbit Juga Secara Resmi: Pedoman Operasional PAK Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

Akhrnya setelah beredar presentasi dan draftnya, yang ditunggu muncul juga, Pedoman  Operasional PAK Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang secara resmi diedarkan Dirjen Dikti, lengkap dengan tanda tangan Pak Djoko. Oh ya, lagi-lagi sumbernya Bunda Fitri yang baik 🙂

Monggo jika mau didownload di sini, atau langsung dibaca di bawah ini.

 

Informasi Besaran Remunerasi Dosen

Saya sebenarnya menunggu feedback dari teman-teman di PTN BLU yang sudah remunerasi tentang tulisan saya sebelumnya. Karena tak ada yang cukup memadai (kecuali dari Pak Arbyn), maka saya memutuskan blusukan di belantara internet. Penasaran aja sih daripada jadi jerawat. Akhirnya ketemu juga, besaran remunerasi dosen di sebuah PTN BLU.

Hmm angkanya sih tidak terlalu wah. Jika anda bekerja normal (12SKS) maka dapet senilai 30% total remunerasi sesuai jabatan fungsional. Jika ada kelebihan SKS bisa dikalikan dengan besaran nilai per-SKS. Nah disana tertera angka 100% (kelebihan 12 SKS) dan 150% (kelebihan 18 SKS) sebagai batas maksimal.

Screenshot 2015-01-13 19.52.50

Jadi BKD diisi lebih dari 12 SKS ya dan kelebihannya dihitung juga sampai maksimal (kelebihan) 18 SKS.
Oh ya silahkan badingkan dengan besaran remunerasi BLU UNPAD.

Saya sih belum bikin simulasi, apakah dengan remunerasi ini sebanding atau tidak dengan honor-honor yang hilang. Ini yang kabarnya memicu ketidakpuasan di sebagian dosen di PTN yang sudah BLU.

Yang jelas mestinya penghitungan SKS sudah memasukkan variabel membimbing, mengajar S1,S2 atau S3, dan sebagainya.

Termasuk dosen yang tugas belajar mendapat remunerasi sebesar 30% (gaji) tadi.

Hmm rasa penasaran saya terobati, gak jadi punya jerawat baru. Jadi bola sekarang di PTN masing-masing, cepat atau lambat tergantung kemauan dan kecakapan manajemen PTN BLU masing-masing.

Tapi kalau PTN tidak BLU bagaimana ya? pake SBML?

Oh ya saya sendiri ndak share suratnya secara lengkap karena ada nama-nama dosen di PTN BLU tersebut. Saya juga ndak paham apakah SK ini masih berlaku atau sudah direvisi.

Mangga berkomentar jika anda punya info lebih lanjut 😉

Perbandingan Gaji Dosen Indonesia dan Negara-negara Lain

Lazada IndonesiaKalau di tulisan ini saya menulis soal perbandingan produktivitas riset Indonesia, maka saya mau membandingkan hal lain dan sedikit bersimulasi.

Belakangan ini kalangan akademisi di berbagai belahan dunia banyak berdiskusi soal pendapatan mereka. Di Jepun, persoalan ini mengemuka beberapa kali di Japan Times (Silahkan baca tulisan ini dan itu). Namun sebuah artikel Faculty Pay, Around The World oleh Scott Jaschik di Inside Higher Education memaksa saya menulis tulisan ini.

Dalam tulisan tersebut terdapat sebuah tabel, menggambarkan perbandingan gaji dosen di berbagai negara berdasarkan tiga kategori: Entry, Average, dan Top. Entry maksudnya mereka yang baru jadi dosen, Average itu rata-rata, dan Top adalah mereka di posisi puncak, Full Professor yang senior, begitu kira-kira.

Oke, kita lihat dulu tabelnya:

Monthly Average Salaries of Public Higher Education Faculty,

Using U.S. PPP Dollars

 Country Entry Average Top
Armenia    $405    $538    $665
Russia    433    617    910
China    259    720 1,107
Ethiopia    864 1,207 1,580
Kazakhstan 1,037 1,553 2,304
Latvia 1,087 1,785 2,654
Mexico 1,336 1,941 2,730
Czech Republic 1,655 2,495 3,967
Turkey 2,173 2,597 3,898
Colombia 1,965 2,702 4,058
Brazil 1,858 3,179 4,550
Japan 2,897 3,473 4,604
France 1,973 3,484 4,775
Argentina 3,151 3,755 4,385
Malaysia 2,824 4,628 7,864
Nigeria 2,758 4,629 6,229
Israel 3,525 4,747 6,377
Norway 4,491 4,940 5,847
Germany 4,885 5,141 6,383
Netherlands 3,472 5,313 7,123
Australia 3,930 5,713 7,499
United Kingdom 4,077 5,943 8,369
Saudi Arabia 3,457 6,002 8,524
United States 4,950 6,054 7,358
India 3,954 6,070 7,433
South Africa 3,927 6,531 9,330
Italy 3,525 6,955 9,118
Canada 5,733 7,196 9,485

Sayangnya Indonesia gak ada ya?

Oke, kita lupakan dulu Indonesia. Mesti kita pahami dulu bahwa angka-angka di atas memakai PPP (Purchasing Power parity) dolar, yaitu kurs yang mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Ini memastikan perbandingan di atas setara karena tentu saja harga kontrakan di Karawaci Tangerang dengan Kawaramachi Kyoto itu berbeda, he he (Lihat di sini penjelasan tambahannya).

Nah, menurut data di atas, ternyata Kanada juaranya (horeee, tepuk tangan). Dia teratas baik di level entry, average maupun top. Malaysia, tetangga baik kita berada dalam posisi menengah, namun ternyata berada di atas Jepang.

Nah bagaimana dengan Indonesia?

Hmm saya mencoba menghitung menggunakan PPP conversion factor yang dikeluarkan world bank. Tahun 2013, index PPP Indonesia sebesar 3.800,35 (tiga ribu delapan ratus koma tiga lima).

Kemudian bagaimana mendefinisikan early, average dan top.

1. Early saya definisikan dosen yang baru diangkat. Dia saya definisikan PNS Dosen golongan IIIB, Masa kerja 0 tahun S2, belum memiliki jabatan fungsional,  belum sertifikasi dan single. Gajinya berdasarkan PP 34 2014 adalah sebesar Rp. 2.415.600. Katakanlah memiliki pendapatan lain-lain (uang makan, dll) sebesar Rp. 500.000, maka total Rp. 2. 915.600,-.

Menggunakan indeks PPP maka didapatkan: 2915600:3.800,35 =  767 (hasil pembulatan).

2. Average, terus terang sulit mencari angka rata-ratanya. Nah saya menggunakan PNS Dosen IIID masa kerja 10 tahun, Lektor, sudah sertifikasi. Maka gaji pokok sebesar Rp. 3.064.400,- ditambah sertifikasi satu kali gaji (3.064.400,-) ditambah fungsional lektor Rp.700.000,- dan tunjangan keluarga, dll katakanlah Rp.500.000,-. Nah dijumlahkan menjadi sebesar Rp.7.328.800,-, dibagi dengan indeks PPP, dihasilkan angka 1927 (hasil pembulatan)

3. Top. Nah profil dosen top markotop adalah golongan IVD, profesor, tentu tersertifikasi dan masa kerja paling poll yaitu selama Soeharto berkuasa: 32 tahun. Maka gaji pokok Rp.5,302,100, ditambah tunjangan serdos satu kali gaji pokok dan tunjangan kehormatan dua kali gaji pokok, dan tunjangan fungsional Rp.1.300.000,- ditambah katakanlah pendapatan lain, Rp.500.000,-. Nah didapatkan angka Rp. 22.958.000,-. Angka yang mantap, namun karena di puncak dan masa kerja sudah 32 tahun mungkin sudah mau pensiun juga, he he. Berapa jika dibagi PPP index, hasilnya 6036 (Hasil pembulatan).

Nah, bagaimana analisisnya:

Yang kasihan memang yang baru jadi dosen alias kategori early, cuma dapet 767. Dibandingkan dengan negara lain di tabel di atas, maka didapatkan posisinya empat terbawah, berada di bawah Eithopia, walaupun berada di atas China dan Rusia. Namun jauh berada di bawah Malaysia (seperempatnya) yang untuk kategori early mendapatkan angka nominal 2.824.

Untuk kategori average, angka 1.927 hampir sama dengan Meksiko, masih berada di klasemen bawah. Angka ini kurang dari setengahnya dibandingkan dengan Malaysia yang mendapatkan 4.628.

Nah, untuk top, kita cukup boleh gembira. Angka 6.036 ini berada di klasemen tengah, dekat dengan Nigeria 6.229 atau israel 6.377. Juga tidak terpaut jauh dengan Malaysia 7.864

Yang jelas menjadi catatan saya adalah gap yang teramat tinggi antara top – average – early di Indonesia: 6.036:1.927:767. Perbandingan terendah dengan tertinggi, kira-kira 8:3:1. Bandingkan dengan Malaysia: 7.864:4.628:2.824 yang kira-kira perbandingan antar kategorinya: 4:2:1, rendah sekali gapnya.

Sekedar mengingatkan, berdasarkan data dikti sendiri, jumlah Profesor di Indonesia hanya 3% dari keseluruhan dosen di Indonesia, super minoritas. Terbesar adalah dosen berstatus tenaga pengajar alias belum punya fungsional sebesar 34%, lektor 25%, asisten ahli 21%, lektor kepala 17% (Cek tautan ini).

Catatan lain adalah, dosen yang sudah tersertifikasi juga baru 43%, sebanyak 57% belum tersertifikasi.

Oh ya, kenapa Malaysia dari tadi jadi contoh melulu, soalnya tulisan saya sebelumnya juga membandingkan produktivitas riset Indonesia dan Malaysia, kita tertinggal enam kali lipat.

Atau Indonesia gak perlu dibandingkan? Bagaimana kalau bikin kompetisi membangun Univeristas Kelas Akhirat saja, jangan Universitas Kelas Dunia?

***

Nah, pasti ada yang berkomentar bahwa angka pendapatan tidaklah riil karena dosen kebanyakan hanya mengajar dan memiliki pekerjaan dan pendapatan sampingan lain. Saya bilang, inilah biang keladi ketertinggalan dunia pendidikan tinggi kita 😉

Jangan kira saya mau rekomendasikan kenaikan gaji atau tunjangan, sudah capex. Kalau pembaca mau, boleh-boleh saja sih, he he. Saya cuma mau bilang ke dosen-dosen muda dan pinter, ayo berkaryalah maksimal dan jujur biar cepat jadi Profesor dan hidup layak bersama keluarga tanpa melalaikan kewajiban pekerjaan. Nggak ngurus jabatan fungsional berarti mendzolimi keluarga lho.

Salam

@Abah Hamid

Catatan: Simulasi ini menggunakan kriteria penulis untuk setiap kategori namun berdasarkan angka yang sebisa mungkin valid (gaji pokok, tunjangan fungsional, dll), dipersilahkan sekali mensimulasikan dengan kategori yang lebih anda sepakati.
Lazada Indonesia

Mengawal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

Oleh Abdul Hamid Fisip Untirta

MENURUT kabar, Jokowi akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian: “Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah” dan “Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi”. Ide ini menarik untuk menarik gerbong pendidikan tinggi kita dari situasi tidak menguntungkan belakangan ini.
Ketertinggalan

Dunia pendidikan tinggi kita jauh tertinggal dari negara-negara lain. Berdasar data ScimagoJR, jumlah publikasi ilmiah Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia. Padahal tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961.

Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh berbagai pemeringkatan universitas di dunia. QS misalnya, baru-baru ini melansir peringkat universitas di Asia pada 2014. Universitas di Indonesia yang masuk 100 besar hanyalah UI di peringkat 71. ITB dan UGM hanya berada di peringkat 125 dan 145. Bandingkan sekali lagi dengan Malaysia yang menempatkan tiga universitasnya di atas UI, masing-masing UM, UKM dan UTM di peringkat 32, 56, dan 66.

Penyebab Ketertinggalan

Salah satu hal yang menyebabkan situasi di atas bertahan adalah paradigma dunia pendidikan tinggi kita masih tak berbeda jauh dengan sekolah dasar dan menengah, yaitu mengedepankan belajar-mengajar. Dosen masih dianggap sebagai pengajar yang tugasnya hanyalah mengajar. Datang ke kampus untuk mengajar dan kemudian kembali beraktivitas di luar kampus.

Hal ini ditunjang oleh masih kurangnya fasilitas untuk melakukan kegiatan riset, membaca ataupun menulis. Sebuah survei dengan populasi dosen-dosen yang tergabung di Grup Dosen Indonesia menunjukkan 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama- sama.

Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen. Jadi, bagaimana kita mau berbicara hal-hal yang canggih di dunia pendidikan tinggi ketika sarana dasar berupa meja kerja untuk membaca, menulis, atau membimbing mahasiswa dengan layak saja masih jadi persoalan besar bagi sebagian besar dosen di Indonesia? Minimnya aktivitas dosen di dalam kampus selain untuk mengajar juga berangkat dari rendahnya tingkat kesejahteraan.

Rendahnya kesejahteraan memaksa banyak dosen memiliki kesibukan ekstra menambah pendapatan, mulai jadi pengamat, buka warung sampai menjadi konsultan. Dosen seharusnya bisa fokus bekerja di satu tempat.

Energinya bisa dicurahkan secara maksimal sehingga bisa menghasilkan karya-karya ilmiah berkualitas. Pemerintah memang memiliki proyek sertifikasi dosen. Namun antrean dosen mengikuti sertifikasi ini amat panjang. Menurut data Dikti (2014) jumlah dosen di Indonesia yang belum tersertifikasi mencapai 61%.

Jikapun sudah bersertifikasi, tunjangan profesi dihentikan ketika menjalankan tugas belajar. Ironisnya lagi, bagi dosen berstatus PNS, mereka juga didiskriminasikan dengan tidak diberikannya tunjangan kinerja yang secara umum menjadi hak sebagai PNS. Sementara itu, tunjangan fungsional dosen tidak pernah dinaikkan sejak 2007 sampai sekarang. Situasi ini tentu saja sulit menarik anak-anak muda terbaik bangsa untuk berkarier di dunia akademik.

Beban Administratif

Persoalan lain juga adalah banyaknya beban administratif. Selain disibukkan dengan penelitian dan pengajaran, dosen juga disibukkan dengan mengisi berbagai isian dan berkas-berkas. Belum lupa rasanya bagaimana dunia pendidikan tinggi dihebohkan oleh kewajiban bagi seluruh dosen untuk mengisi Sistem Informasi Pengembangan Karier Dosen (SIPKD). Kewajiban tersebut membuat para dosen pontangpanting memindai berbagai berkas seperti SK dan berbagai sertifikat, kemudian mengunduhnya ke laman SIPKD.

Akibatnya server jebol berulang kali dan program tersebut tak jelas rimbanya. Aspek-aspek administratif yang melelahkan juga akan terus terjadi sepanjang karier dosen dalam proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional. Berniat naik jabatan fungsional berarti juga menyiapkan diri mengumpulkan berkas yang tercecer mulai dari ijazah, jurnal, SK mengajar, jadwal mengajar sampai sertifikat menjadi pembicara di berbagai seminar.

Upaya Pemerintah

Celakanya, cara pemerintah menyikapi rendahnya kualitas dan kuantitas riset dan publikasi dilakukan dengan cara yang cenderung instan. Dirjen Dikti, misalnya, mengeluarkan Surat Edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S- 1, S-2, dan S-3 dengan alasan ketertinggalan dari Malaysia.

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnal tanpa proses peer review untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Namun, tak banyak program S-3 yang mengikuti kewajiban publikasi di jurnal internasional.

Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam perangkap jurnal predator. Namun, yang harus dihargai dari upaya pemerintah adalah memberikan beasiswa kepada para dosen dan calon dosen.

Ribuan dosen mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di dalam dan luar negeri baik di tingkat master dan doktoral, walaupun pengelolaan beasiswanya masih jauh dari harapan. Bagaimanapun, ini menjadi investasi yang luar biasa di tengah postur dosen Indonesia yang didominasi oleh dosen bergelar S-2 yang mencapai 59%, diikuti S-1 (25%) dan S-3 yang hanya 11%.

Peluang

Apakah lantas tak ada peluang bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia untuk menggeliat dan bangkit? Tentu saja ada. Jika jadi dibentuk, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi mesti mulai menata ulang dunia pendidikan tinggi. Harus ada cetak biru yang didasarkan pada akar persoalan di lapangan.

Pembenahan infrastruktur riset, fasilitas dasar bekerja bagi dosen, peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan menjadi hal yang utama. Harus ada juga terobosan administratif sehingga terbuka ruang bagi ilmuwan cemerlang dan anak-anak muda berpotensi untuk terserap menjadi dosen tetap.

Ya, sistem rekrutmen dosen yang kaku (seperti rekrutmen birokrat) dan mengedepankan aspek administratif justru menghambat para ilmuwan dan calon ilmuwan cemerlang untuk berkarier di dunia akademik di Indonesia.

Hambatan administratif ini mesti dibongkar karena dalam beberapa tahun ke depan Indonesia sesungguhnya akan mengalami keberlimpahan anak muda bertitel doktor dari dalam dan luar negeri, dari berbagai program beasiswa.

Selain itu, terbuka pada pengembangan keilmuan yang semakin multidisiplin juga menjadi hal yang utama. Pendekatan jurusan/departemen secara kaku dalam proses rekrutmen dosen mesti digantikan dengan rekrutmen berdasarkan keahlian dan portofolio.

Berdasarkan portofolio, seorang ilmuwan cemerlang bereputasi internasional yang telah menghasilkan puluhan paper di jurnal bereputasi tak harus memulai dari jenjang asisten ahli, tapi bisa langsung menjadi lektor kepala atau profesor.

Jika hal-hal di atas bisa jadi komitmen pemerintahan baru, bolehlah kita berharap pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan dibentuk. Jika diabaikan maka yang terjadi hanya memindahkan masalah, atau bahkan memperpanjang jalur birokrasi pendidikan tinggi belaka.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Koran Sindo cetak edisi 6 September 2014 dan juga edisi online: http://nasional.sindonews.com/read/908899/18/mengawal-kementerian-riset-dan-pendidikan-tinggi

Klarifikasi Tentang lama kuliah S2 Menjadi 4 Tahun

Belakangan ini dunia pendidikan tinggi dihebohkan oleh berbagai pemberitaan bahwa lama kuliah S2 dan S3 menjadi lebih lama dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah dalam peraturan tersebut dinyatakan dalam pasal 17 ayat 2 dan 3

(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a. 36 sks untuk program diploma satu; b. 72 sks untuk program diploma dua; c. 108 sks untuk program diploma tiga; d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; e. 36 sks untuk program profesi; f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

Nah ramailah dunia persilatan pendidikan membahas kedua hal di atas. Kebanyakan beritanya adalah lama kuliah Master menjadi 4 tahun dan beban kuliah Doktor yang amat berat, 72 SKS. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran mereka yang akan mengambil program Pascasarjana. Screenshot 2014-09-13 22.43.41 Nah, untunglah tak lama kemudian DIkti membuat klarifikasi dalam bentuk surat ke PTN maupun Kopertis, isinya bahwa sebagian besar jumlah SKS yang membengkak adalah untuk keperluan penelitian dan publikasi:

Untuk magister beban 72 sks sebagaian besar digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, sehingga sebagai contoh proporsinya: – Perkuliahan : ±32 sks – Proposal Thesis : ± 5 sks – Penelitian dan Penulisan Thesis : ±20 sks – Seminar : ± 5 sks – Karya Ilmiah : ±10 sks Berdasarkan CP pada butir 3, maka untuk Doktor 72 sks sebagian besar digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, sehingga sebagai contoh proporsinya: – Perkuliahan : ±12 sks – Proposal Disertasi : ± 5 sks – Penelitian dan Penulisan Disertasi : ±30 sks – Seminar : ± 5 sks – Karya Ilmiah Internasional : ±20 sks

Jadi kekhawatiran bahwa kuliah S2 akan mencapai 4 tahun sudah terbantahkan. Lengkapnya silahkan baca suratnya di bawah ini. Semoga bermanfaat. Lazada Indonesia Silahkan download surat resmi dengan stempel Dikti di sini