Arsip Tag: panduan karir dosen

Edisi Lengkap dan Terbaru Jurnal Terakreditasi Dikti (Update 9 Juli 2018)

Dear rekan-rekan semua, bersama ini saya posting Jurnal Elektronik Terakreditasi edisi I 2018. Nah untuk kali pertama jurnal terakreditasi menggunakan sistem peringkat, I-6 dengan ratusan jurnal masuk ke dalam kategori terakreditasi.

Screenshot 2018-07-20 09.29.16Screenshot 2018-07-20 09.29.27

Mangga disimak

Baca lebih lanjut

Iklan

Presentasi Terbaru Dikti Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen

<
Filenya bisa didownload di sini juga.
Baca juga
Presentasi Dikti Pengembangan Karir Dosen Menuju Universitas Berdaya Saing Tinggi
Presentasi Peraturan Bersama Dikti & BKN Ketentuan Pelaksanaan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen
Presentasi PermenpanRB 17 2013 & 46 2013 by Dikti
Presentasi Permendikbud 92 2014 Juknis PAK Dosen
Presentasi Terbaru Dikti Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen

Edaran Dikti Soal Linieritas

Saya banyak mendapat pertanyaan soal linieritas. Ini memang hal yang sulit dijelaskan, karena pada prakteknya ada banyak pendapat dan keputusan subyektif di lapangan.
Tapi baru saja Dikti mengeluarkan Surat Edaran tentang hal tersebut, semoga sedikiti memberi pencerahan buat kita bersama. Mangga disimak ya:

Penilaian Jurnal Ilmiah dalam Karir Dosen

Menerbitkan artikel ilmiah merupakan ujung dari sebuah penelitian. Artinya, hasil sebuah penelitian bisa dibaca, dirujuk, didukung atau disanggah oleh peneliti yang lain. Penelitian terapan selanjutnya malah bisa diimplementasikan, baik sebagai produk atau kebijakan.

Menerbitkan di jurnal ilmiah merupakan salah satu pilihan yang baik. Dalam aspek karier, jurnal ilmiah merupakan komponen yang amat berharga, menentukan laju atau mandeknya karier seorang dosen. Setiap tahapan kenaikan jabatan akademik dosen mensyaratkan dimilikinya artikel di jurnal ilmiah. Semakin tinggi karier dituju, semakin sukar.

Untuk menjadi Profesor misalnya, jurnal internasional bereputasi menjadi syarat mutlak. Perhatikan pasal 10 ayat 3 Permenpan 46 2013 yang menyempurnakan permenpan 17 2013:

c. Profesor harus memiliki:

1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;

2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);

3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan

    4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

4) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.

(5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (pasal 10 ayat3 )

Karena itulah, memahami apa itu jurnal dan berbagai kasta dalam jurnal menjadi penting. Menurut penulis, pengkastaan jurnal-jurnal ini bisa diperdebatkan, namun nampaknya Dikti memiliki standar tersendiri.

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:

  • Jurnal nasional
  • Jurnal nasional terakreditasi
  • Jurnal internasional
  • Jurnal internasional bereputasi

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
  2. Memiliki ISSN
  3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina)
  4. Memiliki terbitan versi online
  5. Dikelola secara profesional
  6. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan biasanya berasal dari berbagai negara.
  7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu issue berasal dari penulis berbagai negara
  8. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya
  9. Terindek oleh database internasional bereputasi, Scopus dan Web of Science, Microsoft Academic Search

Ada beberapa catatan tentang Jurnal Internasional, bisa dibaca di draft pedoman operasional PAK:

  1. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi   (Scopus , Web of Science, MAS) dan mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dengan nilai maksimal 40
  2. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 7 dan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Schimago Journal Rank (SJR) menempati urutan kedua dalam penilaian dengan nilai maksimal 30.
  3. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science, MAS) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho dapat dinilai sebagai jurnal internasional dengan nilai maksimal 20.
  4. Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

Ringkasnya bisa dilihat di bawah ini:

Screenshot 2014-11-12 18.52.49

Catatan Lain:

  • Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
  • Artikel dalam jurnal nasional tidak terakreditasi yang terindeks oleh DOAJ dinilai maksimal 15.
  • Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada proseding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  • Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

Oh ya, perhatikan juga aturan batas kepatutan di sini. Kemudian, ada kabar gembira, buah manggis sudah ada ekstraknya bahwa publikasi di jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi bisa dipakai untuk pengajuan angka kredit, silahkan dilihat di sini.

Bacaan terkait:

1. Jurnal Terakreditasi Dikti Edisi Lengkap

2. Jurnal yang diragukan Dikti

Sumber:  draft pedoman operasional PAK

Panduan Karir Dosen terbaru

Berikut slide panduan karier dosen terbaru dari Dikti. Monggo disimak atau kalau perlu didownload. Monggo disimak juga: 1. Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Jika Anda Bergelar Doktor 2. Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Jika Anda Bergelar Master 3. Mari Menjadi Guru Besar 4. Menjadi Dosen di Indonesia

Panduan Berkarir Sebagai Dosen Jika Anda Bergelar Master

  • Anda akan diangkat menjadi PNS dengan golongan Penata Muda Tk.I III/B (Untuk dosen non PNS setara dengan golongan tersebut)
  • Dalam pengangkatan pertama di jabatan akademik/fungsional dosen, anda bisa diangkat kedalam jabatan akademik Asisten Ahli dengan syarat:
  1. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
  3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  5. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  6. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  7. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
  8. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
  • Setelah memiliki jabatan fungsional asisten ahli, anda bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi dosen, dengan catatan masuk ke dalam kuota dan mengikuti antrian (urut kacang) di kampus. Ada prosedur lain dalam program sertifikasi dosen seperti mengisi berbagai isian online dan juga mengikuti TOEP dan TPA online. Setelah bersertifikat, selamat, anda akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.
  • Apakah tugas anda sebagai dosen?, silahkan perhatikan tabel berikut:
  • Screenshot 2014-08-05 12.38.48Screenshot 2014-08-05 12.40.48

  • Setelah dua tahun sebagai asisten ahli IIIB anda bisa mengajukan kenaikan golongan sekaligus fungsional ke Lektor IIIC . Yang didahulukan fungsional, golongan mengikuti. Anda bisa mengumpulkan 50 atau 150 angka kredit. Jika angka kredit lektor anda mencapai 300, maka anda tidak perlu mengumpulkan angka kredit lagi untuk kenaikan selanjutnya ke Lektor IIID. Oh ya, walaupun sering disebut kenaikan otomatis, sebetulnya anda mesti tetap mengurus ke bagian kepegawaian dengan beberapa persyaratan administratif, terutama nilai prestasi kerja (DP3). Pola ini terus berlangsung setiap dua tahun, karena salah satu kelebihan jabatan fungsional dosen adalah boleh mengajukan kenaikan pangkat setiap dua tahun, berbeda dengan PNS struktural yang minimal 4 tahun.

Screenshot 2018-01-31 08.31.17

  •  Oh ya, lebihan angka kredit di pengangkatan selanjutnya khusus dalam bidang penelitian dapat dipakai sebesar 80% dalam pengajuan selanjutnya. Perhatikan juga persyaratan khusus, seperti kewajiban memiliki publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dikti atau Jurnal Internasional bereputasi (Jika anda masih belum bergelar Doktor)
  • Untuk path career  selanjutnya silahkan perhatikan tabel berikut:

Screenshot 2014-08-05 13.36.12

  • Nah selanjutnya mau tidak mau anda mesti melanjutkan ke jenjang Doktor, karena itu syarat mutlak menjadi Guru Besar. Persyaratan lengkapnya, simak tabel berikut:

Screenshot 2018-01-31 08.31.41Screenshot 2018-01-31 08.31.49Screenshot 2018-01-31 08.31.34

  • Apakah bisa lebih cepat? Bisa saja. Ada jalur loncat jabatan dari asisten ahli ke Lektor Kepala maupun Lektor langsung ke Guru Besar, perhatikan tabel di bawah ini :

Screenshot 2018-01-31 08.00.49Screenshot 2018-01-31 08.00.30

 

  • Perhatikan, bahwa semakin anda produktif menulis di jurnal internasional bereputasi, maka semakin cepat karir anda di dunia akademik. Simak bagaimana perjalanan menjadi Guru besar dari beberapa dosen muda di sini. 
  • Silahkan pelajari juga di link berikut, apa itu jurnal internasional bereputasi. 

 

Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Bagi Anda yang Bergelar Doktor

  • Anda akan diangkat menjadi PNS dengan golongan Penata Muda IIIC (Untuk dosen non PNS setara dengan golongan tersebut)
  • Dalam pengangkatan pertama di jabatan akademik/fungsional dosen, anda bisa diangkat kedalam jabatan akademik Lektor dengan syarat (Permendikbud 92 2014):

 

  1. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
  2. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
  3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  5. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  6. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  7. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  8. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
  9. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

 

 

  • Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks database internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor. (Pedoman PAK 2014 hal. 43)
  • Nah setelah miliki jabatan fungsional anda bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi dosen, dengan catatan masuk ke dalam kuota dan mengikuti antrian (urut kacang) di kampus. Ada prosedur lain dalam program sertifikasi dosen seperti mengisi berbagai isian online dan juga mengikuti TOEP dan TPA online. Setelah bersertifikat, selamat, anda akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.
  • Apakah tugas anda sebagai dosen?, silahkan perhatikan tabel berikut:Screenshot 2014-08-05 12.38.48Screenshot 2014-08-05 12.40.48

  • Setelah dua tahun di golongan IIIC anda bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IIID. Jika angka kredit lektor anda  hanya 200, maka anda mesti mengumpulkan 100 angka kredit. Namun jika angka kredit lektor anda mencapai 300, maka anda tidak perlu mengumpulkan angka kredit lagi. Oh ya, walaupun sering disebut kenaikan otomatis, sebetulnya anda mesti tetap mengurus ke bagian kepegawaian dengan beberapa persyaratan administratif, terutama nilai prestasi kerja (DP3). Pola ini terus berlangsung setiap dua tahun, karena salah satu kelebihan jabatan fungsional dosen adalah boleh mengajukan kenaikan pangkat setiap dua tahun, berbeda dengan PNS struktural yang minimal 4 tahun.
  • Setelah dua tahun di Jabatan Fungsional akademik Lektor, anda bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala, dengan mengumpulkan angka kredit minimal 400 dikurangi angka kredit lektor anda. Oh ya, lebihan angka kredit di pengangkatan pertama tidak dapat dipakai dalam pengajuan selanjutnya alias hangus. Perhatikan juga persyaratan khusus, seperti kewajiban memiliki publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dikti.

Screenshot 2018-01-31 08.31.25

  • Untuk path career  selanjutnya silahkan perhatikan tabel berikut:

Screenshot 2018-01-31 08.36.50

  • Anda mau jadi guru Besar? ini syarat khususnya
  • Screenshot 2018-01-31 08.31.34Screenshot 2018-01-31 08.31.41Screenshot 2018-01-31 08.31.49
  • Apakah bisa lebih cepat? Bisa saja. Ada jalur loncat jabatan dari Lektor langsung ke Guru Besar, perhatikan tabel di bawah ini :

Screenshot 2018-01-31 08.00.30

  • Perhatikan, bahwa semakin anda produktif menulis di jurnal internasional bereputasi, maka semakin cepat karir anda di dunia akademik. Simak kisah sukses beberapa dosen menjadi Profesor di usia muda di sini.
  • Silahkan pelajari di link berikut, apa itu jurnal internasional bereputasi. 

Menulis Perdosenan (Lagi)

Tak terasa, sudah beberapa waktu ini tak menulis dunia perdosenan.

Ya, dunia copras-capres memang menarik hati, membuat “perdosenan” yang sempat menjadi topik utama blog ini agak terkurangi porsinya. Blog ini memang salah satu tujuannya memberi perspektif dan informasi tentang dunia perdosenan, terutama soal karier bagi dosen-dosen muda.

Tulisan-tulisan tentang perdosenan di blog ini dibuat dengan perspektif optimis bahwa banyak anak muda pintar yang berkarier sebagai dosen dan bisa membawa perubahan ke arah dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagian mereka tak mau tahu dengan urusan golongan, jabatan fungsional atau jera berurusan dengan birokrasi kampus yang kadung dianggap njlimet dan bertele-tele. (Baca serial anak muda hebat 1,2 dan 3).

Maklum, dunia perdosenan memang unik dan banyak memiliki keanehan. Catat saja misalnya, dosen diminta menulis karya ilmiah sebanyak-banyaknya, tapi disaat yang sama dibatasi atas dasar kepatutan. Dosen dituntut menggapai pendidikan sampai tingkat tertinggi dan berprestasi setinggi-tingginya (Baca: Doktor), namun kesejahteraannya tak mendapat porsi yang sesuai. Karena itulah dosen-dosen menggalang petisi, namun ternyata diabaikan pembuat kebijakan. Masih banyak hal-hal aneh lainnya.

Karena itulah blog ini dan adiknya, memberi porsi besar terhadap pengembangan karier dosen dengan menyuplai informasi umum (misal: menjadi dosen di Indonesia) sampai teknis (daftar jurnal terakreditasi lengkap, penilaian jurnal, panduan pengajuan jabatan akademik, dll).

Saya percaya, dengan informasi yang baik, maka anak-anak muda ini bisa mendapatkan karier akademik yang baik, sesuai dengan kapasitas dan produktivitas yang dimiliki. Lapisan ini juga bisa menjadi pengambil kebijakan di tingkat jurusan sampai kementerian pendidikan yang bisa menggantikan dan menerobos kebuntuan cara berpikir para pejabat yang mengurusi pendidikan tinggi. Juga bisa menggantikan seniornya yang tiba-tiba membawa organisasi dosen ke arah politik praktis, dukung mendukung capres tertentu seperti berita di sini.

Terlalu optimis dan lebay?

Tidak juga. Ada ribuan dosen-dosen muda yang sedang menuntut ilmu di dalam dan luar negeri. Ribuan lagi meniti karir menjadi pengajar dan peneliti yang handal di perguruan tinggi, besar dan kecil, negeri dan swasta, dalam negeri dan luar negeri. (Baca misalnya profil dosen (asal) Indonesia di beberapa negara: Anton, Andy bangkit, Nangkula)

Muda di sini bukan sekedar usia, tapi lebih sebagai semangat dan integritas.

Oh ya, sebagian tulisan memang dipajang di blog satu lagi, www.dosenindonesia.net yang secara khusus dibuat hanya untuk informasi dunia perdosenan dan pendidikan tinggi.

Salam.

 

 

 

Pemerintah Memang Tak Mau Pendidikan Tinggi Maju

Saya akhirnya berhasil menarik kesimpulan.

“Pemerintah memang tak mau pendidikan tinggi maju.”

Sederhananya, segala cara dibuat oleh Pemerintah agar pendidikan tinggi Indonesia tertinggal dan tidak bisa berkompetisi dengan negara lain.

Screenshot 2014-09-01 19.06.48

Perbandingan jumlah tulisan ilmiah karya (peneliti) Indonesia dan (peneliti) Malaysia. Sumber: http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=ID&c2=MY&c3=&c4=&area=0&category=0&in=it

Saya mencoba berpikir dengan cara berpikir pembuat kebijakan pendidikan tinggi. Ini hasilnya:

*********************

Pemerintah harus terus membikin dosen tidak memiliki motivasi kerja dan sibuk mencari kerja sampingan. Ya, jangan sampai dosen hidup layak. Makanya jangan dikasih tunjangan kinerja, karena toh tidak akan protes. Kalaupun ada yang protes, pasti dibilang tidak bersyukur sama teman-temannya sendiri. Biar saja pendidikan tinggi tapi pendapatannya rendah. Dibuatkan saja ilusi seakan-akan dosen adalah pekerjaan yang wah, mesti sekolah sampai doktor. Kan lucu juga kalau pendapatan Rektor lebih rendah dari Ka Biro, atau Dekan lebih rendah dari Kabag, atau dosen lulusan Doktor dari Harvard yang belum serdos lebih rendah dari staf non dosen. Aturan mesti dibikin lebih lucu lagi, jangan sampai dosen-dosen sejahtera. Tenang aja, doktrinnya biasa bersyukur kok, gak akan protes.

Dibikin ilusi saja seakan-akan pendapatannya tinggi banget dengan serdos. padahal serdos akal-akalan biar tiap tahun ada proyek untuk penyerapan anggaran dan ada kegiatan. Nah ditambah lagi dengan test semacam TOEFL dan TPA dan disuruh bayar, dosen gak akan protes. Nah karena dengan test semacam TOEFL dan TPA banyak yang nggak lulus, maka semakin abadi tuh kegiatan (baca: proyek) bernama serdos, ha ha.

Soal tunjangan fungsional yang sudah jadul, tujuh tahun gak naik, biar saja. Dosen mesti mau bersyukur, jangan cuma melihat tunjangan fungsional lain yang lebih tinggi seperti peneliti, tapi mesti melihat mereka yang hidup susah seperti nelayan, pengemis atau tukang beca. Suruh siapa jadi dosen.

Kalau sudah serdos, didorong suruh tugas belajar biar pemerintah gak usah bayar serdos. Toh dosen gak akan protes, padahal PNS yang non dosen dapet 75% tunjangan kinerja kalau tugas belajar. Nah, nasibnya dibikin seolah-olah gak beda dengan guru, jangan disebut-sebut kalau guru malah boleh dapat tunjangan kinerja daerah dari pemda-nya, lha wong instansi induknya pemda, he he. Gak percaya? bandingkan pendapatan guru SD dan dosen di Jakarta, lebih tinggi mana 😉

Besaran beasiswanya yang rendah, jangan tinggi-tinggi. Kalau luar negeri harus lebih rendah dari LPDP dan dibikin selalu telat biar makin asoy. Kemudian tunjangan keluarga biar jadi angin surga saja. Jangan sampai dosen-dosen yang kuliah, apalagi di luar negeri makan bergizi,  rajin belajar dan jadi pinter, nanti jadi kritis, merepotkan. Biar mereka sakit hati sama penerima beasiswa lain, apalagi beasiswa LPDP yang langsung dapat tunjangan keluarga 25% setiap jiwa keluarga yang ikut. Kalau sibuk cari sampingan dan gak lulus, kan pemerintah bisa menghukum mereka dan dapet pengembalian dua kali lipat. Lumayan, pendapatan negara. Kalau mereka gak mau daftar beasiswa Dikti dan berbondong-bondong daftar LPDP, diskak lagi aja dengan dilarang daftar beasiswa LPDP itu, ha ha (ketawa semakin jahat).

Nah kalau pendapatan rendah dan sibuk di luar, pastinya kualitas pendidikan tinggi buruk, ya tinggal dosennya aja disalahkan. Tenang aja, dosen biasa jadi kambing hitam kok, dan tidak akan melawan. Masalah sebetulnya seperti banyaknya dosen yang tidak ada meja kerja  atau ruangan bekerja jangan disebar luaskan. Dosen Indonesia biasa kerja di kantin kok, membimbing mahasiswa atau ngetik, bisa sambil makan Indomie dan kopi susu di kantin, tenang aja. Jangan dibikin nyaman, punya meja atau ruang kerja yang privat, nanti kalau tulisannya banyak dan produktif, apalagi masuk jurnal bergengsi, wah bisa besar kepala. Mesti dibikin sulit aja, dikerjain. Kalau bisa disuruh absen pake finger print sehari empat kali walaupun gak ada meja. Biar ngobrol terus atau malah gelar dagangan di kampus, kan ngetrend tuh dosen ikut MLM atau jadi agen asuransi.

Nah kalau ada evaluasi atau media massa usil tinggal dibilang saja: “Minat penelitian rendah”, “Kemampuan bahasa asing dosen Indonesia lemah”, “Dosen suka plagiat”, “Semangat juang dosen rendah sekali”, “Kemampuan penelitian menyedihkan”, “Sertifikasi Dosen meningkatkan angka perceraian, mesti dievaluasi” atau “Gaji dosen dua kali lipat PNS biasa, tapi rendah prestasi”.

Kemudian, penelitian jangan dibikin fokus ke substansi, mesti dibikin ruwet biar gak keenakan. Kwitansi-kwitansi-kwitansi (baca tiga kali)  mesti jadi mantra, he he.  Dosen mesti belajar berbohong dengan kwitansi atau stempel bodong. Biar runtuh doktrin “Boleh salah asal tidak boleh bohong” menjadi “Boleh bohong asal berjamaah”

Seminar luar negeri disuruh berkompetisi aja biar sikut-sikutan dan frustasi sendiri. Jangan kayak Malaysia dibikin plafon riset milyaran untuk setiap dosen, nanti kalau pendidikan tinggi maju, proyek bisa berkurang.

Kemudian, perlu lebih membuat dosen sibuk dengan urusan administratif daripada urusan keilmuan. Proyek SIPKD mesti diulur-ulur terus, biar para dosen frustasi mengumpulkan dokumen, scan, upload – gagal – ulang lagi, dan seterusnya. Biar semakin joss, musti dibikin deadline yang mefet, agar pada begadang, mengikuti salah satu program salah satu calon Presiden. Kalau bermasalah, salahkan aja dosennya “mengumpulkan data kok serentak, nggak dicicil”. Nah kalau ada yang bilang server kurang kuat, itu berarti ada alasan pengadaan server paling mahal, hi hi (Ketawa girang). Nah, BKD juga musti diperketat, biar pemerintah menghemat bayar serdos. Kalau perlu mesti dibuat beberapa lagi isian-isian seperti ini biar dosen-dosen sibuk. Gak akan protes kok.

Aturan tidak masuk akal pastinya mesti lebih intensif. Misalnya:  musti bikin “surat tugas menulis jurnal”, atau dibatasi publikasi jurnal atau buku atas nama batas kepatutan, dosen-dosen gak akan protes kok. Biar sibuk terus saja dengan urusan administratif terus, kalau para dosen sibuk baca buku/jurnal atau menulis buku/jurnal nanti pinter dan kritis, merepotkan. Kalau macam-macam bisa dibikin ancaman seperti yang sudah-sudah. Rasanya cara ini efektif banget kok.

Lama-lama, biarlah anak-anak pinter gak usah tertarik jadi dosen. Biar mereka yang gak dapet pekerjaan lain di Indonesia, bersyukur dan mau nurut yang jadi dosen. Dosen pinter dan kritis itu merepotkan.  Kalau orang kayak begitu mau jadi dosen, ya ngajar di kampus-kampus negara lain saja. Kalau sudah begitu kita bisa bilang mereka gak punya nasionalisme, ha ha.

***

Tulisan Terkait:

1.Mengapa Menulis Pendidikan Tinggi

2.Beberapa Persoalan Pendidikan Tinggi di Indonesia (1)

3. Keterlambatan Beasiswa Dikti

4. Catatan (nasib) Dosen di Indonesia dan Malaysia

5. Menjadi Dosen di Indonesia

6. Mari Menjadi Guru Besar

7. Kenapa Dosen Menggulirkan Petisi

Revisi PerMenPAN 17 2013

Rekan-rekan Dosen,

Pembaca blog http://www.abdul-hamid.com bernama Mbak Linggany memberitahu bahwa telah diundangkan PerMENPAN 46 2013 tentang Perubahan PerMenPAN 17 20013. Berikut saya sampaikan beberapa perubahan dalam aturan tersebut:

1. Pada pasal 10 ditambahkan ayat (3) sebagai berikut:

 Rincian jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Perubahan minor pada ayat 7 pasal 17.

3. Penghilangan pasal 24 (1c) yang berbunyi, mungkin karena pengulangan saja:

4. Pasal 26 memiliki banyak perubahan signifikan, sehingga menjadi (perubahan dengan huruf tebal)i:

Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila:

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;

b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

(2) Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi,apabila:

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;

b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

(3) Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi:

a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.

b. Lektor Kepala yang memiliki:

1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.

2) ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.

c. Profesor harus memiliki:

1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;

2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);

3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan

    4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

4) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.

(5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Catatan: Kenaikan jabatan akademik bisa dilakukan jika sudah dua tahun di jabatan akademik sebelumnya (sebelumnya 4 tahun), Dosen berijazah S2 dapat mengajukan diri ke Lektor Kepala asap punya publikasi di jurnal internasional (sebelumnya tidak boleh), Dosen yang mengajukan ke Profesor harus menunggu 3 tahun setelah lulus kecuali memiliki publikasi di jurnal internasional SETELAH bergelar S3, namun ada syarat tambahan mesti memiliki masa kerja 10 tahun sebagai dosen.

5.   Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

(3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

(5a) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(6) Dihapus.

(7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 5(a) sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Catatan: Ini berarti penegasan bahwa kegiatan  tertentu yang disebut dengan istilah “pengembangan profesi”dihitung sebagai angka kredit. Silahkan baca tautan disini. 

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/ pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.

Catatan: pasal lama yang hilang adalah pasal yang mengatur bahwa dosen berpendidikan S2  yang memiliki jabatan Lektor kepala tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, paling tinggi IIID. Dengan demikian Dosen S2 DAPAT mengajukan Jabatan akademik ke Lektor kepala (maksimal IVC) dengan syarat pasal 26.3.b. 2 “…. harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.”

7.  Lihat tabel lampiran 2 berikut yang juga berubah


Screen Shot 2014-02-18 at 3.25.53 PM

8. lampiran 5 juga berubah karena ada posisi Lektor Kepala bergelar Magister

Screen Shot 2014-02-18 at 3.27.34 PM

Lampiran 6 juga berubah

Screen Shot 2014-02-18 at 3.29.00 PM

Permenpan 46 2013 dapat dibaca di  disini atau di link resmi ini

Pro dan Kontra Petisi

Diskusi soal petisi dosen di sebuah Grup facebook sungguh seru dan tak ada habis-habisnya. Ada yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasi. Namun menariknya adalah, saya mencoba memahami argumentasi baik yang pro dan kontra dengan memahami latar belakang pembuat argumen. Saya percaya bahwa argumentasi muncul berdasarkan kondisi masing-masing pembuat argumen. Sebagian memandang dengan kacamata sendiri dan enggan memakai kacamata yang lain. Tidak apa-apa, empati kan memang sesuatu yang langka di negeri kita 🙂

Ada yang menyatakan menarik diri dari petisi secara terbuka, ada yang terus-menerus mengingatkan untuk bersyukur, ada yang membandingkan dengan profesi lain, ada yang menakut-nakuti nanti harus absen finger print (padahal di sebagian besar kampus sudah) dan masih banyak argumentasi lainnya.

Saya sendiri lebih banyak membaca, memahami dan untuk mereka yang betul-betul aktif selain membaca argumentasinya saya juga mencoba melihat profilenya di facebook. He he, kesimpulan saya sampai sekarang argumentasi seputar petisi dosen memang tergantung posisinya ada dimana, instansi bekerjanya di mana, jabatan fungsionalnya apa, kesibukan sehari-harinya seperti apa.

Empati memang tidak diajarkan di sekolah di Indonesia ya 🙂

Mau lebih detail jadi nggak enak ah 🙂

Kabar Petisi

Apakah petisi gagal? Atau berhasil? atau mentok?

Ini pasti menghinggapi benak kita semua. Oh ya, petisi dimaksud adalah petisi merevisi Perpres 88 2013 dan 65 2007. Mesti diakui, ritme diskusi dan pembahasan petisi berkurang drastis semenjak kawan2 di Komite Petisi Dosen Indonesia (selanjutnya saya sebut Komite Petisi aja biar keren) mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Mendikbud.

Surat yang sudah lama dikirimkan tersebut tak kunjung mendapat jawaban. Lama sekali…

Apakah lantas petisi tak efektif? gagal mendapatkan perhatian dan mendesakkan perubahan? kalah?

Tidak. Ini bukan soal kalah atau menang. Saya berharap petisi dianggap masukkan yang massif oleh 2.268 penandatangan untuk kebaikan pendidikan tinggi di Indonesia.

Bagaimanapun petisi ini memaksa Kemdikbud memikirkan kesejahteraan dosen. Awalnya Mendikbud bereaksi keras dengan mengatakan bahwa

“Itu kan tidak elok. Selama ini sebelum ada tunjangan kinerja, guru dan dosen tidak pernah protes dengan gajinya mereka. Begitu ada tunjangan kinerja menjadi protes, berarti pada dasarnya mereka iri,” (http://kampus.okezone.com/read/2014/01/15/373/926624/kalau-dosen-mogok-kembalikan-lagi-tunjangannya)

Selain itu entah kenapa sertifikasi dosen selalu jadi alasan dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Selain disampaikan oleh M. Nuh, alasan semacam ini disampaikan oleh Marzuki Ali, Ketua DPR

“Penghasilannya dua kali lipat, tunjangan profesi kan satu bulan gaji. Guru dan dosen selama 12 bulan terima gaji dua kali lipat dari PNS biasa,”  (http://kampus.okezone.com/read/2014/01/21/373/929329/guru-dosen-terima-gaji-dua-kali-lipat-dari-pns)

Pernyataan semacam ini menyesatkan karena jumlah penerima tunjangan sertifikasi masih sekitar 50% dari jumlah dosen di Indonesia. Entah apakah Mendikbud dan Ketua DPR asal bunyi, tidak mendapat support data dari stafnya atau memang berkeinginan membangun opini publik tertentu.

Namun belakangan di Grup Dosen Indonesia akun M Nuh meminta maaf dan menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun skema tunjangan profesi dosen yang lebih baik, bisa lebih tinggi dari satu kali gaji.

Kemudian, Rektor PTN dikumpulkan, diikuti juga Wakil-Wakil Rektor II juga dikumpulkan. Kabar burung mengatakan bahwa sedang ada pembahasan soal dua hal: kenaikan tunjangan fungsional dosen dan tunjangan kinerja dosen. Rincian pembahasan, apalagi keputusan belum saya dapatkan, jadi belum bisa saya share. Kabar burungnya (lagi-lagi burung 😉 ) adalah kenaikan tunjangan fungsional beberapa kali lipat.

Oh ya, bagaimana dengan audiensi? Mendikbud tak membalas surat dari Komite Petisi 😦 DPR apakah bisa diharapkan? Tak mengapa sebetulnya mengusahakan bertemu. Tapi tentu saja sulit berharap lebih.

Sekarang bola ada di Kemdikbud dan para petinggi perguruan tinggi. Semoga lahir formulasi yang lebih baik untuk kesejahteraan dosen.