Arsip Tag: karier dosen

Menjadi Dosen di Indonesia #Edisi Revisi

(Seorang fans pembaca mengirim permintaan agar saya merevisi tulisan ini. Ditambah pula tetiba ada lonjakan traffic blog ini kemarin, khususnya di topik pendidikan tinggi. Saya putuskan pagi-pagi habis subuh merevisi tulisan berikut ini, agar tidak banyak yang tersesat tulisan lama, he he. Semoga bermanfaat terutama memberi gambaran awal dunia persilatan, eh perdosenan dari perspektif karir. Begitu pemirsah. )

Semua profesi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya, pun menjadi dosen.

Salah satu hal baik menjadi dosen di Indonesia adalah kemudahannya menjadi dosen tetap/ tenure. Di beberapa negara lain, tak mudah menjadi dosen tetap. Kawan-kawan saya yang bergelar Doktor di Jepang atau Perancis, misalnya mesti mengikuti post-doc dulu, menerbitkan disertasi-nya menjadi buku, baru bisa melamar menjadi dosen tetap, itupun kalau ada lowongan (kabarnya semakin jarang). Kompetisi-nya juga cukup ketat karena portofolio di bidang akademik seperti publikasi ilmiah amat menentukan. Kalaupun ada kasus master menjadi dosen tetap, ini hal yang amat langka sekali, mungkin hanya untuk orang-orang super-cemerlang saja.

Di indonesia, syarat menjadi dosen hanya bergelar master saja, sedikit yang rekrutmen awalnya doktor. Bahkan beberapa tahun lalu, orang bergelar sarjana bisa menjadi dosen tetap. Saya menjadi dosen tetap PNS ketika masih sarjana di tahun 2006 Baca lebih lanjut

Iklan

Meluluskan Mahasiswa

Kemarin saya memposting beberapa foto sidang dan yudisium mahasiswa MAP Untirta di instagram.

Menyenangkan sekaligus mengharukan.

WhatsApp Image 2018-01-30 at 14.25.15

Sebagai Kaprodi, pembimbing sekaligus penguji untuk beberapa mahasiswa, saya tahu betul bagaimana teman-teman mahasiswa ini berjibaku dengan segala upayanya menyelesaikan studinya di MAP. Bahasa saya, lolos lubang jarum. Telat sedikit, mesti bayaran lagi ūüôā

Nah, karena saya mengajar di kelas sejak sebagian mereka semester satu, dan jumlah mahasiswa Pasca tidak banyak. Saya agak paham proses perjuangan mereka.

Kelulusan dan menyelesaikan studi, ternyata tidak begitu berkorelasi dengan nilai di transkrip, keaktifan bertanya atau berdiskusi di kelas, atau penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Bukan berarti aspek-aspek ini tidak penting, tapi ini mah sudah seharusnya melekat dengan sendirinya karena proses belajar. Baca lebih lanjut

Edisi Lengkap dan Terbaru Jurnal Terakreditasi Dikti (Update 15 Januari 2018)

Dear rekan-rekan semua, secara mengejutkan di laman simlitabmas terdapat surat Keputusan Dirjen Penguatan Risbang Kemeriting (Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi) yang mengubah lampiran 48a/Kpt/2017 yang sempat diposting di blog ini.

Nah, jadilah surat keputusan tersebut saya posting menggantikan yang sebelumnya. Monggo disimak

Baca lebih lanjut

Presentasi Terbaru Dikti Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen

<
Filenya bisa didownload di sini juga.
Baca juga
Presentasi Dikti Pengembangan Karir Dosen Menuju Universitas Berdaya Saing Tinggi
Presentasi Peraturan Bersama Dikti & BKN Ketentuan Pelaksanaan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen
Presentasi PermenpanRB 17 2013 & 46 2013 by Dikti
Presentasi Permendikbud 92 2014 Juknis PAK Dosen
Presentasi Terbaru Dikti Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen

Beberapa persoalan pendidikan tinggi di Indonesia (2): Pemilihan Rektor PTN dan Pilkada

Ini tulisan kedua soal beberapa persoalan pendidikan tinggi di Indonesia. Tulisan pertama bisa dibaca di sini. Inginnya melanjutkan soal riset atau infrastruktur, cuma tiba-tiba tertarik dengan pemilihan Rektor PTN. Ini ajang politik kampus yang nggak kalah seru dengan pilkada. Coba saja dicari di google, ada banyak kisruh dalam pemilihan rektor, manuver politik bahkan sampai saling melaporkan ke polisi. Agenda politik pribadi dan kelompok sering jauh lebih dominan daripada program kemajuan kampus yang dijanjikan para calon itu sendiri. 

Hmm tulisan ini juga masih dalam rangka mengawal kabar dibentuknya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Kalau persoalan-persoalan di pendidikan tinggi tidak disuarakan, bisa gawat ūüėČ

***

Kampus punya otonomi, daerah juga.

Namun dalam pemilihan pemimpin, pemerintah daerah sudah jauh lebih maju daripada kampus berstatus PTN.

Di pemerintah daerah, zaman orde baru yang otoriter dan sentralistik, pemilihan kepala daerah dilaksanakan di DPRD. Itupun sebetulnya hanya memberi rekomendasi saja karena pemerintah pusatlah yang menentukan. Kemudian reformasi, dengan UU 22 1999 pemilihan mutlak dilaksanakan di DPRD tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kemudian berdasarkan tafsir terhadap demokrasi dan otonomi, maka sejak tahun 2005 pemilihan dilaksanakan langsung, sampai sekarang.

Di kampus negeri sebelum tahun 2010, pemilihan Rektor mirip dengan pemilihan kepala daerah zaman orde baru. Prosesnya melalui tahap pertimbangan oleh rapat senat dan kemudian hasilnya (3 nama berdasarkan jumlah perolehan suara) dibawa ke Mendikbud dan oleh Mendikbud diajukan kepada Presiden. Namun biasanya, jika tak ada persoalan serius, calon Rektor yang  menang dalam rapat pertimbangan senat akan jadi Rektor.

Nah, di tahun 2010, hadir Permendiknas 24 2010. Rektor PTN dipilih dalam Rapat Senat bersama Mendiknas dengan proporsi suara 65% dan 35%. Hal ini kemudian dikukuhkan oleh Permendikbud 33 tahun 2012.

Calon Rektor awalnya dijaring dan disaring oleh Senat dan kemudian 3 besar hasil penyaringan dipilih dalam rapat bersama Senat dan Menteri. Dengan proporsi Senat 65% dan Menteri 35%, pemilihan dilakukan sampai mendapat calon yang mendapat suara terbanyak yang kemudian ditetapkan Menteri.

Nah ada beberapa persoalan yang mengemuka dalam sistem seperti ini.

1. Apa dasar 35% suara menteri?

2. Jikalau 35% suara menteri tidak kita persoalkan, apa dasar Menteri memilih si X dan bukan si Y? 

Kita bedah dua persoalan ini.

Saya akan membedah persoalan kedua dulu. Kalau dihitung, 35% itu besar sekali. Yang seringkali terjadi suara mendikbudlah yang menentukan siapa jadi Rektor, karena suara anggota senat biasanya terpolarisasi kepada banyak calon. Kenapa Mendikbud memberikan suaranya kepada calon yang satu dan bukan calon yang lain?

Secara formal, dua minggu sebelum pemilihan, Senat memang menyampaikan Data Riwayat Hidup, Visi-Misi dan program kerja calon Rektor kepada Menteri. Nah, tapi apakah Menteri memilih atas dasar data-data tersebut? Adakah wawancara mendalam antara tim Mendikbud dengan calon-calon terpilih? Adakah pendalaman visi-misi atau fit and proper test sampai Mendikbud memang betul-betul menemukan calon yang betul-betul kredibel?

Atau sebetulnya, pemilihan Rektor murni persoalan politik? tergantung lobby kepada partai politik, figur dan ormas-ormas tertentu yang dekat dengan kekuasaan? 

Kita banyak menemukan bahwa calon rektor yang menang dalam proses penyaringan di Senat kemudian dikalahkan oleh calon lain yang mendapat dukungan suara Menteri. Persoalannya, tidak pernah ada penjelasan, kenapa menteri memilih calon X dan bukan calon Y. 

Jadi jika memang suara 35% suara Menteri kita terima, maka suara Mendikbud harus betul-betul diberikan kepada calon yang kredibel dengan parameter-parameter yang jelas dan bisa disampaikan ke publik. 

***

Baiklah, bagaimana dengan persoalan pertama, 35% suara Menteri dalam pemilihan Rektor PTN? Saya sendiri cenderung dalam posisi menolak Menteri ikut campur dalam pemilihan Rektor. Alasan bahwa pemerintah memiliki “saham” dalam perguruan tinggi negeri adalah alasan usang.

Tengok pemerintahan daerah.

Daerah tetap memiliki otonomi dan memilih kepala daerahnya secara langsung dan otonom walaupun saham pemerintah pusat adalah yang terbesar dalam struktur APBD. Secara rata-rata, pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah (kab/kota/provinsi) di tahun 2013 hanyalah 20.56%. Bagian terbesar ya tadi, saham pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, terutama dana alokasi umum, secara total rata-rata dana perimbangan mencapai 63.43%. 

Lantas apakah karena hal tersebut (kontribusi pemerintah pusat terbesar) lantas kepala daerah ditentukan pusat? Atau pemerintah pusat punya suara sekian puluh persen dalam pemilihan kepala daerah?

Tentu saja tidak. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Pemerintah pusat tinggal melantik. 

Nah, bagaimana dengan pemilihan Rektor?

Perbandingan dengan Pemerintahan Daerah diatas membuat alasan adanya intervensi menteri dalam pemilihan Rektor menjadi usang. Apalagi seperti dibahas di atas sampai sekarang tidak pernah jelas, kenapa suara menteri diberikan kepada siapa. Jadi intervensi menteri dalam pemilihan Rektor harus dihentikan segera. 

Bagaimana dengan pemilihan di Senat tanpa intervensi Menteri?

Ya sebagai bentuk demokrasi perwakilan ini hal yang bisa dibenarkan. Tapi apakah anggota senat betul-betul mewakili civitas akademika yang diwakilinya? Apakah ada proses konsultasi publik sebelum seorang anggota senat memutuskan dia mendukung calon yang mana? Atau anggota senat memilih berdasarkan hubungan transaksional, siapa mendapat (jabatan) apa? 

Silahkan dijawab dengan pengalaman kita sendiri di kampus masing-masing. 

Saya sendiri sih punya ide liar mendorong pemilihan Rektor langsung oleh Dosen tetap (tenure).

Ini akan jadi percontohan demokrasi prosedural yang baik. Saya selalu percaya bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas manusianya. Dosen yang minimal berpendidikan S2 dan pastinya lebih terpelajar dari rata-rata masyarakat Indonesia amat mungkin menjadi pemilih rasional.  Saya membayangkan debat calon Rektor bukan lagi basa-basi, namun betul-betul bicara program yang nyata. Akan ada diskusi dan perdebatan menarik tentang figur-figur ideal. Akan terjadi juga debat dan wacana tentang pengembangan kampus sebagai bagian dari proses pemilihan Rektor, dan dosen langsung ikut memutuskan sebagai pemilih. 

Apakah akan ada potensi politik uang seperti dalam pilkada?

Mungkin saja terjadi, tapi itu kecil peluangnya karena akan betul-betul memalukan jika terjadi di institusi akademik. 

***

Hmm, menggairahkan bukan?

Bagaimana menurut anda?

Atau anda punya ide lain?

Sumber: 

  1. Kepmendikbud No. 284/U/1999 Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  2. Kepmendiknas Nomor 043 /U/2001 Perubahan Pertama Atas Keputusanmenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 Tentang Pengangkatan DosenSebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah 
  4. Permendikbud 33 2012 Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur
    Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  5. http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2013

Beberapa persoalan pendidikan tinggi di Indonesia (1)

Saya bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi, dan tulisan ini akan bicara tentang persoalan-persoalan di dunia pendidikan tinggi. Oh ya, tulisan ini mewakili diri saya sendiri, bukan institusi tempat saya bekerja.

Ada banyak persoalan di dunia pendidikan tinggi. Hmmm, mulai dari mana ya?

Baiklah, untuk tulisan pertama, saya mau mulai dari rendahnya kinerja riset di Indonesia.

Kita tentu paham, berbeda dengan sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar-mengajar, namun tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan melalui riset atau penelitian. Bagaimana mengukur prestasi riset di Indonesia? Kita tengok tabel di bawah ini yang disajikan SCImago Journal and Country Rank. Oh ya sebagai informasi, SCImago ini dipakai sebagai salah satu indeks oleh Dikti untuk melihat reputasi sebuah jurnal.

No Country Documents Citable documents Citations Self-Citations Citations per Document H index
1 China 3.129.719 3.095.159 14.752.062 8.022.637 6,81 436
2 Japan 1.929.402 1.874.277 23.633.462 6.832.173 13,01 694
3 India 868.719 825.025 5.666.045 1.957.907 8,83 341
4 South Korea 658.602 642.983 5.770.844 1.281.366 11,49 375
5 Taiwan 446.282 434.662 3.993.380 930.383 11,35 300
6 Hong Kong 180.958 172.610 2.448.025 340.370 15,53 325
7 Singapore 171.037 163.153 2.051.237 278.461 14,42 308
8 Malaysia 125.084 121.714 497.646 133.502 8,68 145
9 Thailand 95.690 91.925 790.474 134.626 12,09 190
10 Pakistan 70.208 67.491 328.281 94.655 6,95 130
11 Indonesia 25.481 24.461 185.695 20.750 11,86 126
12 Bangladesh 23.028 22.286 147.791 28.986 9,26 112
13 Viet Nam 20.460 19.854 161.813 23.690 12,89 122
14 Philippines 15.419 14.601 179.820 19.058 15,09 131
15 Sri Lanka 9.637 9.079 76.926 7.582 10,78 96
16 Uzbekistan 8.138 7.975 34.597 6.568 4,41 58
17 Kazakhstan 7.423 7.274 26.836 4.223 5,03 59
18 Nepal 7.007 6.398 53.576 6.853 10,76 80
19 Macao 3.178 3.061 11.515 1.586 6,61 41
20 Mongolia 2.576 2.494 21.967 2.397 14,55 61
21 North Korea 2.235 2.200 30.424 225 12,89 67
22 Cambodia 1.858 1.712 21.412 2.390 14,25 57
23 Brunei Darussalam 1.634 1.423 11.058 1.010 10,38 44
24 Laos 1.319 1.261 12.468 1.724 13,44 49
25 Myanmar 1.190 1.147 9.672 720 12,73 41
26 Kyrgyzstan 1.156 1.119 6.394 682 6,80 35
27 Tajikistan 1.005 990 3.005 506 3,53 24
28 Afghanistan 586 519 2.840 315 5,89 24
29 Bhutan 367 357 1.795 210 7,20 20
30 Turkmenistan 238 235 1.511 150 8,00 17
31 Maldives 150 146 1.171 62 7,96 18
32 Timor-Leste 65 58 300 25 7,99 10
33 Northern Mariana Islands 54 53 506 27 11,28 13

Indonesia berada di nomor urut 11 dari 33 negara di Asia. Posisinya di bawah Pakistan, Thailand dan Malaysia. Oh ya, sumber data bisa dilihat di sini. 

Untuk lebih tajam kita lihat perbandingan Indonesia dan Malaysia.

Screenshot 2014-09-01 19.07.01

Perhatikan data di atas. Titik berangkat di tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. (Peneliti) Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961. Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190, hampir enam kali lipat.

Data ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tertinggal.

Tentu saja ini bukan hanya masalah dosen di perguruan tinggi, namun juga lembaga-lembaga riset dan semua litbang di semua kementerian. Namun saya coba meneropong ini dari hal yang saya berada di dalamnya, dunia pendidikan tinggi.

Ada beberapa hal kenapa performance riset di dunia pendidikan tinggi Indonesia begitu buruk.

Pertama, riset masih dilihat sebagai tugas tambahan seorang dosen, bukan terintegrasi dan disadari sebagai bagian dari tugas pokok. Paradigma kita di dunia pendidikan tinggi masih melihat proses belajar-mengajar sebagai hal yang utama, bukan riset. Dosen masih melihat tugasnya sama dengan guru: mengajar. Bisa jadi karena Dosen diletakkan sejajar dengan Guru dalam satu undang-undang. Mestinya, berdasarkan perbedaan requirement, perbedaan instansi induk dan perbedaan tugas pokok, guru dan dosen harus dipisahkan. Mesti diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Kedua, persoalan infrastruktur dasar yang tidak memadai. Bagaimana kita mau bicara hal-hal yang canggih jika hal mendasar seperti meja kerja saja masih menjadi hal yang mewah bagi dosen?

Saya mencoba melakukan survey kecil-kecilan dengan populasi dosen-dosen yang tergabung di Grup Dosen Indonesia. Hasilnya 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama-sama. Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen.

Ini berkaitan dengan paradigma di nomor (1) bahwa tugas dosen hanyalah mengajar. Celakanya ini dianut oleh banyak pemimpin perguruan tinggi (negeri dan swasta) maupun banyak dosen itu sendiri. Banyak pemimpin kampus tidak memfasilitasi dosen untuk memiliki ruang/meja kerja memadai, sementara banyak dosen yang memang ke kampus untuk mengajar saja, setelah itu bertebaran di muka bumi, mencari penghasilan tambahan. Pemerintah? rasanya tak pernah melihat ini sebagai masalah, kecuali dalam instrumen akreditasi belaka. Ini baru soal ruang/meja untuk bekerja (mosok ngetik sambil berdiri sih), belum bicara perpustakaan atau laboratorium berkualitas yang masih jadi hal langka di kampus-kampus dalam negeri. Fiuh.

Ketiga, sistem yang memberi disinsentif bagi dosen yang rajin melakukan publikasi ilmiah. Hantu ini disebut batas kepatutan, intinya batas sebuah aktivitas dosen dinilai dalam sistem promosi. Misalnya, paper ilmiah yang terbit di jurnal internasional hanya diakui satu paper dalam satu semester. Lebih dari satu tak dihitung sebagai pencapaian. Padahal tentu saja kita sebagai peneliti tak bisa memastikan atau mendikte editor atau publisher menerbitkan paper kita di waktu yang berbeda. Proses sebuah paper dari mulai dikirim sampai betul-betul terbit juga bervariasi bisa satu sampai dua tahun. Silahkan baca soal batas kepatutan di sini.

Keempat, banyak kesibukan administratif. Ya, dosen disibukkan dengan berbagai kesibukan administratif. Contoh nyata adalah kesibukan mengisi BKD setiap semester hanya untuk sekedar mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Contoh lain yang menyakitkan misalnya terjadi beberapa bulan lalu ketika Dosen di seluruh Indonesia diwajibkan mengisi SIPKD dengan scan semua SK, ijazah dan sebagainya. Celakanya perintah tersebut disertai ancaman. Akibatnya, dosen-dosen pontang-panting mencari berbagai SK dan surat-surat penting, men-scan (bahkan ada yang beli scanner khusus untuk urusan ini), menyerbu situs SIPKD sehingga server tumbang sampai batas waktu yang digembar-gemborkan Dikti sendiri.

Kesibukan administratif juga berkaitan dengan aktivitas penelitian itu sendiri. Dosen harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian. Dan dosen yang mendapatkan grant penelitian biasanya disibukkan oleh aspek administratif dan bukan kualitas riset itu sendiri. Berurusan dengan kwitansi dan stempel, serta mencari dana talangan penelitian, sebelum dana-nya betul-betul turun. Belum lagi seringkali menghadapi potongan di sana-sini yang membuat kualitas riset berkurang.

Penyebab terakhir dan utama adalah rendahnya pendapatan dosen di Indonesia. Seberapa rendah? silahkan bandingkan dengan Malaysia di sini. Lho kan sudah ada sertifikasi dosen? Data Dikti sampai februari 2014 menunjukkan baru 39% dosen yang tersertifikasi. Sisanya, mengantri panjaaaaaang.

Saya tak mau mengupas lebih dalam soal kesejahteraan ini, silahkan misalnya baca kenapa dosen menggulirkan petisi karena tidak mendapat tunjangan kinerja.

Hal ini tentu saja membuat sulit menarik anak-anak muda bangsa terbaik untuk berkarir di dunia akademik. Untuk yang terlanjur menjadi dosen,  kondisi semacam ini memaksa banyak dosen memiliki kesibukan ekstra menambah pendapatan, mulai jadi selebritis, buka warung sampai konsultan palu gada (apa elo mau gw ada). Apa akibatnya? Ya seperti di nomor 1 dan 2 di atas: ke kampus hanya mengajar, mau singgah menulis atau membaca tak ada meja, akibatnya menyibukkan diri dengan aktivitas di luar kampus.

Lantas masih ada yang berkilah bahwa, masih ada kok dosen-dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah berkualitas. Ya tentu saja, di manapun pasti ada orang-orang hebat yang bertarung melawan keterbatasan. Bayangkan jika keterbatasan itu kemudian tidak jadi hambatan, kita akan menghasilkan lebih banyak orang-orang hebat lagi dan lebih banyak publikasi ilmiah yang hebat pula.

Kelima penyebab di atas saling berkelindan satu sama lain, menimbulkan lingkaran setan. Berbagai kebijakan (baca: paksaan) Dikti biasanya memperuwet keadaan, menambah kusut, bukan menguraikan persoalan.

Tengok misalnya surat edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S1, S2 dan S3. Dirjen Dikti dalam surat resminya menyebutkan alasan pengenaan kewajiban tersebut disebutkan karena “…jumlah karya ilmiah Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sepertujuh…”

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnalan untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Nah yang lebih menarik tak banyak kampus yang berani mengikuti surat edaran di atas bagi S3 yang diwajibkan publikasi di jurnal internasional. Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam pelukan jurnal (internasional) predator.

(Bersambung ke edisi 2)

Loncat Jabatan dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

Apakah dimungkinkan dosen melakukan loncat jabatan?

Ya, bagi mereka yang berprestasi, dimungkinkan sekali seorang dosen melakukan loncat jabatan baik dari asisten ahli ke Lektor Kepala maupun Lektor langsung ke Guru Besar (PermenPAN 46 2013 Pasal 26 (4) . Jurnal internasional bereputasi menjadi syarat yang terpenting. Artinya, semakin produktif anda menghasilkan publikasi di jurnal internasional, semakin cepat karier anda sebagai dosen.

Selengkapnya perhatikan tabel di bawah ini :

Screenshot 2014-08-05 12.51.28

Sumber: Jabatan Karir Dosen, Sesuai dengan PermenPAN dan RB No. 17 Tahun 2-13 Jo. No. 46 Tahun 2013 oleh Biro Kepegawaian kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perhatikan, bahwa semakin anda produktif menulis di jurnal internasional bereputasi, maka semakin cepat karir anda di dunia akademik. Simak bagaimana perjalanan menjadi Guru besar dari beberapa dosen muda di sini. 

Silahkan pelajari juga di link berikut, apa itu jurnal internasional bereputasi dan juga kepatutan dalam penilaian hasil penelitian. 

Tulisan lain:

1. Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Jika Anda Bergelar Doktor

2. Menjadi Dosen di Indonesia

Sumber:

1. Permenpan RB 17 2013

2. Permenpan RB 46 2013

3. Jabatan Karir Dosen, Sesuai dengan PermenPAN dan RB No. 17 Tahun 2-13 Jo. No. 46 Tahun 2013 oleh Biro Kepegawaian kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Edaran Dikti Soal Linieritas

Saya banyak mendapat pertanyaan soal linieritas. Ini memang hal yang sulit dijelaskan, karena pada prakteknya ada banyak pendapat dan keputusan subyektif di lapangan.
Tapi baru saja Dikti mengeluarkan Surat Edaran tentang hal tersebut, semoga sedikiti memberi pencerahan buat kita bersama. Mangga disimak ya:

Penilaian Jurnal Ilmiah dalam Karir Dosen

Menerbitkan artikel ilmiah merupakan ujung dari sebuah penelitian. Artinya, hasil sebuah penelitian bisa dibaca, dirujuk, didukung atau disanggah oleh peneliti yang lain. Penelitian terapan selanjutnya malah bisa diimplementasikan, baik sebagai produk atau kebijakan.

Menerbitkan di jurnal ilmiah merupakan salah satu pilihan yang baik. Dalam aspek karier, jurnal ilmiah merupakan komponen yang amat berharga, menentukan laju atau mandeknya karier seorang dosen. Setiap tahapan kenaikan jabatan akademik dosen mensyaratkan dimilikinya artikel di jurnal ilmiah. Semakin tinggi karier dituju, semakin sukar.

Untuk menjadi Profesor misalnya, jurnal internasional bereputasi menjadi syarat mutlak. Perhatikan pasal 10 ayat 3 Permenpan 46 2013 yang menyempurnakan permenpan 17 2013:

c. Profesor harus memiliki:

1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;

2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);

3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan

    4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

4) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.

(5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (pasal 10 ayat3 )

Karena itulah, memahami apa itu jurnal dan berbagai kasta dalam jurnal menjadi penting. Menurut penulis, pengkastaan jurnal-jurnal ini bisa diperdebatkan, namun nampaknya Dikti memiliki standar tersendiri.

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:

  • Jurnal nasional
  • Jurnal nasional terakreditasi
  • Jurnal internasional
  • Jurnal internasional bereputasi

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
  2. Memiliki ISSN
  3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina)
  4. Memiliki terbitan versi online
  5. Dikelola secara profesional
  6. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan biasanya berasal dari berbagai negara.
  7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu issue berasal dari penulis berbagai negara
  8. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya
  9. Terindek oleh database internasional bereputasi, Scopus dan Web of Science, Microsoft Academic Search

Ada beberapa catatan tentang Jurnal Internasional, bisa dibaca di draft pedoman operasional PAK:

  1. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi   (Scopus , Web of Science, MAS) dan mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dengan nilai maksimal 40
  2. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 7 dan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Schimago Journal Rank (SJR) menempati urutan kedua dalam penilaian dengan nilai maksimal 30.
  3. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science, MAS) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho dapat dinilai sebagai jurnal internasional dengan nilai maksimal 20.
  4. Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

Ringkasnya bisa dilihat di bawah ini:

Screenshot 2014-11-12 18.52.49

Catatan Lain:

  • Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
  • Artikel dalam jurnal nasional tidak terakreditasi yang terindeks oleh DOAJ dinilai maksimal 15.
  • Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada proseding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  • Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

Oh ya, perhatikan juga aturan batas kepatutan di sini. Kemudian, ada kabar gembira, buah manggis sudah ada ekstraknya bahwa publikasi di jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi bisa dipakai untuk pengajuan angka kredit, silahkan dilihat di sini.

Bacaan terkait:

1. Jurnal Terakreditasi Dikti Edisi Lengkap

2. Jurnal yang diragukan Dikti

Sumber:  draft pedoman operasional PAK

Panduan Karir Dosen terbaru

Berikut slide panduan karier dosen terbaru dari Dikti. Monggo disimak atau kalau perlu didownload. Monggo disimak juga: 1. Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Jika Anda Bergelar Doktor 2. Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Jika Anda Bergelar Master 3. Mari Menjadi Guru Besar 4. Menjadi Dosen di Indonesia

Panduan Berkarir Sebagai Dosen Jika Anda Bergelar Master

  • Anda akan diangkat menjadi PNS dengan golongan Penata Muda Tk.I III/B (Untuk dosen non PNS setara dengan golongan tersebut)
  • Dalam pengangkatan pertama di jabatan akademik/fungsional dosen, anda bisa diangkat kedalam jabatan akademik Asisten Ahli dengan syarat:
  1. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
  3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  5. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  6. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  7. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
  8. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
  • Setelah memiliki jabatan fungsional asisten ahli, anda bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi dosen, dengan catatan masuk ke dalam kuota dan mengikuti antrian (urut kacang) di kampus. Ada prosedur lain dalam program sertifikasi dosen seperti mengisi berbagai isian online dan juga mengikuti TOEP dan TPA online.¬†Setelah bersertifikat, selamat, anda akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.
  • Apakah tugas anda sebagai dosen?, silahkan perhatikan tabel berikut:
  • Screenshot 2014-08-05 12.38.48Screenshot 2014-08-05 12.40.48

  • Setelah dua tahun sebagai asisten ahli¬†IIIB anda bisa mengajukan kenaikan golongan sekaligus fungsional ke Lektor IIIC¬†. Yang didahulukan fungsional, golongan mengikuti. Anda bisa mengumpulkan 50 atau 150¬†angka kredit. Jika angka kredit lektor anda mencapai 300, maka anda tidak perlu mengumpulkan angka kredit lagi untuk kenaikan selanjutnya ke Lektor IIID.¬†Oh ya, walaupun sering disebut kenaikan otomatis, sebetulnya anda mesti tetap mengurus ke bagian kepegawaian dengan beberapa persyaratan administratif, terutama nilai prestasi kerja (DP3). Pola ini terus berlangsung setiap dua tahun, karena salah satu kelebihan jabatan fungsional dosen adalah boleh mengajukan kenaikan pangkat setiap dua tahun, berbeda dengan PNS struktural yang minimal 4 tahun.

Screenshot 2018-01-31 08.31.17

  • ¬†Oh ya, lebihan angka kredit di pengangkatan selanjutnya khusus dalam bidang penelitian¬†dapat dipakai sebesar 80% dalam pengajuan selanjutnya. Perhatikan juga persyaratan khusus, seperti kewajiban memiliki publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dikti¬†atau Jurnal Internasional bereputasi (Jika anda masih belum bergelar Doktor)
  • Untuk path career ¬†selanjutnya silahkan perhatikan tabel berikut:

Screenshot 2014-08-05 13.36.12

  • Nah selanjutnya mau tidak mau anda mesti melanjutkan ke jenjang Doktor, karena itu syarat mutlak menjadi Guru Besar. Persyaratan lengkapnya, simak tabel berikut:

Screenshot 2018-01-31 08.31.41Screenshot 2018-01-31 08.31.49Screenshot 2018-01-31 08.31.34

  • Apakah bisa lebih cepat? Bisa saja. Ada jalur loncat jabatan dari asisten ahli ke Lektor Kepala maupun Lektor langsung ke Guru Besar, perhatikan tabel di bawah ini :

Screenshot 2018-01-31 08.00.49Screenshot 2018-01-31 08.00.30

 

  • Perhatikan, bahwa semakin anda produktif menulis di jurnal internasional bereputasi, maka semakin cepat karir anda di dunia akademik. Simak bagaimana perjalanan menjadi Guru besar dari beberapa dosen muda di sini.¬†
  • Silahkan pelajari juga di link berikut, apa itu jurnal internasional bereputasi.¬†

 

Panduan Memulai Berkarir Sebagai Dosen di Indonesia Bagi Anda yang Bergelar Doktor

  • Anda akan diangkat menjadi PNS dengan golongan Penata Muda IIIC (Untuk dosen non PNS setara dengan golongan tersebut)
  • Dalam pengangkatan pertama di jabatan akademik/fungsional dosen, anda bisa diangkat kedalam jabatan akademik Lektor dengan syarat (Permendikbud 92 2014):

 

  1. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
  2. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
  3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  5. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  6. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  7. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  8. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
  9. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

 

 

  • Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks database internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor. (Pedoman PAK 2014 hal. 43)
  • Nah setelah miliki jabatan fungsional anda bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi dosen, dengan catatan masuk ke dalam kuota dan mengikuti antrian (urut kacang) di kampus. Ada prosedur lain dalam program sertifikasi dosen seperti mengisi berbagai isian online dan juga mengikuti TOEP dan TPA online. Setelah bersertifikat, selamat, anda akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.
  • Apakah tugas anda sebagai dosen?, silahkan perhatikan tabel berikut:Screenshot 2014-08-05 12.38.48Screenshot 2014-08-05 12.40.48

  • Setelah dua tahun di golongan IIIC anda bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IIID. Jika angka kredit lektor anda ¬†hanya 200, maka anda mesti mengumpulkan 100 angka kredit. Namun jika angka kredit lektor anda mencapai 300, maka anda tidak perlu mengumpulkan angka kredit lagi.¬†Oh ya, walaupun sering disebut kenaikan otomatis, sebetulnya anda mesti tetap mengurus ke bagian kepegawaian dengan beberapa persyaratan administratif, terutama nilai prestasi kerja (DP3). Pola ini terus berlangsung setiap dua tahun, karena salah satu kelebihan jabatan fungsional dosen adalah boleh mengajukan kenaikan pangkat setiap dua tahun, berbeda dengan PNS struktural yang minimal 4 tahun.
  • Setelah dua tahun di Jabatan Fungsional akademik Lektor, anda bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala, dengan mengumpulkan angka kredit minimal 400 dikurangi angka kredit lektor anda. Oh ya, lebihan angka kredit di pengangkatan pertama tidak dapat dipakai dalam pengajuan selanjutnya alias hangus. Perhatikan juga persyaratan khusus, seperti kewajiban memiliki publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dikti.

Screenshot 2018-01-31 08.31.25

  • Untuk path career ¬†selanjutnya silahkan perhatikan tabel berikut:

Screenshot 2018-01-31 08.36.50

  • Anda mau jadi guru Besar? ini syarat khususnya
  • Screenshot 2018-01-31 08.31.34Screenshot 2018-01-31 08.31.41Screenshot 2018-01-31 08.31.49
  • Apakah bisa lebih cepat? Bisa saja. Ada jalur loncat jabatan dari Lektor langsung ke Guru Besar, perhatikan tabel di bawah ini :

Screenshot 2018-01-31 08.00.30

  • Perhatikan, bahwa semakin anda produktif menulis di jurnal internasional bereputasi, maka semakin cepat karir anda di dunia akademik. Simak kisah sukses beberapa dosen menjadi Profesor di usia muda di sini.
  • Silahkan pelajari di link berikut, apa itu jurnal internasional bereputasi.¬†