Peneliti Hebat Indonesia

Satu waktu saya berbincang dengan seorang sahabat. Ia lulusan S3 dari salah satu Universitas terbaik di Jepang dan menyandang dua gelar master, satu dari Inggris dan satu dari Jepang. Oh ya, kalau tak salah gelar sarjananya juga dua. Ia dosen di salah satu PT keagamaan di Jakarta. Setiap tahun, selama tiga bulan ia mengajar dan membimbing mahasiswa S3 di salah satu PT di Jepang, sebagai Professor. Karya-karyanya dalam bidang ekonomi-politik bisa dibaca di berbagai jurnal internasional bereputasi.

Sambil makan udon bertiga di Teramachi, ia mengatakan bahwa karya-karyanya lahir di rumahnya. di Kampusnya di Indonesia ia tak punya meja kerja dan pada akhirnya terpaksa ke kampus hanya jika jam mengajar saja. Begitu juga dalam membimbing mahasiswa, itu dilakukan pagi-pagi sekali di rumahnya. Waktu dan fasilitas (ruangan, perpustakaan) justru bisa ia nikmati ketika sedang bertugas di Jepang selama tiga bulan setiap tahunnya.

Tentu tak semua bisa sehebat beliau. Namun capaian dan reputasi yang dimilikinya sungguh hebat, mengalahkan keterbatasan yang ada di institusi tempatnya bekerja.

Namun tentu saja, jika keterbatasan seperti ketiadaan meja kerja, ruang privat, akses internet bagus, perpustakaan lengkap, akses jurnal oke — terpenuhi akan lebih banyak karya besar dihasilkan.

Ini persoalan hulu yang nampaknya sama sekali tak mendapatkan perhatian menteri keriting (kementerian riset dan pendidikan tinggi) dalam rakernas-nya beberapa waktu lalu. Saya terus terang mengkhawatirkan cara berpikir melulu di hilir (seperti komersialisasi riset atau link and match kampus-industri) seakan-akan persoalan hulu sudah selesai. Padahal belum sama-sekali.

Namun belakangan ini ada juga kabar gembira. Beberapa waktu lalu webometric menerbitkan daftar peneliti bereputasi baik di tingkat dunia maupun beberapa negara, salah satunya Indonesia. Daftar peneliti terbaik ini diurutkan berdasarkan h-index. Ini dia dua puluh besar Indonesia dari http://www.webometrics.info/en/node/96.

Screenshot 2015-03-11 19.13.45

Sayangnya tak ada nama dari kampus tempat saya bekerja. Namun listing nama-nama di atas menyenangkan juga. Ternyata ada juga ilmuwan Indonesia yang bekerja keras berkarya di tengah berbagai keterbatasan.

Ini jadi motivas buat newbie yang nggak hebat seperti saya. H index saya juga baru dua, masih jauuuuuh untuk bisa masuk daftar tersebut. He he, tentu saja masuk daftar bukan tujuan ūüėČ

Screenshot 2015-03-11 19.16.26

Iklan

Nyeker

Seperti ketika menyetir, saya juga punya kebiasaan melepas sepatu ketika bekerja.

Sepatu saya copot dan diganti dengan semdal jepit. Rasanya lebih nyaman saja, walaupun kagok juga ketika Sensei sidak ke ruangan dan saya cuma pake sendal jepit.

Mungkin karena memang dari kecil tak biasa bersepatu ya, kurang mantap kalau kulit kaki tak menjejak di tanah ūüėČ

Screenshot 2015-03-02 15.49.03

Hayu Kerja Keras

Saya memilih bekerja di bidang akademik, namun saya selalu menaruh hormat kepada para pengusaha.

Karena itulah selain membaca majalah dan berita-berita politik, saya rajin membaca majalah SWA terutama profil di bagian belakang. Saya menikmati membaca kisah sukses dan jatuh bangun para pengusaha (dan juga eksekutif sukses).

Mereka lahir dari beragam kalangan, namun dipertemukan dengan kesamaan: kerja keras.

Beberapa kawan saya dan bahkan mantan mahasiswa saya pernah nongol di sana. Merintis berbagai usaha kreatif, dan sukses di bidangnya: fashion, properti atau entertainment.

Saya sendiri pernah berusaha terjun ke dunia bisnis, setidaknya dua kali. Pertama ketika lulus kuliah, saya bersama beberapa kawan menjalankan usaha lembaga training, Visi Learning and Consulting. Kita waktu itu mengisi training, indoor maupun outdoor, termasuk outbound training di berbagai tempat di Indonesia. Sempat punya kantor dan peralatan outbound yang cukup lengkap. Namun satu persatu kami masuk ke dunia yang lebih diminati. Tiga terakhir, Sapta menjadi profesional di BRI; Danang menjadi staf ahli di DPR RI; dan saya sibuk dengan riset dan mengajar di UI dan Untirta. VLC bubar jalan.

Kedua, ketika saya sudah menjadi dosen tetap di Untirta, saya tertarik menjual brownies kukus amanda. Kebetulan tetangga berjualan amanda dan secara rutin mengambil barang ke Bandung. Jadilah saya membeli gerobak, menyewa tempat di Alfa Midi Serang, dan merekrut karyawan. Saya pikir, ini bisa jadi passive income.

Bisnis bertahan tiga hari. Saya kesulitan mengontrol karyawan, persediaan barang menumpuk dan terancam expired.

Kakak pertama saya memborong semua persediaan sambil mengomeli saya (maklum anak ke-7, teteup aja dianggap anak kecil). Brownies amanda dibagi-bagikannya ke sanak saudara dan kerabat sambil memberitahukan ke semua orang bahwa “Ini kelakuan si Hamid goreng patut ;)”.

Oh ya, sebenarnya ada yang cukup sukses. Ketika flashdisk masih menjadi barang langka dan mahal di awal-awal kemunculannya, saya sempat berjualan flashdisk kepada para kolega di Untirta dengan memanfaatkan range harga yang terpaut jauh antara Jakarta dengan Serang. Lumayan memiliki pendapatan tambahan selama beberapa bulan, sebelum akhirnya banyak pedagang elektronik yang bisa menjual dengan harga lebih baik dari saya dan saya berhenti.

Ya, saya ndak pernah betul-betul sukses berbisnis.

Belajar dari berbagai kegagalan — termasuk di dunia politik — saya akhirnya memutuskan terjun secara kaffah ke dunia akademis. Berusaha memahami alur karier sebagai dosen serius. Padahal saya paham, saya nggak pinter-pinter banget.

Berbulan-bulan buku pedoman operasional penghitungan angka kredit dosen tersimpan di ransel. Saya mencoba memahami pelan-pelan. Saya ingin tahu, kenapa ada orang bisa cepat jadi Profesor seperti Mas Eko Prasojo, dan kenapa banyak yang begitu-begitu saja? Kenapa ada dosen pintar bahkan jenius yang juga nggak peduli dengan jabatan fungsional? Kenapa juga ada yang curang melakukan plagiat atau membuat jurnal rakitan untuk dapat angka kredit? Pertanyaan-pertanyaan ini saya diskusikan dalam hati, bahkan terbawa mimpi.

Akhirnya saya dapat jawaban sederhana: Karir dosen ditentukan oleh seberapa produktif dia bekerja. Semakin rajin mengajar dan melakukan publikasi, semakin cepat kariernya. Juga tak perlu dibenturkan antara kepintaran dengan kerajinan mengumpulkan kredit. Yang penting adalah kerja keras dan jujur. Mengumpulkan yang hanya betul-betul dilakukan. Terus belajar, meneliti, menulis, mempublikasikan dan juga mengumpukan hasil kerja. Ini yang benar. Bahkan karir dosen bisa lebih cepat lagi jika memiliki dua kunci: jurnal terakreditasi dan jurnal internasional.

Ini titik penting bagi pemahaman saya sebagai dosen.  Saya kemudian menempuh S2 dengan cepat. Tahun pertama kuliah saya sambil mengerjakan thesis. Nah, hasilnya saya presentasikan di Kyoto dalam sebuah konferensi, belakangan terbit menjadi chapter dalam sebuah buku. Lulus dengan nilai hampir sempurna.

Jeda antara S2 dengan berangkat S3 adalah salah satu puncak produktivitas. Ada beberapa jurnal nasional dan satu jurnal terakreditasi, ditambah paper proceeding konferensi di beberapa negara. Tentu ditambah mengajar dan jadi kepala lab.

Jadilah setahun setengah setelah jadi lektor, angka kredit saya cukup untuk mengajukan ke lektor kepala. Saya bisa mengajukan lebih cepat dari seharusnya (3 tahun) karena ada jurnal terakreditasi. Alhamdulillah SKnya terbit sekitar enam bulan kemudian, ketika saya menempuh S3 di Doshisha.

Awal-awal kuliah saya sempat sebal karena sempat ada “aturan” bahwa semua publikasi ketika tugas belajar tak diakui. Alhamdulillah, tiba-tiba ada surat edaran yang menyatakan bahwa Jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional angka kreditnya diakui.

Mohon jangan salah paham. Tentu saja angka kredit bukan segalanya. Namun di tengah tak adanya insentif material, insentif non material seperti angka kredit bisa jadi motivasi tambahan bagi dosen malas seperti saya. Tentu saja pengembangan ilmu dan dialog dengan para pembaca tetap menjadi motivasi utama melakukan riset dan publikasi ūüėČ

Di Jepun, biasanya kampus menetapkan standar jumlah publikasi jurnal sebagai syarat mengikuti ujian terbuka (defense). Doshisha University sendiri menetapkan minimal dua jurnal (satu mesti peer reviewed jurnal) dan satu presentasi di professional academic meeting.

syarat lulus

Maka, sedari awal studi, saya fokus mencari kesempatan menulis jurnal yang sesuai dengan topik riset saya dan juga kesempatan mengikuti konferensi. Saya juga memilih tidak terlalu aktif di kegiatan komunitas Indonesia di Kyoto. Khawatir terlalu sibuk dan melupakan riset.

Alhamdulillah, sudah tiga konferensi saya ikuti, di Jakarta, Macau dan Korea.

Jurnal juga sudah tiga. Satu baru terbit dua hari yang lalu. Yang satu ini menggembirakan karena dia bisa dikategorikan jurnal internasional bereputasi menurut dikti, memiliki impact factor 4. Tentu saja ini atas bantuan banyak banget pihak: Sensei dan beberapa sahabat di sini.

Oh ya, akhir November ini saya mesti submit 4 bab disertasi. Preliminery Examination bulan januari. Submit semuanya plus perbaikan bulan Mei dan diakhiri dfense bulan Juni/Juli. Fiuh.

Bagi saya terbitnya beberapa publikasi tadi seperti sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Syarat kelulusan terpenuhi, dan syarat tersulit untuk kenaikan ke jabatan fungsional selanjutnya juga terpenuhi. Masih butuh satu lagi terbit di tahun 2016 untuk mengejar pengajuan ke profesor di tahun 2017. Dan tahun itu justru akan jadi awal baru, bukan puncak.

Ambisius?

Nggak juga, saya cuma mau menempuh karier dengan benar saja. Kita kan harus bertanggungjawab terhadap jalan hidup yang sudah dipilih. Hidup ini mengalir seperti air. Tapi mengalir yang benar adalah mengalir sesuai alur yang tepat. Jika tidak, yang terjadi adalah banjir ūüėČ

~@ abdul hamid Untirta

Surat Terbuka untuk Pak M Nasir, Menteri Riset dan Dikti

Pak Nasir, selamat atas penetapan Bapak menjadi MenRistek Dikti.

Sebagai dosen biasa, saya orang yang berharap besar dengan kementerian baru ini.

Pak Nasir, ada kekhawatiran di sebagian kolega bahwa dibentuknya kementerian ini hanya memindahkan posisi subordinasi pendidikan tinggi dari Kemendikbud ke Kemendiktiristek. Kekhawatirannya adalah pendidikan tinggi disubordinasi ristek, terlalu fokus pada riset dan teknologi, dan pendidikan tinggi tetap berjalan seperti apa adanya, tanpa perubahan bahkan mengalami kemunduran sebagai rumah belajar.

Padahal tentu saja, lahirnya kementerian baru ini untuk membuat perubahan, perbaikan dunia pendidikan tinggi kita. Saya berharap banyak.

Kita mesti sadar bahwa profil dunia pendidikan tinggi kita saat ini tidak terlalu menggembirakan. Jauh dari ideal untuk bisa bersaing di tingkat dunia maupun kawasan. Kalau tidak percaya, ini data perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam aspek riset:

Screenshot 2014-09-01 19.06.48

Screenshot 2014-09-01 19.07.01

Titik berangkat di tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. (Peneliti) Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961. Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190, hampir enam kali lipat.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh berbagai pemeringkatan universitas di dunia. QS misalnya, baru-baru ini melansir peringkat universitas di Asia pada 2014. Universitas di Indonesia yang masuk 100 besar hanyalah UI di peringkat 71. ITB dan UGM hanya berada di peringkat 125 dan 145. Bandingkan sekali lagi dengan Malaysia yang menempatkan tiga universitasnya di atas UI, masing-masing UM, UKM dan UTM di peringkat 32, 56, dan 66.

Pak nasir, daya saing pendidikan tinggi kita juga bisa dilihat dari profil dosen berdasarkan jenjang pendidikan.

Berikut ini saya ambil data pendidikan dosen yang tersedia di forlap.dikti.go.id di hari ini. Sebagian besar dosen kita berpendidikan S2, diikuti S1 yang jumlahnya besar dan sebagian kecil S3.

Sumber:http://forlap.dikti.go.id/dosen/homegraphjenjang
Sumber:http://forlap.dikti.go.id/dosen/homegraphjenjang

Dengan data resmi di atas, tentu saja sulit membayangkan kita bisa menjadi Center of Excellence, setidaknya di Asia Tenggara. Oh ya, tentu saja ada berbagai program beasiswa untuk dosen, baik di dalam dan di luar negeri. Saya termasuk diantara penerima manfaat beasiswa. Tapi pengelolaannya masih belum lancar, ada banyak persoalan. Saya berharap betul Pak Nasir mau blusukan, bertanya langsung ke penerima beasiswa tentang bagaimana beasiswa dikelola.

Untuk beasiswa luar negeri, kami punya PKDLN (Persatuan karyasiswa Dikti LN) yang juga dipimpin oleh Pak Nasir (Sony), siap menjadi mitra agar persoalan manajemen beasiswa yang berdampak pada martabat bangsa di akademisi dan kampus-kampus luar negeri tidak terulang. Kata kucinya: kami sedang khawatir dengan desentralisasi beasiswa yang sekarang diprogramkan Dikti. Apakah mungkin jika semua beasiswa yang berasal dari pemerintah dikelola terpusat di LPDP?

Pak Nasir,

Sebelum menjadi pejabat kampus dan kemudian Menteri, Bapak tentu adalah dosen biasa. Kami, para dosen biasa dari Aceh sampai Papua sering berdiskusi di media sosial. Saya mengundang Bapak bergabung, blusukan dan menyerap berbagai aspirasi yang ada di sana.

Salah satu yang sering kami diskusikan adalah kesejahteraan.

Akhir tahun lalu kami dikejutkan dengan kebijakan tunjangan kinerja yang mengecualikan dosen PNS. Alasannya adalah karena dosen sudah menerima tunjangan sertifikasi. Padahal menurut data http://forlap.dikti.go.id/dosen/homerekapserdos yang saya akses hari ini, baru 43% dosen yang sudah tersertifikasi, sebanyak 57% BELUM tersertifikasi.

Belum lagi tunjangan sertifikasi dicabut ketika dosen melakukan tugas belajar. Berbeda dengan tunjangan kinerja yang tetap dibayarkan (sejumlah prosentase tertentu) walaupun PNS non dosen sedang tugas belajar.

Masih soal kesejahteraan, saya berharap bahwa dosen bisa mendapatkan tunjangan fungsional yang setidaknya sama besarnya dengan peneliti. Sudah tujuh (7) tahun tunjangan fungsional dosen yang diatur dengan perpres 65 2007 tidak mengalami kenaikan.

Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Sementara berdasarkan perpres 100 tahun 2012, inilah tunjangan fungsional peneliti:

Screen Shot 2013-11-27 at 6.42.33 PM

Pak Nasir mungkin bertanya, lha kok Si Abah ngomongin soal kesejahteraan melulu?

Sederhana jawabannya.

Saya percaya bahwa dosen di Indonesia pintar-pintar, hebat-hebat dan berkualitas tinggi. Namun mereka tidak bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat karena harus berjibaku memenuhi kebutuhan hidup dengan mengajar di berbagai tempat atau mencari proyek-proyek sampingan.

Saya percaya bahwa jika masih terus seperti itu, maka kita memang membiarkan dunia pendidikan tinggi kita tertinggal.

Oh ya, penghasilan yang baik juga penting untuk menarik anak-anak bangsa terbaik untuk terjun ke dunia pendidikan tinggi. Di Jepun, saya bertemu anak-anak muda Indonesia yang sedang atau selesai sekolah S3 dan mempelajari ilmu yang hebat-hebat. Saya yakin fenomena itu ada di berbagai tempat di dunia. Contoh lain, ratusan anak-anak muda Indonesia sedang bersekolah doktor dengan biaya LPDP di kampus-kampus terbaik dunia dan sebagian besar mereka belum punya ikatan kerja. Jika prestasi dan semangat mereka bisa diserap dunia pendidikan tinggi, bukankah ini sebuah potensi besar untuk bangkit?

Saya berharap di periode Pak Nasir, persoalan kesejahteraan terpecahkan sehingga yang kami diskusikan di media sosial bisa bergeser ke prestasi, hasil-hasil riset, dan ksempatan kolaborasi dan kerja sama.

Pak Nasir,

Saya juga menyarankan Bapak untuk blusukan ke kampus-kampus di Indonesia, secara incognito.

Sekarang, dosen-dosen di Indonesia dituntut untuk menulis jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi. Namun bagaimana hal ini bisa dilakukan di tengah persoalan tentang infrastruktur dasar dalam bekerja.

Survey kecil-kecilan yang saya lakukan di Grup Dosen Indonesia menemukan bahwa

Sebanyak 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama- sama.

Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen.

Bagaimana bicara pendidikan tinggi berkualitas bisa terwujud jika hal mendasar seperti meja kerja saja belum tersedia? Ketika dosen mesti bekerja (membaca, mengoreksi, menulis) di rumah dan membimbing mahasiswa di kantin sambil minum kopi susu sachet  dan makan indomie rebus?

Sekali lagi saya sarankan Pak Nasir incognito ke kampus-kampus yang ada di pelosok Banten, Aceh, Papua dan daerah-daerah lain. Incognito ya Pak, kalau nggak Pak Nasir akan dijamu makanan enak di kantor rektorat dan hanya ditunjukkan ruang kelas yang bagus dan wangi saja tanpa melihat persoalan sesungguhnya.

Oh ya, terakhir soal pemilihan rektor PTN.

Ini opini pribadi saja. Saya berharap Pak Nasir legowo tak mencampuri pemilihan Rektor PTN. 35% suara menteri mengintervensi pemilihan Rektor PTN sudah saatnya dicabut. Cukuplah menteri menetapkan kriteria serta etika dan menegakkannya. Lebih ekstrim, mungkin saatnya Rektor PTN dipilih langsung oleh dosen tetap. Jangan khawatir dengan politik di kampus, justru saatnya praktek demokrasi di kampus yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan rata-rata lebih baik dari rakyat Indonesia menjadi contoh yang bisa ditiru.

Ini dulu yang saya sampaikan. Oh ya, di blog ini saya memang banyak menulis dan berbagi berbagai hal tentang pendidikan tinggi. Inspirasinya datang dari Bunda Fitri, seorang Ibu yang dedikasinya berbagi ilmu dan informasi tentang dunia pendidikan tinggi luar biasa. Website yang beliau kelola jauh lebih bisa diandalkan dari website pemerintah yang mengurusi pendidikan tinggi. Saya usul, di hari pendidikan yang akan datang, saatnya Bunda Fitri mendapatkan penghargaan di dunia pendidikan tinggi.

Sekian dulu ya Pak Nasir, saya mau melanjutkan menulis disertasi dulu, sedang dikejar-kejar Sensei ūüôā

Kyoto, 27 Oktober

Adul Hamid Fisip Untirta

Sumber:

1. http://dosenindonesia.net/mengawal-kementerian-riset-dan-pendidikan-tinggi/

2. forlap.dikti.go.id

Tentang Linieritas di Dunia Akademik

Saya kerapkali menerima pertanyaan soal linieritas. Misalnya, apakah jika saya kuliah S1 di jurusan x dan S2 di jurusan Y, bisakah disebut linier? Apakah akan menjadi masalah bagi pengurusan jabatan fungsional?

Pertanyaan-pertanyaan ini sulit sekali dijawab, karena memang tidak pernah ada ketegasan, mahluk apa sebenarnya linieritas itu. Pada prakteknya, interpretasi mereka yang berwenang di lapanganlah yang paling penting. Interpretasi yang ditambah berbagai tahayul dan keyakinan banyak membuat dosen terhambat kariernya.

Contoh sederhana adalah seorang sahabat yang ditolak masuk jadi dosen ketika seleksi administratif, lantaran ijazah S2nya Administrasi Publik, sedangkan formasinya Administrasi Negara.

Super ngawur

Kasus lain, Dosen Komunikasi Politik, apakah jika S2nya Ilmu komunikasi dan S3nya Ilmu politik lantas tidak bisa jadi Guru Besar?

Apalagi kita juga mendapati di luar negeri berkembang berbagai nomenklatur keilmuan baru dan berbagai kajian multidisiplin.

Saya sendiri S1 dan S2 Ilmu Politik dan sedang menempuh studi S3 di Graduate School of Global Studies. Jika lulus (amiiiiiiiiiiiiiiiin) maka akan mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang Contemporary Asian Studies.

Nah, padahal jabatan fungsional saya dari asisten ahli sampai lektor kepala adalah dalam bidang ilmu politik.

Untunglah, beberapa hari lalu muncul Surat Edaran Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang linieritas bidang ilmu.

Inti penjelasan dalam surat edaran tersebut adalah:

“(1) Yang dimaksud dengan linieritas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
(2) Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3‚Ķ..‚ÄĚ

Alhamdulillah, saya merasa lega. Lega karena ini bisa jadi senjata jika ada persoalan dalam proses administratif kenaikan jabatan fungsional selanjutnya, dan juga lega karena jika ada yang bertanya bisa memberi penjelasan lebih pasti.

Surat edarannya silahkan didonwload  di sini.

Dan ini surat Edaran Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dijelaskan dalam surat edaran di atas, bisa dibaca dan didownload di sini.

~@ abdul hamid Untirta

Calon Menteri yang Gagal Dilantik

Saya termasuk yang kecewa karena tidak jadinya pengumuman nama-nama menteri semalam. Alasan utamanya adalah karena semakin lama tertunda, ada banyak urusan negara yang terbengkalai. Seharusnya waktu dari sejak ditolaknya gugatan Prabowo oleh MK sampai pengucapan sumpah sebagai Presiden, cukup bagi Jokowi – JK mencari sosok tepat menjadi menteri.

Tapi isu lainnya karena ada satu nama yang belum confirm. Kemarin memang ada beberapa miscalled dari Jakarta ke handphoneku yang tidak sempat diangkat ūüėČ

Perhatian publik memang tertuju kepada tarik ulur politik yang diduga menjadi dalang belum diumumkannya nama-nama menteri. Jangan-jangan Kanjeng Mami belum cucok, he he.

Namun memang masih ada waktu 14 hari sejak mengucapkan sumpah menurut UU 39 tahun 2008 tentang kementerian negara (pasal 16). Ditambah, perlunya pertimbangan DPR atas pengubahan nomenklatur kementerian yang maksimal membutuhkan waktu 7 hari (pasal 19). Ditambah warning kepada Presiden dari KPK atas beberapa nama yang terkategorikan “merah” dan “kuning”.

Sampai sekarang memang tak ada seleksi resmi dan nama-nama resmi yang beredar. Nampaknya ini belajar dari pengalaman SBY di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Ya, ada satu sosok yang tak hanya disebut-sebut menjadi calon menteri, namun sudah mengikuti seleksi menteri secara resmi dan bahkan ikut test kesehatan. Semua calon menteri yang mengikuti kedua proses tersebut dilantik menjadi menteri, kecuali satu orang, Nila Djuwita Moeloek. Ketika pelantikan, yang dilantik adalah Endang Rahayu Sedyaningsih.

Alasan sebenarnya tidak pernah terungkapkan. SBY waktu itu hanya menyampaikan:

“Sekali lagi, konsep the right person, on the right place, in the right time, saya dua hari membahas itu. Saya menerima laporan lengkap detail dari tim uji kesehatan, termasuk kesehatan jiwa,” ungkap Presiden lagi. (http://nasional.kompas.com/read/2009/10/23/12132381/Presiden.Beberkan.Kenapa.Tidak.Jadi.Pilih.Nila.Moeloek)

Sumber:http://www.jpnn.com/index.php?id=52798&mib=berita.detail

Endang rahayu lantas menjabat sebagai Menteri kesehatan sampai berhenti di tahun 2012 dan kemudian meninggal dunia. Nila Moeloek kemudian menjadi utusan khusus Presiden untuk MDGS. Spekulasi soal kegagalan pengangkatan Nila tak terjawab tuntas sampai saat ini.

Kasus lain adalah juga gagalnya Anggito Abimanyu menjadi Wakil Menteri Keuangan. Anggito batal dilantik di hari semestinya ia dilantik, kabarnya karena golongan sebagai PNS belum mencukupi.

Apakah tahun ini akan ada yang malu karena sudah diumumkan, tapi kemudian gagal dilantik?

Atau lebih parah lagi, dilantik tapi kemudian jadi tersangka korupsi seperti beberapa menteri kabinet SBY: Suryadharma Ali dan Jero Wacik?

Maka pernyataan Abraham Samad soal calon menteri berpotensi bermasalah secara hukum penting disimak Jokowi dan kita semua

“Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning. Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Begitu,”(http://www.merdeka.com/peristiwa/samad-ke-istana-beri-daftar-menteri-berpotensi-ditangkap-kpk.html)

Karena yang kita mau, bukan bedebah yang menjadi menteri.

~@ abdul hamid Untirta

Mengawal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

Oleh Abdul Hamid Fisip Untirta

MENURUT kabar, Jokowi akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian: ‚ÄúKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah‚ÄĚ dan ‚ÄúKementerian Riset dan Pendidikan Tinggi‚ÄĚ. Ide ini menarik untuk menarik gerbong pendidikan tinggi kita dari situasi tidak menguntungkan belakangan ini.
Ketertinggalan

Dunia pendidikan tinggi kita jauh tertinggal dari negara-negara lain. Berdasar data ScimagoJR, jumlah publikasi ilmiah Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia. Padahal tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961.

Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh berbagai pemeringkatan universitas di dunia. QS misalnya, baru-baru ini melansir peringkat universitas di Asia pada 2014. Universitas di Indonesia yang masuk 100 besar hanyalah UI di peringkat 71. ITB dan UGM hanya berada di peringkat 125 dan 145. Bandingkan sekali lagi dengan Malaysia yang menempatkan tiga universitasnya di atas UI, masing-masing UM, UKM dan UTM di peringkat 32, 56, dan 66.

Penyebab Ketertinggalan

Salah satu hal yang menyebabkan situasi di atas bertahan adalah paradigma dunia pendidikan tinggi kita masih tak berbeda jauh dengan sekolah dasar dan menengah, yaitu mengedepankan belajar-mengajar. Dosen masih dianggap sebagai pengajar yang tugasnya hanyalah mengajar. Datang ke kampus untuk mengajar dan kemudian kembali beraktivitas di luar kampus.

Hal ini ditunjang oleh masih kurangnya fasilitas untuk melakukan kegiatan riset, membaca ataupun menulis. Sebuah survei dengan populasi dosen-dosen yang tergabung di Grup Dosen Indonesia menunjukkan 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama- sama.

Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen. Jadi, bagaimana kita mau berbicara hal-hal yang canggih di dunia pendidikan tinggi ketika sarana dasar berupa meja kerja untuk membaca, menulis, atau membimbing mahasiswa dengan layak saja masih jadi persoalan besar bagi sebagian besar dosen di Indonesia? Minimnya aktivitas dosen di dalam kampus selain untuk mengajar juga berangkat dari rendahnya tingkat kesejahteraan.

Rendahnya kesejahteraan memaksa banyak dosen memiliki kesibukan ekstra menambah pendapatan, mulai jadi pengamat, buka warung sampai menjadi konsultan. Dosen seharusnya bisa fokus bekerja di satu tempat.

Energinya bisa dicurahkan secara maksimal sehingga bisa menghasilkan karya-karya ilmiah berkualitas. Pemerintah memang memiliki proyek sertifikasi dosen. Namun antrean dosen mengikuti sertifikasi ini amat panjang. Menurut data Dikti (2014) jumlah dosen di Indonesia yang belum tersertifikasi mencapai 61%.

Jikapun sudah bersertifikasi, tunjangan profesi dihentikan ketika menjalankan tugas belajar. Ironisnya lagi, bagi dosen berstatus PNS, mereka juga didiskriminasikan dengan tidak diberikannya tunjangan kinerja yang secara umum menjadi hak sebagai PNS. Sementara itu, tunjangan fungsional dosen tidak pernah dinaikkan sejak 2007 sampai sekarang. Situasi ini tentu saja sulit menarik anak-anak muda terbaik bangsa untuk berkarier di dunia akademik.

Beban Administratif

Persoalan lain juga adalah banyaknya beban administratif. Selain disibukkan dengan penelitian dan pengajaran, dosen juga disibukkan dengan mengisi berbagai isian dan berkas-berkas. Belum lupa rasanya bagaimana dunia pendidikan tinggi dihebohkan oleh kewajiban bagi seluruh dosen untuk mengisi Sistem Informasi Pengembangan Karier Dosen (SIPKD). Kewajiban tersebut membuat para dosen pontangpanting memindai berbagai berkas seperti SK dan berbagai sertifikat, kemudian mengunduhnya ke laman SIPKD.

Akibatnya server jebol berulang kali dan program tersebut tak jelas rimbanya. Aspek-aspek administratif yang melelahkan juga akan terus terjadi sepanjang karier dosen dalam proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional. Berniat naik jabatan fungsional berarti juga menyiapkan diri mengumpulkan berkas yang tercecer mulai dari ijazah, jurnal, SK mengajar, jadwal mengajar sampai sertifikat menjadi pembicara di berbagai seminar.

Upaya Pemerintah

Celakanya, cara pemerintah menyikapi rendahnya kualitas dan kuantitas riset dan publikasi dilakukan dengan cara yang cenderung instan. Dirjen Dikti, misalnya, mengeluarkan Surat Edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S- 1, S-2, dan S-3 dengan alasan ketertinggalan dari Malaysia.

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnal tanpa proses peer review untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Namun, tak banyak program S-3 yang mengikuti kewajiban publikasi di jurnal internasional.

Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam perangkap jurnal predator. Namun, yang harus dihargai dari upaya pemerintah adalah memberikan beasiswa kepada para dosen dan calon dosen.

Ribuan dosen mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di dalam dan luar negeri baik di tingkat master dan doktoral, walaupun pengelolaan beasiswanya masih jauh dari harapan. Bagaimanapun, ini menjadi investasi yang luar biasa di tengah postur dosen Indonesia yang didominasi oleh dosen bergelar S-2 yang mencapai 59%, diikuti S-1 (25%) dan S-3 yang hanya 11%.

Peluang

Apakah lantas tak ada peluang bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia untuk menggeliat dan bangkit? Tentu saja ada. Jika jadi dibentuk, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi mesti mulai menata ulang dunia pendidikan tinggi. Harus ada cetak biru yang didasarkan pada akar persoalan di lapangan.

Pembenahan infrastruktur riset, fasilitas dasar bekerja bagi dosen, peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan menjadi hal yang utama. Harus ada juga terobosan administratif sehingga terbuka ruang bagi ilmuwan cemerlang dan anak-anak muda berpotensi untuk terserap menjadi dosen tetap.

Ya, sistem rekrutmen dosen yang kaku (seperti rekrutmen birokrat) dan mengedepankan aspek administratif justru menghambat para ilmuwan dan calon ilmuwan cemerlang untuk berkarier di dunia akademik di Indonesia.

Hambatan administratif ini mesti dibongkar karena dalam beberapa tahun ke depan Indonesia sesungguhnya akan mengalami keberlimpahan anak muda bertitel doktor dari dalam dan luar negeri, dari berbagai program beasiswa.

Selain itu, terbuka pada pengembangan keilmuan yang semakin multidisiplin juga menjadi hal yang utama. Pendekatan jurusan/departemen secara kaku dalam proses rekrutmen dosen mesti digantikan dengan rekrutmen berdasarkan keahlian dan portofolio.

Berdasarkan portofolio, seorang ilmuwan cemerlang bereputasi internasional yang telah menghasilkan puluhan paper di jurnal bereputasi tak harus memulai dari jenjang asisten ahli, tapi bisa langsung menjadi lektor kepala atau profesor.

Jika hal-hal di atas bisa jadi komitmen pemerintahan baru, bolehlah kita berharap pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan dibentuk. Jika diabaikan maka yang terjadi hanya memindahkan masalah, atau bahkan memperpanjang jalur birokrasi pendidikan tinggi belaka.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Koran Sindo cetak edisi 6 September 2014 dan juga edisi online: http://nasional.sindonews.com/read/908899/18/mengawal-kementerian-riset-dan-pendidikan-tinggi

Klarifikasi Tentang lama kuliah S2 Menjadi 4 Tahun

Belakangan ini dunia pendidikan tinggi dihebohkan oleh berbagai pemberitaan bahwa lama kuliah S2 dan S3 menjadi lebih lama dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah dalam peraturan tersebut dinyatakan dalam pasal 17 ayat 2 dan 3

(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a. 36 sks untuk program diploma satu; b. 72 sks untuk program diploma dua; c. 108 sks untuk program diploma tiga; d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; e. 36 sks untuk program profesi; f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

Nah ramailah dunia persilatan pendidikan membahas kedua hal di atas. Kebanyakan beritanya adalah lama kuliah Master menjadi 4 tahun dan beban kuliah Doktor yang amat berat, 72 SKS. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran mereka yang akan mengambil program Pascasarjana. Screenshot 2014-09-13 22.43.41 Nah, untunglah tak lama kemudian DIkti membuat klarifikasi dalam bentuk surat ke PTN maupun Kopertis, isinya bahwa sebagian besar jumlah SKS yang membengkak adalah untuk keperluan penelitian dan publikasi:

Untuk magister beban 72 sks sebagaian besar digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, sehingga sebagai contoh proporsinya: – Perkuliahan : ¬Ī32 sks – Proposal Thesis : ¬Ī 5 sks – Penelitian dan Penulisan Thesis : ¬Ī20 sks – Seminar : ¬Ī 5 sks – Karya Ilmiah : ¬Ī10 sks Berdasarkan CP pada butir 3, maka untuk Doktor 72 sks sebagian besar digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, sehingga sebagai contoh proporsinya: – Perkuliahan : ¬Ī12 sks – Proposal Disertasi : ¬Ī 5 sks – Penelitian dan Penulisan Disertasi : ¬Ī30 sks – Seminar : ¬Ī 5 sks – Karya Ilmiah Internasional : ¬Ī20 sks

Jadi kekhawatiran bahwa kuliah S2 akan mencapai 4 tahun sudah terbantahkan. Lengkapnya silahkan baca suratnya di bawah ini. Semoga bermanfaat. Lazada Indonesia Silahkan download surat resmi dengan stempel Dikti di sini

Beberapa persoalan pendidikan tinggi di Indonesia (1)

Saya bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi, dan tulisan ini akan bicara tentang persoalan-persoalan di dunia pendidikan tinggi. Oh ya, tulisan ini mewakili diri saya sendiri, bukan institusi tempat saya bekerja.

Ada banyak persoalan di dunia pendidikan tinggi. Hmmm, mulai dari mana ya?

Baiklah, untuk tulisan pertama, saya mau mulai dari rendahnya kinerja riset di Indonesia.

Kita tentu paham, berbeda dengan sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar-mengajar, namun tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan melalui riset atau penelitian. Bagaimana mengukur prestasi riset di Indonesia? Kita tengok tabel di bawah ini yang disajikan SCImago Journal and Country Rank. Oh ya sebagai informasi, SCImago ini dipakai sebagai salah satu indeks oleh Dikti untuk melihat reputasi sebuah jurnal.

No Country Documents Citable documents Citations Self-Citations Citations per Document H index
1 China 3.129.719 3.095.159 14.752.062 8.022.637 6,81 436
2 Japan 1.929.402 1.874.277 23.633.462 6.832.173 13,01 694
3 India 868.719 825.025 5.666.045 1.957.907 8,83 341
4 South Korea 658.602 642.983 5.770.844 1.281.366 11,49 375
5 Taiwan 446.282 434.662 3.993.380 930.383 11,35 300
6 Hong Kong 180.958 172.610 2.448.025 340.370 15,53 325
7 Singapore 171.037 163.153 2.051.237 278.461 14,42 308
8 Malaysia 125.084 121.714 497.646 133.502 8,68 145
9 Thailand 95.690 91.925 790.474 134.626 12,09 190
10 Pakistan 70.208 67.491 328.281 94.655 6,95 130
11 Indonesia 25.481 24.461 185.695 20.750 11,86 126
12 Bangladesh 23.028 22.286 147.791 28.986 9,26 112
13 Viet Nam 20.460 19.854 161.813 23.690 12,89 122
14 Philippines 15.419 14.601 179.820 19.058 15,09 131
15 Sri Lanka 9.637 9.079 76.926 7.582 10,78 96
16 Uzbekistan 8.138 7.975 34.597 6.568 4,41 58
17 Kazakhstan 7.423 7.274 26.836 4.223 5,03 59
18 Nepal 7.007 6.398 53.576 6.853 10,76 80
19 Macao 3.178 3.061 11.515 1.586 6,61 41
20 Mongolia 2.576 2.494 21.967 2.397 14,55 61
21 North Korea 2.235 2.200 30.424 225 12,89 67
22 Cambodia 1.858 1.712 21.412 2.390 14,25 57
23 Brunei Darussalam 1.634 1.423 11.058 1.010 10,38 44
24 Laos 1.319 1.261 12.468 1.724 13,44 49
25 Myanmar 1.190 1.147 9.672 720 12,73 41
26 Kyrgyzstan 1.156 1.119 6.394 682 6,80 35
27 Tajikistan 1.005 990 3.005 506 3,53 24
28 Afghanistan 586 519 2.840 315 5,89 24
29 Bhutan 367 357 1.795 210 7,20 20
30 Turkmenistan 238 235 1.511 150 8,00 17
31 Maldives 150 146 1.171 62 7,96 18
32 Timor-Leste 65 58 300 25 7,99 10
33 Northern Mariana Islands 54 53 506 27 11,28 13

Indonesia berada di nomor urut 11 dari 33 negara di Asia. Posisinya di bawah Pakistan, Thailand dan Malaysia. Oh ya, sumber data bisa dilihat di sini. 

Untuk lebih tajam kita lihat perbandingan Indonesia dan Malaysia.

Screenshot 2014-09-01 19.06.48
Sumber: http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=ID&c2=MY&c3=&c4=&area=0&category=0&in=it

Screenshot 2014-09-01 19.07.01

Perhatikan data di atas. Titik berangkat di tahun 1996, Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. (Peneliti) Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961. Jarak terlihat melebar di tahun 2005 ketika jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun lalu (2013), Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190, hampir enam kali lipat.

Data ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tertinggal.

Tentu saja ini bukan hanya masalah dosen di perguruan tinggi, namun juga lembaga-lembaga riset dan semua litbang di semua kementerian. Namun saya coba meneropong ini dari hal yang saya berada di dalamnya, dunia pendidikan tinggi.

Ada beberapa hal kenapa performance riset di dunia pendidikan tinggi Indonesia begitu buruk.

Pertama, riset masih dilihat sebagai tugas tambahan seorang dosen, bukan terintegrasi dan disadari sebagai bagian dari tugas pokok. Paradigma kita di dunia pendidikan tinggi masih melihat proses belajar-mengajar sebagai hal yang utama, bukan riset. Dosen masih melihat tugasnya sama dengan guru: mengajar. Bisa jadi karena Dosen diletakkan sejajar dengan Guru dalam satu undang-undang. Mestinya, berdasarkan perbedaan requirement, perbedaan instansi induk dan perbedaan tugas pokok, guru dan dosen harus dipisahkan. Mesti diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Kedua, persoalan infrastruktur dasar yang tidak memadai. Bagaimana kita mau bicara hal-hal yang canggih jika hal mendasar seperti meja kerja saja masih menjadi hal yang mewah bagi dosen?

Saya mencoba melakukan survey kecil-kecilan dengan populasi dosen-dosen yang tergabung di Grup Dosen Indonesia. Hasilnya 39% dosen tak memiliki meja kerja, hanya ada ruang dosen yang dipakai bersama-sama. Sebanyak 35% memakai ruang dosen bersama, namun memiliki meja kerja, dan hanya 26% yang memiliki privasi: ada meja kerja dan satu ruangan dipakai maksimal dua orang dosen.

Ini berkaitan dengan paradigma di nomor (1) bahwa tugas dosen hanyalah mengajar. Celakanya ini dianut oleh banyak pemimpin perguruan tinggi (negeri dan swasta) maupun banyak dosen itu sendiri. Banyak pemimpin kampus tidak memfasilitasi dosen untuk memiliki ruang/meja kerja memadai, sementara banyak dosen yang memang ke kampus untuk mengajar saja, setelah itu bertebaran di muka bumi, mencari penghasilan tambahan. Pemerintah? rasanya tak pernah melihat ini sebagai masalah, kecuali dalam instrumen akreditasi belaka. Ini baru soal ruang/meja untuk bekerja (mosok ngetik sambil berdiri sih), belum bicara perpustakaan atau laboratorium berkualitas yang masih jadi hal langka di kampus-kampus dalam negeri. Fiuh.

Ketiga, sistem yang memberi disinsentif bagi dosen yang rajin melakukan publikasi ilmiah. Hantu ini disebut batas kepatutan, intinya batas sebuah aktivitas dosen dinilai dalam sistem promosi. Misalnya, paper ilmiah yang terbit di jurnal internasional hanya diakui satu paper dalam satu semester. Lebih dari satu tak dihitung sebagai pencapaian. Padahal tentu saja kita sebagai peneliti tak bisa memastikan atau mendikte editor atau publisher menerbitkan paper kita di waktu yang berbeda. Proses sebuah paper dari mulai dikirim sampai betul-betul terbit juga bervariasi bisa satu sampai dua tahun. Silahkan baca soal batas kepatutan di sini.

Keempat, banyak kesibukan administratif. Ya, dosen disibukkan dengan berbagai kesibukan administratif. Contoh nyata adalah kesibukan mengisi BKD setiap semester hanya untuk sekedar mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Contoh lain yang menyakitkan misalnya terjadi beberapa bulan lalu ketika Dosen di seluruh Indonesia diwajibkan mengisi SIPKD dengan scan semua SK, ijazah dan sebagainya. Celakanya perintah tersebut disertai ancaman. Akibatnya, dosen-dosen pontang-panting mencari berbagai SK dan surat-surat penting, men-scan (bahkan ada yang beli scanner khusus untuk urusan ini), menyerbu situs SIPKD sehingga server tumbang sampai batas waktu yang digembar-gemborkan Dikti sendiri.

Kesibukan administratif juga berkaitan dengan aktivitas penelitian itu sendiri. Dosen harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian. Dan dosen yang mendapatkan grant penelitian biasanya disibukkan oleh aspek administratif dan bukan kualitas riset itu sendiri. Berurusan dengan kwitansi dan stempel, serta mencari dana talangan penelitian, sebelum dana-nya betul-betul turun. Belum lagi seringkali menghadapi potongan di sana-sini yang membuat kualitas riset berkurang.

Penyebab terakhir dan utama adalah rendahnya pendapatan dosen di Indonesia. Seberapa rendah? silahkan bandingkan dengan Malaysia di sini. Lho kan sudah ada sertifikasi dosen? Data Dikti sampai februari 2014 menunjukkan baru 39% dosen yang tersertifikasi. Sisanya, mengantri panjaaaaaang.

Saya tak mau mengupas lebih dalam soal kesejahteraan ini, silahkan misalnya baca kenapa dosen menggulirkan petisi karena tidak mendapat tunjangan kinerja.

Hal ini tentu saja membuat sulit menarik anak-anak muda bangsa terbaik untuk berkarir di dunia akademik. Untuk yang terlanjur menjadi dosen,  kondisi semacam ini memaksa banyak dosen memiliki kesibukan ekstra menambah pendapatan, mulai jadi selebritis, buka warung sampai konsultan palu gada (apa elo mau gw ada). Apa akibatnya? Ya seperti di nomor 1 dan 2 di atas: ke kampus hanya mengajar, mau singgah menulis atau membaca tak ada meja, akibatnya menyibukkan diri dengan aktivitas di luar kampus.

Lantas masih ada yang berkilah bahwa, masih ada kok dosen-dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah berkualitas. Ya tentu saja, di manapun pasti ada orang-orang hebat yang bertarung melawan keterbatasan. Bayangkan jika keterbatasan itu kemudian tidak jadi hambatan, kita akan menghasilkan lebih banyak orang-orang hebat lagi dan lebih banyak publikasi ilmiah yang hebat pula.

Kelima penyebab di atas saling berkelindan satu sama lain, menimbulkan lingkaran setan. Berbagai kebijakan (baca: paksaan) Dikti biasanya memperuwet keadaan, menambah kusut, bukan menguraikan persoalan.

Tengok misalnya surat edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S1, S2 dan S3. Dirjen Dikti dalam surat resminya menyebutkan alasan pengenaan kewajiban tersebut disebutkan karena “…jumlah karya ilmiah Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sepertujuh…”

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnalan untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Nah yang lebih menarik tak banyak kampus yang berani mengikuti surat edaran di atas bagi S3 yang diwajibkan publikasi di jurnal internasional. Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam pelukan jurnal (internasional) predator.

(Bersambung ke edisi 2)

Jika Saya dan atau Anda Nyapres

Sebagian anda kenal saya secara baik, sebagian kenal sekilas, tapi tentu saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengenal saya. Katakanlah cerita dibawah ini terjadi dua puluh tahun mendatang ketika saya maju jadi calon Presiden. Oh ya, hal berikut bisa juga terjadi pada anda.


 

Eng ing eng, lawan politik saya memasang foto ini:

10390431_10152554624968586_5986351657323077807_n

Media mereka juga menuliskan berita

“Setelah investigasi mendalam, diketahui bahwa Abdul Hamid sebetulnya bernama Wong Kam Fret, keturunan Tiongkok. Lihat saja matanya yang sipit. Pada tahun 2002, ia bersama beberapa temannya datang berziarah ke lapangan Tiananmen, Beijing. Diduga keras Hamid alias Wong Kam Fret menjadi bagian dari jaringan komunis internasional.

Hal ini juga bisa dibuktikan melalui foto ini, Hamid alias Wong Kam Fret ternyata memakai kaus bergambar Lenin.

13935350540_39bed9e758_k

Relakah anda dipimpin Hamid alias Wong Kam Fret? Selamatkan Indonesia dari bahaya komunis !!!

Karena propaganda di atas tidak berhasil, maka lawan politik memasang foto ini:

293131_10151102703239015_1418806535_n

 

Selain diduga komunis, Hamid alias Wong Kam Fret juga ternyata agen kepentingan asing. Ia mendatangi kediaman Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel pada tahun 2012. Kedatangannya tentu saja untuk menyerahkan lehernya dan menggadaikan kepentingan negaranya. Diduga keras istri Hamid alias Wong Kam Fret juga aktif dalam kegiatan arisan Rotary Club.

Hamid juga aktif mensupport gerakan separatisme, memecah belah NKRI. Diduga Hamid melakukan perjalanan ke Belanda untuk mensupport gerakan tersebut. Apalagi setahun sebelumnya Hamid alias Wong Kam Fret juga diduga melakukan perjalanan ke Papua. Foto dibawah ini merupakan bukti yang tidak lagi bisa dibantah oleh Wong Kam Fret.

14476489383_1ec492ae3b_k

Hamid alias Wong Kam Fret juga diduga bermoral kurang baik. Kedatangannya ke Belanda selain untuk tujuan-tujuan politik adalah juga untuk memuaskan nafsu. Lihat bukti dan fakta di bawah ini.

14269913247_3dd6a8d5c4_k

Jangan pilih pemimpin yang bermoral buruk !!! Selamatkan Indonesia !

Nah beberapa hari kemudian saya memasang foto menunjukkan sedang sholat berjamaah.

11260455093_dab734920c_k

Lawan politik kembali menulis

Hamid alias Wong Kam Fret kembali menunjukkan kemunafikannya. Ia tampil seakan-akan menjadi imam sholat berjamaah. Menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, bacaan sholat Hamid alias Wong Kam Fret sangat buruk, membuktikan bahwa ia hanya melakukan pencitraan saja. Sumber tadi juga menyebutkan bahwa sebelumnya gerakan berwudlunya juga salah semua. Lagipula, menunjukkan sholat foto berjamaah merupakan sikap riya yang bisa membatalkan pahala beribadah.


Jelek banget ya orang yang namanya Hamid alias Wong Kam Fret? Dia menjadi agen segala kepentingan yang merusak negara.

Sahabat yang saya sayangi, hal yang dialami Wong Kam Fret bisa saja menimpa anda semua. Bisa saja tiba-tiba ada yang mengatakan anda keturunan Yahudi atau Fir’aun? Atau mengatakan anda berkewarganegaraan Kamerun karena (maaf) kulit anda hitam legam.

Bagaimana jika ini tak menimpa anda saja, tapi orang tua yang kita sayangi atau anak yang kita lahirkan?

Mari menjadi pembaca yang baik dengan menelaah setiap bacaan. Bahkan jika untuk sendiri saja kita perlu meyakinkan bahwa yang kita baca adalah benar, apalagi jika untuk disebarkan kepada orang lain. Percayalah bahwa menebar fitnah adalah tindakan berdosa, menyakiti orang lain  dan bukan perbuatan ibadah.

Selamat menjalankan ibadah puasa dan badah lainnya di bulan Ramadhan.

Wallahua’lam bissawab.

NB:

Keterangan foto (dari atas berurutan)

1. Mengikuti kunjungan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Se-UI dan ITB ke kampus2 di China dan Hongkong. Sumber: Facebooknya Kang Fadil

2.  Berfoto di sungai Yase, Kyoto setelah bakar2 daging. Kaus Lenin merupakan souvenir yang dibeli istri di Rusia.

3. Berfoto bersama Scott Marciel, Duta Besar AS untuk Indonesia pada tahun 2012, acara buka puasa tokoh2 Islam di kediaman resmi Dubes AS.

4. Berpose di sebuah toko di Denhaag yang mendukung Papua Merdeka dan 5. Berpose di depan Sex Museum Amsterdam, nggak masuk karena tiketnya mihil.

Ini kegiatan di sela- sela nengokin istri yang sekolah di Belanda sambil sekalian berseminar di Marseille, Perancis.

6. Sholat berjamaah bersama keluarga di Jepun, rutinitas setiap malam di rumah. Yang mengambil foto lagi dapet, jadi gak ikut berjamaah.

NB: Tulisan terkait: Pelajaran dari Pemilihan Presiden

(abdul hamid fisip untirta)

 

PRASYARAT UNTIRTA MAJU di 2025

Menarik sekali mebaca tulisan Dodi Nandika di Radar Banten  (25/3) yang berjudul Untirta Tahun 2025. Ia menggambarkan berbagai kondisi Indonesia dan Banten, serta menggambarkan bagaimana Untirta (seharusnya) di tahun 2025. Optimisme terpancar dari tulisan tersebut bahwa Untirta bisa menjadi  bagian dari 10 besar kampus di Indonesia.

Prasyarat

Sebuah keinginan, mimpi atau visi tentu memiliki prasyarat untuk pencapaiannya. Sebuah prestasi tak berada di ruang hampa. Pun demikian, jika Untirta memiliki mimpi pada 2025 menjadi Universitas sepuluh besar di Indonesia dan nomor satu di Banten.

Jangan salah,  di Banten-pun Untirta tak sendiri. Terdapat UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat yang bertransformasi dari  Institut Keagamaan menjadi Universitas yang juga memiliki Fakultas umum seperti FISIP, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau Sains dan Teknologi. Universitas swasta bermutu baik juga terdapat di Banten seperti Universitas Pelita Harapan, Swiss German University atau Universitas Multimedia Nusantara. Bahkan Surya University yang digadang-gadang menjadi Universitas Riset terbaik di Indonesia, juga berdomisili di Tangerang, Banten.

Perlu ada upaya luar biasa, not as business as usual ‚Äď untuk mewujudkan cita-cita Untirta di tahun 2025.¬† Karena itulah penulis menawarkan beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk mencapai prestasi tadi. Tawaran ini melengkapi catatan Dodi Nandika tentang tantangan yang mesti diperhatikan: internasionalisasi dan globalisasi, perkembangan iptek, pengembangan nilai karakter, dan kemampuan income generating.

Penulis menawarkan beberapa hal yang tak bisa diabaikan dalam membangun kualitas di bidang pendidikan tinggi: integritas, peningkatan SDM dan pemaksimalan potensi lokal, Pemosisian dan Peran Strategis dan kualitas infrastruktur.

Integritas

Integritas menjadi salah satu esensi dalam dunia pendidikan.¬† Ia tergambar dari kredo bahwa ‚Äúdosen boleh salah, tapi tidak boleh bohong‚ÄĚ. Sebagai pilar terpenting, integritas menjadi ruh bagi Universitas sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan.

Harus diakui, dunia pendidikan tinggi di Indonesia mengalami krisis integritas yang cukup akut. Catat saja, menurut Supriadi Rustad 70% pengajuan berkas calon Guru Besar di Indonesia ditolak Dikti karena terindikasi pemalsuan karya ilmiah seperti¬† membuat jurnal rakitan, jurnal ‚Äúbodong‚ÄĚ, artikel sisipan, label akreditasi palsu, nama pengarang sisipan, buku lama sampul baru dan nama pengarang berbeda. (www. Suara merdeka.com, 17/12/12).

Krisis integritas juga terjadi dalam tata kelola kampus. Sejumlah kampus ‚Äď termasuk Untirta ‚Äď terseret persoalan korupsi pengadaan alat laboratorium bernilai miliaran rupiah. Persoalan ini bukan saja membuat kampus kehilangan marwah, tetapi juga membuat dosen dan mahasiswa kehilangan kesempatan meningkatkan kualitas karena rendahnya kualitas alat laboratorium.

Karena itu, pemulihan integritas kampus dalam dua aspek tersebut: keilmuan dan tata kelola menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Jika Untirta mampu kembali memiliki integritas yang kuat, maka Untirta akan mampu menjadi kekuatan moral yang disegani dan menjadi motor perubahan bangsa ke arah yang baik. Tanpa integritas, maka kampus hanya jadi pabrik sarjana belaka.

SDM dan Pemaksimalan Potensi Lokal

Upaya  simultan sembari menegakkan integritas adalah peningkatan SDM dan memaksimalkan potensi lokal. Walaupun seperti disampaikan Dodi Nandika secara kuantitatif tingkat pendidikan dosen Untirta 86% bergelar S2/S3, melebihi target rata-rata nasional, kualitas tetap mesti ditingkatkan.

Lompatan bisa dilakukan dengan memfasilitasi para dosen untuk studi ke luar negeri dengan skema yang sekarang tersedia luas seperti beasiswa luar negeri Dikti, beasiswa unggulan, beasiswa lpdp atau beasiswa-beasiswa yang disediakan negara-negara sahabat. Jika ini dilakukan dengan antusias dan sistematis, maka dalam beberapa tahun akan didapatkan dosen-dosen yang tak hanya mendapatkan pendidikan luar negeri, tapi juga membuka kesempatan lebih banyak kerjasama internasional. Pun ini memudahkan jika kelak di kemudian hari Untirta hendak membuka program internasional untuk mahasiswa dari luar negeri.

Selain itu, Jika hendak bergerak cepat, tentu saja Untirta harus memiliki keunggulan kompetitif. Untirta mesti membangun kekhasan sendiri sesuai dengan potensi lokal di Banten. Hal ini penting untuk membuat Untirta mampu bersaing tanpa harus apple to apple dengan kampus yang terlanjur besar seperti UI atau UGM.

Saatnya kampus dan dosen/ peneliti Untirta mengambangkan keahlian berbasis konteks kebantenan. Sudah saatnya ada ahli badak cula satu dari Untirta, ahli golok ciomas dari Untirta, ahli vegetasi gunung pulosari dari Untirta atau ahli santet dan pelet dari Untirta. Untirta mesti menjadi gerbang yang disinggahi peneliti nasional dan internasional yang melakukan studi di Banten. Studi tentang lokalitas ‚Äďlokalogi ‚Äď menjadi strategi yang paling jitu yang membuat Untirta menjadi tempat paling memiliki legitimasi untuk bicara Banten.

Banyak sekali peneliti asing yang melakukan penelitian di Banten baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Sebagai contoh, ketika penulis berbicara dalam International Colloqium: Anthropologie de l’ ethique ¬†di University de Provence Aix-Marseille tahun 2011, penulis dipanel dengan dua ahli Banten berkebangsaan asing: Gabriel Facal yang mendalami studi antropologi pencak silat Banten dan Daromir Rudynkyj yang studinya tentang spiritual economic di Cilegon ‚ÄúSpiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development‚Äú mendapat penghargaan 2011 Sharon Stephens Prize dari¬† the American Ethnological Society .

Selayaknya akademisi Untirta berperan, tak hanya mereproduksi riset di tema yang sudah sering diteliti dimana-mana, namun menemukan topic-topik baru yang diteliti dan kemudian dipublikasi di level nasional dan internasional. Research Locally, Publish Globally.

Pemosisian dan Peran Strategis

Selain itu, Untirta mesti menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi stakeholder di Banten maupun nasional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.  Kampus bisa berperan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah  masyarakat maupun pihak swasta. Sebagai mitra kritis, Untirta harus mampu membedah persoalan-persoalan pembangunan atau sosial kemasyarakatan dengan obyektif dan otonom.

Sebagai mitra konstruktif      Untirta juga bisa memberi solusi atas berbagai persoalan tersebut sesuai intellectual capital yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki harus mampu berkontribusi dengan kemampuan inovasi dari berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi sampai teknologi.

Infrastruktur

Terakhir namun menjadi yang terpenting adalah peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Kapasitas kampus pakupatan sudah tak memadai, perlu segera pindah ke tempat yang baru dan lebih lega. Pun peningkatan kualitas perpustakaan,  ruang belajar, ruang dosen dan staf, lapangan parkir, atau ruang publik menjadi persoalan yang mesti diselesaikan.

Penulis sendiri percaya bahwa berbagai persoalan di masa lalu dan yang sekarang dihadapi menjadi refleksi bagi segenap pengelola Untirta saat ini untuk meningkatkan kualitas, membangkitkan marwah dengan tentu saja: integritas dan kerja keras. Wallahua’lam bissawab.


Oleh Abdul Hamid Dosen FISIP Untirta, Mahasiswa Doktor Doshisha Unversity, Kyoto. Email: doelha@gmail.com.