Arsip Kategori: remunerasi dosen

(Rencananya) Tulisan Terakhir Tentang Remunerasi Dosen

Hmm saya merencanakan tulisan ini sebagai tulisan terakhir soal remunerasi dosen. Mau fokus menghadapi ujian dan kembali menulis hal-hal yang ringan dan menyenangkan saja.

Rasa penasaran saya sudah terpenuhi. Cepat atau lambat dosen di PTN BLU akan mendapatkan remunerasi, tergantung kemauan dan kecakapan pimpinan dan manajemen perguruan tinggi.

Nah adapun sampai saat ini, kampus-kampus yang sudah menerapkan remunerasi BLU adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Negeri Malang. (http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=5)

Nah ternyata masih banyak PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi dosen. Kapan semua akan menerapkan? Ini pertanyaan yang mesti dijawab dengan serius oleh rektorat masing-masing kampus, Kemenkeu atau Keriting. Jangan sampai menjadi program abadi yang tidak ada ujungnya seperti program sertifikasi dosen.

Transparansi informasi juga mesti dilakukan. Berita atau aturan tentang remunerasi mestinya bukan berasal dari blog pribadi seperti blig ini, tapi dari sumber-sumber resmi. Ini jadi PR pengelolaan Dikti dari sejak dulu, berbagai informasi penting malah muncul di unofficial website, grup fesbuk atau mailinglist, bukan web resmi Dikti.

Kembali ke persoalan remunerasi, menurut sumber yang sama, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam penerapannya, hal ini disampaikan dalam sharing session Implementasi Remunerasi BLU pada PTN dan PTAI :

1) BLU PTN yang telah ditetapkan KMK remunerasinya telah melaksanakan KMK tersebut di masing-masing BLU PTN, 2) Penerapan sistem remunerasi memberikan dampak perbaikan kinerja di masing-masing BLU PTN, 3) Beberapa perbedaan perlakuan perhitungan SKS untuk perhitungan remunerasi di BLU PTN mengindikasikan perlunya standar yang sama di masing-masing BLU PTN terkait dengan standar SKS minimum dan maksimum dalam perhitungan remunerasi, 4) Perlunya aturan untuk mewadahi dosen yang berkinerja luar biasa, termasuk dosen yang berhasil membawa dana penelitian, dan 5) Ketentuan teknis pembayaran remunerasi adalah kewenangan rektor untuk mengaturnya.

Iklan

Pedoman Implementasi Remunerasi BLU Unpad

Ternyata remunerasi BLU dan tunjangan kinerja agak berbeda. Di skema UNDIP dan UNPAD yang telah saya peroleh, remunerasi dibagi dua: gaji dan insentif kerja. Gaji adalah tambahan terhadap gaji PNS dan bersifat fix ketika dosen mengerjakan tugasnya dengan baik (12 SKS). Sementara insentif kerja merupakan tambahan yang satu orang dan orang lain bisa berbeda, tergantung cara penghitungan SKS-nya dan juga nilai per-SKSnya.

Oh ya jika tunjangan kinerja dari pemerintah yg diatur perpres yang dibayarkan hanya selisih antara tunjangan kinerja dan serdos, dalam remunerasi BLU serdos tetap dibayarkan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini

Screenshot 2015-01-14 20.12.37 Screenshot 2015-01-14 20.12.50
(Oh ya ini beberapa info remunerasi: Besaran remunerasi UNDIP, UNPAD, UNG)
Selengkapnya pedoman implementasi Remunerasi UNPAD bisa dibaca di pedoman di bawah ini

 

Oh ya jika anda bertanya kenapa kok saya kerajinan menulis soal remunerasi dosen, ada beberapa alasan
(1) Isu kesejahteraan dosen sudah terlalu lama menjadi wacana dan berjalan amat lambat. Saya berharap penyebaran informasi semacam ini membuat implementasi kebijakan untuk kesejahteraan dosen berjalan lebih cepat dan meluas. Setidaknya anda yang di PTN dan belum remunerasi mulai bisa bertanya ke Rektor masing-masing, “UNDIP dan UNPAD sudah jalan lho, kampus kita bagaimana?” Semoga mereka bekerja lebih cepat.
(2) Diharapkan muncul wacana baru instrumen kesejahteraan untuk dosen PTN non BLU dan juga rekan-rekan dosen PTS. Dalam konteks ini tunjangan fungsional dosen sebaiknya tetap dinaikkan dan pemerintah melaksanakan subsidi kepada dosen PTS sesuai perintah undang-undang. Jika perlu Dikti mestinya membuat Gaji minimum dosen sesuai jenjang fungsional dan tingkat pendidikan.
(3) Jika kesejahteraan terwujud, tak ada alasan dosen menyibukkan diri di luar kampus. Mari balik ke kampus dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mestinya pendidikan tinggi kita menjadi lebih baik.
(4) Blog ini sudah beberapa tahun ini mengumpulkan berbagai informasi terkait pendidikan tinggi karena justru minimnya informasi dari sumber-sumber resmi Dikti.Termasuk masalah remunerasi.

Remunerasi BLU UNPAD

Ternyata Universitas Padjajaran juga sudah menerapkan remunerasi. Besaran dan cara penghitungannya berbeda dengan UNDIP seperti yang saya posting kemarin.

Silahkan dibaca Keputusan rektor No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan gaji dan insentif kerja Pejabat Pengelola dan pegawai BLU UNPAD.

Oh ya untuk memahami lebih jauh bisa dibaca pedoman implementasi remunerasi BLU Unpad di sini.

Informasi Besaran Remunerasi Dosen

Saya sebenarnya menunggu feedback dari teman-teman di PTN BLU yang sudah remunerasi tentang tulisan saya sebelumnya. Karena tak ada yang cukup memadai (kecuali dari Pak Arbyn), maka saya memutuskan blusukan di belantara internet. Penasaran aja sih daripada jadi jerawat. Akhirnya ketemu juga, besaran remunerasi dosen di sebuah PTN BLU.

Hmm angkanya sih tidak terlalu wah. Jika anda bekerja normal (12SKS) maka dapet senilai 30% total remunerasi sesuai jabatan fungsional. Jika ada kelebihan SKS bisa dikalikan dengan besaran nilai per-SKS. Nah disana tertera angka 100% (kelebihan 12 SKS) dan 150% (kelebihan 18 SKS) sebagai batas maksimal.

Screenshot 2015-01-13 19.52.50

Jadi BKD diisi lebih dari 12 SKS ya dan kelebihannya dihitung juga sampai maksimal (kelebihan) 18 SKS.
Oh ya silahkan badingkan dengan besaran remunerasi BLU UNPAD.

Saya sih belum bikin simulasi, apakah dengan remunerasi ini sebanding atau tidak dengan honor-honor yang hilang. Ini yang kabarnya memicu ketidakpuasan di sebagian dosen di PTN yang sudah BLU.

Yang jelas mestinya penghitungan SKS sudah memasukkan variabel membimbing, mengajar S1,S2 atau S3, dan sebagainya.

Termasuk dosen yang tugas belajar mendapat remunerasi sebesar 30% (gaji) tadi.

Hmm rasa penasaran saya terobati, gak jadi punya jerawat baru. Jadi bola sekarang di PTN masing-masing, cepat atau lambat tergantung kemauan dan kecakapan manajemen PTN BLU masing-masing.

Tapi kalau PTN tidak BLU bagaimana ya? pake SBML?

Oh ya saya sendiri ndak share suratnya secara lengkap karena ada nama-nama dosen di PTN BLU tersebut. Saya juga ndak paham apakah SK ini masih berlaku atau sudah direvisi.

Mangga berkomentar jika anda punya info lebih lanjut 😉

Dasar Hukum Remunerasi di UNG dan UNDIP

Ternyata tulisan saya yang lalu kurang akurat. Seorang pembaca blog, Pak Arbyn berbaik hati membagikan link dasar hukum remunerasi di UNDIP dan UNG. Untuk UNDIP dasar hukum yang beliau bagikan berupa peraturan rektor, saya tetap belum menemukan KMK-nya.

Nah menariknya, untuk UNG ada KMK yang bisa didownload. Berarti selain empat PTN yang sudah disebutkan di tulisan yang lalu tersebut, ada juga PTN-PT lain yang sudah melaksanakan remunerasi seperti UNG. Ini berarti gelombang selanjutnya di Bulan November, bulan KMK dikeluarkan.
Oh ya, jika ada info, mohon bisa dibagi di kolom komentar.

Beberapa kawan di PTN yang sudah melaksanakan remunerasi menyampaikan memang banyak juga keluhan ketika remunerasi dilaksanakan, misalnya ada yang merasa mereka yang bebannya lebih berat mendapatkan lebih sedikit, dan sebagainya.

Ah ruwet sekali ya mau meningkatkan kesejahteraan dosen.

Oh ya, ini dia KMK No.546/KMK.05/2014. terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Arbyn 🙂

Bisa didownload juga di sini

 

Biar Gak Lupa, Tanggapan (Mantan) Mendikbud Soal Petisi

Waktu rame-rame petisi, Pak Nuh yang masih jadi menteri berkomentar tak elok di media massa:

“Itu kan tidak elok. Selama ini sebelum ada tunjangan kinerja, guru dan dosen tidak pernah protes dengan gajinya mereka. Begitu ada tunjangan kinerja menjadi protes, berarti pada dasarnya mereka iri,” (http://news.okezone.com/read/2014/01/15/373/926577/mendikbud-guru-dosen-sudah-punya-tunjangan-profesi)

Nah, belakangan  kemudian Pak Nuh meminta maaf sambil menjanjikan formula baru tunjangan profesi, bisa lebih dari satu kali gaji pokok. Saya membuat screenshot pernyataan Pak Nuh yang disampaikan di Grup Dosen Indonesia tersebut.

surat m nuh

Nah, mestinya jika Pak Nuh serius – bukan sekedar memadamkan kebakaran — hal ini disampaikan ke penerusnya dan mestinya jika Pak Nasir juga serius, ditindaklanjuti dengan serius. Bagaimana Pak Nasir?

Oh ya, setidaknya tolong jangan hentikan tunjangan sertifikasi dosen yang tugas belajar, mereka sedang bertugas, bukan sedang bersenang-senang.

PNS di kementerian lain tetap mendapatkan tunjangan kinerja ketika sedang tugas belajar.

Update: Silahkan di baca KMK remunerasi di UNG di sini.

Tentang Remunerasi Bagi Dosen (Fiuh)

Ini sebetulnya topik terseksi di blog ini.

Tapi saya sudah bosan menulis isu ini. Mungkin saya sudah lelah.

Mungkin juga karena masih menunggu kebijakan menteri baru yang (di mata saya) semakin diamati semakin ndak jelas. Bolak-balik ngomongin soal hilirisasi dan komersialisasi riset tanpa menelaah dulu, dimana posisi pendidikan tinggi kita sekarang? Andaikan saja beliau baca surat terbuka saya.

Baiklah, balik dulu ke remunerasi.

Diam-diam, menurut tautan ini, beberapa PTN yaitu UT, ITS, UNS dan UNDIP ternyata sudah melaksanakan program remunerasi sejak Agustus 2014. Namun sampai sekarang saya belum menemukan dasar penunjukannya, apakah Keputusan Mendikbud atau Kemenkeu. Saya cukup heran juga.

Setelah mencari kesana-kemari, dasar hukum remunerasi di UNS akhirnya ketemu, tapi nomornya doang 😉 yaitu Keputusan menteri Keuangan (KMK) no. 387/MK.05/2014. Namun isinya tak tersedia di internet. Ketika seorang kolega dosen meminta ke Jaringan Data dan Informasi Hukum Kemenkeu, dijawab kalau KMK tersebut sudah dikirim ke Rektor ;). Duh padahal ini informasi publik lho.

Screenshot 2015-01-07 19.36.18

Segitu rahasia banget ya soal remunerasi dosen ini 😉 Takut dosen PTN lain pada protes?

Tenang aja, dosen di Indonesia mah pada baik dan nurut kok, he he.

Tapi ini mengherankan juga sebetulnya, untuk remunerasi kok coba-coba. Kamsudnya, dicobakan di beberapa PTN dan tidak di PTN yang lain. Padahal mestinya dalam persoalan kesejahteraan, mesti dikedepankan aspek kesetaraan.

Oh ya, berikut beberapa tautan soal remunerasi di beberapa kampus

1. UNS bisa dibaca di http://remunerasi.uns.ac.id/

2. ITS, https://www.its.ac.id/berita/14151/id

3. UNDIP, http://kepegawaian.undip.ac.id/peraturan-remunerasi-kemdikbud-undip/

4. UT, bisa dibaca di sini.

Kalau ndak lengkap atau kurang relevan, ya bagaimana lagi, nampaknya semua main rahasia-rahasiaan kalau soal remunerasi.

Yang jelas kawan dosen di salah satu universitas di atas yang tugas belajar mendapatkan tambahan penghasilan dari remunerasi. Saya ndak lha wong PTN saya ndak masuk 4 PTN di atas.

Nah kalau serdos, begitu masuk bulan ke tujuh, tunjangannya langsung menghilang.

Oh ya, sebetulnya dulu ada angin surga bernama SBML 2014 yang dikeluarkan kemenkeu. Saya sendiri penasaran apakah ada PTN yang sudah memakai SBML tersebut sesuai dengan besaran di dalamnya? Mohon info dari kawan-kawan ya.

Kalau ada menarik juga karena angka-angka di dalamnya cukup menyenangkan dan bisa membuat dosen bersemangat kerja. Mestinya SBML ini diwajibkan dilaksanakan saja secara serentak di semua PTN agar langsung diterapkan sambil menunggu kebijakan remunerasi.

*****

Hmm pusing-pusing soal remunerasi, sebenarnya bisa dibikin gampang.

1. Naikkan tunjangan fungsional dosen yang sudah lama tidak naik (sejak 2007) menjadi minimal sebesar tunjangan fungsional peneliti, kan sekarang satu kementerian yaitu Keriting (Kementerian riset dan pendidikan tinggi). Nah kemudian pemerintah seharusnya memberi subsidi bagi PTS untuk membayar tunjangan fungsional ini sesuai UU guru dan dosen pasal 54 ayat 2.

Screenshot 2015-01-07 22.46.27

2. Sertifikasi semua dosen yang memenuhi syarat sesuai Undang-undang secara serempak sesegera mungkin, tidak separo-separo seperti sekarang. Jadi semua dosen yang memenuhi syarat undang-undang secara otomatis adalah dosen yang bersertifikasi dan berhak mendapat tunjangan kinerja. Sertifikasi selanjutnya dilakukan setiap penerimaan dosen baru saja. Beres dan simpel kan?

3. Seperti yang dijanjikan mantan Mendikbud Pak Nuh waktu rame-rame petisi, buat klasifikasi berbeda tunjangan sertifikasi. Kalau usul saya sesuai jabatan fungsional saja, misal AA 1X gaji, Lektor 2X gaji, LK 3X gaji dan Profesor 4X gaji. Mantap dan simpel kan?

4. Jangan hentikan tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi bagi dosen tugas belajar. Mereka sedang melaksanakan tugas, bukan sedang bersenang-senang. Toh (ijazah) tugas belajar dihitung angka kreditnya kan?

Nah, baru kita bisa bicara menarik anak-anak muda terbaik untuk jadi dosen dan bicara yang agak serius sampe ke komersialisasi dan hilirisasi riset. Kalau ndak, mari kita bicara Universitas kelas akhirat saja, bukan kelas dunia.

Demikian. Ada komentar atau tambahan?

Kalau ada yang mau bikin petisi, saya siap tanda tangan 😉

(Bersambung ke tulisan tentang janji formula baru tunjangan profesi dari Pak Nuh  dan Dasar hukum remunerasi UNG).