Arsip Kategori: Politiks

Politik

Survey Pilgub Banten by Indobarometer

Karena banyak yang menanyakan hasil survey Indobarometer tentang Pilgub Banten, maka saya posting di sini, silahkan disedot.

13105787_10154328614384015_389119113_o

Saya sendiri sebagai panelis di acara Lab Ilmu Pemerintahan Untirta (Bersama Prof. Ibnu Hamad) memiliki beberapa catatan kritis:

  1. Survey di atas dilaksanakan tanggal 7-12 April, jadi memotret situasi saat itu. Ada banyak perubahan yang mungkin terjadi sampai pelaksanaan pencoblosan bulan Februari 2017 nanti. Katakanlah begini, kemarin kita semua menunggu opini BPK terhadap Provinsi Banten, jika sampai disclaimer (berarti utk ke-3 kali) akan jadi tsunami politik bagi incumbent. Nah ternyata Banten dapat WDP. Begitu juga momentum Ramadhan yang bagi politisi merupakan moment untuk bertemu dengan masyarakat.

13087887_10206764923906445_1881376080551950179_n

  1. Melihat hasil berikut ini, semua calon yang berada di urutan teratas sekalipun masih harus bekerja keras. Incumbent yang elektabilitas paling tinggi mesti bekerja keras dan menunjukkan kinerjanya kepada publik, para penantang terdekat mesti meyakinkan publik kalau mereka mampu menjadi problem-solver dari berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
    IMG-20160601-WA0035 (1)IMG-20160601-WA0036
  2. Jangan lupa faktor wakil, mungkin di survey selanjutnya harus disimulasikan untuk melihat “pasangan” mana yang terpanas, he he. Wakil bisa menguatkan, bisa juga mendegradasi.
  3. Terakhir dan terpenting, ada berbagai persoalan yang jadi PR, ini dipotret juga, mesti jadi agenda publik yang didalami dan didiskusikan. Politisi tak hanya sekedar ingin menang, tapi mesti memahami bahwa menjadi pemimpin berarti bertanggungjawab menyelesaikan persoalan-persoalan berikut:

IMG-20160601-WA0037

4. Selebihnya, mangga dibaca dan dianalisis sendiri 🙂

 

Iklan

Betis Menteri Susi

Betis Menteri Susi tiba-tiba saja naik daun, mendominasi media massa dan media sosial.

Pasalnya, menteri Susi tak lulus SMA, apalagi bergelar sarjana apalagi doktor.

Menteri Susi juga tampil nyeleneh dengan merokok di halaman istana negara selepas namanya disebut sebagai menteri.

Masa lalunya juga tidak cemerlang: putus sekolah, bercerai berkali-kali, menikah dengan warga negara asing dan  mesti bekerja keras dari bawah.

Pengangkatan Susi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan menggelisahkan banyak kalangan. Di sebuah grup yang berisi pengajar berbagai perguruan tinggi, mereka meributkan Susi yang tak berpendidikan tinggi.

Susi Pudjiastuti pemilik susi air wanita yang betis kanannya ditato gambar burung phoenix dengan ekor menjuntai itu yang kini Menteri Kelautan dan Perikanan.MANTAP.Gak sekolah tinggi* bisa juga jadi menteri.

Ada juga profesor ITB yang menganggap bahwa pengangkatan Susi adalah sesuatu yang “ngaco”

Screenshot 2014-10-28 10.21.45

Muslim mempertanyakan apakah Susi paham mengenai teknologi kelautan, marine products economics,coastal processes, dan underwater technology. Menurut Muslim, kepakaran Susi hanyalah tentang penangkapan dan penjualan ikan.

Hmm jangan-jangan yang dibutuhkan Presiden  memang “pakar penangkapan dan penjualan ikan”?

Sesuatu yang praktis dan bisa jadi tidak diajarkan di sekolah-sekolah kemaritiman atau jurusan perikanan? Sesuatu yang praktis inilah yang sekarang sedang dikejar Jokowi untuk segera dilaksanakan, membuat rakyat Indonesia sejahtera dari laut yang dikaruniakan Allah kepada bangsa Indonesia.

Atau kemarahan kalangan terdidik ini cuma soal (khawatir) nggak kebagian lapak?

Gelar berderet yang selama ini menjadi tiket untuk jabatan-jabatan bergengsi di negara ini kemudian terancam tidak laku karena mesti bertarung dengan para praktisi yang kenyang makan asam garam dan jatuh bangun di dunianya.

Ya, jangan-jangan kita terlalu mendewakan gelar, dan bukan ilmu.

Maka di era sebelumnya kita menyaksikan politisi datang ke kampus untuk menerima gelar kehormatan, honoris causa bahkan sampai ada yang jadi profesor.

Perjalanan saya ke sebuah Provinsi di Sulawesi menemukan selorohan dari seorang sahabat bahwa jumlah Doktor di Pemda bisa jadi lebih banyak dari pada jumlah Doktor di sebuah universitas negeri di sana.  Di sebuah daerah di Banten, kabarnya banyak birokrat yang meraih gelar master tanpa perkuliahan, hanya membayar sejumlah uang untuk pembuatan thesis (dibuatkan), ujian, pembuatan ijazah dan transkrip serta wisuda.

Era itu nampaknya sudah usai kawan. Masa pemujaan gelar sudah selesai.

Kini yang dinilai adalah kinerja, makanya: kerja, kerja, kerja.

Bagi politisi dan birokrat, kerja dan punya prestasi sekarang menjadi yang utama, bukan gelar akademik.

Bahkan bagi dosen, gelar akademik berderet-deret juga tak memiliki makna jika tak memiliki karya ilmiah yang membuktikan anda memiliki kepakaran, publish or perish.

Jadi, mari kerja.

Oh ya, kembali ke Bu Susi.

Kalau soal merokok, jelas saya ndak suka. Melakukannya secara terbuka tentu saja ndak elok. Jika kebelet merokok, cari saja smooking room terdekat.

Jadi kita persilahkan Menteri Susi bekerja, membuktikan bahwa pengalaman praktisnya berbisnis di sektor perikanan bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Jika setahun nggak perform, menyalahgunakan kekuasaan, atau korupsi, baru kita hajar ramai-ramai.

jadi, mari kita awasi..

Tentu saja mengawasi kinerjanya, bukan tato phoenix dengan ekor menjuntai yang ada di betisnya. Kan bukan muhrim 😉

*****

Catatan: Tulisan ini diketik di Macbook buatan Apple yang foundernya -Steve Jobs – gak lulus S1 😉 saya share di facebook punya Zuck yang gak sarjana, dan konsepnya dibikin pake word punya microsoft punya Mbah Bill Gates yang juga drop out.

Kabinet Bukan Avengers

Bagaimana perasaan anda tentang menteri-menteri yang dipilih Presiden?

Hmm, perasaan saya biasa-biasa saja. Serius.

Pertama, saya ndak bahagia sehingga harus salto dan teriak wow karena saya ndak dipilih jadi menteri. Lagipula menteri pilihan Presiden biasa-biasa saja, ada yang menonjol seperti Anies, tentara perang kayak Ryamizard, Ibu diplomat karier seperti Bu Retno, perempuan nyentrik seperti Bu Susi, atau Puan yang entahlah mesti gimana dijelaskannya. Campur baur…

Mengharapkan mereka menjadi dream team atau kumpulan para jagoan di Avengers rasanya berlebihan. Biarlah itu kalau saya jadi Presiden saja 😉

Bos baru saya di Kemenristek Dikti,– Prof M. Nasir — sosoknya bagi saya masih asing, bukan sosok penuh publikasi seperti yang banyak beredar di media. Jadi saya ndak tahu mesti memiliki ekspektasi setinggi apa.

Biasa-biasa saja.

Kedua, saya paham jika pasti akan ada kontroversi siapapun yang dipilih jadi anggota kabinet. Jumlah peminat dan kursi yang tersedia amat njomplang. Belum lagi tekanan dari berbagai kelompok yang menjagokan atau memaksakan orang tertentu di jabatan menteri tertentu. Kasak-kusuk dengan berbagai jalur, sampai bikin poling-polingan calon menteri.

Jadi saya memang menyiapkan mental ini untuk biasa-biasa saja. Ndak terlalu berharap banyak. Saya lebih senang jika nanti kabinet bikin kejutan dalam kinerjanya. Misalnya: bertambahnya panjang jalan kereta api di tanah air, melonjaknya jumlah wisatawan asing atau kenaikan tunjangan fungsional dosen (he he, ngarep).

Kejutan baik selalu menyenangkan bukan?

Ketiga, yang menyedihkan adalah adanya sekelompok orang yang menunggu kabinet diumumkan hanya untuk mencari celah membully. Sebelum kabinet diumumkan Presiden dimaki-maki, setelah diumumkan, Preiden dan menteri terpilih giliran dimaki-maki. Masih banyak yang begini. Mereka ini yang membikin isu (atau termakan isu) bahwa Kang Jalal akan jadi menteri agama dan Ribka jadi Menteri kesehatan.

Isu ini ndak terbukti dan sekarang sibuk menghajar menteri-menteri yang dipilih Presiden dengan berbagai isu. Syukurlah kabarnya ada screening oleh KPK dan PPATK.

Saya paham bahwa bagi sekelompok orang, membikin isu dan menyebarkannya adalah sebuah pekerjaan mencari nafkah. Lelah bagi mereka melakukan kasak kusuk, menebar kebencian, membuat isu dan fitnah baru, terbayar dengan rupiah.

Jadi kalau anda punya pekerjaan lain, kenapa menghabiskan energi di sana, menjadi bagian dari pusaran energi negatif yang tidak ada habisnya? Mencari pahala? mana ada pahala didapatkan dengan menebarkan kebencian dan suudzhon terus menerus?

Tentu saja bukan berarti abai terhadap politik. Tapi peran kita saat ini adalah membiarkan mereka bekerja, syukur-syukur bisa memberi masukan dan mengawasi dengan ketat.

Jika kinerjanya jelek atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan, baru kita hajar !

The Best Prabowo Subianto Quotes (+Bonus)

Karena banyak yang belum move on, berikut ini beberapa ucapan-ucapan Prabowo yang direkam beberapa media. Saya tuliskan di sini agar menjadi catatan untuk kita semua. Di bawah setiap ucapan ada link sumbernya, jadi bisa di lacak. Mari berpikir jernih agar Indonesia diberkahi Allah.

Pilpres

“Ini bukan salah kamu. Ini salah pemimpin Jakarta Post yang berengsek”

Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/14/19145951/prabowo.sebut.pemilik.jakarta.post.berengsek

“Omongan sopir taksi itu salah satu motivasi saya menjadi presiden. Saya tidak mau rakyat Indonesia disebut bodoh. Saya tidak mau disebut bangsa yang korup. Saya mau kita mengelola kekayaan alam untuk kemajuan rakyat Indonesia. Saya ingin Indonesia di hargai bangsa asing,”

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/512101-inspirasi-sopir-taksi-buat-prabowo-ingin-jadi-presiden

“Bangsa Indonesia ini kadang-kadang terlalu ramah, naif, lugu dan kadang-kadang goblok (bodoh). Sifat ramah ini sebenarnya manjadi karunia sekaligus kejelekan bangsa Indonesia,”

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/27/n68hvh-prabowo-bangsa-indonesia-kadangkadang-naif-dan-goblok

“Tanggal 9 Juli jangan lupa pilih nomor satu. Di Indonesia banyak maling-maling. Kalian kalau tidak mau dipimpin maling, pilih nomor satu,”

Sumber:http://regional.kompas.com/read/2014/06/08/2228568/Prabowo.Kalau.Tidak.Mau.Dipimpin.Maling.Pilih.Nomor.Satu

“Kita sama-sama tahu, ada praktik jual beli suara. Roh demokrasi tercoreng oleh macam-macam. Bisa dari partai saya. Saya tidak bilang di pihak saya tidak ada maling. Ini fenomena bangsa semua. Maksud saya, rakyat harus menjaga demokrasi. Mereka jangan ikut larut dalam permainan yang kita ketahui bersama selalu terjadi di lapangan,”

Sumber:http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2073670/prabowo-saya-tidak-bilang-di-pihak-saya-tidak-ada-maling

“Strategi mengajarkan ‘Kalau perlu kau rampok tetanggamu yang sedang kesusahan.’ Saya ambil strategi kelima. Strategi kelima bunyinya ‘Loot a burning house,’ rampoklah rumah yang sedang terbakar. Rampoklah rumah yang sedang terbakar.
Arti daripada strategi ini, penjelasan aslinya adalah, ‘Jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul, untuk mencuri harta kekayaannya.”

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ALX8YXix0Tk

“Saya berkali-kali mengatakan kami akan hormati keputusan rakyat, tapi saya menunggu, Pak Din, dari pihak sana mengungkapkan yang sama. Tidak satu kali pun terucap”

Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2078202/prabowo-tunggu-pernyataan-siap-kalah-dari-jokowi

“Atas pertimbangan di atas, maka kami capres-cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai Pasal 1, 2, 3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.
Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.”

Sumber: http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/22/269271/ini-pidato-lengkap-prabowo-menarik-diri-dari-pilpres-2014

“Kalau bapaknya atau suaminya takut, malah ngumpet di rumah, jewer! Sanggup? Sanggup?” tanya Prabowo.
“Saya mohon, ibu-ibu jangan menangis. Ibu-ibu harus gembira. Kita akan menang. Ibu-ibu mending bikin dapur umum. Siap bikin dapur umum? Siap? Siap? Siap?”

Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/19/22110711/prabowo.minta.ibu-ibu.siapkan.dapur.umum

“Saya ini kan hanya wayang, bukan dalangnya,”

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/45253-prabowo__saya_bukan_dalangnya

“Dia (Hashim) adalah otak di belakang Gerindra. Saya hanyalah wayang untuk mengabdi kepada saudara-saudara!”

Sumber: http://news.detik.com/read/2009/03/31/135033/1107750/700/prabowo-saya-hanya-wayang

Dibuang sayang, bukan ucapan Prabowo, tapi terkait Pilpres

“Prabowo is very pro American. He is been to American high school. He is been to American great school. He is been going to American school all his life. He went to special forces, he was in Fort Benning, he was in Fort Bragg.”
I’m pro American. Until recently I was an investor in California in a big way.
Yes, the US will be a privilege partner for Gerindra administration”
“We believe political will is the key. The government must stand up to these extremist movements. It must work with civil society to raise awareness about the dangers of extremism. The Ministry of Agriculture, which is headed by a member of the Prosperous and Justice Party (PKS), an Islamic party, fired seventy-three Christian employees. I know none of them were replaced. Today, not one Christian works in the Ministry. Unfortunately, it’s a widespread trend, and it must be stopped. The government, so far,has been unwilling to do so.

(Hashim, Adik Prabowo Ketua Dewan Pembina Kristen Indonesia Raya, 2013)
Sumber:https://www.youtube.com/watch?v=oITcKOlcHtw

“Bukan cuma jihad nasionalisme, kita tidak hanya mendukung Pak Prabowo, tetapi visi besar yang diusung oleh Bapak Prabowo sebagai titsan Allah Swt. Sehingga kita berjuang tidak hanya mengusung Pak Prabowo, tapi mengusung kejujuran, kebenaran, Pancasila dan UUD 1945, menegakkan demokrasi,”

(Nurcahaya, Ketua Srikandi Gerindra, 2014)
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/07/n9wan1-pendukung-prabowo-dituding-syirik-sebut-prabowo-titisan-allah

“…Niat dan doakan agar perjuangan tim hukum kita tidak berhenti, dan kita mendesak Allah SWT berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada prabowo-hatta rajasa. Setuju?” (Ngabalin, 2014)

Sumber: http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/07/mochtar-ngabalin-kita-desak-allah-swt-supaya-berpihak-ke-prabowo-hatta

Pilkada Langsung

Saya bersyukur, ini keberhasilan kita mengamankan demokrasi kita. Pemilihan langsung seolah-olah demokratis, tapi merusak sendi-sendi bangsa Indonesia”
“Merusak moral dan mental bangsa kita, jual beli suara. Serta memberi peluang kekuatan asing menyusup kehidupan politik Indonesia. Dalam kasus beberapa tahun ini dikasih uang besar dan bagi sembako,”

Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/09/26/339/1044963/prabowo-pilkada-langsung-rusak-moral-bangsa

padahal sebelumnya mengatakan di kesempatan lain

““Tapi kita nggak perlu khawatir, rakyat sudah cerdas. Itu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung nggak pakai duit bisa menang,”

Sumber: http://jabar.tribunnews.com/2014/02/15/prabowo-ridwan-kamil-jadi-wali-kota-bandung-nggak-pakai-duit

Prabowo Mendukung Pilkada Langsung

“Tapi kita nggak perlu khawatir, rakyat sudah cerdas. Itu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung nggak pakai duit bisa menang,” (Prabowo Subianto)

Sejak 2012 Prabowo memiliki inisiatif menaikkan pemimpin-pemimpin baik di beberapa daerah, Ridwan Kamil di Bandung dan Jokowi-Ahok di Jakarta tak bisa lepas dari peran Prabowo di dalamnya.

Ya, sesuai judul Prabowo pernah mendukung Pilkada langsung.

Namun kekalahan karena pemilihan Presiden langsung membuat Prabowo berpikir ulang. Mulai bermunculannya para pemimpin daerah yang baik, justru dianggap hambatan bagi dirinya untuk berkuasa, sebagaimana dibuktikan dalam Pilpres 2014. Pendulum berbalik, dia menjadi dalang bagi kembalinya pemilihan ke DPRD.  Prabowo sendiri yang mengerahkan kelompoknya di DPR untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

Konstitusi kita dalam pasal 18 (4) memang hanya mengatakan bahwa

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Terbuka peluang penafsiran, pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Kata kuncinya adalah kata “demokratis” itu sendiri. Nah, mari kita lihat, apakah pemilihan DPRD itu demokratis secara empiris?

Karena demokratis artinya memenuhi sifat demokrasi yang artinya sesuai keinginan rakyat, maka kita bisa melihat apakah dalam pilkada keinginan rakyat sejalan atau tidak dengan keinginan partai politik dan wakilnya di DPRD? Untuk keperluan itu, saya membuat analisis sederhana dengan menggunakan beberapa sampel: Kota Surabaya, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Jika pilkada dilaksanakan di DPRD, maka Risma bukanlah walikota Surabaya. Walikota terpilih pastilah  pasangan Arif Afandi-Adies Kadir karena didukung Golkar, Demokrat dan PAN yang menguasai 23 kursi di DPRD Surabaya, atau 418.868 suara.

Di posisi kedua ada Fandi Utomo-Yulius Bustami didukung PDS, PKS, PKNU Hanura, PPP (11 kursi atau 196.743). Tri Rismaharini- Bambang DH, yang diusung PDIP memiliki 8 kursi atau 189.010 suara. Lalu, Sutadi–Mazlan Mansyur yang dijagokan PKB-Gerindra, menguasai 8 kursi atau setara 105.802 suara, dan Fitradjaja-Naen Soeryono 88.090 suara independen.

Kita mungkin tak akan memiliki Risma yang dianggap salah satu Walikota terbaik di Indonesia, membenahi taman di Surabaya dan berani menutup Lokalisasi Dolly.

Di Jawa Barat, Aher dan deddy yang didukung PKS (13 kursi), PPP (8 kursi) dan hanura (3 kursi) harusnya kalah karena total kursi pendukung di DPRD hanya 24 kursi. Jadi jika pemilihan dilaksanakan di DPRD, maka Lex Laksamana yang didukung partai Demokrat dengan 28 kursi mestilah jadi Gubernur Jawa Barat. Faktanya, 32.39% pemilih memilih Aher, dibandingkan dengan pemilih Lex yang hanya 25.24%.

Terakhir, lihat Pilkada Jakarta. Dalam Pilkada putaran pertama, Foke – Nara yang didukung 41% kursi di DPRD Jakarta hanya meraih 34.05% suara, kalah oleh Jokowi-Ahok yang mendapatkan 42.6% suara, padahal hanya didukung oleh 18.1% kursi di DPRD.

Dalam putaran kedua, 81.9% kursi DPRD berada di belakang Foke-Nara, hasilnya, Jokowi-Ahok yang didukung dua partai memenangkan Pilkada.

Screenshot 2014-09-27 11.33.37

Situasi yang sama nampaknya juga akan terjadi pada Ridwan Kamil yang hanya didukung PKS dan Gerindra dalam Pilkada Kota Bandung yang lalu. Maka Ridwan Kamil menolak pemilihan oleh DPRD walaupun dalam Pemilihan Presiden, ia berada di barisan Prabowo. Sikap sama yang ditunjukkan oleh Bima Arya, tidak ikut-ikutan menjadi bebek, tapi tetap berpikir kritis dan independen.

ganteng ganteng prabowo

Jadi, apakah pemilihan oleh DPRD Demokratis.

Dalam beberapa kasus di atas, suara rakyat bisa berbeda dengan suara partai. Jika ini terjadi, walaupun secara prosedural demokratis, secara substansial tentu saja TIDAK DEMOKRATIS.

Sumber:

1. http://jabar.tribunnews.com/2014/02/15/prabowo-ridwan-kamil-jadi-wali-kota-bandung-nggak-pakai-duit

2. http://politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=7194-Pemilukada-Surabaya:-Demokrat-Golkar-Berkoalisi

3. http://ikhti.blogspot.jp/2013/06/menguatnya-faktor-figur-dan-melemahnya.html

4.  http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/738

Negosiasi SBY dan Jokowi

Di media sosial orang meributkan pertemuan SBY dan Jokowi. Kabarnya Jokowi meminta SBY menurunkan subsidi BBM karena menekan anggaran pembangunan. SBY menolak.

Kedua pemimpin nampaknya sadar bahwa subsidi bbm membebani anggaran negara.

Namun, keduanya enggan memikul beban politik: kehilangan popularitas gara-gara mengurangi subsidi.

Namun saya senang kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi. Soal satu punya keinginan dan pendapat kemudian yang lain bisa setuju atau tidak, ini soal negosiasi.  Salah satu keterampilan politik yang mutlak adalah kemampuan bernegosiasi. 

Namun dari sini kita bisa juga bisa melihat bahwa SBY memang konsisten menghindari membuat keputusan yang menimbulkan resiko bagi dirinya. Ketika menjabat Presiden, banyak keputusan berisiko tinggi dibebankan pada orang-orang di sekitarnya, bukan dirinya.

Namun kita juga bisa mulai mengukur kemampuan Jokowi. Jika dulu ia berhasil memindahkan pedagang ke pasar klithikan Solo dengan 54 kali makan malam dan ngobrol-ngobrol. Maka Jokowi mesti menyadari bahwa bisa jadi SBY lebih pintar dari 989 pedagang pasar klithikan dan tak cukup waktu bagi Jokowi untuk melakukan 54 kali makan malam bersama SBY.

Langkah terbaik adalah menanggung beban yang ditinggalkan oleh SBY dan berani menjadi pemimpin berbeda dengan mengambil keputusan yang beresiko. Jokowi dengan modal kepercayaan yang tinggi mesti membuktikan ke publik jika ia mencabut subsidi, maka dana yang tersedia bisa dilimpahkan untuk urusan yang lebih penting dan berdampak baik ke masyarakat miskin. Ini hal yang gagal dilakukan SBY bukan?

Omong-omong, ini soal kepemimpinan saja sebetulnya.

Pemimpin ideal yang kepemimpinannya akan berakhir mestinya meninggalkan hal baik untuk penerusnya, bukan beban dan masalah.

Pemimpin ideal yang kepemimpinannya akan baru dimulai mestinya siap dengan resiko ditimpa beban dan masalah yang ditinggalkan oleh pemimpin lama.

Saya punya cerita pribadi. Sewaktu muda dan kurus saya pernah jadi ketua Senat Mahasiswa. Ketika mulai menjabat saya memikul beberapa masalah. Kas kosong dan bahkan utang akibat kegiatan yang gagal dilakukan pengurus lama. Syukurlah utang menjadi tanggungan personal pengurus lama yang kegiatannya gagal tersebut. Namun mengisi kas bukan hal mudah. Alhamdulillah kegiatan demi kegiatan bisa berlangsung baik. Akhir masa jabatan saya dan kawan-kawan bisa meninggalkan saldo di kas, walaupun tidak banyak. Kami meninggalkan hal baik untuk pemimpin baru yang akan menggantikan, bukan beban dan masalah.

Salam. 

 

 

AMH, Jokowi dan Sikap Saya

Beberapa saat lalu, AMH kabarnya ditunjuk oleh Jokowi menjadi salah satu penasihat kantor transisi. Saya bereaksi dengan membuat  status penolakan di facebook dan juga ikut menandatangani petisi penolakan keterlibatan AMH dalam pemerintahan baru, dalam bentuk apapun.

Hal serupa juga dilakukan banyak aktivis, termasuk Mbak Fitri putri Wiji Thukul dan Ibu Suciwati istri mendiang Munir.

Walaupun secara hukum belum diputuskan bersalah, namun sulit menepis keterlibatan AMH dalam kasus Munir, maupun Talangsari Lampung.

Sikap saya ini didasarkan pada amatan bahwa Jokowi sedang testing the water. Dia menunggu reaksi publik menolak orang-orang bermasalah sehingga memperkuat posisi politiknya menghadapi banyak tekanan. Bagi sebagian orang, mendukung Jokowi berarti mengincar kekuasaan dan kekebalan bukan? Saya duga, pembentukan kantor transisi dan pemunculan beberapa nama sebelum pembentukan kabinet adalah bagian dari sinyal Jokowi minta dibantu. Ya tentu saja, dibantu dengan menyuarakan penolakan terhadap orang-orang bermasalah.  Bukankah perlu ada alasan rasional bagi Jokowi menolak mereka bukan?

Sikap saya juga didasarkan pada konsistensi, menolak orang bermasalah menjadi bagian dari pemerintahan baru. Ini sejalan dengan sikap saya menolak Mr. P yang juga memiliki persoalan dengan pelanggaran HAM, dan dikelilingi oleh orang-orang bermasalah seperti Ical dan Suryadharma.

Konsisten juga dengan sikap saya menolak cara kampanye yang tidak santun. Di blog ini saya mengkritik Wimar -pendukung Jokowi – yang menjelekkan Mr.P dan pendukungnya, dengan cara yang menurut saya tidak etis. 

Setelah status facebook menolak AMH saya pasang, beberapa pendukung Mr. P lantas nongol, mengolok-olok seakan-akan saya salah pilih dan menyesal.

Mereka tidak sadar dirinya sedang menertawakan diri sendiri.

Saya senang bahwa saya dengan bebas bisa mengkritik calon Presiden yang saya pilih. Saya paham bahwa calon presiden yang saya pilih tidak lantas berkata “brengsek”, melemparkan handphone atau mengerahkan massa yang mengancam menculik hanya karena dikritik. 

Ini kemewahan dalam berdemokrasi dan memiliki pemimpin yang tidak otoriter. Kemewahan yang bahkan sulit anda temukan di negara jiran seperti Malaysia, Brunei atau Thailand. Jika tak percaya, coba saja mengejek atau mengkritik Raja di sana.

Nah. Justru yang mau saya balik tanyakan ke pendukung Mr. P adalah, apakah anda pernah mengkritik kesalahan-kesalahan Mr. P? Apakah anda pernah menanyakan alasan kenapa Mr.P akan memberikan jabatan menteri utama kepada Ical? Apakah anda pernah mengkritik Mr.P yang selalu didampingi oleh Suryadharma, seorang tersangka korupsi? Apakah anda pernah mengkritik jaringan media pendukung Mr.P seperti pkspiyungan atau suaranews yang banyak menampilkan fitnah? Apakah anda mengkritik kelompok pendukung yang menampilkan hasil quickcount palsu yang hasilnya sama persis dengan hasil survey? Apakah anda mengkritik Mr.P yang mengeluarkan kata “brengsek” di sebuah media gathering? Apakah anda mengkritik Mr.H adik Mr.P yang mewakili kakaknya dan mengatakan di Washington DC bahwa Mr.P amat pro Amerika dan akan menjadikan Amerika sebagai privilege partner? Apakah anda menyetujui begitu saja sikap salah satu pendukung Mr.P yang menyerukan penangkapan/penculikan terhadap ketua KPU dalam demo di depan gedung MK?

Atau anda memang konsisten menjadi pemilih yang nunut-manut dan memilih tidak berpikir?

Karena itulah saya tetap bangga dengan pilihan saya. Pilihan merdeka dan independen, tidak menjadi bebek bagi siapapun. Pilihan dengan kesadaran, hasil menggunakan karunia Allah: hati dan otak. Pilihan yang membuat saya bebas mengatakan yang benar adalah benar, dan salah adalah salah.

Karena itu saya bisa tetap dengan tegas mengatakan: tolak orang-orang bermasalah mengelola negara ini !!!

Bursa Menteri Kabinet Jokowi

Setelah penetapan oleh KPU, pembentukan kabinet menjadi proses yang menarik diamati.

Menarik karena di tahun ini nampaknya ekspektasi publik amat tinggi untuk hadirnya sebuah kabinet yang diisi orang-orang yang kompeten.

Lima tahun lalu, nyaris tak ada kejutan dalam pembentukan kabinet SBY jilid ke dua. Menteri-menteri adalah representasi dari partai politik yang bergabung dalam koalisi. Tak heran jika banyak orang kompeten justru tersingkir karena kurang mendapat rekomendasi kuat dari partai politik.

Contoh terbaik adalah tersingkirnya Anton Apriyantono dari bursa Menteri Pertanian. Sebagai incumbent, Anton adalah menteri berprestasi. Di tangannya, Indonesia berhasil berswasembada beras. Hal yang diklaim sebagai keberhasilan oleh tiga pihak dalam kampanye pileg maupun pilpres waktu itu: SBY dan partai demokrat, Jusuf Kalla, dan tentu saja PKS.

Namun ironis, Anton justru tersingkir karena kalah kuat di internal PKS.

Tahun ini rakyat menaruh banyak harapan. Dari awal Jokowi menjanjikan kabinet kerja yang diisi menteri-menteri yang bisa kerja. Karena itulah tak ada keributan siapa mendapatkan apa ketika pembentukan koalisi. Secara nyata, ini juga yang membedakan koalisi pendukung Jokowi dan koalisi pendukung Prabowo. Koalisi merah putih, syarat dengan aroma transaksional, bahkan sampai muncul istilah Menteri Utama sebagai jatah bagi Aburizal Bakrie.

Tentu saja, banyak pihak pendukung Jokowi yang sekarang berharap masuk terlibat dalam pemerintahan baru. Tekanan pasti muncul dari Megawati, PDIP, partai pendukung yang lain, pengusaha, NGO, dan lain-lain. Pembentukan kabinet menjadi momentum bagi kita untuk menilai, apakah Jokowi cukup berdikari sebagai pemimpin atau ternyata hanya “pemimpin boneka” seperti dituduhkan kubu sebelah.

Dari masyarakat muncul juga berbagai usulan. Kalangan pendukung dari Jokowi Center misalnya membuat sebuah survey calon menteri. Surveynya sebetulnya menarik, menyodorkan tiga alternatif menteri dan responden bisa mengisi nama secara bebas dengan memilih “other”.

Namun kita mesti melihatnya secara kritis. Setiadaknya dari dua aspek. Pertama, ada banyak nama politisi dan tokoh yang maaf, kompetensinya meragukan di posisi tertentu. Secara subyektif, dalam bursa Mendikbud misalnya, tak ada nama Anies Baswedan disana, yang ada tokoh-tokoh lain. Anies malah “hanya” ditempatkan sebagai kandidat Menteri Pemuda dan Olahraga. Politisi Golkar seperti Indra J Piliang atau Poempida juga secara mengejutkan masuk ke dalam bursa menteri. Ini mengejutkan dan menimbulkan tanda tanya. Saya menduga ada desain pembentukan opini tertentu dalam survey bertajuk Kabinet Alternatif Untuk Rakyat ini.

Kedua, survey ini dibuat dalam bentuk google.docs yang prosesnya tidak transparan. Artinya kita tidak bisa melihat secara realtime hasil survey ini. Siapa menjamin pembuat survey tidak memanipulasi data dan menampilkan postur kabinet semau-maunya (sesuai design mereka) padahal mengklaim bahwa ini adalah aspirasi rakyat?

Karena itulan, saya menyarankan justru tekanan mesti dibuat secara resmi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Katakanlah IDI bisa memberi rekomendasi siapa dokter terbaik yang bisa menjadi Menteri Kesehatan, tentu dengan pertimbangan yang memadai. Begitu juga PGRI, PII, MUI, Masyarakat telematika, dan lain-lain.

Apakah hal ini akan menyulitkan Jokowi?

Inilah tugas pemimpin, membuat keputusan dan berani mengambil resiko.

Tentu saja ada potensi kegagalan memenuhi ekspektasi yang bisa menimbulkan kelompok kritis baru terhadap pemerintahan baru. Ini bisa jadi petaka, mengingat tingginya ekspketasi publik. Jika di lingkungan elite bisa jadi ada barisan sakit hati, di kalangan rakyat bisa muncul kelompok pengkritik yang bisa jadi di masa kampanye adalah pendukung loyal.

Semoga kemaslahatan rakyat tetap menjadi pertimbangan utama.

Selamat menyeleksi Pak Jokowi.

Pilpres Sudah Usai

Sore tadi kami buka puasa bersama di Sungai Kamo. Ada Palu Butung dan Cotto Makassar.

20140724_185035

Sambil kekenyangan dan lepas Sholat Maghrib, kami berdiskusi soal Pilpres sambil minum kopi kalengan.

Sahabat saya, Pak Ishaq menukas “Sudahlah, Pilpres sudah selesai”.

***

Sepanjang pulang nggowes, saya merenung.

Ya, Pilpres sudah selesai, Jokowi sudah terpilih jadi Presiden, tinggal dilantik saja.

Hanya keajaiban yang bisa menghentikan Jokowi dilantik jadi Presiden.

Betul memang masih ada kasak-kusuk, fitnah, kebencian, olok-olok dan hujatan di media sosial. Namun saya pikir ini hanyalah orang yang sedang mencari nafkah saja.

Masih ada orang yang berharap menguras uang Prabowo, menawarkan berbagai program mustahil untuk memenuhi ilusi mengambil alih kekuasaan. mereka yang memproduksi fitnah, olok-olok, gambar yang diedit, website abal-abal dan berbagai informasi palsu dan penuh kebencian. Saya pikir, Prabowo juga akan sadar, bahwa mereka adalah kaum “profesional” yang masih mencari tambahan untuk THR.

Saya sedang tidak membicarakan Anda yang tidak mendapat apa-apa dengan mengicaukan segala yang mereka produksi di media sosial. Anda hanya orang yang menjadi ujung akhir dari produksi tersebut, dimanfaatkan secara gratisan.

Saya sedang membicarakan konsultan politik, aktivis profesional, buzzer, lembaga survei, parpol pencari rupiah, dan semacamnya yang memang mencari nafkah (baca:THR) menjelang lebaran ini. Mereka menikmati kekalutan Prabowo dan menawarkan berbagai macam proposal yang sebenarnya sekedar alat mengeruk duit Prabowo saja.

Sebagian lagi sudah resign, mulai melirik kubu sebelah dan melakukan exit strategy lainnya.

Itulah kenapa saya menyarankan Prabowo i’tikaf. Sebagai muslim, kita percaya bahwa sepertiga akhir Ramadhan adalah tempat terbaik untuk bermuhasabah, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah SWT.

Ketika saya mengatakan Prabowo sakit, ya beliau memang butuh beristirahat setelah pertarungan panjang yang meguras energi, lahir dan batin serta tentu saja kurang tidur. Pernyataan-pernyataan keras Prabowo belakangan ini menunjukkan beliau butuh beristirahat dan sahabat yang tulus untuk bercerita.

Saya percaya bahwa walaupun tidak berhasil menjadi Presiden, Prabowo punya peran historis dalam menaikkan pemimpin-pemimpin muda yang baik di Indonesia. Harus diakui bahwa naiknya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tak bisa lepas dari peran Prabowo.

Ahok yang akan menggantikan Jokowi juga jelas merupakan kader Gerindra yang langsung diminta oleh Prabowo untuk menjadi Wagub DKI Jakarta. Begitu juga Ridwan Kamil yang dianggap sebagai walikota cemerlang di Bandung.

***

Pilpres sudah usai. Jokowi akan menyusun kabinet dan akan ada pertarungan baru di sana.

Saya tentu berharap bahwa Jokowi bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya dan menunjukkan dirinya bukan “boneka”. Caranya memilih menteri-menterinya dengan aspek-aspek yang terukur.

Saya sendiri inginnya terus menekan. Apalagi concern saya pendidikan. Kita butuh orang yang paham dunia pendidikan dan punya integritas. Kalau boleh menyebut nama, Anies Baswedan boleh lah dipiliih.

Tapi ini hak prerogatif Presiden sekaligus ujian pertama yang bisa menaikkan atau sekaligus menurunkan kepercayaan pendukung dan sekaligus bukan pendukung beliau. (Saya nggak mau menulis haters)

***

Mari kembali ke peran kita masing-masing.

Indonesia tak hanya butuh presiden yang bersih, jujur, amanah dan bekerja keras. Indonesia juga butuh guru yang berdedikasi, PNS yang jujur, dosen yang pintar, mahasiswa yang kritis, ulama berilmu yang meyejukkan, dokter yang berintegritas, pelajar yang rajin, karyawan yang sejahtera, petani yang giat, ibu rumah tangga yang bahagia, nelayan yang perkasa, pedagang yang ulet, anak-anak muda yang tidak malas, anak-anak ceria, dan pengusaha yang budiman.

Saya sendiri akan kembali mengerjakan disertasi saya yang telantar beberapa minggu gara-gara copras-capres. Saya harus mempertanggungjawabkan duit rakyat yang dipakai membiayai kuliah saya di Kyoto. Berusaha lulus tepat waktu dan kembali ke tanah air untuk menjadi dosen yang manis baik bagi mahasiswa dan mahasiswi saya.

***

Pilpres sudah selesai.

Btw sudah bayar zakat?

 

 

 

Hasil Survey Golputers

Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, saya sampaikan hasil survey Golputers dalam pemilihan presiden 2014. Idenya sederhana, hanya ingin mengetahui, kemana sih suara kawan-kawan saya yang biasanya Golput  dalam pilpres ini. Secara banyak yang mengaku “gagal golput” gara-gara pilpres 😉

Nah, ternyata yang mengisi survey hanya 39 orang saja. Jauh dari harapan bisa mencapai dua ribu orang 😉 Karena itu jangan menggugat hasil survey ini ya…

Baiklah, dimulai dari alasan kenapa sih dalam pemilu legislatif 2014 lalu Golput? 78% mengaku tidak suka (tidak tertarik dan membenci) partai politik, diikuti oleh 18% yang tidak terdaftar dan sisanya memiliki kesibukan lain. Jadi rupanya sampel survey ini bukan penggemar partai politik. Mungkin bisa jadi masukan nih buat parpol.

Kemudian ketika ditanyakan apakah memilih dalam Pilpres 2014, 65% menyatakan memilih, sisanya tidak. Artinya Pilpres ini lumayan menggugah para Golputers untuk memberikan suaranya. Dari 35% yang teteup Golput, 43% beralasan karena tidak menyukai kedua pasang calon, 43% menyatakan “gagal memilih” karena aspek administratif (tidak terdaftar, ditolak tps, dll) serta sisanya karena memiliki kesibukan lain. Nah, jumlah pemilih bisa lebih besar jika saja 43% yang gagal memilih karena aspek administratif bisa diakomodasi.

Dari mereka yang memilih, 72% memilih Jokowi-Jk dan 28% menyatakan memilih Prabowo Hatta. 

Kita bedah profil pemilih setiap pasang calon ya.

Pemilih Prabowo-Hatta, memilih dengan alasan utama: Merasa Indonesia harus diselamatkan (33%), membela agama (22%), mencegah calon yang lain berkuasa (22%), mendukung calon yang dipilih (11%), dan menunaikan hak sebagai warga negara (11%).

Screen Shot 2014-07-21 at 3.20.21 PM Screen Shot 2014-07-21 at 3.20.32 PM

Pemilih Jokowi-JK, memilih dengan alasan utama: Mendukung calon yang disukai (41%), mencegah calon lain berkuasa (36%), dan merasa Indonesia harus diselamatkan (23%).

Menarik ya, pemilih yang biasanya golput sama-sama terpanggil untuk memilih. Pemilih Prabowo -Hatta ditandai dengan keberhasilan pasangan tersebut mengelola isu nasionalisme dan agama serta menganggap pasangan nomor dua sebagai ancaman. Alasan karena mendukung calon berada di nomor terakhir, sama dengan menunaikan hak. 

Sedangkan pemilih Jokowi-Jk memilih karena memberi dukungan kepada calon yang mereka sukai, walaupun juga menganggap calon lain sebagai ancaman. Isu nasionalisme, menyelamatkan negara juga muncul, sementara memilih karena faktor agama tidak muncul sama sekali.

Kemudian 57% Golputers dipengaruhi oleh sosial media (facebook, twitter, mailing list). Ini bisa jadi disebabkan karena survey ini survey online dan disebarkan melalui media sosial juga. TIDAK bisa digeneralisir bahwa pemilih memilih utamanya karena media sosial. Selebihnya berturut-turut dipengaruhi TV (14%), Koran (14%), portal berita online(10%) dan radio (5%).

Terakhir, apakah responden menyebarkan berita yang menguntungkan calon yang disukainya? Ternyata 49% mengaku tidak pernah menyebarkan, artinya bersifat pasif dan menggunakan informasi sebagai konsumsi pribadi. 46% kadang-kadang menyebarkan, sisanya baru aktif menyebarkan.

Yups ini hanya survey sederhana yang mencoba memotret kawan-kawan saya yang biasanya Golput. Jika hasilnya tidak sesuai keinginan anda, tolong jangan diadukan ke Persepi atau MK ya 😉

—Selesai—

Ical dan Golkar

Suatu malam, saya, Nono, Aspinall dan beberapa kawan lain terlibat perbincangan santai sambil makan durian di lepas pantai Manado. Waktu itu masih masa kampanye legislatif. Kebetulan saya sedang turun lapangan di Manado dan sekitarnya, pun Aspinall dan kawan-kawan.
Diskusi waktu itu membincangkan fenomena para caleg di tingkat lokal memasang fotonya di spanduk bersama tokoh partai tingkat pusat. Gunanya, ya meningkatkan elektabilitas.
Caleg PDIP misalnya, memasang foto bersama Megawati atau Jokowi. Caleg Gerindra juga memasang foto bersama Prabowo.
Yang aneh adalah, hampir tak ada caleg Golkar memasang foto bersama Ical, kecuali di kantor resmi Golkar. Padahal Golkar lah yang memiliki program “one united campaign”, yaitu dalam kampanye legislatif terdapat kewajiban mengkampanyekan Ical sebagai capres. Impelementasi seharusnya ya tadi, mesti memasang foto caleg dan Ical dalam satu frame.
Lantas kenapa tak dilakukan?
Jawabannya, memasang foto Ical bukannya menaikkan, malah bisa menurunkan elektabilitas.
Saya pikir, Ical adalah persoalan Golkar sesungguhnya dalam pemilu 2014.
Sebelum Jokowi resmi maju sebagai Capres PDIP dan Prabowo memakai slogan “Gerindra menang, Prabowo Presiden”, Golkar nampaknya punya peluang memenangkan pemilu legislatif.
Ya, bagaimanapun Golkar adalah partai terkuat yang memiliki kekuatan jaringan, finansial dan penguasaan birokrasi di tingkat lokal melalui para kepala daerahnya.
Golkar juga memiliki pengalaman menang di berbagai pemilu legislatif di era orde baru dan juga pemilu 2004. Ada prakiraan sederhana bahwa Golkar akan memenangkan pemilu legislatif 2004 walaupun kalah dalam pemilu presiden.
Namun “one united campaign” membuahkan bencana bagi Golkar. Jika kampanye Prabowo dan Jokowi berbanding positif terhadap partainya, hal yang terjadi sebaliknya bagi Golkar. Semakin Ical dikampanyekan, semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Persoalan lumpur lapindo seperti menjadi label yang menempel di dahi Ical, sulit dihapus dengan cara apapun.
Apalagi menjelang pemilu legislatif perjalanan Ical bersama beberapa artis muda cantik dan Teddy Bear ke Maldive terekspos luas.
Ical telah menyandera Golkar.
Yang juga mengherankan adalah, darimana keyakinan para pengurus Golkar terhadap peluang pencapresan Ical?
Sebagai partai senior yang berisi politisi berpengalaman, kebijakan politik Golkar di tahun 2014 ini sungguh-sungguh aneh. Harusnya Golkar paham bahwa elektabilitas seseorang bisa diukur dengan metode saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukankah ada intelektual sarjana semacam Celi atau IJP di Partai Golkar? Ngapain aja mereka?
Atau kisah Ical adalah seperti kisah Raja Singa dan penjahit gadungan?

Sang Raja dibohongi penjahit gadungan yang pura-pura menjahitkan pakaian mewah untuk raja. Sang penjahit juga memaksa pejabat istana dan rakyat untuk pura-pura mengagumi pakaian sang raja, yang sebetulnya tidak pernah ada. Jadilah sang Raja berjalan-jalan dengan anggun memakai “pakaian kebesarannya” yang sebenarnya tidak ada, alias telanjang bulat. Sementara pejabat dan rakyat menghaturkan puja dan puji dalam kepura-puraan. Di belakang mereka mentertawakan kedunguan sang Raja.

Bisa dipahami ketika Ical tetap ngotot menjadi pengantin dalam Pilpres, tak ada yang bersedia menjadi pendamping, jomblo sampai akhir.

Dan nampaknya, ambisi minimal menjadi Menteri Utama dalam kabinet mendatang pun sudah sulit didapatkan. Berdasarkan rekapitulasi sementara, jagoan yang diusung Golkar nampaknya sulit untuk menang.
Sekarang bagi Golkar tinggal dua pilihannya, mau menyelamatkan Golkar atau menyelamatkan Ical?
Wallahua’lam bissawab.

Nantikan:

– Anis Matta dan PKS

– Mega dan PDIP

– Yudhoyono dan Demokrat

– Prabowo dan Gerindra

Anggota DPR Kebal

Sudah dengar kalau anggota DPR sekarang punya ilmu kebal ? Ya, mereka membuat aturan sehingga kebal hukum. UU ini disetujui oleh Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PKS.  Tiga partai menolak UU ini, yaitu PDIP, Partai Nasdem dan PKB.

Jadi jika ada anggota DPR melakukan tindak pidana umum, misalnya dilaporkan memukuli istrinya, menelantarkan anaknya, menyerobot tanah atau merusak mobil anda, maka sebagai rakyat dan musti bersabar. Apa sebabnya, kalau polisi hendak memanggil, maka harus mendapat  persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Lihat pasal 245 UU MD3 berikut:

Bagian Keenam Belas
Penyidikan

Pasal 245
(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat  persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30  (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan,  pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Silahkan dapatkan naskah yang sudah diputuskan di rapat paripurna 8 Juli 2014.

1. NASKAH UU MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2. NASKAH PENJELASAN UU MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oh ya, jika anda tidak setuju anggota DPR berposisi lebih tinggi di depan hukum silahkan bergabung menandatangani petisi ini.