Tentang Remunerasi Bagi Dosen (Fiuh)

Ini sebetulnya topik terseksi di blog ini.

Tapi saya sudah bosan menulis isu ini. Mungkin saya sudah lelah.

Mungkin juga karena masih menunggu kebijakan menteri baru yang (di mata saya) semakin diamati semakin ndak jelas. Bolak-balik ngomongin soal hilirisasi dan komersialisasi riset tanpa menelaah dulu, dimana posisi pendidikan tinggi kita sekarang? Andaikan saja beliau baca surat terbuka saya.

Baiklah, balik dulu ke remunerasi.

Diam-diam, menurut tautan ini, beberapa PTN yaitu UT, ITS, UNS dan UNDIP ternyata sudah melaksanakan program remunerasi sejak Agustus 2014. Namun sampai sekarang saya belum menemukan dasar penunjukannya, apakah Keputusan Mendikbud atau Kemenkeu. Saya cukup heran juga.

Setelah mencari kesana-kemari, dasar hukum remunerasi di UNS akhirnya ketemu, tapi nomornya doang 😉 yaitu Keputusan menteri Keuangan (KMK) no. 387/MK.05/2014. Namun isinya tak tersedia di internet. Ketika seorang kolega dosen meminta ke Jaringan Data dan Informasi Hukum Kemenkeu, dijawab kalau KMK tersebut sudah dikirim ke Rektor ;). Duh padahal ini informasi publik lho.

Screenshot 2015-01-07 19.36.18

Segitu rahasia banget ya soal remunerasi dosen ini 😉 Takut dosen PTN lain pada protes?

Tenang aja, dosen di Indonesia mah pada baik dan nurut kok, he he.

Tapi ini mengherankan juga sebetulnya, untuk remunerasi kok coba-coba. Kamsudnya, dicobakan di beberapa PTN dan tidak di PTN yang lain. Padahal mestinya dalam persoalan kesejahteraan, mesti dikedepankan aspek kesetaraan.

Oh ya, berikut beberapa tautan soal remunerasi di beberapa kampus

1. UNS bisa dibaca di http://remunerasi.uns.ac.id/

2. ITS, https://www.its.ac.id/berita/14151/id

3. UNDIP, http://kepegawaian.undip.ac.id/peraturan-remunerasi-kemdikbud-undip/

4. UT, bisa dibaca di sini.

Kalau ndak lengkap atau kurang relevan, ya bagaimana lagi, nampaknya semua main rahasia-rahasiaan kalau soal remunerasi.

Yang jelas kawan dosen di salah satu universitas di atas yang tugas belajar mendapatkan tambahan penghasilan dari remunerasi. Saya ndak lha wong PTN saya ndak masuk 4 PTN di atas.

Nah kalau serdos, begitu masuk bulan ke tujuh, tunjangannya langsung menghilang.

Oh ya, sebetulnya dulu ada angin surga bernama SBML 2014 yang dikeluarkan kemenkeu. Saya sendiri penasaran apakah ada PTN yang sudah memakai SBML tersebut sesuai dengan besaran di dalamnya? Mohon info dari kawan-kawan ya.

Kalau ada menarik juga karena angka-angka di dalamnya cukup menyenangkan dan bisa membuat dosen bersemangat kerja. Mestinya SBML ini diwajibkan dilaksanakan saja secara serentak di semua PTN agar langsung diterapkan sambil menunggu kebijakan remunerasi.

*****

Hmm pusing-pusing soal remunerasi, sebenarnya bisa dibikin gampang.

1. Naikkan tunjangan fungsional dosen yang sudah lama tidak naik (sejak 2007) menjadi minimal sebesar tunjangan fungsional peneliti, kan sekarang satu kementerian yaitu Keriting (Kementerian riset dan pendidikan tinggi). Nah kemudian pemerintah seharusnya memberi subsidi bagi PTS untuk membayar tunjangan fungsional ini sesuai UU guru dan dosen pasal 54 ayat 2.

Screenshot 2015-01-07 22.46.27

2. Sertifikasi semua dosen yang memenuhi syarat sesuai Undang-undang secara serempak sesegera mungkin, tidak separo-separo seperti sekarang. Jadi semua dosen yang memenuhi syarat undang-undang secara otomatis adalah dosen yang bersertifikasi dan berhak mendapat tunjangan kinerja. Sertifikasi selanjutnya dilakukan setiap penerimaan dosen baru saja. Beres dan simpel kan?

3. Seperti yang dijanjikan mantan Mendikbud Pak Nuh waktu rame-rame petisi, buat klasifikasi berbeda tunjangan sertifikasi. Kalau usul saya sesuai jabatan fungsional saja, misal AA 1X gaji, Lektor 2X gaji, LK 3X gaji dan Profesor 4X gaji. Mantap dan simpel kan?

4. Jangan hentikan tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi bagi dosen tugas belajar. Mereka sedang melaksanakan tugas, bukan sedang bersenang-senang. Toh (ijazah) tugas belajar dihitung angka kreditnya kan?

Nah, baru kita bisa bicara menarik anak-anak muda terbaik untuk jadi dosen dan bicara yang agak serius sampe ke komersialisasi dan hilirisasi riset. Kalau ndak, mari kita bicara Universitas kelas akhirat saja, bukan kelas dunia.

Demikian. Ada komentar atau tambahan?

Kalau ada yang mau bikin petisi, saya siap tanda tangan 😉

(Bersambung ke tulisan tentang janji formula baru tunjangan profesi dari Pak Nuh  dan Dasar hukum remunerasi UNG).

Iklan

7 comments

  1. Silahkan pak, semoga bisa memperkaya diskusi tentang remunerasi. Walaupun bukan dosen, saya salah satu pembaca blog pak Abdul Hamid yang banyak mendapat pencerahan dari blog ini.

  2. Salam kenal pak Abdul Hamid
    Saya bekerja sebagai tenaga kependidikan di salah satu PTN yang alhamdulillah sudah mendapatkan tunjangan kinerja. Saya setuju sekali dengan berbagai usulan untuk pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik (dosen), karena bagi saya tunjangan kinerja merupakan hak seluruh pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sekarang kita berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Keriting seperti kata Bapak hehehe).

    Namun ada satu hal yang perlu juga diingat oleh seluruh tenaga pendidik bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan setiap bulan secara penuh selayaknya Tunjangan Profesi Dosen (dikenal dengan nama Serdos). Tunjangan kinerja yang selama ini sudah dibayarkan kepada kami memang belum dihitung benar-benar berdasarkan kinerja namun baru dihitung berdasarkan kehadiran kerja per hari dan per menitnya. Persoalan ini yang masih tidak bisa diterima oleh sebagian besar kalangan tenaga pendidik di PTN tempat saya bekerja.

    Masih banyak yang berkilah bahwa sebagai tenaga pendidik terikat dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana tugasnya tidak hanya mengajar namun juga ada tugas lain berupa penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa tidak bisa disamaratakan antara tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan yang harus selalu berada di kantor padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 sudah jelas dituliskan bahwa Tunjangan Kinerja akan dipotong apabila tidak memenuhi jam kerja yang diwajibkan dan sesuai dengan data kehadiran pada mesin perekam kehadiran sidik jari. Hal ini berbeda sekali dengan Tunjangan Profesi yang tidak mensyaratkan kehadiran di kantor pada jam kerja yang telah ditentukan (07.30 s.d 16.00 atau per hari 08 Jam 30 Menit termasuk waktu istirahat).

    Saya pikir apabila seluruh tenaga pendidik bersedia mengikuti peraturan yang sama dengan tenaga kependidikan maka saya sangat setuju dengan pemberian tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik baik bagi yang berada di bawah naungan PTN BLU ataupun PTN biasa (tentu saja apabila Kementerian Keuangan juga setuju ada dana dari APBN yang dapat dianggarkan untuk itu). Selain itu saya pikir juga akan sangat baik bagi bangsa ini apabila para pendidiknya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan yang bapak tulis pada blog ini akan semakin banyak pemuda terbaik yang bersedia berbagi ilmunya di kampus dengan menjadi dosen. Semoga di masa-masa mendatang harapan kita ini dapat menjadi kenyataan agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih unggul di masa datang.

    Salam 🙂

    • Saya sependapat dengan Bapak. Dosen, jika tak sedang mengerjakan tugas lain di luar kampus seharusnya memang berada di kampus pada jam kerja. karena itu kampus menyediakan tempat bekerja yang layak untuk mengerjakan tugas-tugas kedosenan seperti membaca, menulis karya ilmiah, membimbing mahasiswa. Ini yang sudah terjadi di banyak negara maju dan membuat pendidikan tinggi mereka juga maju. Salam.

  3. Salam Kenal Pak
    saya rahman dari mahasiswa fk uns

    Menarik sekali membaca tulisan bapak (Y)
    Jadi saya ingin sedikit bercerita dan mungkin sekaligus bertanya, bbrpa hri yg lalu saya beediskusi dengan dekan saya, singkat cerita, saat ini uns (kabarnya) sedang mengalami defisit anggaran atau bisa disebut hampir koleps, dan ini terjadi karena multi faktor, antara lain karena pelaksanaan sitem ukt yang masih jauh dari harapan, dan yang ke 2 karena pengalokasian dana remunerasi yang di ambil dari ukt.

    Menurut pendapat bapak bagaimana mengenai kejadian ini?
    dan seharusnya dana remunerasi itu diambil dari mana ya pak?

    Saya mencari sk rektor uns terkait ini belum ketemu pak.

    Terimakasih

    • Mas Rahman yang baik. Saya menulis banyak hal soal perbaikan kesejahteraan dosen di blog ini, bahkan pernah menggulirkan petisi untuk remunerasi dosen. Namun yang terjadi, Kemdikbud menyerahkan kebijakan remunerasi ke masing2 PTN (BLU). Jadilah apa yang Mas Rahman ceritakan itu. Musababnya adalah karena sumber remunerasi berasal dari PNBP yang sebagian besar memang dari UKT. Hal ini berbeda dengan PNS di instansi lain yang sumber dananya dari APBN. Itu dulu ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s