Data Dosen yang Sudah Tersertifikasi

Kemendikbud mendiskriminasi dosen dengan menolak memberikan tunjangan kinerja kepada dosen dengan alasan dosen sudah mendapatkan tunjangan profesi dari kebijakan sertifikasi dosen (serdos). Namun berapakah sebenarnya dosen yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi? Data terbaru dari http://www.forlap.dikti.go.id menunjukkan jumlahnya dosen di Kemendikbud yang sudah tersertifikasi hanya 42%. Sisanya, 58%  belum tersertifikasi. Berikut data lengkapnya:

NO LEMBAGA Sudah Belum Jumlah
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 71315 97875 169190
2 Kementerian Agama 180 7103 7283
3 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 0 0 0
4 Badan Pertahanan Nasional 0 0 0
5 Badan Tenaga Nuklir Nasional 0 0 0
6 Badan Pusat Statistik 0 30 30
7 Kementerian Dalam Negeri 0 1427 1427
8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0
9 Kementerian Hukum dan HAM 0 0 0
10 Kementerian Informasi dan Komunikasi 0 0 0
11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 0 140 140
13 Kementerian Kesehatan 1 3693 3694
14 Kementerian Keuangan 0 0 0
15 Kementerian Perhubungan 0 0 0
16 Kementerian Perindustrian 0 0 0
17 Kementerian Pertanian 0 192 192
18 Kementerian Sosial 0 0 0
19 Lembaga Sandi Negara RI 0 0 0
20 Kementerian Pertahanan 0 43 43
21 Kepolisian 1 14 15
22 Lembaga Administrasi Negara 0 0 0
JUMLAH 71497 110517 182014

Secara keseluruhan, datanya lebih mengejutkan lagi, karena ternyata prosentase jumlah dosen yang belum tersertifikasi lebih besar. Hanya sebanyak 39% dosen yang sudah tersertifikasi, sedangkan 61% belum tersertifikasi.

Screenshot 2014-10-06 19.14.49

Dengan banyaknya dosen yang belum tersertifikasi, entah kapan program ini akan selesai. Program sertifikasi bertambah aneh dan berbelit-belit, seperti mensyaratkan dosen mengikuti test TOEP (test semacam TOEFL)  dan test PA HIMPSI (semacam TPA)  yang menyerap anggaran Dikti secara mengejutkan. Untuk setiap kepala Dikti mesti membayar Rp. 500.000 untuk kedua test tersebut, kepada penyelenggara test (sila dikalikan jumlah peserta Serdos). Entah uang ini dinikmati siapa 😦

Tahun 2013 dari kuota sertifikasi 15.000 dosen yang lolos hanya 9.000 orang saja, kata Supriadi Rustad. Menariknya (atau tepatnya lucunya menyedihkannya), Supriadi Rustad, Direktur Ketenagaan Dikti selanjutnya justru mengatakan:

Untuk tahun 2014 ini, Kemendikbud memiliki nominasi nama dosen sebanyak 26.000 orang untuk disertifikasi. Proses pendaftaran sertifikasi dosen ini tidak sulit. Layaknya seperti daftar haji yang nomor urutnya ditetapkan secara nasional. Namun dari jumlah tersebut, Supriadi memperkirakan, hanya sekitar 10.000 dosen yang lolos sertifikasi berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. (http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/04/15/832847/kuota-sertifikasi-dosen-tak-tercapai)

Tapi nampaknya kebijakan ngawur ini akan bertahan karena nampaknya Dikti amat memahami bahwa dosen di Indonesia selalu bersyukur dan pasrah dengan segala kebijakan yang dibuat. Benarkah begitu?

Dari mana ramalan bahwa yang lolos hanya 10ribu dari 26 ribu dosen? Apakah serdos memang dipersiapkan sebagai proyek abadi? Kenapa pakai istilah “daftar haji” ? Bukankah makna nomor “daftar haji” berarti prosesnya bakal lama dan puanjang? Wallahua’lam bissawab. Semoga mereka mendapat hidayah dan semoga Dikti bisa mengelola pendidikan tinggi dengan lebih baik ya 🙂 Mari kita doakan.

Serial data dosen: Dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan Dosen berdasarkan jabatan akademik. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s