Telah terbit Perpres 108 tahun 2014 tentang tunjangan kinerja di Kementerian Agama

Telah terbit Perpres 108 tahun 2014 tentang tunjangan kinerja di Kementerian Agama.
Selamat untuk PNS di Kemenag ūüėČ

Seperti halnya di Kemendikbud, Dosen (dan juga Guru) Kemenag juga didiskriminasikan dengan dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Saya duga, alasannya karena ada asumsi dosen sudah mendapatkan sertifikasi.

padahal silahkan anda cek di website forlap.dikti.go.id, berapa banyak Dosen Kemenag yang sudah tersertifikasi. Data yang sekarang sih sepertinya kacau, masak jumlah yang sudah tersertifikasi 0 (nol), tapi data di bulan Februari 2014, jumlah yang sudah tersertifikasi 108 dan belum tersertifikasi mencapai 7.103. Ini data Dikti, jadi kalau ragu tanya ke beliau-beliau di sana.

Bahkan ketika sudah serdos sekalipun, tunjangannya tidak dibayarkan ketika tugas belajar. Beda dengan tunjangan kinerja yang tetap diberikan ketika tugas belajar walaupun tidak penuh 100%.

Entah kenapa dunia pendidik terus dibikin suram ya? Masak mesti dibaca bahwa pemerintah nggak mau dunia pendidikan tinggi kita maju?

Silahkan dibaca Perpresnya di bawah ini

The Best Prabowo Subianto Quotes (+Bonus)

Karena banyak yang belum move on, berikut ini beberapa ucapan-ucapan Prabowo yang direkam beberapa media. Saya tuliskan di sini agar menjadi catatan untuk kita semua. Di bawah setiap ucapan ada link sumbernya, jadi bisa di lacak. Mari berpikir jernih agar Indonesia diberkahi Allah.

Pilpres

“Ini bukan salah kamu. Ini salah pemimpin Jakarta Post yang berengsek”

Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/14/19145951/prabowo.sebut.pemilik.jakarta.post.berengsek

‚ÄúOmongan sopir taksi itu salah satu motivasi saya menjadi presiden. Saya tidak mau rakyat Indonesia disebut bodoh. Saya tidak mau disebut bangsa yang korup. Saya mau kita mengelola kekayaan alam untuk kemajuan rakyat Indonesia. Saya ingin Indonesia di hargai bangsa asing,‚ÄĚ

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/512101-inspirasi-sopir-taksi-buat-prabowo-ingin-jadi-presiden

“Bangsa Indonesia ini kadang-kadang terlalu ramah, naif, lugu dan kadang-kadang goblok (bodoh). Sifat ramah ini sebenarnya manjadi karunia sekaligus kejelekan bangsa Indonesia,”

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/27/n68hvh-prabowo-bangsa-indonesia-kadangkadang-naif-dan-goblok

“Tanggal 9 Juli jangan lupa pilih nomor satu. Di Indonesia banyak maling-maling. Kalian kalau tidak mau dipimpin maling, pilih nomor satu,”

Sumber:http://regional.kompas.com/read/2014/06/08/2228568/Prabowo.Kalau.Tidak.Mau.Dipimpin.Maling.Pilih.Nomor.Satu

“Kita sama-sama tahu, ada praktik jual beli suara. Roh demokrasi tercoreng oleh macam-macam. Bisa dari partai saya. Saya tidak bilang di pihak saya tidak ada maling. Ini fenomena bangsa semua. Maksud saya, rakyat harus menjaga demokrasi. Mereka jangan ikut larut dalam permainan yang kita ketahui bersama selalu terjadi di lapangan,”

Sumber:http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2073670/prabowo-saya-tidak-bilang-di-pihak-saya-tidak-ada-maling

“Strategi mengajarkan ‘Kalau perlu kau rampok tetanggamu yang sedang kesusahan.’ Saya ambil strategi kelima. Strategi kelima bunyinya ‘Loot a burning house,’ rampoklah rumah yang sedang terbakar. Rampoklah rumah yang sedang terbakar.
Arti daripada strategi ini, penjelasan aslinya adalah, ‘Jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul, untuk mencuri harta kekayaannya.”

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ALX8YXix0Tk

“Saya berkali-kali mengatakan kami akan hormati keputusan rakyat, tapi saya menunggu, Pak Din, dari pihak sana mengungkapkan yang sama. Tidak satu kali pun terucap”

Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2078202/prabowo-tunggu-pernyataan-siap-kalah-dari-jokowi

“Atas pertimbangan di atas, maka kami capres-cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai Pasal 1, 2, 3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.
Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.”

Sumber: http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/22/269271/ini-pidato-lengkap-prabowo-menarik-diri-dari-pilpres-2014

“Kalau bapaknya atau suaminya takut, malah ngumpet di rumah, jewer! Sanggup? Sanggup?” tanya Prabowo.
“Saya mohon, ibu-ibu jangan menangis. Ibu-ibu harus gembira. Kita akan menang. Ibu-ibu mending bikin dapur umum. Siap bikin dapur umum? Siap? Siap? Siap?”

Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/19/22110711/prabowo.minta.ibu-ibu.siapkan.dapur.umum

“Saya ini kan hanya wayang, bukan dalangnya,”

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/45253-prabowo__saya_bukan_dalangnya

“Dia (Hashim) adalah otak di belakang Gerindra. Saya hanyalah wayang untuk mengabdi kepada saudara-saudara!”

Sumber: http://news.detik.com/read/2009/03/31/135033/1107750/700/prabowo-saya-hanya-wayang

Dibuang sayang, bukan ucapan Prabowo, tapi terkait Pilpres

“Prabowo is very pro American. He is been to American high school. He is been to American great school. He is been going to American school all his life. He went to special forces, he was in Fort Benning, he was in Fort Bragg.”
I’m pro American. Until recently I was an investor in California in a big way.
Yes, the US will be a privilege partner for Gerindra administration”
“We believe political will is the key. The government must stand up to these extremist movements. It must work with civil society to raise awareness about the dangers of extremism. The Ministry of Agriculture, which is headed by a member of the Prosperous and Justice Party (PKS), an Islamic party, fired seventy-three Christian employees. I know none of them were replaced. Today, not one Christian works in the Ministry. Unfortunately, it‚Äôs a widespread trend, and it must be stopped. The government, so far,has been unwilling to do so.

(Hashim, Adik Prabowo Ketua Dewan Pembina Kristen Indonesia Raya, 2013)
Sumber:https://www.youtube.com/watch?v=oITcKOlcHtw

“Bukan cuma jihad nasionalisme, kita tidak hanya mendukung Pak Prabowo, tetapi visi besar yang diusung oleh Bapak Prabowo sebagai titsan Allah Swt. Sehingga kita berjuang tidak hanya mengusung Pak Prabowo, tapi mengusung kejujuran, kebenaran, Pancasila dan UUD 1945, menegakkan demokrasi,”

(Nurcahaya, Ketua Srikandi Gerindra, 2014)
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/07/n9wan1-pendukung-prabowo-dituding-syirik-sebut-prabowo-titisan-allah

“…Niat dan doakan agar perjuangan tim hukum kita tidak berhenti, dan kita mendesak Allah SWT berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada prabowo-hatta rajasa. Setuju?” (Ngabalin, 2014)

Sumber: http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/07/mochtar-ngabalin-kita-desak-allah-swt-supaya-berpihak-ke-prabowo-hatta

Pilkada Langsung

Saya bersyukur, ini keberhasilan kita mengamankan demokrasi kita. Pemilihan langsung seolah-olah demokratis, tapi merusak sendi-sendi bangsa Indonesia”
“Merusak moral dan mental bangsa kita, jual beli suara. Serta memberi peluang kekuatan asing menyusup kehidupan politik Indonesia. Dalam kasus beberapa tahun ini dikasih uang besar dan bagi sembako,”

Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/09/26/339/1044963/prabowo-pilkada-langsung-rusak-moral-bangsa

padahal sebelumnya mengatakan di kesempatan lain

“‚ÄúTapi kita nggak perlu khawatir, rakyat sudah cerdas. Itu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung nggak pakai duit bisa menang,‚ÄĚ

Sumber: http://jabar.tribunnews.com/2014/02/15/prabowo-ridwan-kamil-jadi-wali-kota-bandung-nggak-pakai-duit

Salah Siapa?

Seorang Ustadz membuat status di facebook.

Dalam sistem Demokrasi suara terbanyak adalah (dianggap) sah dan ‘benar’. Meskipun menurut agama haram tpi kalau suara mayoritas menyetujui/ mengesahkan mka Aturan/UU itulah yg dilaksanakn di Negara ini. Kalau itu terjadi siapa yg msti bertanggung-jawab ?

Saya menjawab: Yang bertanggungjawab adalah Guru dan Ulama, gagal mendidik masyarakat.

Ya, demokrasi memang menjadikan suara terbanyak dalam proses pembuatan keputusan atau sebuah pemilihan. Justru disanalah kita bisa mengukur, sejauh mana kualitas masyarakat kita. Jika pilihannya buruk, itulah kualitas masyarakat kita. Jika pilihannya baik, itulah juga kualitas masyarakat kita.

Dan kualitas masyarakat tentu saja ditentukan oleh pendidikan: keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pesantren dan madrasah.

Jika masyarakat memiliki karakter baik dan terdidik dengan baik, maka mereka akan memilih yang baik-baik. Dalam konteks ini, memilih pemimpin tidak berbeda jauh dengan memilih makanan. Jika seorang muslim yang terdidik baik dan memiliki pemahaman agama yang baik diberi pilihan makan babi kecap atau ikan bakar, maka mereka akan memilih ikan bakar, walaupun harga babi kecap sedang diskon 80%.

Sekali lagi, justru di dalam demokrasi kualitas pendidikan dan juga dakwah kita diuji. Kualitas dan konsistensi guru dan ulama juga diuji.

Jika masyarakat kita memilih pemimpin yang korup, dzalim, bodoh, sombong, tamak dan khianat, ada yang salah dengan pendidikan kita.

Prabowo Mendukung Pilkada Langsung

“Tapi kita nggak perlu khawatir, rakyat sudah cerdas. Itu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung nggak pakai duit bisa menang,” (Prabowo Subianto)

Sejak 2012 Prabowo memiliki inisiatif menaikkan pemimpin-pemimpin baik di beberapa daerah, Ridwan Kamil di Bandung dan Jokowi-Ahok di Jakarta tak bisa lepas dari peran Prabowo di dalamnya.

Ya, sesuai judul Prabowo pernah mendukung Pilkada langsung.

Namun kekalahan karena pemilihan Presiden langsung membuat Prabowo berpikir ulang. Mulai bermunculannya para pemimpin daerah yang baik, justru dianggap hambatan bagi dirinya untuk berkuasa, sebagaimana dibuktikan dalam Pilpres 2014. Pendulum berbalik, dia menjadi dalang bagi kembalinya pemilihan ke DPRD.  Prabowo sendiri yang mengerahkan kelompoknya di DPR untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

Konstitusi kita dalam pasal 18 (4) memang hanya mengatakan bahwa

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Terbuka peluang penafsiran, pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Kata kuncinya adalah kata “demokratis” itu sendiri. Nah, mari kita lihat, apakah pemilihan DPRD itu demokratis secara empiris?

Karena demokratis artinya memenuhi sifat demokrasi yang artinya sesuai keinginan rakyat, maka kita bisa melihat apakah dalam pilkada keinginan rakyat sejalan atau tidak dengan keinginan partai politik dan wakilnya di DPRD? Untuk keperluan itu, saya membuat analisis sederhana dengan menggunakan beberapa sampel: Kota Surabaya, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Jika pilkada dilaksanakan di DPRD, maka Risma bukanlah walikota Surabaya. Walikota terpilih pastilah  pasangan Arif Afandi-Adies Kadir karena didukung Golkar, Demokrat dan PAN yang menguasai 23 kursi di DPRD Surabaya, atau 418.868 suara.

Di posisi kedua ada Fandi Utomo-Yulius Bustami didukung PDS, PKS, PKNU Hanura, PPP (11 kursi atau 196.743). Tri Rismaharini- Bambang DH, yang diusung PDIP memiliki 8 kursi atau 189.010 suara. Lalu, Sutadi‚ÄďMazlan Mansyur yang dijagokan PKB-Gerindra, menguasai 8 kursi atau setara 105.802 suara, dan Fitradjaja-Naen Soeryono 88.090 suara independen.

Kita mungkin tak akan memiliki Risma yang dianggap salah satu Walikota terbaik di Indonesia, membenahi taman di Surabaya dan berani menutup Lokalisasi Dolly.

Di Jawa Barat, Aher dan deddy yang didukung PKS (13 kursi), PPP (8 kursi) dan hanura (3 kursi) harusnya kalah karena total kursi pendukung di DPRD hanya 24 kursi. Jadi jika pemilihan dilaksanakan di DPRD, maka Lex Laksamana yang didukung partai Demokrat dengan 28 kursi mestilah jadi Gubernur Jawa Barat. Faktanya, 32.39% pemilih memilih Aher, dibandingkan dengan pemilih Lex yang hanya 25.24%.

Terakhir, lihat Pilkada Jakarta. Dalam Pilkada putaran pertama, Foke – Nara yang didukung 41% kursi di DPRD Jakarta hanya meraih 34.05% suara, kalah oleh Jokowi-Ahok yang mendapatkan 42.6% suara, padahal hanya didukung oleh 18.1% kursi di DPRD.

Dalam putaran kedua, 81.9% kursi DPRD berada di belakang Foke-Nara, hasilnya, Jokowi-Ahok yang didukung dua partai memenangkan Pilkada.

Screenshot 2014-09-27 11.33.37

Situasi yang sama nampaknya juga akan terjadi pada Ridwan Kamil yang hanya didukung PKS dan Gerindra dalam Pilkada Kota Bandung yang lalu. Maka Ridwan Kamil menolak pemilihan oleh DPRD walaupun dalam Pemilihan Presiden, ia berada di barisan Prabowo. Sikap sama yang ditunjukkan oleh Bima Arya, tidak ikut-ikutan menjadi bebek, tapi tetap berpikir kritis dan independen.

ganteng ganteng prabowo

Jadi, apakah pemilihan oleh DPRD Demokratis.

Dalam beberapa kasus di atas, suara rakyat bisa berbeda dengan suara partai. Jika ini terjadi, walaupun secara prosedural demokratis, secara substansial tentu saja TIDAK DEMOKRATIS.

Sumber:

1. http://jabar.tribunnews.com/2014/02/15/prabowo-ridwan-kamil-jadi-wali-kota-bandung-nggak-pakai-duit

2. http://politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=7194-Pemilukada-Surabaya:-Demokrat-Golkar-Berkoalisi

3. http://ikhti.blogspot.jp/2013/06/menguatnya-faktor-figur-dan-melemahnya.html

4.  http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/738

Batas Kepatutan dalam Penelitian

Dalam penilaian angka kredit penelitian, ada yang disebut batas kepatutan. Batas kepatutan adalah jumlah maksimal sebuah aktivitas dilakukan sehingga dianggap wajar. Batas kepatutan penting diperhatikan karena aktivitas atau produk yang di luar batas kepatutan tidak dihitung sebagai angka kredit.

Akibatnya memang dosen yang amat produktif bisa tak mendapatkan insentif yang baik. Katakanlah begini, jika publikasi internasional anda dalam satu semester dua biji, ya keduanya tak bisa dinilai. Harus dipilih salah satu. Padahal kadang sebagai penulis kita ndak bisa memilih/menentukan kapan sebuah karya diterbitkan. Apalagi proses review sebuah paper di jurnal yang serius bisa memakan waktu 1-2 tahun.

Menurut saya, aturan ini aneh karena justru mengerem produktivitas dosen, di tengah konon kabarnya Dikti menginginkan dosen lebih produktif menerbitkan karya ilmiah. Dosen yang amat produktif disebut nggak patut, atau dalam bahasa sunda mungkin goreng patut ūüėČ

Aneh?

Yah begitulah, tapi ini aturan yang berlaku di NKRI.

Saya memang belum menemukan dasar batas kepatutan dalam Permenpan 17 dan 46 2013. Juga belum ada dalam beberapa draft Juknis yang beredar. Namun hal ini bisa dilihat di  Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar  yang terbit tahun 2009.

Berikut Karya penelitian dan batas kepatutannya, menurut pedoman operasional di atas:

1. Buku Monograf  1 Buku per tahun

2. Buku Referensi 1 Buku per tahun

3. Jurnal Internasional 1 Artikel per semester

4. Jurnal Nasional Terakreditasi 1 Artikel per semester

5. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 2 Artikel per semester

6. Paper Seminar Internasional 1 paper per semester

7. Paper Seminar Nasional 2 Paper per semester

8. Poster Seminar Internasional  1 Poster per semester

9. Poster seminar nasional 2 Poster per semester

10. Artikel dalam koran/majalah maksimal 10% dari angka kredit

Oh ya untuk nilai setiap angka karya bisa dilihat di lampiran Permenpan 17 2013, khusus penilaian Jurnal secara lebih spesifik bisa dilihat di sini. 

Profil Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik

Ada berapa banyak Profesor di Indonesia?

Ini pertanyaan menarik. Untunglah ada data ¬†di http://www.forlap.dikti.go.id yang bisa ¬†kita intip data. Saya tidak yakin data ini betul-betul valid, tapi ini data resmi yang tersedia. Jadi mohon percaya ya ūüėČ

Jumlahnya ternyata tak banyak. Jumlah Dosen berjabatan akademik (disebut juga jabatan fungsional) Profesor (dengan f satu buah)  hanya 4.809 orang atau 3% dari keseluruhan populasi dosen di Indonesia. Lantas jumlah terbanyak apa dong? Asisten ahli? Lektor? atau lektor kepala?

Monggo disimak tabel dibawah:

NO LEMBAGA JABATAN AKADEMIK (DOSEN TETAP)
TENAGA PENGAJAR ASISTEN AHLI LEKTOR LEKTOR KEPALA PROFESOR Jumlah
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 58674 36145 40970 28776 4625 169190
2 Kementerian Agama 1099 1619 2628 1754 183 7283
3 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 0 0 0 0 0 0
4 Badan Pertahanan Nasional 0 0 0 0 0 0
5 Badan Tenaga Nuklir Nasional 0 0 0 0 0 0
6 Badan Pusat Statistik 0 12 11 7 0 30
7 Kementerian Dalam Negeri 1049 133 151 94 0 1427
8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 0 0 0
9 Kementerian Hukum dan HAM 0 0 0 0 0 0
10 Kementerian Informasi dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0
11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 0
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 0 20 53 67 0 140
13 Kementerian Kesehatan 526 749 1786 633 0 3694
14 Kementerian Keuangan 0 0 0 0 0 0
15 Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 0 0
16 Kementerian Perindustrian 0 0 0 0 0 0
17 Kementerian Pertanian 1 31 91 69 0 192
18 Kementerian Sosial 0 0 0 0 0 0
19 Lembaga Sandi Negara RI 0 0 0 0 0 0
20 Kementerian Pertahanan 7 27 9 0 0 43
21 Kepolisian 1 2 11 0 1 15
22 Lembaga Administrasi Negara 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 61357 38738 45710 31400 4809 182014

Untuk memudahkan lihat chart yang dibuat dari tabel diatas.

Screenshot 2014-10-06 19.19.19
ternyata jumlah terbanyak adalah dosen yang BELUM memiliki jabatan akademik apapun sebanyak 34%. Baru kemudian diikuti Lektor 25%, Asisten ahli 25% dan kemudian Lektor kepala 17%.

Bagaimana dengan dosen di bawah Kemdikbud? Perhatikan chart dibawah:

 

Screenshot 2014-10-06 19.21.00

Posturnya mirip dengan data keseluruhan ya. Oh ya, nampaknya angka 3% untuk Profesor sulit bergeser karena sulitnya¬†aturan baru¬†(musti punya jurnal internasional, bergelar doktor, bisa mengajukan 3 tahun setelah doktor kecuali berprestasi dan punya masa kerja 10 tahun sebagai dosen). Semoga saja aturan ini bisa dipahami dan dikalahkan secara jujur oleh kawan-kawan dosen di Indonesia agar banyak yang jadi Profesor ūüôā

Hmm, jadi mikir apakah data-data ini membuat pembuat kebijakan di kemdibud mikir ya? Misalnya apakah proses pengajuan jabatan akademik sudah memiliki standar yang baku, pelayanan yang prima atau lebih kritis lagi, apakah proses pengajuan jabatan akademik di PTN/Kopertis sudah mengikuti aturan? (yang selalu berubah-ubah) atau berdasar persepsi yang punya otoritas? (Jika punya pengalaman dishare ya di kolom komentar)

Nah, bagaimana dengan kementerian agama? Perhatikan pie chart dibawah ini

Screenshot 2014-10-06 19.19.28

Postur dosen di kemenag lebih baik dari Kemdibud dan keseluruhan. Jumlah terbanyak adalah Lektor sebanyak 36%, waw !!! Diikuti oleh Lektor kepala 24%, dan asisten ahli 22%. Tenaga pengajar hanya 15%. Prosentase tersedikit tetap Profesor sebanyak 3%.

Kenapa Kemenag  lebih baik? Salah satu jawannya mungkin karena mengelola PT lebih sedikit dibandingkan Kemdikbud yang juga membawahi banyak PT baik PTN dan terutama PTS.

Lantas kenapa jumlah Lektor kepala di Kemenag cukup banyak? lebih banyak dari asisten ahli?

Serial data dosen : Dosen berdasarkan sudah serdos atau belum dan Dosen berdasarkan tingkat pendidikan

Data Dosen yang Sudah Tersertifikasi

Kemendikbud mendiskriminasi dosen dengan menolak memberikan tunjangan kinerja kepada dosen dengan alasan dosen sudah mendapatkan tunjangan profesi dari kebijakan sertifikasi dosen (serdos). Namun berapakah sebenarnya dosen yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi? Data terbaru dari http://www.forlap.dikti.go.id menunjukkan jumlahnya dosen di Kemendikbud yang sudah tersertifikasi hanya 42%. Sisanya, 58%  belum tersertifikasi. Berikut data lengkapnya:

NO LEMBAGA Sudah Belum Jumlah
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 71315 97875 169190
2 Kementerian Agama 180 7103 7283
3 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 0 0 0
4 Badan Pertahanan Nasional 0 0 0
5 Badan Tenaga Nuklir Nasional 0 0 0
6 Badan Pusat Statistik 0 30 30
7 Kementerian Dalam Negeri 0 1427 1427
8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0
9 Kementerian Hukum dan HAM 0 0 0
10 Kementerian Informasi dan Komunikasi 0 0 0
11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 0 140 140
13 Kementerian Kesehatan 1 3693 3694
14 Kementerian Keuangan 0 0 0
15 Kementerian Perhubungan 0 0 0
16 Kementerian Perindustrian 0 0 0
17 Kementerian Pertanian 0 192 192
18 Kementerian Sosial 0 0 0
19 Lembaga Sandi Negara RI 0 0 0
20 Kementerian Pertahanan 0 43 43
21 Kepolisian 1 14 15
22 Lembaga Administrasi Negara 0 0 0
JUMLAH 71497 110517 182014

Secara keseluruhan, datanya lebih mengejutkan lagi, karena ternyata prosentase jumlah dosen yang belum tersertifikasi lebih besar. Hanya sebanyak 39% dosen yang sudah tersertifikasi, sedangkan 61% belum tersertifikasi.

Screenshot 2014-10-06 19.14.49

Dengan banyaknya dosen yang belum tersertifikasi, entah kapan program ini akan selesai. Program sertifikasi bertambah aneh dan berbelit-belit, seperti mensyaratkan dosen mengikuti test TOEP (test semacam TOEFL) ¬†dan test PA HIMPSI (semacam TPA) ¬†yang menyerap anggaran Dikti secara mengejutkan. Untuk setiap kepala Dikti mesti membayar Rp. 500.000 untuk kedua test tersebut, kepada penyelenggara test (sila dikalikan jumlah peserta Serdos). Entah uang ini dinikmati siapa ūüė¶

Tahun 2013 dari kuota sertifikasi 15.000 dosen yang lolos hanya 9.000 orang saja, kata Supriadi Rustad. Menariknya (atau tepatnya lucunya menyedihkannya), Supriadi Rustad, Direktur Ketenagaan Dikti selanjutnya justru mengatakan:

Untuk tahun 2014 ini, Kemendikbud memiliki nominasi nama dosen sebanyak 26.000 orang untuk disertifikasi. Proses pendaftaran sertifikasi dosen ini tidak sulit. Layaknya seperti daftar haji yang nomor urutnya ditetapkan secara nasional. Namun dari jumlah tersebut, Supriadi memperkirakan, hanya sekitar 10.000 dosen yang lolos sertifikasi berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. (http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/04/15/832847/kuota-sertifikasi-dosen-tak-tercapai)

Tapi nampaknya kebijakan ngawur ini akan bertahan karena nampaknya Dikti amat memahami bahwa dosen di Indonesia selalu bersyukur dan pasrah dengan segala kebijakan yang dibuat. Benarkah begitu?

Dari mana ramalan bahwa yang lolos hanya 10ribu dari 26 ribu dosen? Apakah serdos memang dipersiapkan sebagai proyek abadi? Kenapa pakai istilah “daftar haji” ? Bukankah makna nomor “daftar haji” berarti prosesnya bakal lama dan puanjang? Wallahua’lam bissawab. Semoga mereka mendapat hidayah dan semoga Dikti bisa mengelola pendidikan tinggi dengan lebih baik ya ūüôā Mari kita doakan.

Serial data dosen: Dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan Dosen berdasarkan jabatan akademik. 

Profil Tingkat Pendidikan Dosen di Indonesia

Berikut adalah data dosen di Indonesia berdasarkan data pendidikan yang diselesaikan. Dosen tak hanya ada di Kemdikbud lho, tapi terdapat juga di 21 kementerian dan lembaga lain. Walaupun hanya dosen di Kemdikbud yang didiskriminasi tak mendapatkan tunjangan kinerja ūüė¶

Tapi sudahlah, tulisan ini tak hendak membicarakan petisi, nanti saya disuruh jadi sopir. Tulisan ini akan membicarakan  proporsi dosen tetap berdasarkan tingkat pendidikan. Silahkan baca data berikut.

NO LEMBAGA PENDIDIKAN TERTINGGI (DOSEN TETAP)
S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 Sp-1 Sp-2 Profesi Jumlah
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 18440 97573 44637 3040 723 8 3 2014 292 2460 169190
2 Kementerian Agama 1100 5667 486 3 0 0 0 6 0 21 7283
3 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badan Pertahanan Nasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badan Tenaga Nuklir Nasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badan Pusat Statistik 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 30
7 Kementerian Dalam Negeri 10 449 713 142 6 0 0 0 0 107 1427
8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kementerian Hukum dan HAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kementerian Informasi dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 10 104 16 10 0 0 0 0 0 0 140
13 Kementerian Kesehatan 109 2825 519 204 5 1 0 20 3 8 3694
14 Kementerian Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kementerian Perindustrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kementerian Pertanian 30 143 19 0 0 0 0 0 0 0 192
18 Kementerian Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lembaga Sandi Negara RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kementerian Pertahanan 8 27 8 0 0 0 0 0 0 0 43
21 Kepolisian 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
22 Lembaga Administrasi Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 19719 106821 46398 3399 734 9 3 2040 295 2596 182014

Menarik ya, masak ada dosen berpendidikan D3, D2 bahkan D1 ! ¬†ajaib sekali. Tapi inilah data apa adanya dari website resmi http://www.forlap.dikti.go.id. Jadi kalau anda bertanya, “Lha kok bisa?”, jawabannya adalah, “silahkan tanyakan ke dikti”:)

Nah, jika kita tuangkan dalam bentuk chart, ini dia profil dosen di Indonesia di semua kementerian/lembaga:

Screenshot 2014-10-06 19.13.12

Dosen berpendidikan S2 mendominasi dengan prosentase 59%, diikuti dosen berpendidikan S1 sebesar 25% dan dosen bergelar S3 sebesar 11%. Dosen berijazah lain (termasuk D1) jumlahnya tidak terlalu signifikan karena itulah dalam chart angkanya dibuat tiga desimal agar tidak tertulis 0%.

Berikut data dosen di kemendikbud saja, proporsinya juga nyaris sama dengan proporsi keseluruhan.

Screenshot 2014-10-06 19.13.01

Nah kalau di Kementerian Agama proporsinya lebih baik: S2 memang paling banyak (77.8%), diikuti S3 (15.1%), dan S1 (6.7%). ¬†Dan yang terpenting¬†tak ada dosen berijazah D3, D2, apalagi D1 ūüėČ

In my humble opinion, berat bagi Indonesia bertarung dengan negara lain dalam konteks pendidikan tinggi melihat data di atas. Perlu ada dorongan bagi dosen-dosen untuk melanjutkan kuliah. Banyak memang program beasiswa dan kabarnya tak sepenuhnya terserap, ini salah duanya karena buruknya pengelolaan dan banyaknya disinsentif ketika tugas belajar seperti hilangnya tunjangan fungsional dan serdos, bahkan gaji tinggal separo untuk yang single atau dianggap single. Sementara itu tak ada insentif langsung untuk dosen bergelar doktor. Ini membuat banyak yang terbuai dengan zona nyaman menjadi dosen bergelar master. Kalaupun kuliah lagi, banyak yang memilih izin belajar untuk tetap dapat berbagai tunjangan.
Di sisi lain, tenaga kependidikan yang melakukan tugas belajar malah tetap mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75%.
Bagaimanapun, beruntunglah untuk yang sudah bergelar doktor atau sedang bersekolah karena termasuk atau segera termasuk kelompok minoritas 10% :). Saya tetap percaya bahwa menuntut ilmu adalah investasi terbaik bagi manusia. Berupaya mengatasi segala masalah adalah hal terbaik yang bisa dilakukan.

Serial data dosen: Dosen berdasarkan sudah serdos atau belum dan Dosen berdasarkan jabatan akademik. 

SBY ke Kyoto

Hari senin SBY akan datang ke Kyoto.
Ceritanya akan menerima Doktor honoris causa dalam bidang Democracy and Peace dari Ritsumeikan University.
Hmm seminggu lalu penghargaan tersebut rasanya masih oke.
Tapi setelah hari ini, kok agak gimana gitu.
Usul dong, kan ceritanya saya diundang datang di acara tersebut, kalau ada dialog, mesti menyampaikan apa ya?
Atau kalau ditanya wartawan, mesti ngomong apa soal Pak Beye?

Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Sampai September 2014

No. WIL. Perguruan Tinggi No.SK Tgl.SK Thn.SK Peringkat Tgl. Daluwarsa Status Daluwarsa
1 09 Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional 225/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
2 02 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sigma 230/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
3 11 Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga Balikpapan 346/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
4 13 Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry 019/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
5 01 Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 C 21-02-2018 masih berlaku
6 04 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 004/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 B 03-02-2017 masih berlaku
7 04 Institut Pertanian Bogor 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
8 05 Institut Sains dan Teknologi AKPRIND 243/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
9 05 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 025/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
10 04 Institut Teknologi Bandung 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
11 07 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
12 04 Institut Teknologi Telkom Bandung 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
13 02 Politeknik Akamigas Palembang 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
14 07 Politeknik Kesehatan Majapahit 242/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
15 04 Politeknik Negeri Bandung 020/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
16 13 Politeknik Negeri Lhokseumawe 005/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 C 03-02-2017 masih berlaku
17 06 Politeknik Negeri Semarang 051/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 24-01-2014 2014 B 24-01-2019 masih berlaku
18 10 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 10-02-2012 2012 C 10-02-2017 masih berlaku
19 09 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo 237/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
20 07 Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifuddin Lumajang 303/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
21 04 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia 248/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
22 04 Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang 335/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
23 03 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia 234/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
24 01 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah 331/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
25 07 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro 305/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
26 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras 344/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
27 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang 321/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
28 07 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 312/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
29 08 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya 309/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
30 05 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 041/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
31 09 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar 301/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
32 09 Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari 342/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
33 11 Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak 322/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
34 04 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Bandung 222/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
35 05 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta 245/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
36 06 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada 036/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 C 16-01-2019 masih berlaku
37 07 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah 249/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
38 10 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang 337/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
39 04 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung 300/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
40 07 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro 298/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
41 07 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit 235/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
42 09 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya 031/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 C 16-01-2019 masih berlaku
43 02 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang 332/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
44 07 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid 247/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
45 07 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Jombang 238/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
46 10 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika 224/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
47 11 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin 244/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
48 09 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang 229/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
49 12 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura 318/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
50 08 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi 220/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
51 12 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha 226/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
52 11 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit 329/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
53 07 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo 334/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
54 10 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat 336/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
55 05 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta 033/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
56 05 Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 339/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
57 07 Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya 327/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
58 08 Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya 323/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
59 04 Sekolah Tinggi Teknologi Garut 221/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
60 02 Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam 314/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
61 07 Universitas Airlangga 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
62 03 Universitas Al-azhar Indonesia 317/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
63 10 Universitas Andalas 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
64 05 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 058/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
65 02 Universitas Baturaja 313/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
66 02 Universitas Bengkulu 041/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
67 02 Universitas Bina Darma 002/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 C 03-02-2017 masih berlaku
68 03 Universitas Bina Nusantara 014/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
69 11 Universitas Borneo Tarakan 231/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
70 07 Universitas Brawijaya 030/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
71 06 Universitas Diponegoro 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 24-05-2013 2013 A 24-05-2018 masih berlaku
72 05 Universitas Gadjah Mada 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
73 03 Universitas Gunadarma 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
74 09 Universitas Haluoleo 084/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 C 21-02-2018 masih berlaku
75 07 Universitas Hang Tuah 011/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 17-02-2012 2012 C 17-02-2017 masih berlaku
76 09 Universitas Hasanuddin 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
77 08 Universitas Hindu Indonesia 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
78 03 Universitas Indonesia 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
79 07 Universitas Islam Balitar 333/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
80 05 Universitas Islam Indonesia 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
81 07 Universitas Islam Malang 072/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
82 09 Universitas Islam Negeri Alauddin 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
83 09 Universitas Islam Negeri Alauddin 001/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 C 03-02-2017 masih berlaku
84 07 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
85 05 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 16-08-2014 2014 A 16-08-2019 masih berlaku
86 03 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 24-05-2013 2013 A 24-05-2018 masih berlaku
87 10 Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 035/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
88 10 Universitas Islam Riau 007/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 10-02-2012 2012 C 10-02-2017 masih berlaku
89 06 Universitas Islam Sultan Agung 059/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
90 06 Universitas Jenderal Soedirman 218/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
91 03 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta 070/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
92 04 Universitas Katolik Parahyangan 062/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
93 06 Universitas Katolik Soegijapranata 063/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
94 03 Universitas Kristen Indonesia 008/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 10-02-2012 2012 B 10-02-2017 masih berlaku
95 07 Universitas Kristen Petra 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
96 06 Universitas Kristen Satya Wacana 081/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
97 11 Universitas Lambung Mangkurat 236/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
98 08 Universitas Mahasaraswati Denpasar 316/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
99 08 Universitas Mahendradatta 250/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
100 08 Universitas Mataram 017/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
101 07 Universitas Merdeka Madiun 315/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
102 03 Universitas Mpu Tantular 241/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
103 04 Universitas Muhammadiyah Cirebon 319/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
104 09 Universitas Muhammadiyah Kendari 304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
105 09 Universitas Muhammadiyah Makassar 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
106 07 Universitas Muhammadiyah Malang 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
107 02 Universitas Muhammadiyah Palembang 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
108 03 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 227/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
109 10 Universitas Muhammadiyah Riau 326/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
110 07 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 006/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 10-02-2012 2012 C 10-02-2017 masih berlaku
111 04 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 320/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
112 06 Universitas Muhammadiyah Surakarta 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
113 05 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 A 21-02-2018 masih berlaku
114 11 Universitas Mulawarman 239/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
115 12 Universitas Musamus Merauke 341/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
116 09 Universitas Muslim Indonesia 018/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
117 07 Universitas Narotama 037/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
118 03 Universitas Nasional 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
119 09 Universitas Negeri Makassar 014/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 23-02-2012 2012 B 23-02-2017 masih berlaku
120 07 Universitas Negeri Malang 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 A 19-07-2019 masih berlaku
121 01 Universitas Negeri Medan 297/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
122 06 Universitas Negeri Semarang 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
123 07 Universitas Negeri Surabaya 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
124 05 Universitas Negeri Yogyakarta 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
125 08 Universitas Nusa Cendana 306/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
126 04 Universitas Padjadjaran 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
127 03 Universitas Pancasila 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
128 10 Universitas Pasir Pangaraian 347/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
129 06 Universitas Pekalongan 010/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 17-02-2012 2012 C 17-02-2017 masih berlaku
130 04 Universitas Pelita Harapan 056/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
131 03 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 026/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
132 07 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 232/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
133 05 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 023/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
134 08 Universitas Pendidikan Ganesha 012/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 17-02-2012 2012 B 17-02-2017 masih berlaku
135 04 Universitas Pendidikan Indonesia 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 03-02-2012 2012 B 03-02-2017 masih berlaku
136 08 Universitas Pendidikan Nasional 246/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
137 07 Universitas PGRI Adi Buana 223/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
138 10 Universitas Riau 233/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 B 19-07-2019 masih berlaku
139 09 Universitas Sam Ratulangi 022/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
140 05 Universitas Sanata Dharma 060/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
141 05 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 034/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
142 03 Universitas Satya Negara 013/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 23-02-2012 2012 C 23-02-2017 masih berlaku
143 06 Universitas Sebelas Maret 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 A 16-01-2019 masih berlaku
144 04 Universitas Siliwangi 343/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
145 09 Universitas Sintuwu Maroso 325/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 C 30-08-2019 masih berlaku
146 02 Universitas Sriwijaya 028/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
147 01 Universitas Sumatera Utara 083/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
148 07 Universitas Surabaya 064/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 21-02-2013 2013 B 21-02-2018 masih berlaku
149 09 Universitas Tadulako 219/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 19-07-2014 2014 C 19-07-2019 masih berlaku
150 07 Universitas Trunojoyo 338/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
151 08 Universitas Udayana 038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 16-01-2014 2014 B 16-01-2019 masih berlaku
152 06 Universitas Wahid Hasyim 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku
153 07 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 30-08-2014 2014 B 30-08-2019 masih berlaku