Unlock dan Jailbreak Iphone 4s

Akhirnya setelah hanya berfungsi sebagai ipod, aku tergoda juga untuk mengunlock iphone 4s ku. Maklum, akhir bulan ini mau pulang ke Indonesia. Iphone ini “nganggur” setelah aku hijrah dari softbank ke docomo. Oh ya, rasanya semua iphone dari softbank diunlock, dan softbank tak memiliki jasa “legal” untuk unlock. Beda dengan docomo yang menyediakan jasa unlock sebesar 3.150 yen.

Jadi, jika mau unlock,  musti cari sendiri solusinya. Setelah beberapa saat mencari, pilihanku jatuh pada metode unlock dengan GPP-gevey Card. Sebetulnya ada yang lebih baik yaitu metode Factory Unlock dengan IMEI. Jasa semacam ini banyak di internet, namun harganya masih di atas sejuta rupiah, bahkan mencapai dua juta lima ratus ribu di Indonesia.

Aku lantas membeli kartu via amazon.co.jp. Beberapa saat datanglah kartu tersebut. Aku coba dan gagal. Untunglah penjualnya bersedia menukar dengan yang baru dan sudah tested oleh mereka. Bagaimana prosedurnya? Aku mengikuti metode ini:

Gampang dan mudah kan?

Nah, setelah berhasil unlock, ada fungsi personal hotspot yang tidak berfungsi, entah kenapa. Om Anis yang ternyata menggunakan Iphone menyarankan jailbreak menggunakan evasion. Jadilah aku meluncur ke http://evasi0n.com/. Kemudian sukseslah aku men-jailbreak iphone 4s ios 7 ku. Sempet iseng ngotak-ngatik theme, tapi menghabiskan waktu. Akhirnya cuma instal PDA-Net untuk menjadikan iphoneku sebagai hotspot.

 

Iklan

Kabar Petisi

Apakah petisi gagal? Atau berhasil? atau mentok?

Ini pasti menghinggapi benak kita semua. Oh ya, petisi dimaksud adalah petisi merevisi Perpres 88 2013 dan 65 2007. Mesti diakui, ritme diskusi dan pembahasan petisi berkurang drastis semenjak kawan2 di Komite Petisi Dosen Indonesia (selanjutnya saya sebut Komite Petisi aja biar keren) mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Mendikbud.

Surat yang sudah lama dikirimkan tersebut tak kunjung mendapat jawaban. Lama sekali…

Apakah lantas petisi tak efektif? gagal mendapatkan perhatian dan mendesakkan perubahan? kalah?

Tidak. Ini bukan soal kalah atau menang. Saya berharap petisi dianggap masukkan yang massif oleh 2.268 penandatangan untuk kebaikan pendidikan tinggi di Indonesia.

Bagaimanapun petisi ini memaksa Kemdikbud memikirkan kesejahteraan dosen. Awalnya Mendikbud bereaksi keras dengan mengatakan bahwa

“Itu kan tidak elok. Selama ini sebelum ada tunjangan kinerja, guru dan dosen tidak pernah protes dengan gajinya mereka. Begitu ada tunjangan kinerja menjadi protes, berarti pada dasarnya mereka iri,” (http://kampus.okezone.com/read/2014/01/15/373/926624/kalau-dosen-mogok-kembalikan-lagi-tunjangannya)

Selain itu entah kenapa sertifikasi dosen selalu jadi alasan dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Selain disampaikan oleh M. Nuh, alasan semacam ini disampaikan oleh Marzuki Ali, Ketua DPR

“Penghasilannya dua kali lipat, tunjangan profesi kan satu bulan gaji. Guru dan dosen selama 12 bulan terima gaji dua kali lipat dari PNS biasa,”  (http://kampus.okezone.com/read/2014/01/21/373/929329/guru-dosen-terima-gaji-dua-kali-lipat-dari-pns)

Pernyataan semacam ini menyesatkan karena jumlah penerima tunjangan sertifikasi masih sekitar 50% dari jumlah dosen di Indonesia. Entah apakah Mendikbud dan Ketua DPR asal bunyi, tidak mendapat support data dari stafnya atau memang berkeinginan membangun opini publik tertentu.

Namun belakangan di Grup Dosen Indonesia akun M Nuh meminta maaf dan menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun skema tunjangan profesi dosen yang lebih baik, bisa lebih tinggi dari satu kali gaji.

Kemudian, Rektor PTN dikumpulkan, diikuti juga Wakil-Wakil Rektor II juga dikumpulkan. Kabar burung mengatakan bahwa sedang ada pembahasan soal dua hal: kenaikan tunjangan fungsional dosen dan tunjangan kinerja dosen. Rincian pembahasan, apalagi keputusan belum saya dapatkan, jadi belum bisa saya share. Kabar burungnya (lagi-lagi burung 😉 ) adalah kenaikan tunjangan fungsional beberapa kali lipat.

Oh ya, bagaimana dengan audiensi? Mendikbud tak membalas surat dari Komite Petisi 😦 DPR apakah bisa diharapkan? Tak mengapa sebetulnya mengusahakan bertemu. Tapi tentu saja sulit berharap lebih.

Sekarang bola ada di Kemdikbud dan para petinggi perguruan tinggi. Semoga lahir formulasi yang lebih baik untuk kesejahteraan dosen.