New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS) for International Students, 2014

New Zealand Education

Applications are invited for the 2014 round of the New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS). The NZIDRS are open for international students (except from New Zealand, Australia and Fiji) to undertake PhD study at a New Zealand university. In order to receive the scholarship, applicants must meet the requirements for direct entry into a PhD programme at a New Zealand University. The NZIDRS provides full tuition fees plus a living stipend for up to 36 months. The application deadline is 15 July 2014.

Study Subject (s): Recipients can undertake PhD study in any discipline at any of New Zealand eight Universities: AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato and Victoria University of Wellington.
Course Level: Scholarships are available to undertake PhD study at a New Zealand university.
Scholarship Provider: The NZIDRS are funded by the New Zealand Government and administered by Education New Zealand.
Scholarship can be taken at: New Zealand

Eligibility: In order to receive the scholarship, you must meet all five of the following eligibility criterion.
-be a citizen of any country except New Zealand, Australia and Fiji
-hold a minimum equivalent 3.6/4.0 GPA OR A / A+ average in your most recent or highest post graduate tertiary qualification
-conduct your PhD study in New Zealand (not from a distance)
-meet the requirements for direct entry into a PhD programme at a New Zealand University. This includes; having completed the required academic qualifications for direct entry and meeting the requirements for English language proficiency.
-If you have commenced your PhD studies in New Zealand, your start date must be after 15 January 2014.

Scholarship Open for International Students: International students (except from New Zealand, Australia and Fiji) can apply for these scholarships.

Scholarship Description: The New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS) are funded by the New Zealand Government. Recipients are selected upon Academic Merit and the NZIDRS provides full tuition fees, plus living and other allowances for successful applicants. New Zealand offers a stimulating and internationally trusted academic environment, exceptional living conditions and is a recreational paradise.

Number of award(s): Not Known

Duration of award(s): Scholarships will be offered for up to 36 months.

What does it cover? The NZIDRS provides full tuition fees plus a living stipend for up to 36 months. The NZIDRS cover:
-University tuition fees and associated student levies for 3 years
-An annual living stipend of NZ$25,000 or NZ$2083.33 per month for 36 months
-Medical insurance coverage up to NZ$600 annually for 3 years

Selection Criteria: The New Zealand International Doctoral Research Scholarships are awarded based on academic excellence and the impact of the proposed research for New Zealand. Research projects should have a tangible, positive effect on:
-New Zealand’s economy, in terms of international trade and business development in key sectors
-Or, New Zealand’s population in terms of health and safety
-Or, Research and scholarship in the above two areas

Notification: Not Known

How to Apply: Download and complete an NZIDRS application form and submit it in hard copy by post
-Provide two academic references. Referees must send their reports directly to scholarship-at-enz.govt.nz.
-Provide a provisional supervision form provisional supervision form from the Head of School or Associate Dean of postgraduate at your intended New Zealand University.
-Answer all questions by completing all fields of your application form and submit your form along with ALL required documents to Education New Zealand by 15 July 2014.

Scholarship Application Deadline: The application deadline is 15 July 2014.

Further Official Scholarship Information and Application

Read more: New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS) for International Students, 2014 : Scholarship Positions 2014 2015

Home Apri 2019

Source: http://scholarship-positions.com/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships-2011-new-zealand/2010/12/16/

Iklan

Beasiswa Dikti 2014

Ayo ndaftar, sudah dibuka beasiswa Dikti 2014.

Untuk yang sudah menikah, ada tunjangan keluarga untuk keluarga inti, mulai semester II. Ini lompatan yang bagus sekali. Kemudian ada kesempatan bridging juga, yaitu belajar bahasa di universitas-universitas tertentu sebelum program sekolah dimulai. Jika semua berjalan, mantap deh pokoknya.

Semoga tidak telat-telat lagi beasiswanya datangnya 🙂

Silahkan cek informasinya disini

http://beasiswa.dikti.go.id/web/

Dapatkan informasi terbaru tentang dunia Pendidikan Tinggi dan Perdosenan di www.dosenindonesia.net

Pak Rusto Tempeh

Minggu lalu adalah anugerah besar. Aku bersama rombongan KMI bisa bertemu tokoh Indonesia yang penting di Jepang. Ya, nama facebooknya Rustono Tempeh. Pak Rusto ini lah pembuat tempe yang setiap selesai solat jumat aku beli di Mesjid Kyoto.

Datang ke Jepang tahun 1997 dan bertekad jadi pengusaha. Dengan kerja keras, tempe-nya sudah bisa dinikmati di seantero Jepang.

2014-01-19 12.52.58

Screen Shot 2014-02-03 at 7.25.54 AM

Tentang Test TOEFL dan TPA Serdos

Target peserta sertifikasi dosen tahun 2013 adalah 18.000 dosen. (Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi pendidik untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi 2013, hal. 11)

Serdos tahun 2013 menggunakan test TOEP (test semacam TOEFL)  dan test PA HIMPSI (semacam TPA)  sebagai salah dua persyaratan. Kedua tes yang dilakukan secara online ini saya anggap tak ada gunanya, karena mestinya ketika penerimaan menjadi dosen dan test masuk program pasca sarjana, dosen-dosen sudah pasti mengikuti test semacam ini.

Dosen memang tidak membayar biaya tersebut, namun Dikti membayar Rp. 500.000 untuk setiap dosen.  (Buku Prosedur Baku TOEP, Test Kemahiran Berbahasa Inggris 2013 hal. 49 dan Buku Prosedur Operasi Standar Uji Potensi Akademik hal.15-16).

Tahun 2013 dari kuota sertifikasi 15.000 dosen yang lolos hanya 9.000 orang saja, kata Supriadi Rustad. Artinya uang beredar untuk kedua tes ini saja di tahun 2013 sebesar Rp. 500.000,-X15.000 = Rp. 7.500.000.000,- alias tujuh setengah miliar rupiah.

Siapa yang menikmati uang-uang tersebut ya?

Oh ya, tahun depan lebih besar lagi duit beredar.

Untuk tahun 2014 ini, Kemendikbud memiliki nominasi nama dosen sebanyak 26.000 orang untuk disertifikasi. Proses pendaftaran sertifikasi dosen ini tidak sulit. Layaknya seperti daftar haji yang nomor urutnya ditetapkan secara nasional. Namun dari jumlah tersebut, Supriadi memperkirakan, hanya sekitar 10.000 dosen yang lolos sertifikasi berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. (http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/04/15/832847/kuota-sertifikasi-dosen-tak-tercapai)

Akhirnya Berhasil Split

Ingat kan janjiku untuk berusaha dalam sebulan bisa split seperti van Damme?

Janji itu ditulis tanggal 25 November dan Mustinya dibuktikan tanggal 25 Desember. Berlatihlah aku dengan keras, seperti Van Damme di film Blood Sport. Pinggang, selangkangan dan urat-urat sakit semua 😦

Nah celakanya, beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember, aku terserang sakit pinggang akut. Parah banget sampai dua hari tak bisa ke kampus. Bisa ngampus tanggal 25 yang pas ternyata libur itu.

Nah hari ini aku sama anaks kebetulan berolahraga di taman. Ilham belajar naik sepeda di jalan, sementara Ayu ingin belajar bulu tangkis. Sambil lihat Ayu dan Ilham maen bulu tangkis aku latihan split lagi. Lumayan banget.

Nah setelah beres olahraga aku duduk-duduk dan tiba-tiba Ilham meniru gerakkan splitku tadi. Langsung sempurna !!!

Keren ya, nah terus aku bergaya deh sama Ilham yang split

Ilham langsung berhasil sempurna, sementara aku amat memalukan :). Umur emang gak bisa bohong ya, he he.

2014-01-12 12.02.24 2014-01-12 11.59.37

Penyebutan Jabatan Fungsional dalam Bahasa Inggris

Hadeuh hari ini agenda sebetulnya bertumpuk puk puk

Tapi apa boleh buat, ada yang musti ditumis ditulis. Tadi pagi sempet ikut seminar Berkeley-Kyoto Seminar on Indonesia. Menarik banget, tapi musti cabut, solat jumat dan kabur ke kampus, bikin surat progress report buat diupload di web studi dikti. Soalnya musti ditanda tangan Sensei, nah Sensei bilang ada di kampus cuma sampe sore.

Habis itu ada agenda nulis paper, deadline (garis kematian?)-nya minggu ini. Ada hal-hal krusial yang mesti ditulis, maklum ilhamnya datang ketika dengerin khotbah jumát, he he.

Trus perkembangan petisi juga mandeg di tim audiensi, belum nampak gereget berupa jadwal pasti dan siapa yang berani mengkoordinasi. Kita tunggu terus, insyaAllah akan ada perkembangan baik.

Nah kemudian jug diminta Pak Komang untuk ngumpulin sepuluh orang untuk mengguncang dunia  jadi pengurus awal FDI Jepun, ya dikumpulkan deh dari temen2 di FB.

Hmm udah dulu pengantarnya, ini yang mau saya tulis soal apakah ada penyetaraan jabatan fungsional yang berlaku di Indonesia dengan di luar negeri.

Saya mau nulis ini karena banyak beberapa kawan yang baru berteman di FB  manggil saya Prof. Haduuuh jadi malu, secara saya belum jadi Profesor, masih lektor kepala. Lantas kenapa mereka manggil Profesor?

Ya kemungkinannya sih karena melihat rambut saya yang tipis 🙂 eh bukan, karena saya mencantumkan “Associate Professor”di occupation. Nah jadilah dipanggil Prof, itu lebih baik dipanggil “Ass” kan?

Lho darimana Associate Professor tersebut berasal? Sebenernya sih karena kebetulan lagi tugas belajar di luar negeri, jadi perlu istilah untuk menyebutkan posisi saya di kampus di Indonesia. Biasanya sih pake lecturer, tapi pengen yang agak aksi gitu. Nah, begitu cari-cari, nemu deh Surat KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 043/SK/K01-SA/2002 TENTANG SEBUTAN DALAM BAHASA INGGRIS JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. 

Ini dia Screenshotnya:

Screen Shot 2014-01-10 at 5.09.19 PM

Nah jadilah saya mengambil hal baik dari ITB dengan menyebut pekerjaan saya Associate Professor di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti kalau pulang sekolah saya usulkan deh ke Rektor saya biar bener2 resmi, atau nunggu saya jadi Rektor? he he. Tapi setidaknya ini bisa jadi rujukan untuk pergaulan internasional.

Lantas kalau dipanggil “Prof.” lagi? Saya akan bilang, maaf saya belum Profesor. Tapi saya aminkan juga sih, sambil bersyukur karena dipanggil “Prof” lebih baik daripada dipanggil “Lek” 🙂

Kenapa Dosen Menggulirkan Petisi

Oleh karena sejak kemarin dan hari ini ramai betul nama saya disebut dalam berita soal petisi dosen dan mogok mengajar dosen di beberapa media, maka perkenankanlah saya menyampaikan tanya jawab saya dengan Mang Rawing, kawan imajiner saya beberapa waktu lalu.

Mang Rawing: Bah, kenapa sih bikin petisi segala?

Abah: Awalnya ada keprihatinan luar biasa dari para dosen yang tergabung dalam Grup Dosen Indonesia berkaitan dengan didiskriminasikannya dosen di bawah kemdikbud dalam mendapatkan tunjangan kinerja dalam Perpres 88 2013. Kenapa diskriminasi? Karena dari semua kementerian/lembaga pusat yang sudah berhak mendapatkan tunjangan kinerja, hanya dosen kemdikbud yang dikecualikan. Dosen-dosen di departemen lain, tetap mendapatkan tunjangan kinerja. Sebagai contoh baca deh tulisan ini soal dosen di BPS.

Mang Rawing : Kok dosen aja bah, kenapa nggak guru juga?

Abah : Nah ini dia, mesti jelas duduk persoalannya. Dosen adalah pegawai pusat, Kemdikbud sementara Guru dibawah Pemerintah daerah. Di beberapa Pemda seperti DKI Jakarta, guru bahkan sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja dalam bentuk Tunjangan Kinerja Daerah di luar tunjangan sertifikasi guru.

Mang Rawing: Lho, kan dosen juga sudah mendapatkan tunjangan profesi alias sertifikasi dosen?

Abah: Ada beberapa perbedaan penting dalam tunjangan kinerja dan tunjangan profesi dosen. Pertama, tunjangan kinerja melekat kepada status sebagai PNS bahkan sejak CPNS, tanpa proses seleksi lagi. Sementara untuk mendapatkan tunjangan profesi, dosen mesti ikut sertifikasi melalui proses yang rumit dan antrian yang panjang. Menurut rilis ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) tahun 2013, baru 47% dosen yang bersertifikat, artinya 53% dosen belum mendapatkan tunjangan profesi, padahal sebagian mereka sudah amat senior. Kedua, besaran tunjangan kinerja bervariasi menurut kelas jabatan, sementara tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok saja. Ini tidak mendorong dosen meningkatkan kualitas dan karirnya. Ketiga, Tunjangan kinerja tetap dibayarkan sebesar 75% walaupun sedang melakukan tugas belajar, sementara tunjangan profesi dihentikan ketika dosen melakukan tugas belajar. Ini tidak mendorong dosen-dosen untuk melaksanakan studi lanjut. Padahal pemerintah mengklaim mendorong para dosen untuk bersekolah doktor, katanya biar World Class University. Kalau begini mah jadinya Word Class University.

Mang Rawing: Tapi berarti serakah dong kalau dosen mendapatkan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi sekaligus?

Abah : Tidak. Kami paham bahwa karena keduanya mengukur kinerja tentu saja tidak dibayarkan kedua-duanya. Bagi dosen yang belum mendapatkan tunjangan profesi, dia mendapatkan tunjangan kinerja penuh. Bagi dosen yang sedang tugas belajar dan tunjangan profesinya dihentikan, dia akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75%.Nah bagi dosen yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, dia akan mendapatkan selisih saja antara tunjangan kinerja dan tunjangan profesi, atau mendapatkan yang paling besar diantara keduanya.   Dengan mekanisme ini tidak akan ada pembengkakan anggaran sebagaimana dikhawatirkan dan tuduhan serakah adalah pitnah 😉

Mang Rawing: Kok pitnah?

Abah: Soalnya saya orang sunda, gak bisa ngomong F #hadeuhsalahfokus

Mang Rawing : Kembali ke laptop, tapi nanti dosen akan terkungkung karena mesti absen finger print, masuk jam 7.30 dan keluar jam 15.30?

Abah : Kayak tukul aja nih Mang Rawing. Ini teknis penilaian saja. Karena tugas dosen berbeda dengan PNS lain, yaitu pelaksanaan tridharma: pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka ukuran penilaiannya juga mestinya mengacu kepada pemenuhan tridharma tersebut. proses penilaian, evaluasi, termasuk reward and punishment mestinya mengacu kesana. Oh ya di banyak kampus absen fingerprint ini sudah diberlakukan kok, bahkan kepada dosen. Yang benar memang ada kewajiban bekerja yang ekuivalen dengan 8 jam bekerja. Dalam delapan jam ini ada aktivitas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Jika ini hendak diimplementasikan ada dua hal yang mesti dilakukan pemerintah dan petinggi PTN: Pertama, penyediaan ruang kerja memadai bagi dosen. Masih banyak dosen yang sulit bekerja di kampus karena tidak ada ruangan kerja, bahkan meja kerja. Sehingga banyak yang terpaksa bekerja: mempersiapkan bahan ajar, mengoreksi ujian bahkan bimbingan di luar kampus. Harus ada standardisasi, minimal dosen ada meja kerja, lemari buku, dan akses internet. Kedua, mekanisme penilaian harus menyesuaikan nature kerja dosen tadi. Misalnya, siapkan saja berbagai form yang membuat dosen-dosen bisa bekerja sesuai nature-nya seperti penelitian atau mengisi seminar tapi izin dan melaporkan ke atasan langsung di kampus. Simple kan?

Mang Rawing: Oh begitu ya Bah, ada nggak jalan tengah dari persoalan ini?

Abah : Ada, jika Kemdikbud tidak mengabulkan petisi ini. Ada beberapa hal yang musti jadi catatan dan dilaksanakan. Pertama, Sertifikasi Dosen melekat kepada semua dosen tanpa kecuali asal memenuhi UU Guru dan Dosen. Kedua, Besaran tunjangan profesi dosen tidak lagi sebesar satu kali gaji pokok, tapi sesuai kelas jabatan dosen yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Ketiga, tunjangan profesi tetap dibayarkan walaupun dosen sedang melaksanakan tugas belajar. Ini jalan tengahnya.

Mang Rawing : Oh begitu ya bah, lantas apa resikonya jika Kemdikbud tidak peduli?

Abah : Percayalah, akan semakin sedikit anak-anak terbaik yang tertarik menjadi dosen. Kata kawan saya si Rambo, If you pay peanuts, you get monkeys. Motivasi dosen untuk bekerja dengan baik, mengejar gelar doktor, melakukan publikasi ilmiah internasional sudah pasti akan melemah. Seorang pembaca setia blog saya bahkan sudah berhenti menjadi dosen dan memilih bekerja di perusahaan swasta. Jangan salahkan misalnya jika banyak yang akan seperti itu atau memilih menjadi dosen di luar negeri, seperti di Malaysia. Berarti pemerintahlah yang sebetulnya menginginkan dunia pendidikan tinggi Indonesia tidak berkembang.

Mang Rawing : Wah berarti dosen-dosen Indonesia sudah tidak berpikir pengabdian, tapi mata duitan?

Abah: Cape deeeeh, berarti Mang rawing belum baca tulisan saya: Pengabdian VS Kesejahteraan.  Inilah, istilah pengabdian sudah dimanipulasi oleh penguasa untuk menindas profesi tertentu.

Mang Rawing : Berarti ini perjuangan dosen PNS kemdikbud doang bah, bagaimana nasib yang swasta?

Abah : Tidak juga Mang, petisi kita selain mendesak revisi Perpres 88 2013 soal tunjangan kinerja, juga mendesak revisi Perpres 65 tahun 2007 soal tunjangan fungsional dosen yang sudah 6 tahun tak dinaikkan. Jika ini berhasil, kawan-kawan dosen dengan berbagai bentuk: Dosen PTN, PTS, PT Depag, PT kementerian lain akan ikut berbahagia. Jangan lupa dalam UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa pemerintah mensubsidi PTS untuk membayarkan tunjangan fungsional.

Mang Rawing : Terakhir bah,  terus jadi mogoknya?

Abah : He he, iya mau mogok mengajar di kala liburan semesteran Mang. Ini mah pinter-pinternya kawan yang bikin rilis memlih diksi biar didengar sama pembuat kebijakan, istilahnya Pak Janner mah “peluru tajam”. Soalnya kalo gak pake kata mogok nggak didengar sama bos-bos diatas, media juga nggak mau muat.

Mang Rawing: Wah jelas sekarang bah, I cannot agree you more. sekarang Mang Rawing mau ikut tandatangan petisi deh, disini ya bah? https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007

Abah : Betul, haturnuhun ya Mang rawing, saya mau balik ngerjain paper ada deadline, hiks.

 

Kampus Dinosaurus

Tadi sambil minum kopi di kantin, saya dan Pak Ishaq berbincang tentang “Dinosaurus”.

Tentu bukan makhluk ini secara harafiah, namun merujuk kepada segala sesuatu yang masih ada namun menuju kepunahan. Bisa berupa kebiasaan, institusi, perilaku, dan sebagainya.

Sebagai contoh. Dulu kampus penuh dengan para aktivis yang kuliahnya bisa enam, tujuh atau delapan tahun. Menjadi mahasiswa tua adalah kebanggaan, bisa jadi legend atau senior. Ditakuti mahasiswa baru yang lucu-lucu, jago demonstrasi, mendoktrinasi dalam ospek dan bisa maen kartu di kantin sepuasnya karena tak ada kuliah lagi, cuma tunggu panggilan pembimbing skripsi sebulan sekali.

Dunia mahasiswa sekarang berbeda. Mahasiswa sekarang lulus secepat-cepatnya, tenggelam dalam dunia akademik, fokus ke kegiatan enterpreneur atau belajar dan sibuk berburu lowongan beasiswa atau kerja.

Nah, mahasiswa yang bertipe pertama, kuliah gak lulus-lulus inilah bisa kita sebut dinosaurus. Sebentar lagi punah.

Contoh lain, kampus-kampus besar milik pemerintah di Indonesia, menyandang legenda sebagai kampus perjuangan ini dan anu, memiliki jaket almamater yang legendaris, alumninya biasa jadi menteri, namun dalam beberapa tahun ke depan bisa kalah oleh kampus-kampus baru yang lebih langsing, lincah dan agresif.

Kampus  tipe pertama tadi terjebak dalam dunia administratif sehingga anak-anak muda bergelar doktor dan berjaringan internasional serta peneliti-peneliti top dunia malah tak bisa jadi dosen disana. Guyonannya, kalau Samuel Huntington melamar jadi dosen PTN di Indonesia, apa iya bisa diterima?

Sekarang muncul kampus-kampus baru, berani membayar dosen dengan amat layak, memberi ruang kreativitas, sarana kerja yang memadai, perpustakaan yang baik, laboratorium yang lengkap. Dosen-dosen disana cukup fokus bekerja tak perlu mengiba meminta tunjangan kinerja atau antri serdos karena sudah dibayar dengan baik, berlipat-lipat dari kolega mereka di kampus pemerintah. Peneliti top yang sudah malang melintang di institusi berskala global tak terbebani dengan prosedur administratif yang rumit ketika masuk jadi dosen, cukup memiliki track record baik di dunia akademik, tinggal bekerja dengan baik saja. Salah satu kampus pembunuh dinosaurus ini bisa dibaca di tulisan saya yang ini.

Sementara di kampus-kampus pemerintah, dosen-dosen masih sibuk menuntut tunjangan kinerja karena gaji Doktor dari Harvard bisa kalah oleh Staf administrasi lulusan S1. Bahkan di banyak kampus, dosen-dosen tak punya meja kerja sendiri, apalagi lemari buku. Kalau ada penelitian dari dana pemerintah, lebih sibuk mencari-cari kwitansi daripada memikirkan isi penelitian. Setahun bisa dua kali diteror pemerintah untuk mengisi berbagai formulir online. Mengembangkan ilmu yang multidispliner juga diancam tak bisa dipakai naik jabatan karena dianggap tidak linier. Dosen yang tidak mau pusing,  berhenti meneliti, memilih membuka konsultan palu gada (apa elo mau gue ada), jadi selebritis di tipi atau sibuk jadi konsultan politik.

Jika tak berbenah, dalam beberapa tahun ke depan, saya juga membayangkan kampus-kampus pemerintah, termasuk “the fantastic four” juga akan menjadi “dinosaurus”.

Bagaimana menurut anda?

(Draft) Juknis Penghitungan Angka Kredit

Rekan-rekan Silahkan baca tautan berikut dari dikti, ada yang berbeda dengan penjelasan yang pernah saya posting. lagi-lagi ini belum final tapi sudah disosialisasikan. Nah karena belum final inilah maka tulisan saya sebelumnya soal PAK juga belum direvisi. Kabarnya PermenPAN 17 2013 juga akan direvisi. Monggo:

05penilaian-karya-ilmiah

04Tematik-Kasus-PAK-Bahan-Pelatihan-PAK-2013

03Draft-pedoman-operasional_permendikbud

02DRAFT-PETUNJUK-TEKNIS-PERMENDIKBUD

01PERMENPANRB-17-2013-BATAM

0.INFORMASI-PENILAIAN-AK-KENAIKAN-JABATAN-PANGKAT-2013