Dosen Tidak Dapat Tunjangan Kinerja :(

Kabar buruk datang dini hari ini. Isu yang disampaikan beberapa kawan terbukti benar bahwa dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Hal tersebut tertuang dalam perpres 88 tahun 2013.  Dalam psal 3.1.f disampaikan bahwa jabatan fungsional Dosen dan Guru dikecualikan sebagai PNS kemdikbud yang menerima tunjangan kinerja.

Dinyatakan, tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:

Screen Shot 2013-12-14 at 5.56.50 AM

Saya menduga karena Dosen (dianggap) sudah mendapatkan tunjangan profesi (Serdos). padahal ada beberapa hal yang membedakan serdos dengan tunjangan kinerja:

1. Tunjangan Kinerja menempel pada status PNS secara otomatis baru lantas diukur aspek pengurangnya (ketidakhadiran, dsb), sedangkan tunjangan profesi (serdos) didapatkan secara bertahap, melalui antrian panjang dan proses yang semakin lama semakin sulit (TOEFL, TPA). Pertanyaan saya, apakah semua dosen sudah serdos? Berapa persen yang sudah?

2. Dosen yang sudah tersertifikasi tidak mendapatkan tunjangan Serdos ketika tugas belajar. Di banyak instansi tunjangan kinerja tetap dibayarkan (dengan prosentase beragam) ketika tugas belajar.

3. Besaran Serdos setara setiap dosen, dalam arti sesuai gaji pokok pangkat/golongan. Beda satu golongan dengan golongan lain sedikit saja. Sila cek disini. Sementara besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas-kelas tertentu (Job Class) secara bertingkat. Di Instansi lain, Dosen mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan tunjangan fungsional yang dimiliki. Sila dicek di tulisan-tulisan saya sebelumnya.

Kemudian hal yang lebih menyedihkan adalah, Pertama, terjadi pembedaan antara Jabatan Fungsional dosen di Kemdikbud dengan Instansi lain. Dosen di instansi lain (LAN, Kemneprin, Kemdagri, dll) mendapatkan tunjangan kinerja walaupun yang dibayarkan tunjangan yang lebih besar, tidak dua-duanya. Terus terang ini sangat mengecewakan. Saya menulis berbagai analisis dan prediksi soal remunerasi berdasarkan informasi dari rekan dosen (di instansi lain) yang sudah duluan mendapatkan remunerasi di tahun 2012 seperti STIA LAN.

Kenapa tidak diatur saja seperti penerima tunjangan profesi lain bahwa yang dibayarkan selisih antara tunjangan profesi dan tunjangan kinerja? Bagi negara ini juga tidak membebani anggaran terlalu besar, namun memberi keadilan terutama bagi dosen-dosen yang belum tersertifikasi dan dosen-dosen yang sedang tugas belajar.

Kedua, Terjadi penyamaan antara dosen dan guru dengan penyebutan secara berurutan di pasal 3.1.f. Perpres ini gagal memahami status PNS Guru dan Dosen, di atur sekana-akan ini adalah jabatan fungsional yang sama. Padahal Dosen adalah PNS pusat dan Guru adalah PNS daerah. Guru tidak perlu diatur dalam Perpres ini karena statusnya memang bukan PNS Kemdikbud, tapi PNS daerah.

Atau dosen dijadikan tumbal atau tameng secara politik untuk mencegah tuntutan guru akan tunjangan kinerja? Kalau berpikir konspiratif ya bisa-bisa saja sih.

Sebagai PNS daerah, guru sudah mendapatkan remunerasi sesuai daerahnya masing-masing yang disebut  TKD, Tunjangan Kinerja Daerah. Jadi Dosen memang nasibnya lebih buruk daripada Guru. Tidak percaya? lihat tabel TKD dari Pemda DKI berikut, khusus untuk fungsional tertentu:

screen-shot-2013-01-22-at-10-09-27-am

Saya sendiri karena sedang berada di perantauan, berharap ada organisasi profesi dosen yang berani mempertanyakan hal-hal tersebut kepada pemerintah. Asosiasi Dosen Indonesia atau Forum Asosiasi Dosen? Atau kiranya semua akan mengatakan dua mantra ini: sabar dan tetap bersyukur atau suruh siapa jadi dosen.

Bapak/ Ibu yang berkenan, dosen-dosen yang tergabung dalam Grup Dosen Indonesia, menginisiasi sebuah petisi untuk mendorong revisi Perpres 88 2013 dan Perpres 65 tahun 2007. Silahkan baca dan tandatangani petisi tersebut disini: https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007. 

Setiap petisi yang ditandatangani, maka akan terkirim satu email petisi tersebut ke Presiden RI, MenPAN RI, Mendikbud dan kepala UKP4.  Semoga upaya ini berhasil, setidaknya kita sudah berusaha.

Dapatkan informasi terbaru tentang dunia Pendidikan Tinggi dan Perdosenan di www.dosenindonesia.net

Iklan

279 comments

  1. Remun nda dpat, tunjangan fungsional nda naik2, nasib….2. Dosen d jdikan tameng agar guru tak demog, kecurigaan ini nampaknya punya alasan yang kuat. Mudah2an ada perubahan, minimal tunjangan fungsional naik kyak d lipi. Amin…

    • ya, karena dosen tidak dapat tunjangan kinerja, harapan kita tunjangan fungsional naik tahun ini. Tapi kalau harapan ini tidak direspon pemerintah, mari kita semua dosen di Indonesia mogok mengajar aja, seperti yang pernah dilakukan oleh para hakim. Yang mengajar para staf TU aja yang gajinya lebih tinggi dari para dosen. Memang sangat tidak masuk akal semua dosen di kementerian lain dapat tunjangan kjinerja sementara dosen di kemendikbud tidak dapat. Ini benar-benar tidak adil. Bagaimana peran Para petinggi di Kemendikbud?, kok tidak mampu memperjuangkan ini. Kalau perlu mundur aja, kok hanya kepentingan sendiri yang diperjuangkan.

      • bentuk dari perasan iri dosen terhadap pegawai kemendikbud yang baru akan mendapat remunerasi. padahal sewaktu dosen/guru mendapat sertifikasi yang nilainya jauh jauh lebih besar saja, kami pegawai kemendikbud tidak protes.

      • Selamat ya Pak Djumali, sudah dapat tunjangan kinerja. Saya ikut bahagia dan bersyukur. InsyaAllah dosen2 memperjuangkan tunjangan kinerja bukan karena iri dengan tendik, sama sekali tidak. Petisi dibuat karena hanya di kemendikbud lah dosen tidak dapat tunjangan kinerja. nah, jikapun ada tunjangan kinerja, dosen yang sudah dapat serdos tidak dapat keduanya Pak, tapi selisihnya saja. Tapi bagi yang belum serdos mereka bisa dapat tunjangan kinerja. Jumlahnya masih banyak lho yang belum serdos, 57% (ADI, 2013). Begitu juga dengan yang tugas belajar, serdosnya kan dihentikan tuh, kalau ada tunjangan kinerja mereka bisa dapat 75% dari tukin, sama seperti PNS lainnya. Salam 🙂

    • Dosen dibandingkan pegawai lainnya kerjanya tiga kali lipat, oleh karena itu agar adil dan profesional perlu mendapat tiga macam tunjangan
      1. Tunjangan Kinerja yang terkait dengan profesi sebagai pengajar (Serdos)
      2. Tunjangan Penelitian (yang terkait kewajibannya mengembangkan ilmu serta publikasi)
      3. Tunjangan pengabdian masyarakat (yang terkait dengan kegiatannya mengabdi ke masyarakat)

  2. Apa Permendikbud yang akan mengatur lebih lanjut tentang pegawai tidak terima (Pasal 3 Ayat 2), yang akan mengecualikan guru karena sudah dapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan mengecualikan dosen karena remunerasinya akan ditanggung oleh PTN masing-masing yaa??? Kok ada informasi PTN buat job grading 10 s.d 13 untuk remunerasi dosen, apa benar informasinya yaaa??? Terima kasih tanggapannya.

      • salam mas abdul… saya coba buka link peta jabatan uns diatas, tetapi tidak ada mengenai pengaturan remunerasi di kampus UNS hanya tentang peta jabatan, apakah ini link tersebut link resmi dari UNS… salam dari saya di pekanbaru

      • Peta jabatan UNS tersebut adalah dokumen lama ketika semua kampus menyongsong kebijakan tunjangan kinerja, sekira pertengahan tahun lalu. Ya, ini resmi dari UNS. Sebagaimana diketahui, dosen kemendikbud didiskriminasikan oleh Perpres 88 2013 dalam memperoleh tunjangan kinerja. Namun seorang kawan menyampaikan bahwa dengan status BLU UNS baru saja melaksanakan kebijakan remunerasi dengan sumber dana dari PNBP. Saya sendiri belum memiliki informasi lebih lanjut soal tersebut.

  3. Bare in mind, there’s a major difference between Guru dan Dosen. Guru itu tugasnya mendidik, Dosen tugasnya mengembangkan ilmu. Saya termasuk yang sangat prihatin dengan paradigma yang dipahami oleh Pemerintah yang seolah-olah Guru dan Dosen sama saja.Ditambah opini di masyarakat yang berasumsi bahwa tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri telah digaji sangat layak sampai-sampai membebani negara. Sik ta lah… Sebenarnya kesejahteraan dosen di PTN dibandingkan rekan2 di beberapa kementrian lain sangat jauh.

    Suami saya yang PNS Daerah (dengan tunjangan kinerja 7,8jt per bulan, pejabat eselon IV) sampai merasa kasihan sama saya, betapa profesi saya tidak dihargai. Padahal sama2 PNSnya. Ditambah lagi, terkesan sertifikasi dosen yang dipersulit, dengan besaran tunjangan yang menurut saya tidak layak. Dosen yang telah tersertifikasi tidak berhak memperoleh insentif mengajar dan jika besaran tunjangan profesinya lebih besar daripada kinerjanya, maka yang dibayarkan hanya tunjangan profesinya.

    Mbuh wes mumet.

    Salam kenal ya Hamid, saya teman SMA istri Anda. Salam buat keluarga.

  4. Ternyata dosen tidak diperhitungkan dalam remunerasi kemendikbud. Kasian para Dosen, dituntut S3 harus linear, semua tunjangan dilucuti (serdos, fungsional, laikpauk), berharap dapat remunerasi untuk bayar spp, eh…..ternyata hanya cerita dongeng…..merana……..
    Semoga tunjangan fungsional dosen bisa naik (walaupun yang tugas belajar tidak dibayarkan), paling tidak bisa dinikmati bila kami selesai studi.

    • Yups, amat menyedihkan memang. Semoga ada organisasi dosen yang berani mempersoalkan hal ini, atau jika pun hal ini tidak bisa diperjuangkan, mungkin bisa didorong kenaikan Jabatan Fungsional Dosen yang sejak tahun 2007 tidak pernah naik.

    • kok forum ini isinya mengeluh ya? dari semua yg sy baca intinya tdk ada rasa syukurnya. dosen itu bnyk jalurnya klo mau pendapatan bnyk dr penelitian saja sdh bisa dpt uang bnyk. sedangkan temen administrasi di fakultas atau direktorat dr mana dptnya? jd klo pemerintah memberikan remunerasi berdasarkan kinerja itu wajar dan adil. sedangkan dosen juga dpt lauk pauk itu klo kita pahami harusnya dosen datang tiap hari krn lauk pauk itu idealnya diberik bagi yg mau datang klo nggak datang ya nggak dpt. sedangkan tenaga admnistrasi tdk pernah protes dan tdk pernah nggak untuk demo . saya rasa pak menteri sdh betul menyejahterakan tenaga administrasi dng cara demikian. jadi para dosen yang ingin demo urung saja niatnya lebih baik anda berfikir lebih baik jadi dosen nyambi jadi pengusaha siapa tau anda bisa ngajarka wirausaha ke mhsw dr pada lulusan mahasiswa jd pengangguran. sekian

      • Selamat ya Pak, sudah dapat tunjangan kinerja. Saya ikut bahagia dan bersyukur. InsyaAllah dosen2 memperjuangkan tunjangan kinerja bukan karena iri dengan tendik, sama sekali tidak. Petisi dibuat karena hanya di kemendikbud lah dosen tidak dapat tunjangan kinerja. nah, jikapun ada tunjangan kinerja, dosen yang sudah dapat serdos tidak dapat keduanya Pak, tapi selisihnya saja. Tapi bagi yang belum serdos mereka bisa dapat tunjangan kinerja. Jumlahnya masih banyak lho yang belum serdos, 57% (ADI, 2013). Begitu juga dengan yang tugas belajar, serdosnya kan dihentikan tuh, kalau ada tunjangan kinerja mereka bisa dapat 75% dari tukin, sama seperti PNS lainnya. Salam 🙂

      • Kalo dosen dapat uang banyak dari penelitian, itu namana maling. Karena uang halal g didapat dari peneliian hanua honor dan jumlahnua hanya sekitar 30 % dari total dana yg disetujui. Misal dapa dana penelitian 50 juta, honorya cuma 15 juta, dibagi 3 kalau anggotanya 2 orang. Jadi sekitar 5 juta rupiah untuk jangka waktu 10 bulan atau per bulanna cuma 500 ribu rupiah. Mana ang besar itu Pak? Bisa besar kalau mau bohong atau maling.

      • pak… saya sekarang dosen di UIN SUSKA Riau… baru-baru ini diberlakukan wajib absensi 4 kali bagi seluruh dosen per tanggal 1 september 2014, saya sangat menyangkan ini dimana dosen tidak mendapat tunjungan kinerja dan diwajibkan datang setiap hari seperti tenaga administrasi dan tidak dihargai sebagai tenaga pendidik perguruan tinggi. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat wong deso diatas, sekarang saya sedang mempelajari beberapa peraturan mengenai kehadiran dosen khususnya di kemendiknas dan kemenag. Salam

  5. Niat untuk mencerdaskan bangsa ternyata tidak mendapat apresiasi dari pemegang jabatan…dosen juga manusia yang butuh menghidupi diri dan keluarganya…masa tunjangan serdos yang hanya 2 jutaan dijadikan alasan dosen nerima terlalu banyak…duh..dipakai belanja sehari juga dah habis tuh uang….semoga para dosen masih di’anggap’ eksis ambil bagian dalam membangun negeri ini dengan bersusah payah melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat…

      • dan kena dampaknya juga yang tendik di PTN BH sampai saat ini belum menerima remunerasi bagaimana ya Pak Abdul Hamid masa di PTN lain sudah dapat sedangkan di PTN BH tendik belum dapat kena pa ya? kan sama-sama PNS-RI ko dibedakan PTN BH temdik tidak dapat tolong infonya pak

  6. Mudah-mudahan pemerintah punya kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan kita para dosen. Bagaimanapun juga kita termasuk orang yang beruntung yang bisa menjadi dosen. Bukankah begitu Pak Hamid?

    • Betul Pak Wibowo, beruntung bisa berbagi ilmu dan sekaligus memiliki kesempatan belajar terus menerus. Semoga pemerintah segera merevisi PerPres 65 tahun 2007 tentang tunjangan fungsional dosen menjadi lebih layak, setidaknya besarannya sama dengan peneliti.

      • Saya sependapat Pak Hamid, semoga ada PerPres baru mengenai tunjangan fungsional dosen, paling tidak nilainya sebesar tunjangan peneliti. Semoga saja.

  7. Says merasakan hal sama dozen mungkin yg paling sulit diminta milih partai tertentu. Semoga bukan krn political movement. Kalau dosen sejahtera barangkali berbahayakah bagi tertentu? Pada 14 Des 2013 03:59, “www.abdul-hamid.com” menulis:

    > http://www.abdul-hamid.com posted: “Kabar buruk datang dini hari ini. Isu > yang disampaikan beberapa kawan terbukti benar bahwa dosen tidak > mendapatkan tunjangan kinerja. Hal tersebut tertuang dalam perpres 88 tahun > 2013. Dalam psal 3.1.f disampaikan bahwa jabatan fungsional Dosen dan Guru > “

  8. Kita demo turunkAn orang orang yang membuat kebijakan yg tidak adil ini. SekarAng mau naik pangkat saja susah, dosen mau sertifikasi susah, mau sekolah juga susah, renumerasi malah nggak dapat. Gimana pak nuh dan jajarAnnya percuma anda mendikbud dari perguruAn tinggi nggak bisa berjuang utk dosen

  9. Wah ternyata memang ta dapat ya.. Saya belum serdos ni pak Abdul Hamid, tadinya berharap bisa menerima keadilan karena sebagai dosen saya juga tak dapat tkd, Di kota saya supir angkot bisa mendapat penghasilan lebih besar dari dosen pak, beginilah paradigma pikir pejabat yang tampaknya ta faham sistem pendidikan,untuk pa nuh, kemana aja ni bapak?

    • Betul Pak, analisa saya Dosen dijadikan tumbal untuk mencegah guru menuntut tunjangan kinerja. Pembuat perpres gagal memahami bahwa guru adalah pegawai daerah yang sudah dapat TKD dan dosen adalah pegawai pusat yang memiliki hak yang sama dengan pegawai pusat yang lain.

      • Analisa pak Abdul Hamid benar,belum apa apa guru guru Di kota Kami sudah berkata,bahwa bila dosen dapat Dan mereka tidak,mereka akan mogok.. Terjepit ya pak kita..

    • Sama nasib kita, kalau saya dulu saya sempat keliling jualan beras, gula, karung goni, dll. Pak.Nuh gagal memperjuangkan nasib dosen, lebih baik mundur saja. Memang sangat memilukan nasib dosen. Peneliti gajinya rata-rata sudah lebih dari 10 juta, padahal pekejaannya hanya meneliti doang. Sedangkan dosen yang belum serdos gajinya tidak lebih dari 3 juta (kalaupun sudah serdos gajinya tidak lebih dari 5 juta). Padahal kerja dosen lebih berat daripada peneliti, karena disamping wajib mengajar dosen juga wajib meneliti, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang. Saat ini masih ada lebih dari 40 % dosen yang belum serdos. Lebih baik serdos dihapus aja diganti langsung dengan tunjangan kinerja. Selain itu tunjangan fungsional juga dinaikkan minimal sama dengan peneliti.

  10. Kadang saya berpikir, sebenarnya yang berada di jabatan-jabatan penting di pemerintah ini dari dulu banyak yang berasal dari dosen, sebut saja menteri keuangan, pendidikan (pasti) bahkan wakil presiden. Tetapi kenapa mereka tidak mau memperjuangkan rekan-rekan sesama dosen???? Memang orang kalau sudah enak luipa sama kawan…

  11. Salam kenal pak…

    Saya dosen yang belum sertifikasi. Seperti tersambar petir saat dengar berita ini dari pihak rektorat universitas kami.
    Dan setelah membaca tulisan ini semakin terpuruk, ternyata benar bahwa dosen tidak mendapat remun.
    Sedih sekali ya…

    Padahal tuntutan kerja banyak sekali, Tridarma pendidikan yang harus dipenuhi, sertifikasi yang sulit, tuntutan S3 (saya masih asisten ahli pak..), dan menghasilkan sarjana yang siap pakai dan berguna.

    Kebetulan saya bergabung dengan program studi baru di lingkungan universitas saya ini. Pontang panting memperjuangkan kebutuhan sarana dan prasarana mahasiswa. Mengajar banyak sekali mata kuliah terkait bidang, praktikum hampir setiap hari, perang mulut untuk memperjuangkan pengadaan alat dan bahan praktikum. Semua ini tidak dihargai… Sedih sekali…

    Saya termasuk yang sangat berharap dengan remun ini pak. Seperti kita rasakan semua bahwa kehidupan makin tidak bersahabat. Harga tak terkendali, bbm, biaya sekolah anak. Kebetulan suami saya sedang lanjut pendidikan dan tidak diberikan beasiswa oleh pemda setempat, karena ada kekhawatiran dia tidak kembali ke daerah asal jika sekolahnya selesai, sungguh pemikiran yang picik.

    Sangat miris tentang penyamaan kita dengan guru. Guru didaerah saya sangat sejahtera. Padahal beban kerja sangatlah berbeda..

    Semoga ada perbaikan…

    Mohon maaf ya pak curhatnya panjang…. Heheheee…

    • Bu Lidya, tetap semangat ya. Semoga Pak Nuh dan teman-temannya mendapat hidayah dan tidak melulu membuat kebijakan yang merugikan dan memberatkan dosen. Saya sendiri berharap agar Tunjangan Fungsional dosen yang sudah berumur 6 tahun segera dinaikkan setidaknya setara peneliti.

    • sepakat bu, semoga kita bisa tetap istiqomah ya, namun memang bila dicermati komunitas dosen itu luar biasa. umumnya jarang yang berpikir untuk melakukan bargaining semacam mogok, padahal kalaupun seluruh dosen mogok, maka pemerintah akan sulit mencari gantinya. dosen yang mogok tidak akan bisa digantikan oleh tentara misalnya seperti kasus ketika ada guru sd yang dulu mogok.. kehidupan semakin tidak bersahabat bagi individu-individu berpendidikan tinggi

  12. Guru dapat TKD dari APBD masing-masing daerahnya, sabar nanti tiap daerah ada TKD untuk guru, selain dapat tunjangan profesi/sertifikasi guru yg tahun 2014 ditarget semuanya bersertifikasi guru. Untuk PNS tenaga kependidikan Kemdikbud dapat tunjangan kinerja dari anggaran khusus dari Kementerian Keuangan yg disetujui DPR dan tidak termasuk dalam pagu anggaran APBN Kemdikbud yg 20% dan dasar pemberiannya Perpres 88/2013. Informasi ini dari penelusuran internet berbagai sumber. Nah nanti ada Permendikbud yg mengatur tentang pemberiannya, umumnya ada pengaturan jam kerja dan pemotongan tunjangan berdasarkan jam kerja/hari kerja yg membolos. Ini memang tidak cocok untuk dosen yg banyak tugas penelitian/pengabdian masyarakat di lapangan, tak bisa isi absen saat berada di lapangan, juga yang tugas belajar tak bisa isi absen, apa harus dipotong bila dosen disamakan peraturannya dengan tenaga kependidikan/pegawai. Inilah sisi positifnya dosen dikecualikan oleh Perpres 88/2013. Persoalannya apa ada pagu anggaran APBN untuk Kemdikbud yang khusus disalurkan ke PTN/Kopertis untuk pemberian remunerasi dosen, misalnya dengan dasar khusus Permendikbud tentang pemberian TKD/Tunjangan Kinerja Dosen, seperti guru juga ada TKD dari APBD. Inilah yang perlu ditanyakan/diperjuangkan ke Mendikbud melalui pimpinan kita masing-masing. Bagaimana, sepakatkah?

      • Tulisan ini hanya menempatkan persoalan tukin pada tempatnya sesuai instansi yang menaunginya. Dosen Kemdikbud dibawah kemdikbud, sedangkan guru dibawah Pemda.Semoga lekas ada kebijakan standardisasi tunjangan kinerja (daerah) ya, agar tak ada kesenjangan antar guru daerah kaya dengan daerah minus.

  13. dipasal 8 ada :
    Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
    berarti berlawanan dengan pasal 3 ya

  14. Lha iya Pak, saya juga merasa dosen jadi korban dr keadaan2 ajaib ini. Mau naik pangkat, diperpanjang waktunya. Tunjangan fungsional ya cuma ala kadarnya. Sertifikasi masih berbelit2 prosesnya. Sebenarnya dosen ini dianggap pegawai kemendikbud apa tidak ya? Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yg ada di forum ini, kita bersama2 mencari jawaban dan menggugat ketidakadilan ini. Kalau kayak gini, jgn harap lah dosen bakal betah di kampus utk kegiatan tri dharma, mending dagang aja di pasar..lebih gede dapatnya.

  15. FAQ Pokok-Pokok Kebijakan Reformasi Birokrasi (Sumber: http://www.menpan.go.id):
    T : Apakah ada perbedaan antara remunerasi dengan tunjangan kinerja?

    J : Ada. Tunjangan kinerja diartikan sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati bersama. Sementara, remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu.

    Komentar:
    Apakah benar Perpres 88/2013 hanya mengatur pemberian tunjangan kinerja, dan tidak mengatur pemberian tunjangan remunerasi termasuk remunerasi dosen?
    Bila Mendikbud/PTN/Kopertis memberikan remunerasi kepada dosen, apakah bertentangan dengan Perpres 88/2013?
    Terima kasih komentarnya.

  16. Semoga pengganti Pak Nuh dan Pak Menteri PAN mendapat hidayah.

    Anyway Hamid, sebenarnya tunjangan kinerja itu awalnya bertujuan untuk mencegah korupsi di kalangan birokrat, waktu itu di Dirjen Pajak. Mungkin karena mereka pikir dosen itu teknokrat, ada anggapan dosen ga bakal korupsi kali ya? Atau dosen kudu korupsi gede2an, trus berpungli ria macam Kementrian Keuangan di masa lalu supaya dipertimbangkan dapat numerasi? Hehehehhe

  17. Setelah membaca, menganalisa, mengecek dan recek tentang Perpres No 88 tahun 2013, maka saya memutuskan untuk berhenti jadi dosen, keluar sbg dosen PNS. Kembali ke dunia swasta yg gajinya lebih menggiurkan. Selamat tinggal PTN tempatku mengabdi selama 14 tahun.

  18. Numpang komentar pak Hamid, mungkin definisi DOSEN untuk setiap Departemen/ Lembaga saat ini berbeda-beda, sehingga dalam mengambil kebijakan sesuatu tergantung Departemen/Lembaga yang menaungi (Depdikbud, LAN, Deperindag dll) seperti yang terjadi pada kasus remunerasi saat ini.
    Saya mendukung rencana teman-teman Dosen untuk membentuk ASOSIASI DOSEN sehingga apapun permasalah Dosen bisa diselesaikan secepatnya. Perpres 88 th 2013 sudah terbit, kita tunggu Perpres…. th 2013 semoga tentang kenaikan fungsional dosen yang layak untuk saat ini, agar tidak ada asumsi yang macam-macam dalam dunia pendidikan tinggi seperti yang diributkan sekarang ini……….amin

    • Betul Pak Heri, kita memang perlu membuat barisan. Tapi hak dan kewajiban dosen diluar Tunjangan remunerasi kan sama ya pak seperti kenaikan fungsional yang sesuai dengan PerMenpan 17 2013, Sertifikasi Dosen, dll. Hanya di aspek Tunjangan kinerja saja Dosen di bawah Kemendikbud mengalami diskriminasi. Kenapa ya?

  19. wah mhn maaf kalau dosen dijadikan tumbal agar guru tidak demo mengenai tunjangan kinerja ini, namun kami guru pns di daerah tidak mendapatkan yang namanya TKD, tetapi sama dengan dosen hanya mendapatkan sergur saja dan itupun belum semua guru karena menunggu giliran, artinya nasib kita kira2 sama gak ya bapak ibu dosen?

    • Kalimat ini hanya berusaha menempatkan persoalan pada tempatnya: Dosen PNS adalah PNS Pusat, sedangkan Guru adalah PNS Daerah. Konsekuensinya Tunjangan kinerja diberikan melalui instansi induknya: Dosen PNS PTN di bawah Kemendikbud ya melalui Kemendikbud. Guru sebagai PNS Daerah ya melalui Pemerintah Daerahnya. Tapi saya sepakat, SerDos dan SerGur hanya akal-akalan pemerintah, sebaiknya secara otomatis semua Guru dan Dosen mendapatkannya begitu mendapat SK sebagai Dosen atau Guru, setuju kan Pak/Bu Hawa?

      • Untuk memperjuangkan tunjangan kinerja dosen alangkah bijaknya jika kita tidak mengkambinghitamkan guru, Dulu ketika UU Guru dan Dosen diterbitkan yang berimplikasi pada pemberian tunjangan sertifikasi, kok ndak diprotes untuk dipisahkan antara guru dan dosen? Giliran keduanya tidak dapat tunjangan kok guru yang dibawa-bawa, seolah guru tdk berhak atas tunjangan kinerja dengan dalih sudah dapat TKD dan sebagai tameng pemerintah agar guru tidak protes? Kok segitu rendahnya dosen menilai guru? Kalau dibandingkan dgn dosen yg PNS Pusat, dan guru PNS Daerah diluar DKI yg tidak mendapatkan TKD, masih lebih besar pendapatan dosen, sebab dosen masih dapat tunjangan Lauk Pauk (uang makan), dan honor2 kegiatan lain.
        Saya setuju dengan pernyataan Pak Abdul Hamid bahwa sergu dan serdos hanya akal2an pemerintah. Dulu pemerintah berdalih UUD Dosen dan Guru diterbitkan untuk kesejahteraan guru dan dosen yang dianggap berbeda dengan bidang kerja lain dan investasi ke depan. Tapi dgn adanya tunjangan kinerja yg diberikan kepada PNS selain guru dan dosen, lalu dimana letak peningkatan kesejahteraan bagi guru dan dosen? yang kenyatannya PNS selain guru dan dosen dapat penghsilan yg lebih tinggi?
        atiolo…. kasian….. pirua…….

      • Bu Is, tulisan ini hanya menempatkan persoalan tukin pada tempatnya sesuai instansi yang menaunginya. Dosen Kemdikbud dibawah kemdikbud, sedangkan guru dibawah Pemda.Semoga lekas ada kebijakan standardisasi tunjangan kinerja (daerah) ya, agar tak ada kesenjangan antar guru daerah kaya dengan daerah minus.

      • jadi buruh dinegeri sendiri pak karena kwalitas sdm rendah, akibat kwalitas/semangat dosen rendah karena terlalu sering kecewa.

  20. Waduh waduh, Perpres ini aneh bin ajaib. Kalo kayak gini, kapan mau maju bangsa ini?Kita tidak akan pernah maju kalo situasi dan support ke PT seperti ini.

  21. Malam pak hamid…..! bagaikan halilintar menyambar tiba2 aku mendengar kebijakan yang tidak bijak ini pak hamid, tidak kah mereka tau, bahwa sertifikasi yang kita dapatkan itu didapatkan dengan cara kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala bahkan dosen2 seniorpun sempat tidak lulus, sementara pegawai hanya indikatornya kehadiran saja… dimana kecerdasan pemimpin negeri ini…? tidakkah mereka tau belum semua dosen yang dapat sertifikasi. untuk sertifikasi tahun 2013 ini saja banyak teman2 kami yang berguguran padahal Tridharma jalan terus, tidak gampang mendapatkannya pak….! selain itu setelah kita dapat banyak tetek bengek yang perlu kita persiapkan untuk laporannya…, jadi tidak segampang yang mereka pikirkan. sementara bagaimana dengan tunjangan kinerja itu bukankah indikatornya hanya kehadiran saja. kalau begitu mari kita sama- sama pindah jadi pegawai saja.. sama sekali tidak ada penghargaan buat kita sebagai seorang pendidik….! atau mari kita sama menuntut , saya setuju dengan ajakan bapak. mari kita perjuangkan hak kita…. hakim sudah demo. guru sudah demo dokterpun sudah demo sekarang mari kita dosen seluruh indonesia demo juga agar mereka tau bahwa kita ini masih hidup dalam kemorat maritan..!! ayo pak hamid apa yang harus kita lakukan lagi… kemana kita harus mengadu… sementara wakil kita yang duduk diatas yang dari kalangan kita sama sekali tidak pernah memikirkan nasib kita mereka hanya memikirkan hidup mereka sendiri….! Allahuakbar 3X…….maaf pak hamid teman-teman dosen semua frustasi…

  22. terima Kasih pak Nuh. Dosen seluruh Indonesia siap menyumbang dana kampanye Anda. saya rela tidak membuat skp, sipkd atau bkd. MERDEKA PAK nuh.

  23. Mohon pencerahan, “Guru tidak perlu diatur dalam Perpres ini karena statusnya memang bukan PNS Kemdikbud, tapi PNS daerah.”, atau “dosen dijadikan tumbal atau tameng secara politik untuk mencegah tuntutan guru akan tunjangan kinerja”, sebagai guru (kemenag), saya merasakan bahwa pernyataan ini, menjadi sesuatu tidak rasional.

    • Salam kenal Pak Momon? pernyataan ini hanya berupaya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dosen PNS Kemdikbud, memang dibawah Kemdikbud sehingga Tunjangan Kinerja-nya diatur di Perpres ini, sedangkan Guru non-Depag memang berada di bawah naungan Pemda. Makanya saya agak heran kalau pembuat kebijakan memahami hal ini-pun tidak bisa. Saya berharap untuk Depag Guru dan Dosen juga bisa mendapatkan tunjangan kinerja, setuju kan Pak Momon? Nah soal tulisan saya “Atau dosen dijadikan tumbal atau tameng secara politik untuk mencegah tuntutan guru akan tunjangan kinerja? Kalau berpikir konspiratif ya bisa-bisa saja sih.” pernyataan saya masih pakai tanda tanya? jadi masih praduga walaupun dari aspek politik, ya bisa saja. Apalagi Guru jauh lebih solid dan kuat sebagai sebuah organisasi dan gerakan daripada dosen. Terima kasih.

  24. inalillahi wa’inaillaihi ro’jiun..
    ini semua krn kesalahan uu yg selalu mensejajarkan guru dg dosen (uu guru dan dosen).. dulu dosen lbh tinggi kedudukan dlm uu dr pd guru krn berdasarkan beban 3 darma perguruan tinggi..
    guru sebagai pendidik sedangkan dosen selain pendidik berkewajiban mengabdi kpd masyarakat jg melakukan penelitian sprt peneliti di LIPI.. jelas sangat berbeda beban guru dibanding dosen..
    dan yg pasti, negara ini bs berjalan karena ada dosen sbg otak jg pencetak pejabat megara seperti YTH pak Nuh..

  25. Saya kira komentar antar teman sejawat sudah jelas bahwa ada ketidakadilan. perlu ada tindak lanjut abah, biar gaungnya sampai telinga mereka.

  26. Salam pak
    Knapa ya pak nuh dkk tidak peka untuk memberikan pelayanan optimal untuk abdi negara#dosen# tuntutan pada mereka begitu luarbiasa tinggi, pendidikan harus tinggi tp kontraprestasi buat mereka rendah seolah mrk tidakmau apresiasi thdp profesi ini, padahal dosen adlah ujung tombak pembangunan untuk menghasilkan output yg siap pakai, aduh pak nuh knapa ya????????????mudah2an ada hidayah buat bapak untuk memberikan yg terbaik untuk institusinya

  27. Kepada teman-teman dosen saya himbau untuk berhenti saja dr dosen baik PTN maupun PTS. Mari kita membangun dunia swasta, mari kita tinggalkan pekerjaan dosen yg tidak dihargai sama sekali oleh pemerintah. Dan bila perlu, kita ramai-ramai pindah ke perguruan tinggi yg ada di luar negeri yg memberikan gai yg berlipat2 dari negara kita. Mengapa kita setia kepada negara? sementara negara tidak memperhitungkan eksis dan kinerja kita? Mari kita tinggalkan pekerjaan dosen////

    • Dosen Indonesia jangan pernah putus asa, petisi yang dibuat ini adalah bagian dari usaha. Mari kita terus berusaha menyebarkan petisi tersebut sambil berdoa, Dosen Indonesia jangan pernah pantang menyerah. Semoga Mendikbud mendapatkan hidayah.

  28. petisi kita tidak akan pernah didengar sebelum semua PTN lumpuh karena dosen-dosennya sedang berjuang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal sebagi pedagang kaki lima dan wiraswasta kecil-kecilan..

    • Wah saya setuju. tapi mungkin bukan ke MK, tapi ke MA, karena statusnya Perpres dibawah Undang-undang. Sayangnya posisi saya sedang tugas belajar di Jepun, jadi tidak memungkinkan. Tapi saya berharap kawan-kawan yang memiliki organisasi resmi seperti Asosiasi Dosen Indonesia mau melakukannya. Semakin banyak gerakan, semakin kuat pesan ini bisa didengar. Salam

  29. sebaiknya kita membuat demo besar-besaran atas nama semua dosen indonesia kepada pemerintah, rumangsane gaji dosen iki besar po,…?? kenaikan pangkat dipersulit, harus S3, bayarane kalah karo tata usaha

  30. Salam kenal…
    Ayo tetap semangat Bapak dan Ibu dosen…semoga keadilan berpihak pada kita…tetap bersabar dan bersyukur supaya tidak sakit hati…salam kenal juga untuk pak Abdul Hamid…
    kalau dilihat dari take home pay, membandingkan guru dan dosen dengan pangkat dan lama bekerja yang sama di daerah saya, ternyata yang didapatkan guru PNS lebih besar dibandingkan dosen PNS. padahal dosen harus melaksanakan tridarma yang tanggungjawabnya lebih berat.

  31. Salam kenal pak Abdul Hamid
    Jika dalam petisi dosen tersebut hny memperjuangkan agar dosen mendapatkan tunjangan kinerja yang dibayarkan dari selisih tunjangan profesi, sepertinya tidak akan banyak berpengaruh pada kesejahteraan dosen pak.

    • Tergantung melihatnya bagaimana Pak. Untuk yang belum serdos (kata ADI 57% dosen Indonesia belum serdos), maka tunjangan kinerja ini amat membantu. Belum lagi dosen yang sudah serdos ketika tugas belajar tak boleh menerima tunjangan serdos, tetap bisa menerima tunjangan kinerja (ini berdasar pengalaman instansi lain). Soal besaran selisih memang tergantung dari kelas jabatan yang tergantung jabatan fungsional. Ini bisa memicu kita untuk bersemangat mengejar jabatan fungsional yang semakin hari semakin sulit. Kemudian yang kita desak juga revisi 65 tahun 2007 tentang tunjangan fungsional dosen agar sebesar minimal peneliti. Saya pikir jika direalisasikan, kesejahteraan akan membaik kok Pak.

  32. Kl mmg tujuannya untuk membantu dosen yang belum serdos dan yang sedang tugas belajar sepertinya akan sangat membant pak, tetapi untuk dosen yang sdh serdos memang sepertinya hanya bisa berharap pada revisi 65 tahun 2007.

  33. Permendikbud No. 107/2013 tanggal 17 Desember 2013:

    Pasal 5 Permendikbud 107/2013: Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:
    f. Pegawai di lingkungan kementerian (maksudnya Kemendikbud) yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.
    (tidak menyatakan guru dan dosen)
    Pasal 3 (1) g Perpres 88/2013 tidak dinyataan/diatur di Permendikbud 107/2013
    (tentang PNS pada BLU tidak terima tunjangan kinerja karena telah mendapat remunerasi dengan PP 23/2005 yang telah diubah dengan PP 74/2012)
    Pasal 8 Perpres 88/2013 juga tidak dinyatakan/diatur di Permendikbud 107/2013
    Pasal 4 Permendikbud 107/2013: besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan 75% dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya.

    Permendikbud 107/2013 diperoleh dari fotokopi yang beredar dalam kampus PTN BLU terpercaya. Silahkan dicari/ditelusuri file aslinya.
    Mohon analisis dari pak Hamid, terima kasih.

    • Mbak Lingganny yang baik. Saya sudah dapat dan sudah saya posting di blog. Kesimpulan saya, serba tidak konsisten dan terkesan Permendikbud dibuat tergesa-gesa. Betul pasal 5f tidak menyebut tegas soal pengecualian guru dan dosen, walaupun memang jabatan fungsional yang mendapatkan tunjangan fungsional ya hanya dosen. Begitu juga soal pegawai blu. bagaimana pula dengan pegawai pt bh? Yang jelas membedakan adalah dibayarkannya tunjangan kinerja ketika tugas belajar, padahal dosen jelas-jelas tak dapat serdos ketika tugas belajar. Pemerintah dan dikti seperti tak punya arah mau dikemanakan pendidikan tinggi kita, semua serba carut marut nggak karu-karuan. Satu pekerjaan – dosen pns- bisa mendapatkan perlakuan berbeda-beda tergantung apakah dia menginduk di dikbud, depag, kementerian lain atau ptbh. Ruwet ya bu. Lha kok malah saya curhat. Gomenasai.

  34. Mohon dicermati tunjangan sesuai UU No 14 tahun 2005 ttg Guru dan Dosen. Tunjangan dosen terdiri dari tunjangan fungsional dosen (apabila ybs adalah dosen tetap PNS, sesuai lampiran 1 Perpres no. 65 Tahun 2007 ) dan tunjangan profesi/kehormatan dosen (berlaku untuk semua dosen tetap yang telah memiliki Sertifikat pendidik, besarannya sesuai PP no. 41 Tahun 2009 pasal 4, 5 dan 15).
    Tunjangan profesi merupakan itikad baik pemerintah untuk menghargai profesi pendidik dalam mencerdaskan bangsa. Sebagai konsekuenssinya ada beban kerja dosen(BKD).
    Tunjangan fungsional diberikan karena dosen sebagai pegawai kemendikbud. Oleh karena itu dosen tetap diharuskan membuat sasaran kinerja pegawai(SKP). Tunjangan inilah yg menjadi dasar fakror pengurang tunjangan kinerja, bukan tunjangan profesi.
    Jadi logika petisi dosen akibat tidak diatur dlm perpres 88/2013 adalah TIDAK PERLU MEMBUAT SKP, dan kalau dipaksakan hrs membuat SKP maka dosen hrs menuntut perubahan tunjangan fungsional.
    Petisi anda jangan membawa lembaga lain. Peneliti itu fungsional LIPI, widyaiswara itu fungsional LAN( kalaupun diberikan tunj profesi lalu diambil sbg pengurang tunj kinerja itu krn pemerintah salah memberikan tunj profesi). Fungsional guru dan dosen hanya ada di KEMENDIKBUD, lihat perpres ttg istilah jabatan fungsional tiap lK/L.
    Semoga perjuangan Anda sukses, Lain waktu fokuslah kalau mau mencerahkan masalah.

    • Terima kasih atas doanya di akhir tulisannya Mas/Mbak. Di bagian kedua memang petisi ini meminta revisi Perpres 65 2007 yang mengatur tunjangan fungsional karena sudah enam tahun tak direvisi. Kemudian, Jabatan fungsional dosen tidak hanya ada di Kemdikbud, tapi juga ada di LAN (STIA), Kemenperin (APP, STP), Kemdagri (IPDN), Kemenparekraf (STP), dsb. Jabatan widyaiswara juga tak cuma ada di LAN, tapi ada di buaaaanyak instansi lainnya. Sebagaiman juga peneliti tak hanya ada di LIPI tapi ada di BATAN, setiap kementerian/ lembaga, dsb. Silahkan dipelajari lagi. Pokok masalahnya adalah adanya pembedaan dimana dosen kemdikbud tak mendapatkan tunjangan kinerja sementara dosen di kementerian/lembaga lain mendapatkannya. Kami menganggap ini diksriminasi, jadi kami membuat petisi deh. Jika setuju silahkan tanda tangan di https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007.

  35. Ingat enggak waktu SBY memanfaatkan dosen IPB ketika akan nyalon jadi RI I…….eh dia mendadak ujian terbuka doktor untuk meningkatkan citra (berpendidikan doktor)…..tapi sudah jadi lupa pula sama dosennya………endak memperhatikan kesejahteraan dosen di lingkungan kemendikbud (mereka dosen IPB toh PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud) enggak diperhatikan………….hahaha kasian deh luhhhh para dosen…..ayo demo Istana……….

    • Betul Pak Ilmi nasib dosen sangat memilukan, apaladi dosen dpk di daerah, mau nyekolahkan anak aja susah. SBY pilih kasih, masa semua dosen di bawah kementerian lain dapat Tunkin, dosen dibawah kemendikbud gak dapat. Ini betul-betul diskriminasi. Kapan mau demo istana?, kami dukung!!!

  36. Pasal 4 Permendikbud 107/2013: besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan 75% dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya, sedangkan dosen yang tugas belajar, tidak menerima sepeserpun dari tunjangan serdos. Kog dosen dianaktirikan…….?

  37. Sekedar info tambahan, tunjangan fungsional saya, malah dah 16 bulan tidak dibayarkan, padahal sk tugas belajar dan sk perpanjangan tugas belajar dah keluar.

  38. pasal 4 Permendiknas nomor 107 tahun 2013 kan bunyinya : pegawai yang dibebaskan sementara darai jabatan karena sedang tugas belajar……..dapet 75% tunkin yang dibayarkan…….berarti dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional…..artinya seharusnya dosen yang sedang TB dapet 75% tunkin dong….coba sandingkan dengan bunyi pasal 5 huruf e permendikbud tersebut……apabila dosen ybs tidak memperoleh tunjangan profesi………………….

    • Permendikbud ini memang dibuat bersayap. Pegawai Kemdikbud di pasal satu disebut “Pegawai PNS dan CPNS Kemdikbud” bahkan staf khusus Menteri pun dianggap pegawai Kemdikbud. Dalam pasal 2 tak ada pengecualian untuk pegawai tertentu yang dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Bahkan dalam pasal 4, CPNS dinyatakan mendapat 80% dan PNS yang tugas belajar diberikan 75% dari tunjangan kinerja. Nah baru di pasal 5(e) dinyatakan bahwa “pegawai di lingkungan kemdikbud yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi” dinyatakan tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, jabatan fungsional yang memenuhi pasal 5(e) tersebut hanyalah dosen. Ini memang bisa diartikan “pegawai nya” atau “jabatan fungsional nya”. Namun nampaknya ini akal-akalan kemdikbud membuat kalimat bersayap. Kalau menurut tafsiran saya maksud jelasnya ya “Dosen tidak dapat tunjangan kinerja”. Yang jelas Permendikbud tidak mungkin betentangan dengan Perpres. Semoga saya salah ya. Memang Perpres 88 2013 nyebelin banget ya…

  39. Dosen juga pahlawan bangsa…. Pahlawan tanpa tanda jasa …. Beginilah bangsa ini menghargai pahlawannya…. dan sangat pantas bangsa ini tidak pernah maju!!!!

  40. Kasihan benar para dosen yang belum serdos …. Tunjangan serdos ngak dapat…. Remonpun nggak ada! …. Duh suramnya profesi dosen di negara ini…..

  41. Trimakasih sebelumnya buat Pak Hamid atas artikel dan seluruh komentar dari rekan-rekan sekalian, Saya adalah dosen di kemenparekraf saya belum serdos dan status saya sekarang ini sedang Tugas Belajar Hari ini saya menerima renumerasi yang rasanya kok gak adil ya……., saya sampai menanyakan kepada pihak keuangan atas hitunng-hitungannya dan dijelaskan kalau jumlah yang saya terima itu diperoleh dari selisih antara gaji pokok saya dengan renumerasi saya dan dihitung sejak bulan Juli dari totalnya hanya dibayarkan sebesar 75%, begitupun saya tetap syukuri namun agak mengoyak rasa keadilan di diri saya, saya tanya aturannnya utk kemenparekraf sendiri ternyata belum ada aturan tertulisnya, jadi saya yakin yang menjadi rujukannya adalah permendikbud no. 107/2013. Tetapi saya merasa ada salah penafsiran tentang makna pasal2 didalamnya sperti kata rekan2 diatas “bersayap”.

    Nambun begitu saya sangat berterimakasih dengan komentar teman-teman dan mohon maaf tidak bermaksud ria terhadap teman2 di kemendikbud yang tidak menerimanya.

      • salam kenal pak abdul hamid dan mbak wiwin, saya juga dosen di kementerian kelautan dan perikanan, dan sedang tugas belajar juga, nampaknya di kementerian kelautan tidak seperti di kemenparekraf, dosen di kemenkp sampai saat ini belum menerima tunjangan kinerja, termasuk yang sedang tugas belajar, mungkin karena dampak dari perpres 88/2013, padahal di perpres 80/2013 (utk kemenKP) tidak tersurat disebutkan seperti di perpres 88, namun di kepmen kp yang mengatur grade jabatan, jabatan guru dan dosen tidak ada, sementara semua jabfung dan struktural muncul di situ.
        saya dukung perjuangannya pak…supaya dosen di seluruh kementerian memperoleh tunjangan kinerja sehingga dapat berimbas pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan

  42. Makanya kawan-kawan ayo mundur dari dosen…. Saat ini, alhamdulillah saya sudah mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaan dosen PNS di salah satu PTN di negara tercinta ini. Per 2 Januari 2014 saya sudah mulai aktif di salah satu perusahaan swasta dengan gaji 6 kali lipat dari gaji saya sebagai dosen. Olehnya itu, mari kawan-kawan mundur dari dosen, gabung di swasta, jangan nunggu waktu, nanti keburu tua, gk dipake lg sama swasta…

  43. * Kalau dibaca di PP 107 pasal 4 karyawan cpns sudah mendapat tunjangan kinerja 80% setiap bulan.
    * Padahal tunjangan kinerja untuk level paling rendah nilainya sudah besar : sekitar 1,5 juta
    * Akibatnya : bisa jadi take home payment karyawan cpns 3a lebih besar dari dosen cpns 3b.
    * Apa itu adil ya pak? Sementara untuk mendapatkan sertifikasi, dosen harus berjuang mengumpulkan kredit. Itupun paling cepat 3 tahun setelah diangkat jadi CPNS. Itupun cairnya tidak jelas kapan…

  44. tidak semua daerah mampu memberikan tunjangan pada guru. dosen masih lebih sejahtera dibanding guru didaerah. dosen punya tunjangan serdos dan dana penelitian. kalo guru mau pengembangan profesi/penelitian/karya ilmiah aja pake dana sendiri, tdk ada dana pengembangan profesi atau penelitian seperti di PT.

  45. ya bagi yang mau keluar mangga… tapi yang mau berjuang juga mangga……..ambil apa yang terbaik bagi masing-masing pihak……karena tidak semua orang pikirannya sama………..yang harus sama AYO KITA DEMO SBY DAN NUH…………

  46. Bapak Hamid, menurut saya memang perpres 88 dan permen 107 tahun 2013 ini kurang menguntungkan dosen pns. Bapak Hamid, kalau saya mencermati bahwa dosen yang sedang tugas belajar akan dicabut fungsionalnya pada bulan ke-7 (Untuk dosen yang tugas belajar dalam negeri, fungsional tersebut diganti dengan beasiswa sebesar fungsional saat ditugaskan). Untuk menanggapi pasal bersayap tersebut bahwa dosen yang tugas belajar sebenarnya tidak sedang menduduki jabatan “fungsional” karena telah dicabut (maaf saya lupa peraturannya, tapi saya pernah membacanya) sehingga dosen yang tugas belajar seharusnya mendapat tunjangan kinerja karena tidak terkena Pasal 5 (e) dari permen 107 tahun 2013.
    Sukses selalu pak, saya mendukung bapak dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen.

  47. sy sbg kel dosen sangat jengkel ada yg mengkritik dosen tak se solid guru, mereka tdk tau kalau tugas dosen 3 kali lbh berat dr guru, bahkan lbh brt..
    ngajar dr jam 8 pagi pulang ba’da isya (krn semakin byk yg tgs belajar untuk memenuhi peraturan PTN yg mengharuskan semua dosen bergelar min doktor dn untuk memenuhi syarat sertifikasi hrs lulus doktor ) sedangkan mahasiswa tiap thn meningkat..
    blm lg praktikum hr sabtu dn minggu.. bagaimana bs dosen dpt berkumpul bersama sprt guru sedangkan waktu untuk keluarga saja sangat minim..

  48. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber jumlah penerima tunjangan kinerja di Kemendikbud sebanyak 58.584 orang. Sedangkan jumlah total pegawai Kemendikbud yang berstatus non dosen hanya 8.000 orang (tidak termasuk pegawai pada PT BLU). Kalau tunjangan kinerja ini memang hanya diperuntukkan bagi pegawai non dosen, lalu sisanya yang 50.584 tunjangan kinerjanya diterima siapa?. Terus saya juga dapat informasi bahwa Tunjangan kinerja pegawai kemendikbud tidak bisa cair Desember 2013, karena tidak masuk dalam DIPA 2013. Ini benar-benar aneh, karena kementerian lain sudah cair akhir desember ini.

    • Mas kahar, ini yang saya pahami:
      1. Menurut Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf f Perpres No 88 tahun 2013 menyatakan bahwa, “Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan kemendikbud yang diangkat sebagai fungsional guru dan dosen”. dan ayat (2) nya berbunyi… ketentuan lebih lanjut ditentukan dalam Permendikbud.
      2. Menurut Pasal 5 huruf e Permendikbud No 107 tahun 2013, disebutkan bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.
      3.Menurut Pasal 4 ayat (2) Permendikbud No 107 tahun 2013 menyebutkan bahwa besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

      berdasarkan pasal-pasal di atas, saya menganalisa hal-hal sebagai berikut :
      – Pada prinsipnya menurut perpres dosen tidak menerima tunjangan kinerja.
      – menurut Pasal 5 huruf e permendikbud dijelaskan bahwa dosen yang memperoleh tunjangan profesi tidak diberikan tunjangan kinerja.. Pasal ini menjelaskan bahwa bagi dosen yang tidak memperoleh tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja.
      – Pasal 4 ayat (2) permendikbud, mengandung arti bahwa bagi yang tugas belajar, termasuk dosen yang sedang tugas belajar diberikan 75% tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai kelas jabatannya.

      dengan demikian saya menyimpulkan dengan sylogisme sebagai berikut:
      -Tidak semua dosen menerima tunjangan kinerja
      -sebagian dosen yang menerima tunjangan kinerja adalah dosen yang tidak memperoleh tunjangan kinerja
      -dosen yang sedang tugas belajar yang tidak memperoleh tunjangan kinerja akan memperoleh 75% tunjangan kinerja yang dibayarkan.

      demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.

      • Mudah-mudahan analisa bapak benar. Jadi yang belum serdos dan yang sedang tugas belajar dapat tunjangan kinerja. Tetapi nda terlalu berharap, takut kecewa lagi.

      • ya itulah, kebetulan saya dosen hukum, yang setiap hari kerjaan saya menafsirkan bunyi ayat atau pasal dalam perundang-undangan…. Tapi seandainya realisasinya tidak demikian berarti menteri melanggar aturannya sendiri dan dapat digugat…..atau saja jelaskan lagi dengan data sebagai berikut:
        1. Berdasar surat Menteri Keuangan tanggal 30 Juli 2013, Kemendikbud dinyatakan berhak mendapat anggaran remunerasi. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 989,8 miliar. Uang itu akan dibayarkan kepada 58.584 pegawai untuk masa pembayaran enam bulan (Juli-Desember) 2013.
        2. Menurut Muhamad Nuh “….. jumlah pegawai Kemendikbud sekitar 8.000 orang”, dan jumlah pegawai itu belum termasuk PNS di Perguruan Tinggi (maksudnya termasuk dosen)?
        3. Fasli Jalal (wamen bidang pendidikan) memaparkan, jumlah dosen pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 75 ribu orang. Sekitar 65 ribu orang bekerja di PTN dan 10 ribu diantaranya diperbantukan ke perguruan tinggi swasta (PTS).
        4. Ketua Bidang Litbang dan P2M Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali saat berdiskusi menyatakan bahwa “Baru 47 persen dosen dari 204 perguruan tinggi se-Indonesia yang sudah tersertifikasi,”

        Berdasarkan data di atas, mari kita hitung:

        DATA SIMULASI TUNJANGAN KINERJA KEMENDIKBUD
        1 Jumlah Jatah Pegawai yang dapat tunjangan kinerja (Kemenkeu) = 58584
        2 Jumlah pegawai kemendikbud = 8000
        3 Jumlah dosen pns kemendikbud = 75000
        4 Capaian sertifikasi 47% x 75000 dosen pns = 33750
        5 Dosen yang belum tersertifikasi = 41250
        6 Jumlah pegawai kemendikbud yang tersebar diseluruh Indonesia = 9334
        TOTAL = 58584

        Analisa dari berbagai sumber…. semoga bermanfaat.!!!!!!!!!!!!!!!

  49. Saya adalah dosen kemenkes Yogyakarta merasakan tuntutan yang tinggi untuk profesi tetapi dukungan dari institusi terutama dari pimpinan PT sangat kurang bahkan sangat menghambat karir dosen yang ingin maju. Karir dosen maksimal hanya lektor kepala dan beasiswa S3 cuma dijatah 1 orang pertahun. saya mendapatkan beasiswa dari LPDP saja dihambat bahkan lembaga beasiswa dan tempat saya mengambil S3 disurati untuk menolak S3. Selain itu saya dapat Surat Peringatan tidak masuk 9 hari gara gara tidak dapat ijin untuk mengikuti kegiatan beasiswa. Lima penelitian tingkat nasional yg saya dapat tidak diakui oleh pimpinan PT. Saya sudah tidak peduli sama institusi, S3 saya jalan terus walaupun tidak diakui, dipecatpun tidak masalah, saya yakin ada tempat yang lebih baik. Semua orang termasuk bos dah tahu kalo saya sering terlambat masuk dan keluar kampus tapi saya sering dipake untuk pekerjaan dan jabatan tertentu di jurusan. Selain itu ada tawaran untuk pindah jurusan. Saya tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di Institusi ini. Adanya gap antara tunjangan serdos dan tunjangan kinerja membuat semakin bertambah beban pikiran. Dulu kerja beban tidak berat dengan gaji sedikit tapi sekarang tuntutan tinggi kualifikasi harus S3 dengan reward tidak sebanding fasiltas sangat kurang apalagi dibandingkan profesi lain sungguh menjadikan stress tinggi. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik mungkin akan saya ambil.

  50. Saya juga sepakat dengan analisis Pak Ilmi. Cuma kalau analisis itu memang benar bahwa dosen yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan memperoleh tunjangan kinerja, ini juga tidak adil, karena tunjangan kinerja lebih besar dibanding dengan tunjangan profesi. Misalkan saja saya dengan jabatan lektor kepala sudah mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok, yaitu: 2,8 juta/bulan (saat ini dibayarkan per tiga bulan, tapi kadang-kadang gak lancar). Sedangkan rekan lain yang belum serdos dengan jabatan lektor aja (kelas jabatan 12) akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 3.855.000 juta/bulan. Ini berarti jabatan yang lebih rendah akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Kalau seperti ini lebih enak gak usah ikut serdos, tapi dapat tunjangan kinerja yang lebih besar.
    Demikian juga kalau yang belum serdos, tapi sedang tugas belajar akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75 %. Ini juga tidak adil, karena rekan-rekan yang sudah serdos dan tugas belajar tunjangan profesinya langsung dihentikan.

    • Mas kahar, coba lihat analisa saya di atas berkaitan dengan angka-angka……
      dan biar mudah saya jelaskan lagi begini ;
      tingkat capaian reformasi birokrasi kemendikbud
      – Kemdikbud : Skor 47 level 2 dengan demikian usulan besaran Tunjangan kinerja
      didasarkan pada pagu anggaran yang ditetapkan Menpan/Menkeu untuk kemendikbud….sebesar 45%.
      Jadi seandainya seorang dosen belum memperoleh tunjangan kinerja berpangkat
      lektor (kelas jabatan 12) sebesar Rp. 3 855 000
      maka yang diterima olehnya adalah @ Rp. 3 855 000 x 45% = Rp. 1 734 750 /bulan

      jadi kalau di bandingkan maka yang diterima oleh dosen (lektor) yang belum memperoleh tunjangan profesi lebih kecil dari dosen (lektor) yang sudah sertifikasi yaitu sebesar Rp. 2 800 000 /bulan.

      dan kalau sedang TB, dosen (lektor) hanya dapat 75% x Rp. 1 734 750 = Rp.1 301 062 /bulan

      demikian, mudah-mudahan analisa saya tidak keliru, semoga bermartabat…..

      • Mas Ilmi, saya salut atas analisanya. Sekedar berbagi informasi bahwa kelas jabatan 12 diberikan tunjangan sebesar Rp. 4.819.000,-, akan tetapi untuk kelas jabatan 11 diberikan tunjangan sebesar Rp. 3.855.000,-. Mungkin maksud contoh diatas adalah lektor dengan kelas jabatan 11.
        Semoga analisa anda benar dan memberi sedikit angin surga bagi dosen yang sedang tugas belajar.

      • Pada awalnya hitungan saya juga sama dengan Pak Ilmi bahwa tunjangan kinerja ini masih harus dikalikan sekian persen berdasarkan hasil capaian reformasi birokrasi masing-masing kementerian (misalnya kemendikbud 45 %). Tetapi setelah saya menelusuri berbagai sumber termasuk informasi dari beberapa teman yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja di kementerian lain, ternyata jumlah tunjangan kinerja yang ada pada masing-masing lampiran perpres itulah yang diterima tanpa dikalikan lagi dengan persentase hasil capaian reformasi birokrasi. Dengan kata lain, jumlah tunjangan kinerja pada lampiran masing-masing perpres itu sudah merupakan hasil capaian reformasi birokrasi, sehingga tidak perlu lagi dikalikan sekian persen. Kalau di kemendikbud masih harus dikalikan lagi 45 %, maka jumlah tunkin yang diterima tentu lebih kecil dari tunjangan profesi (serdos).
        Tolong baca dengan seksama Perpres 88/2013 pasal 4 bahwa: “besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini”.
        Kemudian dalam pasal 2 (ayat 2) permendikbud No. 107/2013 disebutkan juga bahwa: “besaran tunjangan kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini”.
        Kedua peraturan diatas tidak menyebutkan bahwa besaran tunjangan kinerja ini harus dikalikan 45%.
        Sekedar berbagi informasi bahwa nampaknya tahun 2013 ada kebijakan dari pemerintah bahwa capaian reformasi birokrasi pemerintah untuk semua kementerian dianggap sama, yaitu 50 %. Maka dari itu, besaran tunjangan kinerja pada lampiran perpres 88/2013 dan lampiran 1 permendikbud 107/2013 belum dihitung 100 %.
        Dengan demikian jika capaian reformasi birokrasi pada semua kementerian sudah mencapai 100%, maka tunkin yang sudah diterima saat ini akan menjadi 2 kali lipat.
        Bandingkan juga dengan tunjangan kinerja pada kementerian keuangan yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja 100 %, dimana jumlahnya jauh lebih besar dari kementerian lain yang saat ini sudah menerima tunkin.
        Semoga bermanfaat.

  51. Mas kahar, diskusi ini jadi sangat menarik……semoga menjadi menambah wawasan dan kedewasaan berpikir………………………
    saya akan pelajari lagi secara seksama… namun ada beberapa hal yang memang simpang siur karena minimnya penjelasan dari para pengambil kebijakan…….;
    1. Tunkin Kemenkeu adalah Tunkin pertama di indonesia sebagai contoh (pilot project) atau proyek percontohan yang pada saaat itu langsung ditetapkan 100%, dan memang nilai tunkinnya paling tinggi, karena dianggap tingkat korupsinya paling tinggi… dan tunkin diberbagai kementerian tidak akan sama karena di hitung dari berbagai macam kriteria.
    2. sekedar contoh, tahun selanjutnya Polri ditetapkan sebagai lembaga penerima Tunkin dengan dibayarkan sebesar 20% dari nilai tunkin yang dibayarkan (rata-rata untuk pangkat bintara mendapatkan sebesar RP. 500 000-700 000), namun tahun ini naik menjadi 40%, jadi dengan pangkat bintara kelas pada yang sama akan mendapatkan sebesar Rp. 1 000 000-1 200 000, jadi untuk Polri setiaqp tahun kenaikannya akan dievaluasi setiap tahun.
    3. selain tunduk pada perpres tunjangan kinerja, kebijakan ini juga tunduk pada perpres reformasi birokrasi, yang tindak lanjutnya diatur dalam permenpan, dan yang menentukan besar kecilnya pembayaran remunersai adalah Kemenkeu berdasarkan hasil penilaian Menpan pada setiap kementerian. kebetulan untuk Kemendikbud hasil penilaian dari Menpan/Menkeu capaian reformasinya nilai Skornya 47 level 2 = 45% x tunkin yang dibayarkan merujuk pada usulan besaran Tunjangan kinerja dari pagu anggaran yang ditetapkan Menpan/Menkeu.
    5. nilai tunjangan yang tertera dalam lampiran perpres 88 tahun 2013 tidak akan berubah karena itu ditetapkan berdasarkan penilaian job grading dari Menpan/Menkeu.
    6. Anggaran Kemendikbud belum sampai pada 20% sebagaimana amanat UUD 1945, sehingga anggarannya tidak akan cukup untuk membayar seluruh dosen kemendikbud, namun kemungkinan perpres ini akan direvisi tahun depan (setidaknya pada akhir tahun 2014 ini) jika pembayarannya sudah mencapai 100%, sehingga seluruh pegawai kemendikbud termasuk dosen semuanya akan mendapatkan tunjangan kinerja….
    7. semoga penjelasan yang saya paparkan sesuai dengan faktanya, karena kalau tidak……SAYA ENGGAK MEMBAYANGKAN KALAU DOSEN DI SELURUH INDONESIA AKAN DEMO BESAR-BESARNA MENGEPUNG ISTANA, SEPERTI DEMONYA HAKIM, DOKTER, PENGHULU……DLL

    semoga bermartabat.

    • Mas Ilmi dan Mas Kahar, saya ikut nimbrung ya,
      1,2,3,4,5. Seperti yang disampaikan Mas Kahar, nilai tunjangan kinerja kemdikbud adalah yang tertera dalam lampiran perpres dan tidak dikalikan lagi dengan prosentase pencapaian karena memang itulah nilainya sesuai prosentase pencapaian reformasi birokrasi kemdikbud. Nilainya bisa berubah? Ya jika kebijakan ini masih diteruskan oleh pemerintah selanjutnya atau ada penurunan/kenaikan kinerja kemdikbud.
      6. Yang disebut anggaran pendidikan 20% bukanlah anggaran kemdikbud, tapi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di berbagai kementerian. Kemdikbud memang jadi leading sektornya. Jadi sampai kiamat memang anggaran kemdikbud tak akan sampai 20%, tapi anggaran pendidikan sejak tahun 2008 sudah 20%. Dan tidak ada hubungan antara anggaran kementerian dengan apakah dosen mendapatkan tunjangan kinerja atau tidak. Ini murni persoalan tidak adanya political will dari pengambil kebijakan di kemdikbud terhadap kesejahteraan dosen. Sampai tanggal 18 desember penyerapan anggaran hanya 74.23%. Apa artinya? Uangnya ada lho
      7. Memang harus aksi, tapi tentu saja dengan cara elegan sehingga tetap bermartabat.
      Salam.

    • EEEEHHHHHH TERNYATA ATURAN KEMENDIKBUD YANG NOMOR 107 TAHUN 2013 ITU TIDAK JELAS ISINYA…………..INI MEMBUKTIKAN BAHWA PARA PEJABAT ENGGAK BISA BIKIN ATURAN…………BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN……..RUSAK NEGARA INI

      • Sebandingkan pendapatan dengan pengabdian dan loyalitas. Tidakkah banyak dosen PNS yang bekerja sambilan di perguruan tingginya sementara pengabdian utamanya di Perguruan tinhgi atau perguruan meengah swasta ?.Mogok mengajar tidak bijak. Mook serius siapa yang tau ?

  52. Miris, prihatin, … dan cukup membuat saya meneteskan air mata setelah membaca runtutan diskusi Pak Hamid dan rekan-rekan dosen di atas. Bagaimana perjuangan selanjutnya, nunggu respon Petisi, demo, atau mogok mengajar?

    • Ya, itulah perjalanan dosen di Indonesia memang terlalu menyedihkan. Masih sangat banyak yang perlu kita diskusikan lewat forum ini menyangkut berbagai aturan yang tidak berpihak kepada dosen. Mbak Ratni, saya pun kadang-kadang meneteskan air mata melihat nasib sesama dosen yang hidupnya serba pas-pasan. Apaagi kami dosen kopertis dpk di swasta jauh lebih memprihatinkan lagi, karena mau nyekolahkan anak aja sangat susah.
      Tentunya kita sangat berharap bahwa petisi yang sudah mendapatkan dukungan banyak dari para dosen Indonesia segera bisa mendapatkan respon dari para pembuat kebijakan. Sambil menunggu respon dari pembuat kebijakan, mungkin saat ini kita perlu juga melakukan gugatan terhadap Perpres dan Permendikbud tersebut lewat jalur hukum, mungkin ke MA. Dan, kami berharap teman-teman yang domisili dekat Jakarta bisa melakukan langkah gugatan ini. Langkah ini mungkin bisa di fasilitasi oleh P. Ilmi dan teman-teman lain yang domisilinya mungkin tidak jauh dari Jakarta. Kalau P. Hamid nampaknya gak bisa karena sedang tugas belajar di Jepun. Saya sendiri domisili di daerah sangat jauh dari Jakarta. Tetapi, jika teman-teman tidak bisa menggugat lewat jalur hukum, maka langkah terakhir tentunya adalah demo atau mogok mengajar. Tinggal menunggu moment yang tepat.

  53. pada prinsipnya, saya dan mungkin teman-teman lainnya tidak menolak keinginan untuk menggugat perpres dimaksud melalui upaya class action, namun memerlukan dukungan berupa dukungan tanda tangan sebagi kuasa perwakilan, dan menurut hemat saya kita harus menunggu bagaimana realisasi tunjangan kinerja berdasarkan faktanya sehingga kita dapat berpikir lebih jernih…..dan saya pikir dari pada menggugat perpres, langkah yang paling efektif kita demo dengan cara mogok mengajar, namun perlu koordinasi dan sebagian orang yang mendapat kuasa bergerak ke-jakarta dengan membawa petisi yang sudah dihimpun oleh saudara Hamid melalui situs ini……………………………..KAMI SIAP BERJUANG UNTUK KEMASLAHATAN ORANG BANYAK…………..

  54. Ada yang tahu cara pindah ke kementerian lain? sy ingin pindah ke KEMEN PU, atau KEMENKEU. disana TUNJANGANnya banyak. proyek banyak.. dari pada dosen, cuma status sosial yg GEDE, gaji (TAKE HOME PAY) KECIL SEKALI..

    • Gimana kalo diusulkan dulu lewat forum rektor?dan selanjutnya kalo forum rektor gak berfungsi baru disusul ssama tindakann lainnya??

  55. nampaknya isu petisi sudah menyebar keberbagai blok dan akun pemberitaan, namun saya belum melihat adanya kemauan politik dari presiden maupun mendikbud…..kayaknya teman-teman harus merapatkan barisan untuk melakukan gerakan yang lebih kuat dari sekedar suatu petisi…….bagaimana kawan-kawan???????????????

    • Monggo dilanjut aksinya bila petisi kita tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah.
      Saya mendukung 100% Pak Ilmi.
      Semoga dengan aksi petisi atau aksi “in action” lebih lanjut pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para dosen.

  56. Saya seorang dosen negri. dari dulu saya tahu kalau dosen dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. bukan berarti TIDAK ada jasanya. Layaknya Oemar Bakri dalam lagu yang dinyanyikan Iwan Fals, ketika menjadi dosen saya menanamkan dalam hati untuk ngajar TANPA PAMRIH atau tanpa berharap apa-apa. Maksud saya Tanpa Pamrih adalah saya tidak berharap mahasiswa jadi pintar atau mengerti apa yang saya ajar. Terserah mahasiswa aja, udah MAHAsiswa, bukan hanya siswa. TANPA PAMRIH. Itulah yang akan terjadi kalau dosen tidak dapat remun…Sabodo teuing…

    • Menurut saya, skema ini bisa berhasil jika semua dosen sudah tersertifikasi. Sampai tahun 2013 menurut data ADI, jumlah dosen yang tersertifikasi baru 47%. Sisanya? Mengantri dalam ketidakjelasan. Dalam situasi belum semua dosen tersertifikasi, maka skema ini juga akan memperlebar jurang antara dosen yang belum serdos dengan yang sudah serdos tadi.
      Jika Pak Nuh mau keukeuh menganggap bahwa tunjangan profesi=tunjangan kinerja, maka hemat saya:
      1. Proses sertifikasi dosen diselesaikan di tahun 2014 ini untuk semua dosen yang memenuhi syarat perundang-undangan, baik aktif maupun tubel.
      2. Karena tunjangan kinerja bagi PNS dibayarkan 75% ketika tubel, maka tunjangan serdos juga tidak dihentikan pembayarannya ketika tugas belajar.

  57. coba pemerintah melalui kemendikbudnya berkaca dari negara tetangga,,,malaysia,,,negara itu sangat menghargai guru dan dosen,,,dosen di sana gajinya 26 juta,,,dan posisi lebih tinggi dari pada swasta,,,coba ya pemerintah menyadari itu

  58. Selain penpres di atas, peraturan yg lain pun menunjukkan diskriminasi (saya menyebutnya kastanisasi)…profesor memperoleh tambahan lagi tunjangan kehormatan dan perpanjangan masa pensiun sampai usia 70 thn.

  59. kata Mendikbud tanggal 15 Jan 2014……..Mendikbud dan para rektor se Indonesia sedang menggodog skema pemberian tunjangan profesi dosen…….katanya bisa lebih dari 1x gaji tergantung kinerja dosen yang bersangkutan……nantinya walaupun jabatan fungsionalnya sama bisa mendapatkan tunjangan yang beerbeda tergantung kinerja dosen masing-masing…..semoga benar adanya bukan basa-basi…..

    • pak Ilmi, pak mentri ini agak aneh ya
      Jika anggaran yang jadi dasar pertimbangan, skema tunjangan kinerja mestinya akan lebih hemat karena hanya dihitung selisih tukin dan tunjangan profesi dan ruang lingkupnya hanya dosen di lingk kemdikbud.
      Tapi kalo menggunakan skema tunjangan profesi maka ruang lingkupnya jadi makin luas, malah makin besar anggaran diperlukan
      aneh .. atau hanya pengalihan

    • Ya, semoga benar, dan cepat terwujud. Sayangnya, belum ada kepastian kapan skema peningkatan tunjangan profesi dosen bisa diimplementasikan, apakah mulai tahun ini, tahun depan atau entah kapan. Jadi, kita jangan terpesona dulu, sebab bisa jadi itu merupakan manuver Mendikbud untuk meredam gerakan para dosen Indonesia melalui petisi. Apalagi ada ancaman demo istana atau mogok mengajar nasional. Yang pasti petisi sudah sampai di istana. Karena itu, petisi tetap harus jalan terus sampai benar-benar ada kepastian tuntutan para dosen terpenuhi.

      • Menurut saya, skema ini bisa berhasil jika semua dosen sudah tersertifikasi. Sampai tahun 2013 menurut data ADI, jumlah dosen yang tersertifikasi baru 47%. Sisanya? Mengantri dalam ketidakjelasan. Dalam situasi belum semua dosen tersertifikasi, maka skema ini juga akan memperlebar jurang antara dosen yang belum serdos dengan yang sudah serdos tadi.
        Jika Pak Nuh mau keukeuh menganggap bahwa tunjangan profesi=tunjangan kinerja, maka hemat saya:
        1. Proses sertifikasi dosen diselesaikan di tahun 2014 ini untuk semua dosen yang memenuhi syarat perundang-undangan, baik aktif maupun tubel.
        2. Karena tunjangan kinerja bagi PNS dibayarkan 75% ketika tubel, maka tunjangan serdos juga tidak dihentikan pembayarannya ketika tugas belajar.

      • pak hamid…….kIta buka lagi aja petisi……kepastian skema tunjangan profesi dosen dan menuntut deadline…..kepada pak menteri dan satu lagi “MENUNTUT SEMUA DOSEN UNTUK TERSERTIFIKASI DI TAHUN 2014 TANPA SYARAT…….ARTINYA SECARA OTOMATIS SEPERTI TUNKIN PAGAWAI,”

    • Pak Ilmi, sy br baca klu menurut pak nuh penilaian kinerja dosen dilakukan sampai oktober thn ini dan kemudian tunjangannya br dibayarkan mulai januari thn dpn..
      terus bagaimana nasib dosen yg blm serdos dn yg sdg tugas belajar..
      Klu gitu gajinya sama dg pak kebun dong..
      ckckckckkkk… gitu msh jg dg arogan pak muh bilang klu dosen mogok suruh ngembalikan tunjangannya dn berhenti jd dosen, gmn bs ngembalikannya, lha wong belum serdos pa lg dpt tjnjngan profeisnya

      • MAS RELI….ITULAH MENTAL MENTERI KITA INI……MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR (PRESIDEN MAKSUDNYA)……..begini, saya melihat negara kita ini memang sudah hancur dari sisi moral, jadi tidak mengherankan kalau para pejabat memainkan hukum dan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak berfikir panjang secara filosofis sehingga manfaatnya tidak terasa kepada yang terdampak dari suatu aturan,,,,,saya juga melihat bahwa mereka para pengambil kebijkan termasuk presiden tidak memahami hukum (ia adalah ahli pertang/pertahanan dan intelejen), dan bahkan terakhir Presiden kita adalah ahli pertanian (S3 IPB) sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden…….jadi sebenarnya saya memahami dan mafhum kalau pemeimpin kita seperti itu…….”tidak memahami hukum”…………………………..jadi ya saya tidak berani menyimpulkan….tapi intinya kita sebagai dosen harus terus berjuang tanpa melihat hasil akhir……..terus berjuang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa…….dan tanpa tanda tangan SERDOS……..heheheh

  60. Setuju pak Hamid. Saya adalah dosen yg sedang tugas belajar.Tunjangan sertifikasi,tunjangan fungsional dll di tiadakan. Walaupun diganti dengan beasiswa tetap tidak bisa membantu karna kebutuhan kuliah seperti beli buku,tugas tugas,biaya hidup kontrakan biaya juga tinggi. Selama tugas belajar anak istri pasti menjadi korban.Kalau menteri,rektor,guru besar jelas tidak merasakan hal hal menyakitkan seperti yang kita alami karena mereka tunjangan resmi dan yang tidak resmi juga besar. Terus berjuang kami akan mendukungmu

    • Pak putra…, masalah akan tambah lagi kalu telat selesai studinya (beaiswa dibayar 3 tahun, tapi kenyataan di lapangan studi s3 rata2 5 tahun). Beasiswa dah ngak dapet, eh bayar SPPnya muaaaahal. Tidak dapat tunjangan sertifikasi dan fungsional. Apalagi uang lauk pauk, bisanya makan bubur aja. Semoga kedepan perhatian pemerintah semakin membaik.

  61. semoga tugas belajar juga menjadi perhatian pemerintah….! ,kenapa dosen dosen malas untuk menjutkan Studi ke S3….? Karna tunjangan sertifikasi lebih menjanjikan dibandingkan dengan beasiswa.

  62. ini bentuk curahan hati dari perasan iri dosen terhadap pegawai kemendikbud yang baru akan mendapat remunerasi. padahal sewaktu dosen/guru mendapat sertifikasi yang nilainya jauh jauh lebih besar saja, kami pegawai kemendikbud tidak protes.

    • Selamat ya Pak, sudah dapat tunjangan kinerja. Saya ikut bahagia dan bersyukur. InsyaAllah dosen2 memperjuangkan tunjangan kinerja bukan karena iri dengan tendik, sama sekali tidak. Petisi dibuat karena hanya di kemendikbud lah dosen tidak dapat tunjangan kinerja. nah, jikapun ada tunjangan kinerja, dosen yang sudah dapat serdos tidak dapat keduanya Pak, tapi selisihnya saja. Tapi bagi yang belum serdos mereka bisa dapat tunjangan kinerja. Jumlahnya masih banyak lho yang belum serdos, 57% (ADI, 2013). Begitu juga dengan yang tugas belajar, serdosnya kan dihentikan tuh, kalau ada tunjangan kinerja mereka bisa dapat 75% dari tukin, sama seperti PNS lainnya. Salam 🙂

      • Tul…….pak Hamid. Kami tidak iri dengan tunjangan kinerja tendik, tapi memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak kami, yang seharusnya setara dengan besarnya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diletakkan dipundak kami. Semoga tidak ada yang berprasangka negatif terhadap perjuangan kami.

    • Pak djumali yang baik, saya doakan anda menjadi orang yang soleh………kami sedang memperjuangkan mereka yang belum mendapatkan tunjangan profesi………..jadi jangan menilai orang tanpa mengerti apa yang sedang diperjuangkannya…….ada 53% dosen di seluruh Indonesia belum tersertifikasi……….tolong pahami itu……

  63. Semoga Pak Nuh membaca blog ini dan semoga hati nurani beliau tergerak untuk memberi solusi yang menyejukkan bagi pegawai kemendikbud (dosen).
    Terima kasih Pak Nuh atas perhatian bapak kepada dosen.

    Semoga Bapak Presiden beserta para menteri selalu dalam lindungan Tuhan Yang Esa.

  64. Sungguh sulit mencapai keadilan yang merata ya pak, kok direktur (pimpinan perguruan tinggi) yang juga mendapat tunjangan serdos + tunjangan direktur + honor KPA, diberikan pengecualian sehingga memperoleh tunjangan kinerja sebagai direktur. Padahal yang banyak kerjanya dan jadi kambing hitamnya ya Pudir (pembantu direktur). Tapi kok dosen yang merangkap Pudir tidak mendapat tunjangan kinerja ya ?? apalagi yang cuma dosen saja pak. Saya sebagai dosen mendapat tugas tambahan sebagai PD II (bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, adm umum termasuk inventaris BMN dan keuangan), juga ditugaskan sebagai PPK (karena saat ini di institusi saya cuma saya yang lulus dan punya sertifikat pengadaan barang) yang jelas membuat beban kerja saya tambah berat dan salah-salah bisa ke penjara. Sementara direktur taunya beres……ngajar aja tidak pernah, duduk di tempatnya aja jarang, kalau mau ketemu harus keluar duit (karena harus di telefon dulu untuk memastikan keberadaannya). Sementara teman saya di Pemda, saya ajak jadi dosen karena di tempat saya kekurangan tenaga dosen…pada nggak mau, karena tunjangannya 10 juta per bulan. Jadi bisa diprediksi kalau kebijakan untuk dosen tidak ada perbaikan, maka bakalan banyak dosen yang akan beralih fungsi.

  65. UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah diundangkan 15 Januari 2014, PP dan Perpres pelaksanaannya dikejar 6 bulan diberlakukan (http://www.menpan.go.id).

    Menurut Pasal 80 semua PNS terima tunjangan kinerja tanpa kecuali
    dosen dan guru yang juga termasuk PNS. Bagaimana nantinya nasib dosen
    pasca berlakunya UU No 5/2014 ASN? Bagaimana analisis anda?

    UU No 5/2014 ASN
    Pasal 80
    (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga
    menerima tunjangan dan fasilitas.
    (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
    tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
    (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
    (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks
    harga yang berlaku di daerah masing-masing.
    (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
    pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
    (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah
    dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

    • Menurut saya yang pasti semua peraturan yang berada dibawah UU No. 5/2014 tentang ASN tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, termasuk Perpres no 88/2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemendikbud. Semua peraturan tentang tunjangan kinerja PNS yang bertentangan dengan UU No. 5/2014 dengan sendirinya “batal demi hukum”. Karena di dalam pasal 80 UU No. 5/2014 dengan tegas dinyatakan bahwa:
      (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
      (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi “tunjangan kinerja” dan tunjangan kemahalan.
      Berdasarkan pasal 80 tersebut, sekarang tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi Perpres No 88/2013 dan menyesuaikannya dengan UU No. 5/2014.

    • ‪Perlu dipertanyakan juga UU ASN ini. Walaupun yang akan disusun PP bukan perpres. Tetapi dari beberapa statement wamenpan, bahwa untuk membayar tunjangan kinerja aparatur tergantung dari efisiensi dari masing-masing k/l. Saya khwatir kalau masing-masing k/l yang membayar tunjangan kinerjanya, bagi k/l seperti kemendikbud yang banyak pegawainya akan berbeda nantinya dengan tunkin k/l yang lain (seperti alasan mendikbud). Jadi ini kalau bisa harus dipertanyakan dari sekarang kepada kemenpan. Agar masalah seperti dosen kemendikbud tidak mendapatkan tunkin tidak terulang lagi

  66. saya merasakan semakin lama tugas dosen semakin aneh, ia harus melaksanakan tugas utama sebagai akademisi namun di sisi lain juga merangkap jadi tenaga administrator, nih masalah SIPKD, KRS online, jadi tenaga administrasi kerjanya makin ringan gajinya makin gede, sebaliknya dosen tugasnya tambah banyak gajinya setara kuli?

  67. Bgm dg dosen yg msh status cpns. Tentunya blm punya jabatan fungsional krn blm boleh ngurus, apalagi serdos msh perjlnan panjang. Pdhl dlm permendikbud ttg tukin disebutkan cpns berhak tukin sebesar 80%. Sama-sama cpns, utk cpns non dosen di kemdikbud dpt tukin, tp utk cpns dosen gak dpt…melas men rek…pdhl hrs kualifikasi s2, sedang non dosen d3/s1, pdhl gaji beda tipis gak sampai 500rb…

    • Sepertinya dosen benar” tdk mendapatkan tukin baik yg sdh serdos maupun yg blm serdos.. td pagi serentak di seluruh fakultas universitas saya mengadakan sosialisasi tentang tukin, dan itu hanya untuk para pegawai yg menjadi peserta sosialisasinya.. PD 3 di fakutas sy memberitahu bahwa bln dpn gaji pegawai dipastikan lbh besar dr gaji dosen, apa lg dosen yg blm serdos.. bagaimana meburut teman”…?

  68. Pak Hamid, Gimana kabarnya terhadap rencana kpdi yg mau audiensi dg menteri. Apakah sudah ada tanggapan. Kalau belum di tancap terus dg rencana selanjutnya yaitu judicial review ke MA

  69. ada kabar yang menarik……tadi saya dapat info…….besok tanggal 4 feb 2014……kayaknya dikti memanggil WR2 dari PTN BLU untuk membahas agenda………
    1. Skema Tunjangan Profesi Dosen; dan
    2. Skema kenaikan Tunjangan Fungsional

    kalau betul, kita lihat bagaimana hasilnya……..kita tunggu sosialisasinya…..

    semoga para pengambil kebijakan baik yang di DIKTI, maupun yang di PTN BLU itu serius melakukan pembahasan, bukan hanya sekedar retorika dan menghabiskan anggaran SPPD dan anggaran koordinasi DIKTI………..semoga mereka tahu akan HARI AKHIR…….HARI PEMBALASAN……….Amin.

    • Klu menurut sy, pemanggilan WR 2 sm dg pemanggilan Rektor pd tgl 15 januari kmrn, pembahasan skema tun. profesi dn kenaikan tun. fungsional hanya sbg peredam keberanian dosen yg akan menggugat mendikbud, pd tgl 15 tersebut mendikbut mengatakan tun. dosen bs 2-3 kali gaji dg melihat kinerja induvidu yg akan dinilai sampai oktober thn inu dn pembayarannya akan dilakukan januari tahun dpn.. nah pd saat itu YTH nuh sdh tdk lg menjadi mendikbud, artinya beliau YTH secara halus sdg menyusun penyelamatan dirinya sendiri dr gugatan dosen se Indonesia..
      intinya, dosen tdk akan pernah mendapatkan tukin sampai ada yg benar” peduli dg dosen apa lg yg blm serdos, padahal serdos semakin dipersulit..

      • maklum, menteri kan jabatan politis aja. mr nuh susah jg brsikap. kan yg gerak dirjen dan sbangsanya.gmn kl dosen+guru PNS demo besar2 soal tukin

    • Saya sepakat dengan Pak Ilmi agar pemerintah serius melakukan pembahasan mengenai masa depan dosen demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.
      Bila dosen tidak “diperhatikan” saya percaya bangsa ini tidak akan dapat melaju cepat untuk bersaing dengan negara lain.
      Semoga lebih banyak dosen yang peduli dengan profesinya.

  70. Salam kenal,

    Nama saya Wira, bekerja sebagai PNS di STP Nusa Dua Bali yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Di tempat saya juga terjadi sedikit permasalahan terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja atau remunerasi. Disini, PNS terdiri dari dua yaitu Pegawai dan Dosen/Pengajar. Untuk yang Pegawai, pada tahun 2013 sudah semua dimasukkan/diberikan JFU (Jabatan Fungsional Umum) sehingga bisa mendapatkan Tunjangan Kinerja.

    Yang menjadi masalah kemudian adalah Dosen dan Pengajar. Dosen adalah PNS yang telah memiliki Jabatan Fungsional Dosen (JFT), dan Pengajar adalah PNS yang sehari-hari bertugas mengajar namun belum memiliki Jabatan Fungsional Dosen. Dosen sendiri terdiri dari dua yaitu yang sudah Serdos dan belum Serdos.

    Masalahnya kemudian adalah, sesuai aturan (saya lupa permen/perpres nomor berapa), Dosen akan mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar selisihnya dengan Serdos, artinya jika TuKin lebih besar baru akan diberikan sebesar selisihnya. Masalahnya adalah, Dosen yang belum Serdos pun dikenakan aturan itu, yaitu sudah dianggap menerima Serdos, sehingga Tukin yang diterima sangat kecil dan bahkan ada yang minus (karena gaji pokoknya lebih besar). Jadi, pada kenyataannya, Dosen yang belum Serdos akan menerima jumlah TuKin yang jauh lebih kecil dibanding Pegawai (JFU).

    Masalah lain, untuk Pengajar, karena ternyata Jabatan Pengajar itu sebenarnya tidak ada, sehingga status Pengajar disini menjadi tidak jelas, apakah mereka termasuk JFT Dosen atau JFU?

  71. yg sy tanggap: tunjangan remunerasi itu sesuatu yg melekat pada PNS. sdg serdosgur melekat pd profesi (fungsional) dos-gur–jk sdh lulus, dosen-guru yg PNS hrsnya scr hukum–krn diatur dlm UU, dan bkn perpres–akan mndptkan dua ‘arus kas masuk’; remunerasi dan sertifikasi…

  72. Apakah petisi ini salah satu bentuk iri dari dosen karena para staff admin di Kemdikbud dpat tukin,,,?padahal dosen dapt nyeper kanan-kiri,,bisa penelitian,proyek, sedangkan kami???bukannya kmi berperan juga utk dosen,,ketika menghitung kum,kepangkatan,,,

    • Tidak Pak Heru. Kami senang dan bersyukur jika tendik hidup sejahtera. Petisi dilakukan karena dosen kemdikbud didiskriminasi oleh institusinya, tidak seperti dosen di kementerian/lembaga lain. Baca deh tulisan saya soal dosen di BPS.

    • Mas heru prasetya yang baik hati……janganlah menilai negatif terlebih dahulu……yang paling pokok kami sedang memperjuangkan 53% dosen yang belum mendapatkan tunjangan profesi alias belum sertifikasi…..ya saya ucapkan selamat bagi pegawai tendik yang akan mendapatkan tunjangan kinerja, namun juga jangan sekali-kali men-judge dosen yang belum sertifikasi seperti itu……mohon maaf……saya termasuk dosen yang 53% itu mas…..

  73. Kalau dosen bisa nyeper kanan-kiri, tidak akan fokus untuk menjalankan tridarma pendidikan. Soalnya saya juga pernah diajar dosen yang jarang tidak masuk kelas karena sibuk nyeper kanan-kiri. Kalau nyepernya penelitian oke lha ya. Tapi kalo nyepernya jualan jasa membuat skripsi + thesis + disertasi?? Bukankan itu bertentangan dengan tridarma pendidikan? Semua ini dilakukan karena terpaksa. Dosen juga manusia. Apalagi dosen laki-laki yang sudah berumah tangga. Dengan penghasilan dosen sekarang dan tinggal di kota besar, hanya cukup untuk kategori hidup pas-pasan. Jauh dari sejahtera.
    @Heru, saya bukannya iri, tapi apakah “para dewa” yang duduk di kursi terhormat sana tidak bisa melihat bahwa tanggung jawab dan beban staff admin dan dosen sangat berbeda?? Ini bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dosen bukan pekerja sosial karena mereka juga butuh penunjang untuk melakukan tanggung jawabnya.
    Semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan karena pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dan menunjang untuk kemajuan bangsa ini.

    • alamdulillah, walau sebatas wacana dn berita, blm ada UU nya, cukup membuat lega sekaligus kwatir ini hanya sbg kopensasi atas diskriminasi dosen pns yg jg sama sbg pegawai pns dikemendikbud sbg penerima tukin.. semakin jauh harapan dosen pns yg belum serdos untuk mendapatkan penghargaan yg selayak”nya seperti pns pd umumnya.. 😥

      • Hari ini (17/02/2014) hiruk pikuk pencairan tunjangan kinerja kemendikbud membuat suasana kampus jadi meriah……..karena gelak tawa pegawai tendik kemendikbud yang merasa puas melihat angka-angka dalam rekening bergerak naik ke atas, tanda cairnya…….TUNKIN……..
        Namun 53% dosen yang belum sertifikasi mengeritkan kening tanda tidak mengerti…..MENGAPA NEGARA INI DIKELOLA OLEH MEREKA mendiskriminasi dosen-dosen tersebut…………dosen mau tunjangan sertifikasi harus antri dulu………eh pegawai tendik dengan nikmatnya tanpa tes menerima tunkin………..memang pantas kalau negara ini jadi bobrok begini……..lawong tidak menghargai dosen-dosen yang syarat pendidikannya lebih tinggi tidak mendapatkan penghasilan yang seimbang………ini kesalahan kemendikbud………..dengan begini kemendikbud harus segera secara resmi mengumumkan hasil pembahasan skema tunjangan fungsional dosen dan kenaikan tunjangan fungsional dosen………segera umumkan apa hasil pembahasannya dan kapan eksekusi kebijakannya…….

      • Dosen yg belum serdos nda dapat tunkin, padahal menurut analisis Dan syligisme yg d utatakan pak ilmi pada comment sebelumnya, seharusnya dapat ya pak.

  74. Turut bersuka cita atas teman-teman yang telah mendapat tunjangan kinerja. Semoga semakin semangat dalam bekerja.
    Untuk para dosen yang sedang berjuang untuk memperbaiki nasib dosen di Indonesia, SELAMAT BERJUANG semoga berhasil. Untuk Pak Hamid, salut atas inisiatif bapak untuk memperjuangkan masa depan dosen yang “diabaikan” oleh pemerintah menuju masa depan dosen yang lebih baik.

    • inalillahiwa’inaillaihiro’jiun…
      terimakasih Yth Pak Nuh atas kepekaan bpk terhadap nasib 53% dosen yg belum serdos dn yg tufas belajar untuj bs memenuhi syarat ikut seleksi serdos..
      dan akhirnya sy hrs jd mengajukan pinjaman uang di koprasi universitas sy untuk membayar spp semrster ini, walau gaji sdh sangat mepet tinggal 2,5 jt, hrs bagaimana lg spp wajib dibayar 7,5 jt/smstr. hari” kedepan hrs lbh tirakad lg sy dg 1 istri dn 2 ank sy.. kmrn msh ada sedikit harapan dosen yg blm serdos dn yg tugas belajar mendapatkan tukin untuk bs menyambung nyawa dn byr spp, tp ternyata mulai bln dpn hrs iklas dg gaji 1,5 jt untuk hidup 4 nyawa sebulan..

  75. pak Hamid dn teman-teman sekalian, bagaimana kelanjutan petisi dn rencana gugatannya kemarin..?
    setelah semua ini, dosen sangat disepelekan seperti ini, apa langkah kedepan yg harud kita lakukan..
    jk ingat dokter dn jaksa, sebaiknya kita mengambil langkah yg sama untuk membantu memperjuangkan nasib te man kita yg belum serdos..
    mohon berjuang bersama demi kehormatan dosen..
    terimakasih

  76. Di negeri ini demo dulu baru didengar,.. Buktinya, lihat guru dan belakangan dokter. Guru punya PGRI, dokter punya IDI, mereka kompak,.. Dosen,… ???

    • betul Pak Darma di negeri kita ini kalau tdk di demo ga didengar ga tau pd kemana ya? mungkin tidak ada orangnya ya di gedung besar mungkin karena gedung ya besar kalau yg bilang satu orang tdk terdengar kl di demo kan pada dengar kali ya?

  77. pak Ilmi, sy bs merasakan bagaimana menghadapi hiruk pikuk, riuh riang para pegawai di univetsitas sy yg td siang mencocokkan satu sama lain atas kenaikan angka direkening mereka masing”..
    saat bahagia seperti itu, msh jg ada pegawai yg mengeluarkan suara sumbang, kata beliau siapa suruh jd dosen, kasian dech yg gk dpt apa”, serdos enggak, remun jg enggak.. Ya ALLAH, nelangsa banget batin ini pak.. semoga ALLAH SWT memberikan petunjuk kpd SBY jg NUH, amiin

  78. Logika yang dibangun para bapak-bapak pejabat di kemendikbud jungkir balik semua.
    Masa tunjangan Kepala Biro lebih besar dari Rektor. Emangnya yang jd atasan siapa.
    Gaji Kepala Bagian lebih besar dari Direktur. Emang Kabag lbh tinggi dari Direktur.
    Padahal “katanya” remunerasi ini baru 47%. Kalau sudah 100% bisa2 ga ada yg berminat jd dosen, semua pada daftar PNS jadi bagian administrasi.. 🙂
    Betul2 ngawur dan tidak masuk di nalar siapapun.
    Mudah2an remunerasi ini bukan akal2an para pejabat di kemendikbud yg notabene tdk memperoleh tunjangan profesi.

  79. pak Abdul Hamid tlg dong kena dampaknya juga yang tendik di PTN BH sampai saat ini belum menerima remunerasi bagaimana ya Pak Abdul Hamid masa di PTN lain sudah dapat sedangkan di PTN BH tendik belum dapat kena pa ya? kan sama-sama PNS-RI ko dibedakan PTN BH temdik tidak dapat tolong infonya pak, apa karena dosen juga mau tunkin?

    • Wah iya, saya ikut bersimpati. Semoga diskriminasi bagi dosen dibawah kemdikbud dan tendik PT BH segera berakhir. Ini gara2 kebijakan dibuat tanpa riset serius, hanya pake asumsi saja. Asumsi mereka dosen sudah serdos, padahal 61% belum. begitu juga asumsinya tendik PTBH sudah dapat reunerasi dari PT padahal juga belum.

    • Ya beda dong pak Ilmi, beliau dosen yg sdh bergelar guru besar, pastilah besar segalanya.. bsr tunjangannya, bsr pemikirannya, besar solidaritasnya dan besar kepekaan terhadap rekan sejawatnya.. hanya saja, kara besar itu sering membuat org keblinger, lupa akan jati dirinya.. yaa beda lah sama kita dosen” junior, serba kecil kecuali tugas sama” besar dg guru besar, malah sang junior sering jd bahan gemblengan mental seniornya, gk beda jauh ma IPDN, hehe..
      yg jelas, dosen” senior apa lg yg sdh prof dn menjabat, tdk ada waktu dn kemauan untuk memperjuangkan nasib joniornya yg terdzolimi.. tenang aja, Tuhan pasti menunjukkan kuasaNya.. ya walau kita hrs melangkah dg cpt untuk negara walau dg belenggu yg menyiksa..

  80. Gaji dosen S2 asisten ahli PNS masa kerja 12 tahun vs gaji office boy PNS Lulusan SMA masa kerja 4 tahun mendapatkan tunjangan kinerja, bekerja di instansi yg sama (kemendikbud) ternyata besar gaji office boy……dosen benar2 terzalimi..Ya Allah ampuni pemimpin bangsa ini

  81. kAtAnya maU DeMo, moGok nGajar, yUdisiAl Review>.. Mana nYalimu dOseN iNdoNesiA >. Kosong, aPa jadinya Generasi banGsa ini, kalau dosEnnYa OmpOng sEmua.

    • Dosen nda kompak, gengsi mau demo. Urus masing2, habis ngajar pulang cari obyekan d luar. Aturan yg ada garang terdengar, tak d turuti siap2 d ancam. Kesejahteraan dosen kurang d perhatikan. Dosen yg belum s2 malas menyelesaikan kuliah biar dipindahkan jadi staf toh gaji staf lebih bsr d bndingkan dosen

  82. dPr, pResidEn, mEmterI produk paRPOL. pEmilU RayA aKan daTang, waHai dOs=sEn, maRi duKunG golPut. gOlpUt memberi dOs=sEn tunJangaN kInerJa, Ajak isteri/suAmi, anak, orangTua,mErtua, sauDara dan mahaSiswA ikut gOLPuT. golongan puTih, golongan orang suci taNpa salaH.

  83. kita lihat ke latar belakang.. awal-awal terbentuknya undang-undang guru dan dosen… terjadi juga tuntutan ketidak puasan….

    Diskriminasi Nasib Guru Saturday, November 12, 2005

    Diambil Media Indonesia (13-11-2005)

    SUDAH lama menjadi keluhan bahwa bangsa ini tidak menghargai guru. Profesi yang bertanggung jawab mendidik anak bangsa ini dibiarkan bergaji rendah, kesejahteraannya buruk, dan cukup diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa.
    Pemerintah rupanya ingin mengakhiri semua yang buruk itu. Maka, dibuatlah Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, yang naskahnya sedang dibahas di DPR. Targetnya pada 25 November 2005 RUU itu disahkan menjadi undang-undang.
    Mengapa terburu-buru? Jawabnya, karena dalam Pasal 22 RUU itu, 25 November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Jadi, ada momentum seremonial untuk membuatnya agak “keramat”.
    Dan untuk mengejar 25 November itu, sangat dikhawatirkan, kritik masyarakat atas isi RUU itu tidak digubris sama sekali. Kritik yang terpokok ialah RUU ini dengan sengaja membuat diskriminasi. Guru dan dosen negeri merupakan warga negara kelas satu, sedangkan guru dan dosen swasta adalah warga negara kelas kambing.
    Misalnya, pemerintah wajib mengalokasikan gaji guru dan dosen negeri dalam APBN (Pasal 14 ayat 1).
    Sedangkan besaran gaji guru dan dosen swasta dibiarkan mengambang dengan bahasa yang sangat longgar tanpa kewajiban, yaitu sedapat mungkin mengacu ke gaji pokok dan tunjangan profesi guru dan dosen negeri (Pasal 13 ayat 1). Artinya jika tidak dipenuhi, tidak soal, alias tidak melanggar undang-undang.
    RUU ini pada dasarnya memang tidak melindungi dan tidak mengangkat martabat guru dan dosen swasta. Napas RUU ini adalah menyamakan guru dan dosen swasta seperti buruh kontrak umumnya, yaitu berdasarkan perjanjian kerja. Jaminan sosialnya juga sesuai jaminan sosial tenaga kerja umumnya. Jadi, tak ada kelebihan guru dan dosen swasta sekalipun RUU ini membahasakan guru dan dosen sebagai profesi.
    Undang-undang dibuat untuk terciptanya keadilan. Karena itu, mestinya tidak ada secuil pun pikiran untuk membuat undang-undang yang diskriminatif. Tapi, itulah yang terjadi dengan RUU Guru dan Dosen, yang lebih melindungi guru sebagai pegawai negeri dan bukan guru sebagai profesi. Karena itu, judul RUU ini mestinya ditambah dengan predikat khusus, menjadi RUU tentang Guru dan Dosen Pegawai Negeri.

    Yang juga menyedihkan ialah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setuju saja dengan RUU ini dan berkeinginan kuat agar 25 November ini disahkan. Dengan gampangnya, PGRI berpendapat soal nasib guru dan dosen swasta itu kelak bisa diatur dalam peraturan pemerintah.
    Jawaban yang jelas membuat nasib guru dan dosen swasta dipinggirkan. Kelasnya dibuat lebih rendah, cukup diatur dengan peraturan pemerintah. Maka, jika jadi disahkan, inilah undang-undang yang akan membuat marah guru dan dosen swasta

    http://suparmanfisika.blogspot.com/2005/11/diskriminasi-nasib-guru.html

  84. tong kosong nyaring bunyinya..
    yg pasti semua bertanggung jawab kpd Tuhan YME, aturan Tuhan jelas lbh dn sangat adil, yg pasti tdk pernah merugikan umatNya…
    aturan manusia..?

  85. Saya baca hasil rembuknas komisi V untuk isu strategis RB dan Tukin, dengan solusi :
    “Penerbitan Peraturan Mendikbud tentang Remunerasi atau sebutan lain sesegera mungkin sebagai bentuk pengaturan yang komplementer terhadap Permendikbud 107 tahun 2013 untuk membangun sistem remunerasi secara komprehensif untuk memastikan kelancaran program reformasi birokrasi pada seluruh unit utama, PTN, dan Kopertis”
    Angin baru, atau apa ini…

      • ya gitulah, kuncinya NIAT dari “Yth”
        apa ref birokrasinya mau komprehensif spt rekomendasi di atas, atau parsial seperti sekarang ini dg pengecualian2
        jika penggerak PT menurut “Yth” hanya teman2 adm saja, ya sudah … berarti dosen bukan komponen PT yg terkena program Ref Birokrasi (??)

  86. sejak diberlakukan ketentuan mengenai REMUNERASI melalui PP No 23 TAHUN 2005 dan ditetapkan oleh presiden pada tanggal 13 juni 2005.. sampai sekarang kami PNS TENAGA ADMINISTRASI pusat yang diperbantukan pada pergurruan tinggi PT BHMN tidak menerima tunjangan kinerja seperti besaran yang telah ditetapkan melalui PERPRES NO 88 tahun 2013 yang diikuti oleh PERMENDIKBUD No 107 tahun 2013 dengan petunjuk pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NO 53 TAHUN 2013….. sedangkan Dosen pada tahun yang sama melalui UU NO. 14 TAHUN 2005 ..yang Disahkan oleh presiden pada tanggal 30 desember tahun 2005 dan diikuti oleh PP NO. 41 TAHUN 2009 dan ditetapkan di jakarta pada tanggal 8 juni 2009… mereka sudah bisa mendapatkan tunjangannya…belum kemudahan lain dalam mendapatkan insentif…baik dari kegiatan proyek-proyek…nyambi di tempat lain atau membuka warung di luar tempat dia berdinas…. kami tidak pernah protes seperti yang dilakukan mereka.. apalagi dengan mendiskreditkan seperti yang dilakukan mereka ….

    • Forum ini tidak bertujuan mendiskreditkan tenaga kerja lain apalagi tenaga administrasi PT… kami dosen menyuarakan hak kami yang didiskriminasi dengan dosen di instansi lain… Kami doakan semoga TUNKIN nya cepat terealisasi … Kalau pegawai administrasi kemendikbud 100% pasti menerima TUNKIN ya pak… Sementara itu dosen masih banyak yang belum dapat sertifikasi.. yang menerima baru 47 %

  87. Semua sangat tergantung pada pengambil keputusan di kemendikbud. Sepertinya mendikbud kali ini “kecolongan” atas kebijakan kementeriannya yg tdk mengikutsertakan dosen. Makanya buru2 ada statemen “serdos bisa 3x gaji pokok”. Mungkin setidaknya sementara ini spy meredam gejolak para dosen 🙂 Lucu juga jika nantinya melihat tax home pay staf administrasi lbh besar daripada dosennya. Pd ujungnya atmosfir akademik yg hendak dibangun pasti sulit diwujudkan, karena dosennya jd membanding2kan gaji yg pada akhirnya membuat motivasi menjadi tergerus. Atau mungkin kemendikbud punya referensi di negara lain yg tunjangan staf adminnya lbh besar dari dosen. Wallahualam

  88. Menyimak debat diantara dosen mengenai remunerasi. Mungkin pengamatan berikut ini bisa menjadi renungan bagi para dosen, apakah “pantas” menuntut remunerasi atau tunjangan2 lainnya.
    1. Dosen yg benar2 melakukan tridharma. Selain mengajar, mereka juga aktif melakukan penelitian. Mereka ini yg rasanya “pantas” merasa diperlakukan tidak adil terhadap pemberian remunerasi.
    2. Dosen yg aktif mengajar, tp tidak aktif dalam penelitian. Biasanya jurusnya adalah “titip nama” dgn dosen yuniornya atau “titip nama” dgn mahasiswa bimbingannya, entah mahasiswa S1, S2, atau S3. Mereka ini yg rasanya “kurang pantas” merasa diperlakukan tidak adil terhadap pemberian remunerasi.
    3. Dosen yg sibuk ngobyek cari penghasilan diluar. Entah sibuk mengajar di luar, atau pekerjaan lainnya yg tdk ada hubungannya dgn lingkungan akademis. Mengajar seadanya, apalagi tugas yg lain. Mereka ini yg rasanya “tidak pantas” merasa diperlakukan tidak adil terhadap pemberian remunerasi.

    Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa mengklasifikasikan para dosen agar tunjangan yg diberikan tepat sasaran.
    Sekali lagi, diakui atau tidak, realita ini masih terjadi di kalangan PT. Mudah2an skema pemberian tunjangan yg akan datang bisa memaksa para dosen untuk kembali ke “khittahnya”, sehingga nuansa ketidakadilan bisa direduksi.

  89. Jika dosen dikatakan iri, mungkin tidak juga. Tp jika melihat peningkatan kinerja dari para admin, sepertinya tidak terlalu signifikan perubahannya. Yg pada dasarnya rajin, semakin rajin. Yg memang malas, ya tetap saja malas. Datang, absen, nongkrong sejenak, trus pulang, Nanti sore datang lagi untuk absen sore. Ya begitu deh. Kerjaan ga jelas, paling main game komputer, atau sibuk gosip dan bercanda ria.
    Jadi dimana penilaian kinerjanya oleh pemerintah. Kalo cuma dinilai dari absensi, percayalah, pasti ada 1001 macam cara ngakalinya 🙂
    Seperti halnya serdos, pemerintah cenderung hebat di konsep perencanaan. Tp mekanisme pengawasan sangat lemah dan tidak konsisten.
    Kalo sudah begini, anggaran miliaran rupiah terbuang percuma karena kinerja yg diharapkan tidak terlalu mengalami perubahan. Pemerintah sebaiknya tidak hanya melihat perubahan kinerja pegawainya yg ada dipusat (yg pastinya selalu baik karena mudah diawasi).
    Miris juga melihat para PNS kemendikbud (dosen dan staf admin) yg menerima tunjangan jutaan, kinerjanya biasa-biasa saja (walau tidak semuanya). Sementara PNS kementerian lain tdk menerima tunjangan apapun.

    • Kalimat di bagian akhir itu keliru sepertinya. PNS kementerian lain, yang institusinya dinyatakan lolos program reformasi birokrasi telah menerima tunjangan kinerja, baik bagi struktural maupun fungsional (termasuk dosen). Nah, cuma dosen di kemendikbud yang tidak dapat tunjangan kinerja, walaupun kementeriannya lolos program reformasi birokrasi itu.

      • Betul. Tp yg dimaksud di sini adalah keenterian yg tdk menerima tunjangan remunerasi. Jk perbandingannya hanya dgn yg menerima, pasti perbandingannya selalu seperti yg anda maksud 🙂

  90. Memang bingung n kesal pak. Sayangnya, kalau tidak salah mentri dikemendikbud berlatar belakang dosen, tapi kok nggak mudeng ya…, atau karna udah prof dan jadi mentri…., sudah tidak perlu lagi…gaji…plus tunjangan yang kali menurut mereka TIDAK berarti apa2 atau semacam tusuk kuping yang tidak bikin geli. Beda bagi MAYORITAS DOSEN DI REPUBLIK INI, penghasilan tsb (gaji, tunjangan fungsional, serta serdos) sangat berarti bagi kehidupan kita.

  91. Tambahan lagi, kenapa kita dosen harus mengikuti format kontrak kerja menurut SKP bagi PNS secara keseluruhan. Dosen kan sudak Punya format kontrak kerja yang harus dibuat sesuai yang diatur menurut UU. Berarti dosen memiliki kewajiban untuk membuat 2 jenis kontrak kerja. Sudah tidak dapat tunjangan kinerja, kontrak kerjanya pun jadi 2 jenis. Hebat benar negara tercinta ini.

  92. Ada isu dosen pns diseluruh indonesia tidak akan nyoblos dalam pemilu 2014 alias jadi GOLPUT (GOLONGAN PUTIH)………. apa sebabnya……..katanya karena dosen pns bukan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi alias tidak diberi tunjangan kinerja………..bagaimana ini??????????????

    • bkn cuma dosen pns, tp seluruh kerabat, keluarga, mertua dan handai taulannya sepakat golput, sdh lelah dg tipu daya para pejabat kemendikbud, harga bbm, bahan pokok sdh melambung tinggi, tp gaji malah mau dikebiri dg skema br tunjangan profesi dosen yg akan datang bs nol koma.. jk skema tunjangan profesi bs 3 x gaji adl salah satu jambu monyet dr pemimpin negri ini..
      monggo GOLPUT dr pd dpt jambu monyet terlebih dr kelompok yg berslogan MEMBERI BUKTI BUKAN JANJI.. harusnya diganti slogannya dg OMDO br benar” jujur..

  93. Sekjen Kemenag memastikan tak ada pengecualian guru-dosen sebagai penerima tukin di ling kemenag (jpnn)
    he2, rumput tetangga asli lebih hijau ya 😥

  94. Berarti para dirjen dan pengambil keputusan di kemenag “paham” dan “mengerti” dibandingkan para dirjen di kemendikbud. Smoga pengganti P Nuh jauh lbh baik dlm meperjuangkan kesejahteraan para dosen 🙂 Selama ini dosen hanya dituntut ini dan itu . Payah..

    • golput itu dosa kl kita tinggal di wilayah RI ya hrs nyoblos, kl ga nyoblos bukan warga negara yg baik mana asfirasimu? kosong dong? jadilah warga negara yg baik nurut pd aturan… pantas saja sekarang pd rebut kekuasaan orang2nya pd ngaku pintar semua ga mau diatur

  95. ass pak Hamid..
    bagaimana kelanjutan petisi kita..??
    koq ndak demo aja sprt rs blu ke DPR, kalau didemo insya’allah ditanggepi pak sm pejabat kita..
    koq kesannya para dosen adem ayem nganti mlempem..

  96. Coba untuk bersyukur…

    Tenaga Administrasi tidak pernah mengeluh ketika para Dosen yang pintar mendapatkan tunjangan Fugsional, Serdos atau yang lainnya, mereka tetap datang jam 8.00 pulang jam 4.00 setiap hari, sedangkan para Dosen bisa datang ke kampus sekehendak hati dengan alasan tidak ada jadwal mengajar, atau alasan apapun.

    Seperti orang Malaysia bilang “Penghasilan Dosen atau Guru di Indonesia sangatlah besar”, jika dihitung dengan jam kerja seperti sekarang, dan faktanya seperti itu masih ada Guru atau Dosen yang datang Cuma 1 x seminggu itupun cm 2 jam (coba direnungkan)..dan harapannya semoga kedepan tidak lagi seperti ini.

    Menurut saya nilai TUKIN itu sangat tidak seberapa jika sampai mengusik ketenangan para Dosen untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti : Petisi, Demo, dsb, karena dengan KELELUASAAN WAKTU dan ILMU YANG DIMILIKI sangat mungkin untuk mendapatkan tambahan dari luar yang HALAL, ditengah KEKURANGAN bangsa ini terhadap ilmu pengetahuan dan aplikasinya, sehingga tidak perlu risau dengan apa menjadi hak orang lain. (sudah saya lihat bagaimana seorang Dosen menjadi Narasumber, Praktisi, Penulis Buku, Mengajar di tempat lain dan bayarannya sangat jauh dari TUKIN yang hanya sebulan sekali dan itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh Tenaga Administrasi terutama karena keterbatasan waktu)

    Biarlah tenaga administrasi memperoleh HAKNYA yang telah di tentukan oleh Pemerintah, tanpa harus diganggu oleh argumen ini argument itu yang berakibat macetnya TUKIN dibeberapa PTN, sehingga mereka dapat bekerja secara Profesional dan lebih semangat.

    Ini bukan merupakan sanggahan terhadap apa yang para Dosen persoalkan, tetapi kenyataanya dengan ulah para Dosen yang tidak rela dengan adanya TUKIN, ada PTN yang sampai sekarang TUKINnya tidak keluar, karena para Dosen mengatakan lebih baik (TUKIN) tidak keluar sama sekali daripada hanya pegawai yang mendapatkannya, bahkan ada PTN yang memaksakan TUKIN menjadi REMUNERASI agar para Dosen mendapat bagian, padahal kondisi PTN tersebut belum memungkinkan untuk menerapkan REMUNERASI (yang memang mempunyai kriteria yang harus dipenuhi)..sekali lagi coba renungkan.

    Pemerintah sama seperti kalian juga adalah orang-orang pilihan, jadi jangan saling menyalahkan dan mereka mungkin lebih paham tentang aturan-aturan, sehingga tidak ada yang perlu diperdebatkan.

    Jadi kesimpulan tetaplah bekerja dengan baik, kasihan bangsa ini kalau dibiarkan dengan kondisi seperti saat ini (persoalan korupsi, tingginya angka pengangguran keluaran dari PT, ketergantungan dengan produk luar karena tidak mampu membuatnya, dsb) dan itu tanggung jawab kita semua.

    Salam,

    Saropi

    • Pak Saropi, ndak ada hubungan antara tukin tendik yang terhambat dengan petisi dosen. Saya sendiri beryukur karena tenaga administrasi mendapatkan tunjangan kinerja. Kalau terlambat mbok ya dibahas saja sama pimpinan masing-masing atau kementerian. Kalau berpikir tugas dosen hanya mengajar, ya itulah pikiran kebanyakan orang, dan pikiran itulah yang membuat pendidikan tinggi kita tertinggal. Saya banyak menulis soal itu, monggo dibaca-baca di blog ini 😉 Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s