Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (III)

Pegawai Kemendikbud dipastikan akan mendapatkan tunjangan kinerja mulai tahun ini, dihitung dari Bulan Juli. DPR sudah menyetujui anggaran untuk tunjangan kinerja sebesar Rp989,84 miliar.

Ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan dengan mengacu kepada pemberlakuan tunjangan kinerja di beberapa instansi lain dan beberapa data terbatas.

1. Apakah Guru akan menerima?

Sepertinya tidak. Guru bukanlah pegawai Kemendikbud tetapi pegawai Pemerintah  Daerah. Bukan berarti Guru tidak menerima tunjangan kinerja, tetapi tunjangan kinerjanya bernama TKD= Tunjangan Kinerja Daerah dan selama ini telah dibayarkan. Karena itulah guru di beberapa daerah yang kaya seperti DKI Jakarta dan beberapa daerah lain menerima TKD yang cukup besar di luar tunjangan sertifikasi guru dan gaji pokok. Namun sebaliknya di daerah-daerah yang minus, TKD-nya kecil.

Ke depan setelah pemberlakukan remunerasi di pemerintah pusat, KemenPAN sepertinya akan melakukan penataan Tunjangan Kinerja di daerah.

2. Apakah Dosen akan menerima?

Berkaca pada LAN yang juga memiliki STIA LAN, maka dosen menerima tunjangan remunerasi. Tapi tentu saja tidak dobel tunjangan dengan tunjangan profesi (serdos). Perhatikan Pasal 8 Perpres  NOMOR 112 TAHUN 2012 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan LAN. 

8(1)  Bagi pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

8(2)  Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Hal tersebut diulangi dalam pasal 10 ayat 4,5, 6 Peraturan Kepala LAN No. 7 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan LAN.  Dalam ayat 10-nya dinyatakan bahwa dosen yang belum Serdos mendapatkan 80% dari tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan dan memiliki kewajiban melaksanakan tridharma.

Untuk melihat simulasi pelaksanaannya di kemdikbud berdasarkan beberapa data terbatas silahkan lihat tulisan sbeelumnya: Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia II

Nah, hanya saja belum jelas betul posisi jabatan fungsional dosen dalam struktur kelas jabatan di Kemdibud, semoga setidaknya sama dengan LAN, jadi Lektor Kepala (LK) bisa ada di grade 13 dan mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 6.023.000,- (Cilaka-nya di paparan Dikti yang sementara tersedia, LK ada di grade 11, waduuuuuh)

3. Apakah Pegawai yang tugas belajar akan menerima?

Nah ini pertanyaan penting (terutama buat Saya, he he). Berbeda dengan Serdos yang tidak dibayarkan tunjangannya ketika melaksanakan tugas belajar, Tunjangan Kinerja — di beberapa instansi — DIBAYARKAN. Walaupun prosentasenya berbeda-beda.

Mari kita lihat beberapa instansi:

– LAN membayarkan 50% tunjangan kinerja pegawainya yang tugas belajar. (Lihat pasal 10 ayat 2)

– Kementerian Pertanian  membayarkan 75% tunjangan kinerja pegawainya yang tugas belajar.  (Lihat pasal 9 ayat 2)

Di beberapa instansi lain juga begitu seperti Depkumham yang membayarkan maksimal 100% dan Depkeu sebesar 100%.

Bagaimana dengan Kemdikbud, tentu saja kita akan menunggu Perpres-nya dan kebijakan turunan yang semoga saja ramah untuk kita semua.

Wallahua’lam bissawab.

Catatan: terima kasih kepada Pak Taufik dan Bu Deasy atas informasi sehingga artikel ini bisa ditulis.

Update:

Ternyata, nasib kita beda ya Bu Deasy, walaupun sama-sama dosen.

Dalam Perpres 88 tahun 2013, dosen dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Menyedihkan sekali. berarti asumsi, analisis dan prediksi saya yang dibangun berdasarkan pengalaman beberapa dosen di instansi yang sudah menikmati tunjangan kinerja semuanya gugur. Selanjutnya silahkan dibaca disini: https://abdul-hamid.com/2013/12/13/dosen-tidak-dapat-tunjangan-kinerja/.

Iklan

74 comments

  1. bagi yang masih asisten ahli seperti kami ini selisih tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi sangat kecil. yah mau gimana lg semoga petinggi di kemendikbud arif dengan hal ini. Perjuangan untuk serdos tdk gampang. Sementara remunerasi melekat pd pns. salam dari padang pak hamid. thanks atas infonya

  2. Yth Abah Hamid. Sepertinya kita sebagai seorang dosen harap-harap cemas dengan yang namanya remunerasi ini, jadi apakah dosen juga menerima apat tidak bah..? terima kasih abah ntuk jawbannya.

    • Mbak Ayu yang baik, saya cuma bisa menganalisa. Dengan data terbatas dan refleksi instansi lain Dosen baik yang aktif maupun tugas belajar mustinya dapat. Tapi tentu saja mesti menunggu Perpres, PerMen dan peraturan teknis lainnya. Semoga semua kebijakan tadi ramah kepada dosen ya Mbak.

  3. Terima Kasih ntuk jawabannya abah.. smoga doa kita dikabulkan yang diatas…dan saya tunggu selanjutnya info dari abah…. …by….

  4. siang abah.. apa kabar nih…? masih maukan berbagi info…..! saya liat kemendikbud dah pasti cair tuh abah tunjangan remunerasinya…., bagaimana dengan kita abah. Dosen ini bukankah kita juga PNSnya Kemendikbud..? saya tunggu jawaban abah. terima kasih abah….!

      • Bapak dan ibu , boleh ngga saya ikutan nanya juga masalah tunjangan kinerja kemdikbud..rasanya yang dibahas pns dosen aja, kalau staf nya gimana dapat ngga tunjangan kinerjanya, soalnya saya pns juga yang kerja di salah satu perguruan tinggi negeri di bandung…..rasanya saya mah pesimis ngga dapat ya…karena hanya dosen aja yang di perhatikan. thanks ya.

      • He he, punten. Disini banyak dibahas dosen karena kebetulan admin blognya dosen. Remunerasi justru harusnya cukup adil karena mestinya melekat ke status PNSnya baik pejabat, staf maupun dosen. Untuk dosen juga tidak dapat dobel kok, karena dipilih yg nominalnya terbesar apakah remunerasi atau tunjangan serdos. Kita tunggu Perpres dan Permennya ya Bu, semoga ramah untuk kita semua.

  5. menurut saya lebih baik dosen tidak menerima serdos tetapi tunjangan fungsionalnya dinaikkan hingga 4 – 5 kali lipat sehingga pada saat menerima tunjangan kinerja tidak dikurangi dengan tunjangan profesi (serdos) karena tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional. Hal ini seperti terjadi pada jabatan fungsional peneliti dimana pada tahun 2012 baru dinaikkan tunjanga fungsional dan menerima bersih tunjangan kinerja tanpa dikurangi tunjangan fungsional.

    • Saya sepakat sekali Pak, dibanding jabatan fungsional lain, tunjangan fungsional dosen tidak terlalu besar. Jadi sebetulnya dengan kualifikasi yang berbeda sekali (terutama kewajiban bersekolah sampai S3), pendapatan dosen berjenjang asisen ahli – lektor kepala yang tidak memiliki tugas tambahan sebetulnya masih kalah oleh guru SD di Jakarta yang mendapatkan serdos dan TKD yang cukup besar. Keamanan finansial baru bisa didapatkan ketika seorang dosen menjadi profesor dan mendapatkan tunjangan kehormatan khusus Profesor. Saya sepakat kalau tunjangan finansial bisa dinaikkan sehingga antara jafung dosen Profesor dan tiga dibawahnya (AA, L, dan LK) tidak terdapat kesenjangan yang terlalu tinggi. Apalagi dengan PerMenpan 17 2013 naik dari satu jenjang jafung ke jenjang selanjutnya menjadi semakin lama dan sulit. Salam.

  6. Ass Alakum. Maaf Pak Hamid bagaimana nasib dosen swasta kami juga abdi negara yang banyak mehasilkan sarjana2 di indonesia tetapi kenapa kami dianaktirikan mohon penjelasannya

    • Pak Patta yang baik, sesungguhnya instrumen Serdos adalah sarana pemerataan penghasilan antara dosen negeri dan swasta, karena semua dosen yang memenuhi syarat berhak mendapat Tunjangan Serdos dan yang mencapai jenjang Profesor juga mendapatkan tunjangan khusus profesor dari negara. Bagi Dosen negeri, kalaupun betul mendapatkan remunerasi mereka tidak akan mendapatkan dobel kok, harus memilih (atau dipilihkan) antara Tunjangan Serdos dan Tunjangan Remunerasi. Demikian ya Pak, semoga selalu sukses.

  7. Ada info: ktnya rapelan remunerasi juli-desember khusus utk tenaga kependidikan (pegawai adm) sdgkn Tenaga Pendidik (Dosen) blum ada kepastian

  8. assalmualaikum abah, pas saya cek ada judul jilid (III) langsung saya deg-degan hehe kirain aja info turunnya kepres sudah ada, ternyata belum ya bah. maklum sesama dosen ni bah. terima kasih banyak abah, semoga sehat selalu di Kyoto!!!

  9. Selamat malam pak Hamid.
    Saya sudah 7 semester melaksanakan tugas belajar s3 di PTN di pulau Jawa. Pada saat bersamaan, tunjangan serdos dan lauk pauk langsung dihentikan, dan 3 semester terakhir tunjangan fungsional juga dihentikan krn sk Tunjangan Tugas Belajar dari kemenpan tak kunjung turun (SK TugasBelajar dan SK Perpanjangan Tugas Belajar sudah lama diterbitkan). Dengan gaji pokok (dikurangi potongan kredit bank) harus membiayai spp (9 juta/semester) dan biaya hidup di negeri orang. Belum lagi biaya penelitiannya…..? Moga kebijakan remunerasi tidak mengabaikan kami yang sedang tugas belajar.

  10. Menurut peta jabatan dan kelas jabatan yang dibuat oleh Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Guru Besar kelas 13, Lektor Kepala kelas 12, Lektor kelas 11 dan Asisten Ahli kelas 10. Hal Ini berarti kelas jabatan dosen Kemendikbud akan berbeda dengan kelas jabatan dosen STIALAN.

    • Wah kabar baiknya berarti remunerasi untuk dosen betul2 direalisasikan ya. Tabel peta jabatan tidah lebih baik dari STIA LAN tapi lebih baik dari peta jabatan awal yang dibuat dikbud. Komparasinya di LK yang ada di grade 12 sedangkan kalau di STIA LAN ada di grade 13. Hmmm. Semakin degdegan nunggu Perpres dan PerMennya nih. Oh ya, apakah semua kampus punya peta dan kelas jabatan yang sama atau tidak ya? wah masih banyak pertanyaan di kepala, tuing tuing

  11. Menunggu yang tidak pasti kayaknya kita nih abah…, ! andaikan dosen tidak dibayar Remunerasinya bagaimana itu bah. krn sertifikasi beda sekali kok bah prosesnya dengan remunerasi itu, pada sertifikasi kita dituntut untuk menjalankan TRIDharma PT dan harus lulus seleksi yang ketat , sementara Remunerasi indikatornya hanyalah kehadiran saja apakah adil kalau kita dosen tidak dibayar….? Apakah kita tidak PNS Kemendikbud juga..? gimana abah……? saya agak pesimis melihat gonjang ganjing nya kebijakan di negara saya ini tolong ya abah……sedikit pencerahannya…….! terima kasih abah….!

    • Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian 😉 Kita tunggu saja memang, apakah kebijakan remunerasi di Kemendikbud itu adil bagi semua atau tidak. Dosen PNS jelas adalah PNS Kemendikbud yang memiliki hak yang sama seperti PNS yang lain. Berkaca dari institusi lain yang juga memiliki kampus dan tentu saja jabatan fungsional dosen, ada remunerasi atau tunjangan kinerja buat dosen. Kita tunggu saja ya mbak Ayu

  12. Assalamualaikum Pak Hamid
    Saya sedikit bingung dengan peraturan yang menyatakan bahwa tunjangan remunerasi dibayarkan dikurangi dengan tunjangan sertifikasi. Bukankah kedua tunjangan tersebut diperuntukkan berbeda ? Jika tunjangan remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tunjangan sertifikasi diberikan berdasarkan keahlian. Jadi bagaimana bisa yang tunjangan yang satu dikompensasi oleh tunjangan yang lainnya ? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih

    • Alaika salam, memang betul seperti itu sih. Misalnya kalau kita melihat Perpres 112 tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan LAN dinyatakan pada pasal 8: (1) Bagi pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
      Bagaimanapun keduanya memang tunjangan kinerja walaupun cara ukur dan cara mendapatkannya berbeda. Maka memang yang sebetulnya mesti didorong adalah kenaikan tunjangan fungsional dosen yang sejak tahun 2007 tidak pernah mengalami kenaikan, silahkan baca perbandingannya di https://abdul-hamid.com/2013/11/28/kapan-kenaikan-tunjangan-fungsional-dosen/. Nah kalau tunjangan fungsional tidak berhimpitan dengan tunjangan kinerja, jadi tetap dibayarkan. Anyway, untuk kepastian bagaimanapun memang kita semua menunggu PerPres Tunjangan Kinerja Kemendikbud yang sampai saat ini belum keluar. Salam.

  13. Pak Hamid kemarin, tanggal cantik (11-12-13), Bapak Presiden sudah menandatangani Perpres tentang remunerasi untuk 27 K/L . Kemendikbud termasuk salah satu di dalamnya. Saya sebagai dosen pns yang sedang tugas belajar mempunyai harapan agar pemerintah lebih mendorong dosen untuk belajar lagi yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan dosen yang sedang tugas belajar. Kesejahteraan itu salah satunya adalah pemberian remunerasi untuk dosen yang tugas belajar karena bagaimanapun juga dosen tersebut dalam rangka “tugas”. Salam hormat untuk Pak Hamid.

  14. Iya betul pak Wibowo. Saya baca di Republika Online, Bpk SBY sudah tandatangani Perpres remunerasi termasuk Kemendikbud. Saya lihat di Perpres remunerasi Kementan 2012, disebutkan pegawai fungsional juga mendapat remunerasi seperti di STIA LAN. Moga kita dosen juga demikian

  15. Pak Hamid, kalau saya baca dari Perpres no 88 tahun 2013 pejabat fungsional guru dan dosen tidak mendapat tunjangan remunerasi ya (Pasal 3 (1), f). Bagaimana dengan dosen dan guru yang fungsionalnya dicabut sementara karena tugas belajar? Apakah para guru dan dosen tersebut juga terkena peraturan tersebut pak? Akankah ada kebijakan lain yang berpihak pada guru dan dosen yang tugas/ijin belajar?
    Mengapa ya Pak Hamid dosen di STIALAN dapat remunerasi sedangkan dibawah kemendikbud koq tidak mendapatkan?
    By the way…bagaimanapun juga kita harus tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai dosen.
    Salam.

  16. Apa Permendikbud yang akan mengatur lebih lanjut tentang pegawai tidak terima (Pasal 3 Ayat 2), yang akan mengecualikan guru karena sudah dapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan mengecualikan dosen karena remunerasinya akan ditanggung oleh PTN masing-masing yaa??? Kok ada informasi PTN buat job grading 10 s.d 13 untuk remunerasi dosen, apa benar informasinya yaaa??? Terima kasih tanggapannya.

  17. Bagaimana dengan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor sampai dengan Ketua Jurusan, Prodi/Sekretaris Jurusan pak Hamid? Apakah mereka mendapat remunerasi Kemendikbud atau tidak?

  18. bagaiamana dengan pejabat fungsional peneliti di instansi2 Litbang(Bukan profesi Dosen), apakah berlaku juga yg di terima adalah selisih dari tunjangan fungsional peneliti dan tunjangan kinerjanya (pasal 8 ayat 1)?

  19. Barusan sy membaca Permendikbud Nomor 107 tahun 2013 ada pasal yang menyatakan PNS yg tidak mendapat tunjangan kinerja di antaranya pegawai yang diangkat menjdi pejabat fungsional dan merangkap tugas jabatan struktural. Apakah hal itu ditujukan kepada dosen yang merangkap jabatan sebagai Rektor s/d kaprodi? Jk demikian sungguh menyedihkan nasib dosen

  20. akan lebih menyedihkan lagi kalau hanya rektor s/d kaprodi saja yang dibayarkan remunerasinya sementara dosen yang tidak menjabat struk tural bagai mana, sebaiknya pemerintah arif yaitu dengan menaikkan tunjangan fungsional yang memang sudah lama sekali tidak pernah dinaikkan

  21. UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah diundangkan 15 Januari 2014, PP dan Perpres pelaksanaannya dikejar 6 bulan diberlakukan (http://www.menpan.go.id).

    Menurut Pasal 80 semua PNS terima tunjangan kinerja tanpa kecuali
    dosen dan guru yang juga termasuk PNS. Bagaimana nantinya nasib dosen
    pasca berlakunya UU No 5/2014 ASN? Bagaimana analisis anda?

    UU No 5/2014 ASN
    Pasal 80
    (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga
    menerima tunjangan dan fasilitas.
    (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
    tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
    (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
    (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks
    harga yang berlaku di daerah masing-masing.
    (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
    pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
    (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah
    dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

  22. Menurut saya yang pasti semua peraturan yang berada dibawah UU No. 5/2014 tentang ASN tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, termasuk Perpres no 88/2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemendikbud. Semua peraturan tentang tunjangan kinerja PNS yang bertentangan dengan UU No. 5/2014 dengan sendirinya “batal demi hukum”. Karena di dalam pasal 80 UU No. 5/2014 dengan tegas dinyatakan bahwa:
    (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
    (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi “tunjangan kinerja” dan tunjangan kemahalan.
    Berdasarkan pasal 80 tersebut, sekarang tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi Perpres No 88/2013 dan menyesuaikannya dengan UU No. 5/2014.

    • Semoga undang-undang ASN ini dapat menjadi angin surga agar dosen lebih bersemangat dalam memajukan anak bangsa.
      dan
      Semoga kebijakan pemerintah untuk mendorong dosen agar bersekolah hingga S3 dibarengi dengan “penghargaan” bagi dosen yang mau bersekolah hingga S3 tersebut.

      • Sepertinya dosen benar” tdk mendapatkan tukin baik yg sdh serdos maupun yg blm serdos..
        td pagi serentak di seluruh fakultas universitas saya mengadakan sosialisasi tentang tukin, dan itu hanya untuk para pegawai yg menjadi peserta sosialisasinya..
        PD 3 di fakutas sy memberitahu bahwa bln dpn gaji pegawai dipastikan lbh besar dr gaji dosen, apa lg dosen yg blm serdos..
        bagaimana meburut teman”…?

  23. Tunjangan kinerja staf ADMIN sudah cair…. ada yg nrima 12 juta, 14 juta dll. alhamdulillah smoga manfaat…… dan smoga TUKIN untuk DOSEN segera bisa terealisasi juga …. Aamiiiin…… sementara ini gaji Dosen ada yg lebih rendah dari ADMIN……….

    • Dosen belum serdos, lagi tugas belajar, beasiswa sudah ngak dapet, tunjangan fungsional ditahan dan harus bayar spp lagi?…..Gimana ya?

  24. hehe study lanjut S3 kena peraturan inbreeding jadi harus bayar sendiri n masih harus mbangun rumah untung masih dapat utang koperasi..hehe malangnya nasib dosen indonesia syukur2 bisa utang n utang lagi..kwkwkw semakin banyak utang semakin menyejaterakan pegawai non pns jadi semakin banyak jasa2nya untuk indonesia..kwkwkw

    • Mas/Mbak Duma, untuk PTN BLU kebijakan remunerasi ini sudah mulai dilaksanakan. Kawan saya yang tugas belajar mendapatkan 30% tukin setiap bulannya. Namun terus terang saya kesulitan mendapatkan aturan hukum yang mengatur, terutama PMK-nya.

  25. tunjangan fungsional dosen tidak sesuai dengan tuntutan akademik untuk meraih jabatan tersebut. Sebagai contoh untuk memperoleh jabatan lektor Kepala harus beerijasah S3 atau menulis jurnal internasional, akan tetapi tunjanganya Rp 900.000.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s