Meningkatkan Publikasi ilmiah Dosen Indonesia

Surat edaran dirjen dikti no 152/E/T/2012 amat menggemparkan pada masanya. Betapa tidak, mahasiswa di Indonesia dipersyaratkan untuk menulis paper dan menerbitkannya di jurnal ilmiah. Mahasiswa S1 musti publish paper di jurnal ilmiah, mahasiswa S2 di jurnal nasional, utamanya yang terakreditasi dikti dan mahasiswa S3 di jurnal internasional.

Selain menggemparkan, edaran itu juga sekaligus menggelikan. Betapa tidak, alasan dalam edaran kenapa Indonesia mesti meningkatkan jumlah publikasi ilmiah adalah karena jumlah publikasi ilmiah di Indonsia masih sepertujuh dari jumlah publikasi ilmiah di Malaysia. Sayangnya tak ada lampiran yang menunjang klaim tersebut.

Oke-lah katakanlah klaim tersebut benar, lantas harus bagaimana?

Pertama, Dikti harus menghilangkan aturan yang mendorong dosen untuk TIDAK berkarya. Misalnya, selama ini, publikasi selama tugas belajar tidak bisa dihitung dalam Penghitungan Angka Kredit. Akibatnya, dosen-dosen yang sedang studi — terutama di luar negeri, memilih tidak melakukan publikasi ilmiah semaksimal mungkin. Mereka hanya melakukan publikasi sesuai syarat yang diminta kampus atau supervisor saja. Padahal sarana selama studi amatlah mendukung untuk menghasilkan publikasi internasional yang berkualitas. Akses ke sumber pustaka bermutu, waktu melakukan riset dan menulis, dukungan proof reading bahasa dan tentu saja ruang bekerja yang memadai. Sarana-sarana ini merupakan hal langka yang bisa didapatkan ketika lulus dan pulang ke tanah air. Tentu saja selama studi yang bisa ditulis bukan hanya paper dalam jurnal, tapi juga buku teks/ajar/referensi yang bermutu karena tersedianya sumber-sumber bacaan asli yang sukar ditemukan di perpustakaan di dalam negeri. Walaupun tentu saja publikasi yang diakui dikti tentu saja harus mencantumkan institusi asal di Indonesia. Percaya deh, jika Dikti menyatakan dalam aturan (sehingga tidak multitafsir) bahwa publikasi selama tugas belajar/izin belajar yang mencantumkan institusi asal di Indonesia dapat dihitung dalam penghitungan angka kredit, maka jumlah publikasi internasional dosen Indonesia akan melonjak tajam. Pun calon doktor yang studi di dalam negeri tak melakukan publikasi internasional hanya untuk melengkapi syarat kelulusan saja.

Tapi karena tak ada pengakuan untuk publikasi selama studi, maka sekali lagi dosen-dosen yang melakukan tugas belajar hanya melakukan publikasi ilmiah secukupnya saja, memenuhi permintaan kampus dan supervisor.

Aturan lain yang menghambat adalah adanya batas kepatutan terhadap jumlah publikasi ilmiah. Mengherankan Dikti malah membatasi jumlah publikasi ilmiah yang bisa dihasilkan Dosen. Dalam Pedoman Operasional Penilaian Agka Kredit (PAK) kenaikan jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar , diterangkan bahwa MAKSIMAL jumlah publikasi dosen yang diakui dalam penghitungan PAK adalah: buku ajar/buku teks 1 buku per-tahun, diktat/modul 1 per-semester, buku monograf/referensi 1 buku per-tahun, paper di jurnal internasional 1 per-semester, paper di jurnal terakreditasi 1 per-semester, paper di jurnal nasional 2 per-semester, paper disajikan dalam seminar internasional 1 per semester, paper disajikan dalam seminar nasional 2 per-semester, dan sebagainya.

Batasan-batasan ini dalam prakteknya membuat dosen malas berkarya. Dosen cemerlang dan produktif tak mendapatkan insentif atas kerja kerasnya. Kadangkala paper-paper yang ditulis dan dikirim dalam waktu berbeda diterbitkan dalam satu semester atau bahkan bulan yang sama. Bukankah dosen tak mungkin mengontrol atau memaksa editor untuk menerbitkan paper kita sesuai rencana kita? “emang jurnal punya nenek moyang loe” begitu kira-kira kata editor.

Memang sih ada dosen senior yang berkata “jangan terlalu memikirkan kum, yang penting reputasi di dunia akademik” . Hmm nggak begitu juga kali, insentif itu bukan hanya duit, tapi penghargaan dan pengakuan terhadap hasil karya, serta kepastian bahwa karya kita yang dikerjakan serius berelasi dengan karir sebagai dosen. Jangan dipisah-pisah, sebagaimana dulu orang mengatakan bahwa pendidik adalah profesi tanpa tanda jasa sehingga kesejahteraannya selalu diabaikan.

Percaya deh sama saya, begitu batas kepatutan dihilangkan. Akan banyak publikasi-publikasi serius dari dosen-dosen Indonesia.

Kedua, Dikti seharusnya mendorong atau memaksa kampus-kampus untuk memiliki fasilitas dengan standar tinggi untuk melakukan riset. Fasilitas pertama adalah ruang kerja dosen yang memadai untuk berkonsentrasi menulis. Bukan soal mewah atau dengan fasilitas wah, tapi asal nyaman untuk membaca dan menulis dan tentu saja memiliki akses internet. Dalam beberapa tahun ini dosen di Indonesia sudah dituntut untuk masuk kerja jam 8 dan pulang jam 4 dan dikontrol dengan absen yang ketat bahkan pake finger-print. Diharapkan dosen bisa melakukan pekerjaannya di kampus, tak hanya mengajar, tapi juga menulis, membaca, melayani konsultasi mahasiswa, membimbing skripi/tesis/disertasi atau mengoreksi ujian.

Tapi apa daya, masih banyak kampus yang tak menyediakan ruang kerja, bahkan sekedar meja kerja untuk dosen. Akibatnya banyak dosen yang ke kampus hanya jam mengajar saja dan lebih nyaman bekerja di rumah karena di kampus tak kondusif bekerja, tapi kondusif mengobrol 🙂

Fasilitas kedua adalah perpustakaan yang baik. Baik disini artinya menyediakan material yang dibutuhkan dalam riset, baik text book/referensi dan terutama jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Pengembangan perpustakaan seharusnya menjadi proyek besar dikti untuk memastikan bahwa kualitas riset di kampus-kampus di Indonesia tidak kalah dengan kampus-kampus di luar negeri. Bagaimana bisa dosen di Indonesia dituntut menghasilkan paper di jurnal internasional bereputasi jika masih terhambat dengan lemahnya akses ke sumber-sumber bacaan terbaik?

Yups, tentu saja kreatifitas dosen di Indonesia memang tak ada tandingannya. Ada yang rajin mengunduh di internet, membangun komunitas file sharing digital dengan kawan-kawan dosen yang sedang studi di luar negeri, dan sebagainya.

Tapi bukankah negara kita sebenarnya punya cukup uang untuk (anggaran pendidikan 20% lho) untuk sekedar membuat perpustakaan yang baik dan berlangganan jurnal-jurnal terbaru?

Hmm ini ideku untuk membuat publikasi ilmiah internasional di Indonesia meningkat baik kualitas dan kuantitasnya.

bagaimana menurutmu?

Iklan

3 comments

  1. I’m interested about your post regarding DIKTI shouldn’t limit lecturer’s journal publication. However, in my view there re some problems related to the way of some (or almost) Indonesian’s lecturer creating journal. in Indonesia many lecturers are severely overloaded as they might teach more than 10 classes per semester — with financial incentives for teaching more classes. Even deans, department heads and other officials sometimes teach many classes. Thus, it is difficult for a lecturer to control his teaching quality and to find time for research so that,what usually happens is, our lecturers will co-author studies with “their students and shift the research workload to the students”. In good universities, most lecturers co-author with other lecturers. This difference in research partnerships definitely affects the quality of research.

    Moreover for some of them, being a lecturer is a full-time job only on paper. Some are even willing to cancel classes for these side jobs, especially if the jobs provide significant monetary incentives. Further, many offices of lecturers are vacant most of the time.To me,this would never happen in good universities with established governing systems. So what do you think about it? that’s all I wanna say thank you

  2. Translation:

    Di Indonesia, banyak dosen yang sangat kelebihan beban karena mereka mungkin mengajar lebih dari 10 kelas per semester(dengan insentif keuangan untuk mengajar kelas). Bahkan dekan, kepala departemen dan pejabat lain kadang-kadang mengajar banyak kelas. Dengan demikian, sulit bagi dosen untuk mengontrol kualitas pengajaran dan mencari waktu untuk penelitian.

    yang biasa terjadi dosen akan bermitra dg mahasiswanya dan “menggeser beban kerja penelitian kepada mahasiswanya”. di universitas yang baik, kebanyakan “dosen bermitra dg dosen lain”.Karena kemitraan dalam penelitian akan mempengaruhi kualitas penelitian itu sendiri.

    Terlebih, diantara mereka, beranggapan bahwa menjadi dosen hanyalah formalitas diatas kertas. Beberapa (dosen) bahkan bersedia meninggalkan kelas (mengajar) untuk kerja paruh waktu,terutama jika mendapat lebih bnyk uang. Selanjutnya, ruang dosen juga banyak yg kosong disebagian besar waktu kerja.

  3. Gonjang ganjing surat edaran menteri yang mewajibkan mahasiswa untuk publikasi ilmiah di jurnal ilmiah mulai mereda. Menteri telah menurunkan kriteria publikasi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa S1 yang tadinya harus publikasi di jurnal ilmiah lokal diturunkan menjadi cukup disimpan di reprositori masing-masing perguruan tinggi, sementara mahasiswa S2 cukup di jurnal ilmiah lokal.

    Namun meskipun sudah diturunkan, kebijakan ini masih menyisakan beberapa problematika. Kewajiban menulis bagi mahasiswa itu apa berarti mahasiswa harus menjadi penulis utama pada tulisan ilmiah tersebut, ataukah boleh sebagai penulis pendamping? Kalau penelitian itu dibiayai oleh mahasiswa, maka wajarlah jika mahasiswa itu tampil sebagai penulis utama, sementara dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. Namun, di masa lalu dan mungkin sampai sekarang banyak SKRIPSI dan TESIS yang dibiayai oleh mahasiswa SERING dipublikasikan oleh DOSEN PEMBIMBING. Ada yang minta izin, ada yang minta izin dengan tekanan, dan ada pula yang tidak izin. Menurut saya perilaku dosen seperti ini — khususnya yang tidak minta izin — kurang bisa dipertanggungjawabkan.

    Nah, masalah timbul juga ketika mahasiswa ikut penelitian dosen. Dalam kasus ini apa boleh penulis utamanya adalah sang dosen yang punya penelitian, sementara mahasiswanya hanya sebagai penulis pendamping. Lebih rumit lagi jika yang menjadi dosen pembimbing itu bukan dosen yang punya kegiatan penelitian. Apakah dikarenakan surat edaran menteri itu tidak memerinci secara detail, maka hal ini diserahkan kepada kebijakan perguruan tinggi masing-masing? Jika demikian, maka akan terjadi perbedaan ketentuan di antara perguruan tinggi. Ini juga tidak baik bagi terciptanya suasana akademika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s