Penetapan dua ketua umum partai politik besar di Indonesia ditandai dua hal serupa, pidato melodramatic seperti pahlawan yang dizalimi dan simpati berlebih dari pendukung sang tersangka.

Darurat Integritas

Indonesia tak hanya mengalami darurat korupsi yang membuat infrastruktur rusak, keuangan negara bolong-bolong dan masyarakat makin miskin. Indonesia mengalami darurat integritas ketika masyarakat secara merata menganggap bahwa korupsi bukanlah sebuah persoalan.

Korupsi dianggap biasa dalam masyarakat biasa: menerima atau memberi uang dalam pemilu/pilkada, mengurus perijinan, mengambil e-KTP atau melamar menjadi pegawai negeri sipil. Di kalangan elit, mengambil jatah sekian persen dari nilai proyek atau pengusaha membayar untuk mendapatkan proyek adalah hal biasa. Adalah hal luar biasa di negeri ini ketika menjadi PNS tanpa menyogok atau mendapatkan proyek tanpa menyuap.  Sofian Efendi, Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa rata-rata pejabat daerah mematok suap Rp. 150juta untuk setiap calon PNS dan uang beredar dalam suap-menyuap penerimaan PNS mencapai 30-35 triliun pertahun. (okezone.com 13/2/2013)

Korupsi baru menjadi persoalan ketika pelaku-nya mengalami kesialan sehingga perbuatannya terendus penegak hukum atau pelaku-nya membenturkan diri atau terbentur dengan kekuasaan yang lebih besar. Jika semua diatur rapi jali dan semua stakeholder mendapat bagiannya, bisa jadi perbuatan korup tak pernah terungkap.

Lebih menyedihkan lagi, perilaku korupsi menjamur didalam masyarakat yang agama mayoritas-nya  menyebutkan bahwa perbuatan  korupsi dari dua sisi  — memberi dan menerima – adalah perbuatan haram dan pelakunya akan masuk ke neraka. Sudah tidak percayakah umat beragama di Indonesia terhadap neraka sehingga bukan hanya anggaran jalan dan jembatan yang dikorupsi, tapi juga pengadaan kitab suci?

Menghormati Koruptor

Celakanya, kitapun cenderung menghormati para koruptor tersebut. Lihat saja, begitu seorang tersangka ditetapkan KPK, media ramai-ramai menggali aspek humanis sang tersangka seperti selebritis: karirnya, kehidupan pribadi-nya, nasib keluarga atau pacarnya, atau parfum yang dipakai. Para tersangka korupsi-pun tampil manis dan wangi dalam persidangan. Sebagian berlagak agamis dengan memakai kerudung – bahkan bergok —  atau kopiah.

Penghargaan berlebihan terhadap tersangka korupsi hanya akan membuat korupsi menjadi persoalan abadi di negeri ini.  Ketua Eksekutif Economic and Financial Crimes Comission (EFCC) Nigeria Mallam Rabadhu mengatakan “…Kita punya masalah sama: Kita cenderung memberi hormat kepada orang yang justru tidak layak dihormati. Kamu melecehkan dirimu, kamu melecehkan kebijakanmu. Kamu punya kesempatan yang baik, tapi kamu membuat para pencuri itu tetap jadi pencuri karena kecenderungan itu. Ini masalah tentang manusia, jadi jangan ada toleransi bagi para koruptor itu..”(Tempo, 16/9/2007)

Mulai dari Mana?

Maka misi besar yang harus dibangun segera adalah penegasan bahwa korupsi adalah perbuatan terkutuk yang diharamkan agama manapun dan pelakunya harus dihinakan di dunia. KPK bisa memulai dengan mengganti Jaket tersangka korupsi dengan setelan belang-belang a la gerombolan si berat dari bahan yang paling kasar. Tersangka korupsi mesti dibuat malu dan terhina ketika tampil di muka public. Minimal mereka merasa tidak nyaman dengan bahan kasar tersebut karena sehari-hari memakai kain halus yang dibeli dari uang haram. Hal ini akan berpengaruh kepada calon tersangka korupsi yang lain untuk mengurungkan niatnya mencuri uang rakyat.

Media juga harus lebih memberikan porsi besar terhadap dampak kerusakan dan penderitaan akibat perilaku korupsi. Sebagai contoh, jika betul terdapat indikasi suap-menyuap dalam impor daging sapi yang membuat harga sapi di Indonesia membumbung tinggi, maka tersangka korupsi itulah yang patut diduga bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap dikonsumsinya babi hutan dalam daging bakso oleh masyarakat. Pendukung tersangka korupsi yang membela tersangka dengan ayat-atat kitab suci mesti disadarkan bahwa perbuatan tersangka korupsi daging sapi bisa jadi adalah perbuatan haram berlipat-lipat: haram karena korupsi dan haram karena menjadi penyebab dikonsumsinya daging babi hutan.

Seperti juga kasus pelaku korupsi wisma atlet dan hambalang-lah yang juga  harus dikutuk beramai-ramai karena berkontribusi amat besar terhadap hancur leburnya prestasi olahraga Indonesia.

Penutup

Tentu saja ada urusan paling besar lagi, meletakkan urusan pemberantasan korupsi di luar kuasa dan pengaruh kekuatan politik. Tak boleh lagi terulang penjebakan KPK dalam persoalan internal partai politik seperti yang dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi untuk menyingkirkan (bekas) Ketua Umum Partai terbesar di Indonesia.

Penegak hukum, tak hanya KPK tapi juga Kepolisian dan kejaksaan harus betul-betul professional dan bersinergi. Hakim Tipikor harus meletakkan kemudharatan terhadap negara dan rakyat banyak akibat perilaku korupsi sebagai konsideran penting.  Jika terpidana korupsi dihukum ringan dan mengembalikan kerugian negara jauh lebih kecil daripada uang yang dicuri, percayalah menjadi koruptor akan menjadi cita-cita para anak muda Indonesia.

 


Abdul Hamid[1]Dosen FISIP Untirta, Ph.D Student di Doshisha University

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s