Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia I

Sudah sebulan ini konsentrasi saya terpecah antara mengerjakan kewajiban menulis beberapa paper tentang politik lokal dan ketertarikan mengamati perkembangan dunia perdosenan. Ya, dunia saya sendiri setidaknya sampai nanti berumur enampuluh lima tahun.

Baru-baru ini muncul Draf Permenpan tentang Jabatan Akademik Dosen, Draf Permendikbud tentang Pengangkatan Dosen Tetap di Perguruan TinggiDraf Permendikbud tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik ProfesorLampiran Juknis III-Penetapan Angka KreditLampiran Juknis I berisi Jabatan Akademik, Kualifikasi, Kriteria, Tugas, Tanggung jawab, Wewengan dan Indikator Penilaian Dosen, dan Permendikbud tentang Tata Cara Penugasan dan Pemberian Insentif Dosen PNS dari PT Sumber ke PTN Sasaran.

Ada beberapa hal menarik dari draft-draft tersebut. berikut saya kompilasikan.

Pertama, Untuk menjadi dosen tetap, pendaftar mesti memiliki nilai toefl 500/IELTS 5.5 dan juga publikasi ilmiah di jurnal.

Kedua, dosen yang hendak mengajukan jabatan fungsional lektor mesti memiliki publikasi di jurnal terakreditasi dikti. Ketiga, dosen yang hendak mengajukan jabatan fungsional lektor kepala mesti sudah (tiga tahun dari) doktor dan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Keempat, dosen yang hendak mengajukan jabatan fungsional profesor mesti  sudah (tiga tahun dari) doktor dan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, serta bertugas minimal sepuluh tahun sebagai dosen. Kelima, pengajuan jabatan fungsional dari satu jenjang ke jenjang selanjutnya minimal empat tahun. Keenam, ada keistimewaan bagi dosen berprestasi tinggi dalam hal pengajuan jabatan fungsional (mis. bisa kurang dr 3 tahun setelah doktor), tapi tak dijelaskan kriterianya. Keenam, Profesor memiliki kewajiban menulis buku, publikasi di jurnal terakreditasi dan menyebarluaskan gagasannya dalam kurun tiga tahun untuk mendapatkan tunjangan kehormatan, jika tidak maka tunjangan kehormatannya dihentikan sementara.

Nah, beberapa hari lalu juga muncul surat edaran yang menyatakan bahwa portofolio sertifikasi dosen tahun 2013 ditambahkan syarat menyertakan sertifikat TOEFL dan TPA. Sila suratnya dibaca disini.

Belum lagi pekerjaan yang overload di Dikti membuat diadakannya moratorium pengajuan jabatan fungsional Lektor kepala dan Guru besar sampai maret 2013. Sila suratnya dibaca disini. Alasannya menyelesaikan tunggakan pengajuan dan penggunaan sistem online (soal sistem online sebetulnya sudah siap sejak 2011 namun entah kenapa tidak jalan-jalan, sila main ke pak.dikti.go.id). Hanya saja tidak jelas apakah setelah maret 2013 tetap memakai aturan lama atau aturan baru yang masih berupa draft diatas sudah berlaku.

oke sekarang saya beri analisis. Jika dilihat secara positif, maka seperangkat aturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dosen yang berdampak pada peningkatan kulitas pendidikan tinggi di Indonesia. Bayangkan, semua dosen dan calon dosen memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Artinya mereka mampu membaca text book dan jurnal berbahasa Inggris. Lompatan besar akan terjadi disini. Begitu juga kewajiban menulis di jurnal terakreditasi (bagi calon lektor) dan jurnal internasional (bagi lektor kepala dan profesor) akan mendorong lompatan dalam jumlah publiksi dari bapak/ibu dosen di Indonesia. Dirjen Dikti pasti girang jika jumlah publikasi dari Indonesia bisa mengalahkan malaysia, he he.

Nah, tapi selain pembebanan terhadap dosen, Dirjen Dikti dan kawan-kawan musti membuat juga aturan standar fasilitas dosen. Sederhana saja, ada perpustakaan berkualitas dengan akses memadai ke buku dan jurnal internasional. Serta mesti ada ruang kerja atau meja kerja yang memadai bagi semua dosen. Nah, cantumkan standar ini dalam aturan akreditasi (atau udah ya, cuma gw aja gak tau) sehingga perguruan tinggi memaksakan menyediakan fasilitas ini bagi para pengajarnya.

Nah, tapi kok beberapa aspek terasa menghambat karir dosen ya? Misalnya aturan naik jenjang minimal sudah empat tahun di jabatan fungsional sebelumnya padahal sebelumnya hanya tiga tahun. Atau mesti jadi doktor selama tiga tahun baru boleh mengajukan kenaikan ke lektor kepala/ profesor. Juga mesti sepuluh tahun bekerja baru boleh mengajukan ke Profesor. Aturan-aturan ini amat menghambat.

Juga aturan lama bahwa dosen yang tugas belajar tidak dihitung publikasinya selama kuliah dengan alasan publikasi tersebut dianggap prasayarat lulus dan dapat ijazah dan nanti yang dihitung cuma ijazah saja. Lha dosen yang izin belajar malah tetap bisa dihitung publikasinya selama kuliah, he he. makanya banyak kawan memilih izin belajar dan bukan tugas belajar, masih dapat serdos dan publikasi juga dihitung, benefit tak beda jauh jika kuliahnya di dalam negeri.

Nah, selidik-punya selidik aku menduga keras jika ini berkaitan dengan rencana remunerasi yang akan berlaku mulai tahun depan. Jika tak meleset pegawai kemendibud (termasuk dosen) akan mendapatkan remunerasi mulai tahun 2013. hanya saja karena belum WTP maka pegawai kemendikbud hanya akan mendapatkan remunerasi sebesar 40% daripada yang diterima instansi yang sudah WTP.

Memang ini masih rumor karena upaya mendapatkan dokumen otentik sulit sekali. Namun nampaknya upaya mengerem karir dosen berkaitan dengan mengerem jumlah pengeluaran dalam pembayaran remunerasi ketika diterapkan.

update penting !!!!!

Malam ini kembali mencari beberapa informasi soal remunerasi dosen. ada info yang bisa dibaca disini tentang remunerasi di kemendikbud (sila baca atau dowload di http://www.slideshare.net/haris5782/kebijakan-reformasi-birokrasi-dan-evaluasi-jabatan?ref=http://www.kopertis12.or.id/2011/12/25/kebijakan-reformasi-birokrasi-dan-evaluasi-jabatan-di-lingkungan-kemdiknas.html)

nah, tapi di powerpoint tersebut kata dosen sama sekali tidak disebut. dan eng ing eng, ketika memelototi website kemenpan RB, di http://www.menpan.go.id/faq/570-faq-job-grading, ditemukan tanya jawab berikut:

———

T    :  Apakah jabatan fungsional dosen juga dimasukkan dalam daftar penilaian dan pengusulan tunjangan kinerja melalui job grading?

J : Tidak, sampai saat ini jabatan fungsional dosen sudah mendapatkan tunjangan kinerja melalui sertifikasi (kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).  Dengan prinsip, bahwa tidak ada duplikasi dalam pemberian reward and punishment, maka untuk saat ini fungsional dosen tidak dimasukkan dalam pengusulan tunjangan kinerja melaluijob grading.

———

jadi buat bapak/ibu dosen saya sendiri tidak tahu mana yang valid, maaf  info ini cukup mengejutkan dan membuyarkan lamunan bapak/ ibu semua ya :(.

Semoga saja dalam beberapa bulan ini ada kejelasan apakah dosen menjadi jabatan fungsional yang mendapatkan remunerasi atau tidak.  Pesan saya, jangan putus asa, terus berkarya saja, capai karir akademik tertinggi sebaga Guru Besar. Di titik itulah ketenangan bekerja sebagai dosen (baca: mengajar dan meneliti) bisa didapatkan, tak perlu mengamen kesana-kemari.

lanjutkan perkembangan terbaru di Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (II).

Update lagi:

Update:

Finally, Dosen di Kemdikbud bernasib lebih buruk daripada dosen di instansi lain.

Dalam Perpres 88 tahun 2013, dosen dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Menyedihkan sekali. berarti asumsi, analisis dan prediksi saya yang dibangun berdasarkan pengalaman beberapa dosen di instansi yang sudah menikmati tunjangan kinerja semuanya gugur. Selanjutnya silahkan dibaca disini: https://abdul-hamid.com/2013/12/13/dosen-tidak-dapat-tunjangan-kinerja/.

Iklan