Salah jika kita beranggapan bahwa Pilkada jakarta hanya urusan warga Jakarta saja. Pilkada Jakarta adalah barometer kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. Pilkada Jakarta menjadi titik krusial dari jalan panjang demokratisasi yang digulirkan semenjak era reformasi.

Di tengah ramainya perdebatan apakah demokrasi langsung yang mahal memberikan manfaat atau tidak, Pilkada Jakarta bisa memberi jawaban awal. Apakah Pilkada bisa menjadi cerminan sesungguhnya dari kehendak rakyat atau semata-mata linier dengan kehendak partai politik yang semakin gemar membangun kartel di tingkat lokal sambil mengumpulkan duit dari para kandidat.

Pilkada, Penting?

Jawaban pertama yang bisa diberikan adalah apakah pilkada (bisa) mencerminkan keinginan rakyat atau tidak.  Secara prosedural ya. Calon kepala daerah bisa muncul dari dua jalur, partai politik dan independen. Artinya, ada cukup alternatif yang bisa muncul dari dua jalur tersebut yang diharapkan bisa mendekati ekspektasi rakyat tentang pemimpin yang ideal. Selanjutnya, pilkada langsung membuat rakyat bisa membuat keputusan mandiri yang bisa jadi sesuai atau tak sesuai dengan pilihan elit partai dimana aspirasinya dia salurkan. Sederhananya, seorang pemilih partai X dalam pemilu bisa memilih calon kepala daerah yang diajukan partai Y yang dia anggap lebih baik.

Hal ini penting untuk membuat rakyat tak menjadi komoditas dagangan para elit belaka. Sebuah media nasional misalnya memberitakan bahwa sebuah partai politik menawarkan sekitar 500.000 suara yang diperolehnya dalam putaran pertama untuk ditukar dengan uang 20 miliar rupiah (sumber lain 30M) plus jabatan di  SKPD (sumber lain bilang juga direksi BUMD). Persoalannya, apakah suara 500.000 orang itu seperti SMS yang bisa dikirim atau uang yang bisa ditransfer begitu saja?

Semoga jawabannya tidak, karena publik memiliki akses terhadap berbagai informasi secara independen yang menjadi dasar bagi mereka dalam memutuskan pada hari pencoblosan memilih kandidat yang mana.

Pola transaksional di partai politik semacam inilah yang membuat pilkada masih menjadi penting walaupun biayanya memang mahal. Tanpa pilkada, yang terjadi hanyalah kalkulasi dan tawar menawar diantara elit, menjual kursi DPRD yang merupakan jelmaan suara rakyat kepada para kandidat. Tanpa pilkada, tak ada kesempatan bagi rakyat memilih sesuai keinginan mereka sekaligus menghajar para elit partai politik yang melakukan transaksi politik bermiliar rupiah.

Jika pilkada digantikan oleh pemilihan di DPRD, bukankah kita semua sudah tahu siapa yang akan jadi pemenang dalam Pilkada jakarta tanpa perlu ada pemilihan?

Skeptis atau Optimis

Pilkada jakarta juga menjadi penting ditengah skeptisisme publik terhadap kualitas penyelenggaraan negara yang buruk. Hari-hari kita diisi oleh pemberitaan korupsi, kemiskinan, macet, kriminalitas, pungutan liar dan kekerasan. Saya sepakat bahwa negara ini seperti negara auto pilot, di semua level pemerintahan: pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

Terlalu seringanya berita korupsi pejabat publik malah bisa membuat kita terheran-heran dan suudzhon jika ada pejabat yang bersih. Kok bisa? Ah itu pasti hanya pencitraan.

Skeptisisme semcam ini yang membuat seorang kawan misalnya mengatakan bahwa “Emang kalo Gubernur ganti, besok Jakarta langsung gak macet?” atau “Siapapun yang memimpin jakarta gak bisa mengatasi urbanisasi” Padahal dalam keseharian, umpatan demi umpatan, serta sumpah serapah biasa diluncurkan karena terjebak macet di Kuningan ditengah waktu harus meeting bersama klien.

Mental blok semacam ini (baca: skeptis) membuat mereka beranggapan bahwa siapapun yang memimpin tak akan ada perubahan. Lebih baik bertemu saudara di Taman Safari atau bawa mobil ke bengkel daripada ngantri di TPS.

Menariknya, bagi sebagian orang, munculnya beberapa alternatif yang kontras dalam pilkada justru menumbuhkan harapan dan optimisme baru. Hasil mengejutkan dalam pilkada putaran pertama, membuat kekuatan optimisme membesar dan sekan mengatakan, “masih ada harapan”, “kekuatan tak terkalahkan bisa ditumbangkan” dan “ayo menjadi bagian dari perubahan”.

Dalam pilkada jakarta, power of optimism menjadi ancaman serius bagi power of skepticism.

Sebagaimana di awal dikatakan, Jakarta adalah barometer Indonesia. Tentu saja keberhasilan perubahan di Jakarta bisa menjadi penyakit menular yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Rakyat di daerah yang didominasi bahkan dihegemoni oleh kekuatan oligarki partai, cukong politik, preman atau dinasti politik bisa tertular untuk bersemangat juga melakukan perubahan. Jadi setelah Jakarta baru akan ada Banten Baru, Lebak baru atau Bangkalan Baru.

Ujungnya tentu saja, Indonesia baru. Indonesia yang dibangun oleh harapan untuk menjadi bangsa yang berdaulat, besar, kaya dan rakyatnya sejahtera.

Pilkada Jakarta menjadi semacam ujian bagi apakah harapan itu masih ada atau cukup kita kubur dalam-dalam. Tentu jika mau terus menikmati menonton koruptor di TV yang tertawa girang menikmati potong masa tahanan di dalam mobil yang kena macet di pancoran hari senin jam tujuh tiga puluh pagi sambil ditemani para joki.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s