Pilkada Hanya Butuh Evaluasi

SERANG – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lili Romli menegaskan, pemilihan kepada daerah (pilkada), baik gubernur maupun bupati/walikota, tidak harus dikembalikan kepada DPRD jika ternyata gagal menciptakan pemimpin daerah yang baik. “Persoalannya bukan kembali ke DPRD, tapi evaluasi pelaksanaan pilkada.

Jika ternyata saat pilkada terjadi politik uang maka berikan aturan tegas tentang sanksinya, bukan mengembalikan ke DPRD,” kata Lili saat menjadi pembicara pada seminar LSM Rakyat Indonesia (RI) bekerja sama dengan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri bertema “Mau Dibawa Kemana Arah Kepemimpinan Banten” di Graha Pena Radar Banten, Rabu (30/6).
Menurut Lili, pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD tidak menjamin bakal menciptakan kepada daerah yang sesuai harapan masyarakat karena dipilih oleh anggota Dewan yang merupakan unsur partai politik. Ketika dipilih DPRD, kata Lili, tidak ada jaminan tidak terjadi suap atau politik uang. “Apakah ada jaminan jika dipilih DPRD anggota Dewan tidak gampang disuap yang merupakan unsur partai politik? Padahal partai politik saja sedang dihujat dan tidak dipercaya publik,” tandasnya.
Lili menyadari bahwa pemilihan langsung memiliki kelemahan, mulai dari sisi pelaksanaan sampai pelaksanaannya yaitu KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Oleh Karena itu, kata dia, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki regulasi pelaksanaan pilkada dan pelaksanaannya. Paling penting dalam konsep demokrasi, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung kepala daerah yang akan memimpinnya dan sekaligus menghukum kepala daerah yang mencalonkan diri kembali tapi tidak berhasil melakukan kesejahteraan.
“Kalau ternyata masalah pilkada adalah pemborosan anggaran, maka lakukan efisiensi dan efektivitas. Misalnya masa kampanye tidak harus terbuka, tapi cukup dialog. Saya kira, jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, negara kita adalah negara federal dan bukan demokrasi, serta akan menciptakan pemimpin yang otoriter, seperti Orde Baru,” tegasnya.
Wacana gubernur dipilih DPRD dan bupati/walikota dipilih rakyat dinilai Lili sebagai demokrasi setengah hati karena wilayah provinsi bukan daerah administrasi. Kata Lili, Bangsa ini bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga proses demokrasi yang terjadi harus sama di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota
Menurut Lili, Indonesia bukan negara gado-gado dengan sistem bupati/walikota dipilih rakyat dan dan gubernur dipilih DPRD. “Kecuali kita negara federal dan provinsi merupakan daerah administrasi. Silakan untuk dipilih bukan oleh rakyat. Tapi tidak juga oleh DPRD, tapi langsung oleh presiden,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta Abdul Hamid mengungkapkan, lembaganya pernah melakukan penelitian di Kabupaten Serang dan menanyakan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Hasilnya, kata Hamid, sekitar 60 persen masyarakat menyatakan tidak setuju.
Masyarakat beralasan, kata Hamid, karena tidak percaya bahwa DPRD benar-benar mewakili masyarakat. “Berarti ini warning (peringatan-red) bagi DPRD bahwa mereka telah mengalami krisis kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hamid, pemilihan langsung oleh rakyat memang berbiaya tinggi, tapi harus tetap dilakukan untuk memberikan pembelajaran politik dan demokrasi terhadap masyarakat. “Seiring dengan perbaikan infrastruktur ekonomi dan pendidikan, saya rasa pilkada akan berjalan baik sehingga tugas pemerintah adalah menciptakan pendidikan dan infrastruktur yang baik bagi masyarakat. Jika memaksakan diri kepala daerah dipilih DPRD, hasilnya akan semakin buruk dan mengkhawatirkan,” ujarnya.

USUL ADPSI
Ketua DPRD Banten Aeng Haeruddin kepada Radar Banten mengungkapkan bahwa Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) pada Mei mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan DPR RI agar pemilihan gubernur dilakukan DPRD. “Selama ini pemilihan gubernur banyak diramaikan oleh incumbent yang memiliki potensi menyalahgunakan anggaran pemerintah. Ini persoalan efesiensi dan efektivitas pemilihahan kepala daerah,” kata Aeng via telepon selular, Minggu (27/6).
Seorang incumbent yang akan maju pada pemilihan gubernur, kata Aeng, akan mempersiapkan diri dua tahun untuk melakukan sosialisasi. Namun, lanjutnya, sosialisasi yang dilakukan menggunakan anggaran pemerintah mulai dari memasang baliho sosialisasi program pembangunan yang terpasang foto dan pemberian bantuan ke desa mengatasnamakan incumbent.
“Dua tahun sebelum pemilihan, seorang incumbent yang serius ingin menjabat lagi akan mempersiapkan diri. Anggaran rutin digunakan untuk sosialisasi dia. Lihat saja sendiri, banyak spanduk atau baliho incumbent menjelang pemilihan gubernur. Fotonya saja yang besar, tapi kata-kata sosialisasinya kecil,” tandasnya,
Selain itu, menurut Aeng, seorang pejabat atau pegawai negeri sipil juga seringkali tidak netral dalam proses pemilihan gubernur yang dipilih rakyat. Aeng mencontohkan, seorang pejabat diarahkan untuk menyosialisasikan pencalonan incumbent dan mengerahkan SKPD. “Pejabat yang tidak loyal akan digeser dan kalau bantu akan dipromosikan. Jadi faktor penempatan pejabat bukan profesionalitas, tapi kedekatan,” ujarnya.
Hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota juga dinilai selalu bermasalah ketika gubernur dengan bupati/walikota akan bersaing pada pemilihan gubernur.
Kata Aeng, ADPSI mendorong pemilihan gubernur di DPRD. Yang dipilih hanya gubernur. Wakil gubernurnya akan ditunjuk gubernur terpilih. (run/yes)

Sumber: Radar Banten, Kamis, 01-Juli-2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s