Tag Archives: remunerasi dosen

Nasib Dosen di Badan Pusat Statistik

Apakah dosen hanya ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja?

Tidak. Jabatan fungsional dosen tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Ada banyak perguruan tinggi yang berada di luar Kemdikbud. Apakah tugas dan fungsinya berbeda?

Tidak, tugas dosen ya sama, melaksanakan tridharma perguruan tinggi: Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.

Apakah haknya berbeda?

Hak dasarnya sama, memperoleh gaji, tunjangan dan juga tunjangan profesi (serdos) bagi yang sudah. Sebagai catatan masih lebih separuh dosen di seluruh Indonesia belum tersertifikasi. Oh ya, tunjangan serdos juga dihentikan ketikan menjalankan tugas belajar. Alasannya? Hanya Dikti dan Tuhan yang tahu :(

Lantas, yang berbeda?

Dosen Kemdikbud TIDAK memperoleh tunjangan kinerja, sedangkan dosen di Instansi/Kementerian lain yang lembaganya sudah dinyatakan memperoleh tunjangan kinerja, MEMPEROLEH tunjangan kinerja.

Kita lihat nasib dosen di Badan Pusat Statistik. Oh ya info awal saya dapat dar Pak Danner Sagala di Grup Dosen Indonesia, dan saya kemudian menelusuri Perka BPS 77 2012 dan saya jabarkan disini.

Pertama, jelas dosen berhak mendapatkan tunjangan kinerja, tidak didiskiriminasi seperti dosen Kemdikbud.

Kedua, dalam pasal 5 (1) dinyatakan

Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Ketiga, dalam  pasal 5(2) dinyatakan

Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Keempat, kabar bahagia bagi dosen yang belum serdos. Dalam pasal 5(3) dinyatakan

Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan belum mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Asisten Ahli diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 8 (delapan);
  2. Lektor diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 10 (sepuluh); dan
  3. Lektor Kepala diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 12 (dua belas).

Kelima, Jika sedang melaksanakan tugas belajar, maka dinyatakan dalam pasal 13:

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang:

  1. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Doktoral (S3), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 7 (tujuh);
  2. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Magister (S2), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 6 (enam);
  3. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 5 (lima);

Keenam, silahkan lihat kelas jabatannya:

Screen Shot 2013-12-22 at 3.09.34 PM

Selamat bekerja dengan giat ya Kolega Dosen di BPS.

Selamat berjuang ya Dosen di kemdikbud. Jika anad merasa bahwa Perpres 88 2013 yang menyatakan bahwa Dosen Kemdikbud tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja adalah diskriminasi, silahkan tandatangan petisi berikut, bergabung bersama 1.224 dosen lain: yang sudah menandatangani:  https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007.

Permendikbud 107 2013

Ini dia, silahkan dibaca Permendikbud 107 2013 komplit

Berikut beberapa pasal krusial, selebihnya silahkan tafsirkan sendiri.

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.45 AM

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.00 AM

Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.11 AM Screen Shot 2013-12-25 at 9.17.25 AM

Sebagai pembanding, silahkan baca bagaimana Badan Pusat Statistik memberikan perhatian yang baik kepada seluruh pegawainya, tanpa mendiskriminasikan pegawai tertentu. Bahkan secara jelas dituliskan bahwa Dosen yang belum disertifikasi pun di lingkungan BPS berhak mendapatkan tunjangan kinerja penuh. http://abdul-hamid.com/2013/12/22/nasib-dosen-di-badan-pusat-statistik/

Jika anda merasa bahwa Perpres 88 2013 yang menyatakan bahwa Dosen Kemdikbud tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja adalah diskriminasi, silahkan tandatangan petisi berikut, bergabung bersama 1.224 dosen lain: yang sudah menandatangani:  https://www.change.org/id/petisi/presiden-ri-petisi-mendesak-revisi-perpres-88-tahun-2013-dan-perpres-65-tahun-2007.

Perbandingan Tunjangan Fungsional Dosen dan Jabatan Fungsional Lain

Sebagai jabatan fungsional, Dosen mendapatkan juga tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional berbeda setiap jenjangnya: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Berapa besaran tunjangan fungsional dosen?

Berikut tabel tunjangan fungsional dosen menurut Perpres 65 tahun 2007

Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Nah bagaimana jika kita bandingkan dengan tunjangan fungsional dari jabatan fungsional yang lain, dibawah ini saya sajikan beberapa data tunjangan fungsional darihttp://setagu.net/kenaikan-tunjangan-jabatan-fungsional/#more-2613:

1. Peneliti

Berdasarkan perpres 100 tahun 2012, inilah tunjangan fungsional peneliti:

Screen Shot 2013-11-27 at 6.42.33 PM

2. Penyuluh Pertanian
 Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007  Kenaikan
 Utama 1.500.000 600.000 150%
 Madya 1.260.000 550.000 129%
 Muda 960.000 400.000 140%
 Pertama 540.000 270.000 100%
 Penyelia 780.000 300.000 160%
 Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
 Pelaksana 360.000 240.000 50%
 Pelaksana Pemula 300.000 - -
3. Pengendali Organisme
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.140.000 600.000 90%
Muda 870.000 400.000 118%
Pertama 510.000 270.000 89%
Penyelia 660.000 300.000 120%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
4. Pengawas Benih Tanaman
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
5. Pengawas Bibit Ternak
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
6. Medik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Utama 1.560.000 950.000 64%
Madya 1.350.000 660.000 105%
Muda 1.080.000 400.000 170%
Pertama 540.000 300.000 80%
7. Paramedik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Penyelia 810.000 300.000 170%
Pelaksana Lanjutan 480.000 265.000 81%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 - -
8. Pengawas Mutu Pakan
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
9. Analis Kepegawaian
Jenjang Jabatan  Perpres 17/2013  Perpres 45/2007 Kenaikan
Madya 1.080.000 500.000 116%
Muda 840.000 375.000 124%
Pertama 480.000 275.000 75%
Penyelia 600.000 350.000 71%
Pelaksana Lanjutan 420.000 265.000 58%
Pelaksana Pemula 330.000 240.000 38%
10. Polisi Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 18/2013  Perpres 49/2007 Kenaikan
Madya 1.380.000  -  -
Muda 1.140.000  -  -
Pertama 540.000  -  -
Penyelia 840.000 550.000 53%
Pelaksana Lanjutan 510.000 300.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
11. Penyuluh Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 19/2013  Perpres 33/2007 Kenaikan
Madya 1.260.000 550.000 129%
Muda 960.000 400.000 140%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 780.000 300.000 160%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
12. Penata Ruang
Jenjang Jabatan Perpres 20/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
13. Penata Laboratorium Pendidikan
Jenjang Jabatan Perpres 21/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
Penyelia 780.000
Pelaksana Lanjutan 450.000
Pelaksana 360.000
14. Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jenjang Jabatan Perpres 22/2013
Madya 1.320.000
Muda 1.020.000
Pertama 540.000

15. Pustakawan

Jenjang Jabatan  Perpres Nomor 71/ 2013 Perpres No 47/ 2007 Kenaikan
Pustakawan Utama 1.300.000 700.000 86%
Pustakawan Madya 1.100.000 500.000 120%
Pustakawan Muda 800.000 375.000 113%
Pustakawan Pertama 520.000 275.000 89%
Pustakawan Penyelia 700.000 350.000 100%
Pustakawan Pelaksana Lanjutan 420.000 256.000 64%
Pustakawan Pelaksana 350.000 240.000 46%

16. Pamong Belajar dan Penilik

Jenjang  Besaran Kenaikan
Baru  Lama Perpres No. 72 /2013 Perpres No 108/ 2007
Pamong Belajar Madya IV 1.000.000    345.000 190%
Pamong Belajar Muda III 750.000    272.000 176%
Pamong Belajar Pertama II 500.000    225.000 122%

Nah, ternyata tunjangan fungsional dosen ternyata jauh lebih kecil dibandingkan peneliti atau penyuluh pertanian dan tidak jauh berbeda dengan tunjangan jabatan fungsional lain baik yang bersifat keahlian maupun yang bersifat keterampilan. Karena sudah berumur cukup lama, sekitar enam tahun, rasanya perlu kiranya perpres 65 tahun 2007 ditinjau ulang dan besaran kenaikan tunjangan fungsional dosen dinaikkan, setidaknya besarannya setara dengan jabatan fungsional peneliti.

Bagaimana menurut rekan-rekan semua? 

Sumber: http://setagu.net/kenaikan-tunjangan-jabatan-fungsional/#more-2613

Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (II)

Hmm beberapa hari lalu, di bagian komentar tulisan Karir dan Remunerasi Dosen di Indonesia (I), saya berbincang dengan salah satu pembaca blog saya. Ia menceritakan bahwa di instansinya, ia sudah mendapatkan tunjangan  remunerasi. Instansinya adalah Sekolah tinggi yang berada bukan di bawah Depdiknas, tapi di lembaga non departemen dan posisi beliau adalah dosen.

Dosen dan staf sama-sama mendapatkan tunjangan remunerasi. Untuk dosen yang sudah mendapatkan serdos, besaran remunerasinya = sebesar remunerasi-tunjangan serdos. Beliau memberikan ilustrasi :  Untuk Lektor Kepala dapat Grade 13, jumlah remun 6.023.000,-. Tunjangan srtifikasi Rp. 2.800.000,- . Jadi besaran yang diterima perbulan 3.223.000+2.800.000+gaji.

update: setelah melalukan pencarian, didapatkan dasar hukum dari kebijakan selisih tersebut yaitu  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kinerja Pegawai pada 20 K/L.  Didalam pasal 7 dituliskan

(1) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Dalam hal Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada Jenjangnya.

…….

Jadi yang terpenting adalah JOB GRADING. Tepatnya,  jenjang jabatan fungsional diletakkan dimana dalam kelas jabatan? Saya sekarang sedang menanyakan soal job grading di instansi beliau, semoga bisa dishare juga.

Anyway, saya baru paham kenapa kenaikan jabatan fungsional (terutama ke lektor kepala dan guru besar) menjadi semakin sulit, karena berkonsekuensi pada pembiayaan remunerasi juga ya :) .

Namun saya coba bersimulasi dengan beberapa data terbatas.

Katakanlah betul bahwa dosen akan mendapatkan remunerasi juga, sesuai dengan paparan dalam  Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 25/12/11 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional 201 1.

Nah, jabatan fungsional tertentu akan berada pada kelas 1-13.

Screen Shot 2013-06-17 at 11.03.27 AM

Nah, dosen merupakan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian yang terbagi kedalam kategori pertama (asisten ahli), muda (lektor), madya (lektor kepala) dan utama (Profesor).

Screen Shot 2013-06-17 at 11.04.41 AM

Nah berarti kelas jabatannya adalah

1. Asisten ahli : 8

2. Lektor : 9

3. Lektor Kepala: 11

4. Profesor: 13

Agak beda dengan info dari kawan di atas ya, dimana lektor kepala mendapatkan kelas jabatan 13 :( Mestinya sesama jabatan fungsional setara walaupun instansi induk berbeda.

Kemudian bagaimana dengan tunjangannya? hmm saya sih belum berhasil mendapatkan tabel “resmi” job pricing yang diajukan di Kemendikbud. Namun kalau kita menggunakan tabel job pricing LAN yang juga sama dengan 20 instansi lain yang mendapatkan remunerasi di tahunlalu, maka kita bisa lihat:

Screen Shot 2013-06-17 at 11.23.50 AM

Silahkan hitung sendiri posisi anda ada dimana ya ;)

(Catatan, sepertinya job class antara Kemendikbud dengan Instansi lain berbeda, maka jabatan fungsional yang sama — dalam kasus ini lektor kepala — bisa mendapatkan nominal berbeda di instansi yang berlainan)

Oh ya, ada informasi beredar bahwa bagi PTN BLU renumerasi ditetapkan sendiri di setiap PTN dengan mempertimbangkan besaran PNBP. Hmm, kabar baik bagi yang PNBP-nya bagus dan sebaliknya buat yang PNBP-nya rendah. Satu pertanyaan lagi, langkah paling intstant menaikkan PNBP adalah dengan meningkatkan pemasukan dari mahasiswa. Duh, kalau begini sedih juga ya, bisa jadi kesejahteraan dosen dan staf berbanding lurus dengan pengeluaran mahasiswa untuk studi.

Update:

Ternyata, nasib dosen di Kemdikbud berbeda dengan dosen di instansi lain,  walaupun sama-sama dosen PNS.

Dalam Perpres 88 tahun 2013, dosen dikecualikan sebagai penerima tunjangan kinerja. Menyedihkan sekali. berarti asumsi, analisis dan prediksi saya yang dibangun berdasarkan pengalaman beberapa dosen di instansi yang sudah menikmati tunjangan kinerja semuanya gugur. Selanjutnya silahkan dibaca disini: http://abdul-hamid.com/2013/12/13/dosen-tidak-dapat-tunjangan-kinerja/.

Gonjang-Ganjing Dunia Dosen

Kebetulan aku bergabung di Group Dosen Indonesia. Nampaknya sesudah lahir PerMenpan No. 17 2013, situasi disana menjadi amat panas. Berbagai komentar, muncul berkaitan dengan aturan baru tersebut. Dunia persilatan  perdosenan mengalami gonjang-ganjing.

Bagian paling banyak dikomentari adalah mentoknya pangkat/golongan dan juga jabatan fungsional dosen yang tidak bergelar doktor. Dinyatakan dalam aturan tersebut bahwa untuk menjadi Lektor Kepala, seorang dosen harus memiliki gelar doktor selain menulis di jurnal nasional terakreditasi yang tentu saja tidak mudah. Kemudian, dalam aturan peralihan dinyatakan juga bagi dosen yang belum S3 tapi terlanjur menjadi lektor kepala tidak bisa naik golongan kecuali dari IIIC ke IIID.

Aturan ini nampaknya berusaha untuk “memaksa”dosen-dosen yang terjebak dalam zona nyaman dan memilih belum atau tidak sekolah ke S3 dengan berbagai alasan untuk mau sekolah. Nampaknya pembuat kebijakan paham bahwa salah satu hambatan dalam perkembangan dunia pendidikan tinggi adalah masih sedikitnya dosen bergelar doktor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Rektor UNS, “Dosen yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia sekarang ada ada 174.875 orang, dan berdasarkan data ternyata baru 10 persen yang lulus strata tiga” (http://lampost.co/berita/dosen-bergelar-doktor-minim-di-indonesia). Sementara itu, di negara-negara lain, syarat menjadi dosen tetap biasanya sudah bergelar doktor. Selain tentu saja pertimbangan lain seperti publikasi dan track record penelitian.

“Kenyamanan” sebagian dosen inilah yang rupanya terganggu oleh munculnya PermenPAN tersebut. Banyak dosen yang sudah berkarir cukup lama,  memiliki jabatan di kampus, berkeluarga dan anak sudah butuh biaya besar, memiliki berbagai usaha sampingan dan menikmati kenaikan golongan berkala setiap dua tahun merasa gerah. Apalagi berdasarkan surat edaran dirjen dikti no 152/E/T/2012, sekarang muncul kewajiban menulis jurnal internasional untuk mendapatkan gelar doktor —  walaupun kuliah di dalam negeri. Ngeri kan?

Apalagi dosen senior yang berumur lebih dari lima puluh tahun juga terhambat oleh PermenPAN No. 4 tahun 2013 yang mengatur bahwa batas usia dosen untuk tugas belajar/izin belajar adalah 50 tahun pada 2015.

Pembuat kebijakan nampaknya mulai represif dengan “memaksa dosen”untuk kuliah atau golongannya berhenti sampai IIID saja. Hal ini ditempuh setelah upaya persuasif seperti berbagai skema bantuan (baca: beasiswa) bagi dosen dan bahkan calon dosen untuk sekolah sampai S3 seperti BLN, BU, atau BPPS tak mampu mendorong dosen untuk berbondong-bondong bersekolah S3.

Namun nampaknya pemerintah juga sudah mesti memikirkan untuk membuat rangsangan lain agar dosen menjadi semangat untuk meraih gelar doktor. Misalnya menaikkan besaran tunjangan fungsional secara lebih proporsional. Perhatikan tabel berikut yang diambil dari perpres 65 tahun 2007: Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan tunjangan fungsional peneliti berdasarkan perpres no. 100 tahun 2012, yaitu: Peneliti Utama  Rp. 5.200.000,–, Peneliti Madya  Rp. 3.000.000,–, Peneliti Muda   Rp. 1.750.000,– dan Peneliti Pertama Rp. 1.100.000,–.  Lho bukankah dosen mendapatkan sertifikasi? jangan salah, para peneliti-pun mendapatkan remunerasi sesuai dengan instansi tempatnya bekerja.

Hmm katakanlah asisten ahli setara peneliti pertama, lektor setara peneliti muda, lektor kepala setara peneliti madya dan profesor setara peneliti utama, nampaknya para dosen akan bersemangat untuk sekolah doktor. Tentu saja lebih bersemangat mengejar selisih dari Rp. 3.000.000,-  dikurangi 1.750.000,- daripada hanya mengejar selisih Rp. 900.000,- dikurangi Rp. 700.000,- kan?

Kenaikan ini juga bisa mengurangi gap antara take home pay Profesor dan Lektor kepala yang terlalu besar. Rasanya itu juga jadi pengobat dosen-dosen yang sampai saat ini (53% menurut data ADI) belum mendapatkan sertifikasi dosen.

Aku pikir, jika kebijakan ini diberlakukan dosen-dosen berani untuk keluar dari zona nyaman, karena percaya bahwa upaya mencapai gelar doktor  dengan susah payah — meninggalkan keluarga, bisnis dan jabatan — sepadan dengan hasilnya nanti selepas lulus dan mengajukan lektor kepala.

Pilihan lainnya adalah juga memasukkan variabel doktor dalam tunjangan fungsional. Misalnya lektor kepala bergelar master dan bergelar doktor dibedakan tunjangannya beberapa juta rupiah, he he. Jadi ada penghargaan terhadap dosen bergelar doktor sekaligus merangsang dosen-dosen untuk sekolah.

Pilihan lain yang bisa diambil juga adalah tetap memberikan tunjangan fungsional dan tunjangan serdos bagi dosen yang studi baik izin belajar dan tugas belajar. Jadi pilihan bersekolah tidak serta merta juga “memelaratkan” keluarga, tentu saja utamanya bagi yang telah berkeluarga dan anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah. Satu lagi,  menghitung setiap publikasi yang dihasilkan selama studi yang bisa dipakai ketika pengajuan PAK setelah lulus.

Nah sekarang ada banyak pilihan bagi pengambil kebijakan, tinggal mau pilih yang mana?

Analisis Singkat PermenPAN 17 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Hmm aku gak bisa menahan diri untuk tak menulis. Barusan mendapatkan PermenPAN no. 17 2013  (bisa didownload disini atau disini) juga tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Cukup mengejutkan, isinya tak jauh berbeda dengan draft yang dahulu sempat beredar dan diuji publik. Oke-lah, sambil ngopi dan nunggu waktu berangkat ke Aoi Matsuri buat jeprat-jepret, aku punya satu jam untuk membuat analisis soal karir dosen berdasarkan PerMenPAN dan RB tersebut (padahal tugas dari sensei belon kelar, he he)

Oh ya, ini juga update dari tulisan saya sebelumnya: karir dan remunerasi dosen di Indonesia.

Berikut analisis PerMENPAN dan RB no. 17 2013,  tentu hanya pokok-pokoknya saja ya….

1.Bab I pasal 1 ada istilah baru/khusus untuk menyebut jabatan fungsional dosen, yaitu Jabatan Akademik Dosen.

2. Bab IV pasal 6 jenjang jabatan akademik dosen yaitu (ayat 3)

- asisten ahli (IIIb)

-Lektor  (IIIc dan IIId)

- Lektor Kepala (IVa, IVb, IVc)

- Profesor (IVd,IVe)

dijelaskan dalam ayat (5) bahwa “…jenjang jabatan akademik dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

artinya jika angka kredit mencukupi maka seorang dosen bisa memiliki jabatan akademik lebih tinggi daripada pangkat dan ruang golongannya. Misalnya seorang lektor kepala ber-golongan IIId bisa menjadi Profesor IVa jika angka kreditnya mencukupi. nah ketika dia mengajukan kenaikan golongan per-dua tahun, maka dia tidak mesti mengumpulkan angka kredit lagi. Namun bisa juga sebaliknya bisa jadi pangkat dan ruang golongannya lebih tinggi daripada jabatan akademik-nya.

3. Bab VIII pasal 14 ayat (2) “… Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun “berarti setiap tahun ada rekap pencapaian PAK. Bagus juga biar kinerja terkontrol dan inventarisasi dokumen lebih terarah. Biasanya bapak/ibu dosen panik mengumpulkan berkas menjelang pengajuan PAK saja.

4. Bab IX pasal 24 Untuk pertama kali diangkat pada jabatan akademik asisten ahli atau lektor harus punya karya ilmiah di jurnal ilmiah, selain sayarat lain sudah S2 dan bergolongan IIIb dan nilai prestasi kerja baik.

5. pasal 25 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke jabatan akademik dosen dapat dipertimbangkan bila: memenuhi pasal 24, pengalaman mengajar paling kurang dua tahun dan ada formasi dosen.

6. Pasal 26 (1) kenaikan jabatan (akademik) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang empat (4) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. Wah nambah setahun dari aturan sebelumnya yang 3 (tiga) tahun :( . Nampaknya semangat mengerem laju pengajuan jabatan fungsional nih, terutama Profesor, nampaknya pemerintah keberatan (bukan gak ada duitnya loh, catet) membayar tunjangan kehormatan Profesor.

7. Pasal 26 (2)  kenaikan pangkat (golongan ruang) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang dua (2) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. sama saja dengan jabatan fungsional lain

8. Pasal 26 (3) Untuk menjadi lektor kepala dan profesor harus memiliki ijazah Doktor. Bahkan di ayat (7) dinyatakan bahwa kenaikan jabatan akademik dosen dari LK ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar doktor. Aturan ini dikecualikan (ayat 8) apabila dosen ybs memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lain. (hmmmm makin susah jadi profesor, tapi ada kesempatan bagi yang berprestasi, hanya musti nuggu aturan lebih lanjutnya)

9. Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi:

- Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal ilmiah.

- Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi.

-  profesor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi.

catatan: ini lebih mudah daripada di draft-nya, nampaknya banyak keberatan diakomodir. Di draftnya, untuk jadi lektor kepala saja musti nulis di jurnal internasional, tapi lebih berat dari aturan lama yang tak mensyaratkan tulisan di jurnal.

10. Bab XI: untuk dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya (termasuk tugas belajar : pasal30d) pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (pasal 31 ayat 5)

Artinya, (seharusnya) publikasi selama tugas belajar dapat dihitung sebagai angka kredit ketika pengaktifan kembali sebagai dosen :)

Nah, semoga aturan di bagian ini betul-betul terimplementasi dalam juklak/juknis sehingga dosen2 yang tugas belajar menjadi semangat melakukan publikasi sehingga meningkatkan rating perguruan tinggi di Indonesia (dengan catatan mencantumkan nama perguruan tinggi asal di publikasi).

11. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan Lektor Kepala yang belum S3 (doktor). Hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan bab XIII Pasal 35 (1) “Dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka dosen yang menduduki jabatan lektor kepala dan belum berijazah Doktor (S3) tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, kecuali yang memiliki pangkat Penata, golongan  ruang IIIc dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi menjadi Penata Tingkat I golongan ruang IIId”.

jadi selamat untuk yang sudah menjadi lektor kepala, dan yang belum tetap semangat melipatgandakan upaya dan karya-nya.

12. PermePAn ini ditetapkan di jakarta pada tanggal 15 maret 2013 oleh MenPAn dan RB, serta diundangkan oleh menKUmHAM pada tanggal 21 Maret 2013.

13. Ada seabrek lampiran, silahkan dilihat sehingga kita bisa menghitung sendiri angka kredit dan juga proporsi angka kredit ketika pengajuan jabatan akademik dosen tersebut. Juga ada lampiran soal tugas wewenang dosen.

Oke, demikian analisis singkat terhadap butir-butir tertentu yang menurut saya menarik atau baru. Semoga penafsiran diatas tidak salah ya. Oh ya, belum tau juga apalah aturan ini sudah dilaksanakan dalam penilaian angka kredit yang diajukan atau belum. Saya sendiri masih menunggu pengajuan ke LK yang dilakukan sebelum berangkat sekolah ke Kyoto. Menurut hasil rekap sih sudah lolos ke tahap berikutnya.

Hmmm dalam diskusi di FB ternyata ketahuan juga kalau PermenPAN ini dibuat terburu-buru dan kurang cermat. Terlihat dari terdapat dua Bab XI, yang satu tentang FORMASI (pasal 27-29) dan satu lagi PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN (pasal 30-33).

Kemudian soal tugas belajar, apakah angka kredit yang diperoleh berupa semua publikasi yang dilakukan atau hanya berupa selembar ijazah, juga debatable. Jika Pemerintah memang mau mendorong dosen selama tugas belajar berkarya semaksimal mungkin (kualitas dan kuantitas), sebaiknya semua publikasi dihitung. Jika ini dilakukan dan publikasi mencantumkan institusi di Indonesia, maka akan menaikkan rating institusi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia. begitu juga batas kepatutan yang selama ini menghambat dosen untuk berkarya sebaiknya juga dihilangkan. Kita tentu saja menunggu hal-hal baik dalam juklak/juknis/panduan operasional penghitungan angka kredit yang bersemangat mendorong dosen untuk berkarya, bukan sebaliknya.

Update, angka kredit selama tugas belajar diakui, silahkan baca dan dapat dokumennya disini. 

salam.

Update: telah terbit permenpan 46 2013 yang merevisi permenpan 17 2013, silahkan dibaca paparan singkat di sini.