Tag Archives: karir dosen. PerMENPAN 17 2013

Gonjang-Ganjing Dunia Dosen

Kebetulan aku bergabung di Group Dosen Indonesia. Nampaknya sesudah lahir PerMenpan No. 17 2013, situasi disana menjadi amat panas. Berbagai komentar, muncul berkaitan dengan aturan baru tersebut. Dunia persilatan  perdosenan mengalami gonjang-ganjing.

Bagian paling banyak dikomentari adalah mentoknya pangkat/golongan dan juga jabatan fungsional dosen yang tidak bergelar doktor. Dinyatakan dalam aturan tersebut bahwa untuk menjadi Lektor Kepala, seorang dosen harus memiliki gelar doktor selain menulis di jurnal nasional terakreditasi yang tentu saja tidak mudah. Kemudian, dalam aturan peralihan dinyatakan juga bagi dosen yang belum S3 tapi terlanjur menjadi lektor kepala tidak bisa naik golongan kecuali dari IIIC ke IIID.

Aturan ini nampaknya berusaha untuk “memaksa”dosen-dosen yang terjebak dalam zona nyaman dan memilih belum atau tidak sekolah ke S3 dengan berbagai alasan untuk mau sekolah. Nampaknya pembuat kebijakan paham bahwa salah satu hambatan dalam perkembangan dunia pendidikan tinggi adalah masih sedikitnya dosen bergelar doktor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Rektor UNS, “Dosen yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia sekarang ada ada 174.875 orang, dan berdasarkan data ternyata baru 10 persen yang lulus strata tiga” (http://lampost.co/berita/dosen-bergelar-doktor-minim-di-indonesia). Sementara itu, di negara-negara lain, syarat menjadi dosen tetap biasanya sudah bergelar doktor. Selain tentu saja pertimbangan lain seperti publikasi dan track record penelitian.

“Kenyamanan” sebagian dosen inilah yang rupanya terganggu oleh munculnya PermenPAN tersebut. Banyak dosen yang sudah berkarir cukup lama,  memiliki jabatan di kampus, berkeluarga dan anak sudah butuh biaya besar, memiliki berbagai usaha sampingan dan menikmati kenaikan golongan berkala setiap dua tahun merasa gerah. Apalagi berdasarkan surat edaran dirjen dikti no 152/E/T/2012, sekarang muncul kewajiban menulis jurnal internasional untuk mendapatkan gelar doktor —  walaupun kuliah di dalam negeri. Ngeri kan?

Apalagi dosen senior yang berumur lebih dari lima puluh tahun juga terhambat oleh PermenPAN No. 4 tahun 2013 yang mengatur bahwa batas usia dosen untuk tugas belajar/izin belajar adalah 50 tahun pada 2015.

Pembuat kebijakan nampaknya mulai represif dengan “memaksa dosen”untuk kuliah atau golongannya berhenti sampai IIID saja. Hal ini ditempuh setelah upaya persuasif seperti berbagai skema bantuan (baca: beasiswa) bagi dosen dan bahkan calon dosen untuk sekolah sampai S3 seperti BLN, BU, atau BPPS tak mampu mendorong dosen untuk berbondong-bondong bersekolah S3.

Namun nampaknya pemerintah juga sudah mesti memikirkan untuk membuat rangsangan lain agar dosen menjadi semangat untuk meraih gelar doktor. Misalnya menaikkan besaran tunjangan fungsional secara lebih proporsional. Perhatikan tabel berikut yang diambil dari perpres 65 tahun 2007: Screen Shot 2013-05-18 at 6.45.16 PM

Jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan dengan tunjangan fungsional peneliti berdasarkan perpres no. 100 tahun 2012, yaitu: Peneliti Utama  Rp. 5.200.000,–, Peneliti Madya  Rp. 3.000.000,–, Peneliti Muda   Rp. 1.750.000,– dan Peneliti Pertama Rp. 1.100.000,–.  Lho bukankah dosen mendapatkan sertifikasi? jangan salah, para peneliti-pun mendapatkan remunerasi sesuai dengan instansi tempatnya bekerja.

Hmm katakanlah asisten ahli setara peneliti pertama, lektor setara peneliti muda, lektor kepala setara peneliti madya dan profesor setara peneliti utama, nampaknya para dosen akan bersemangat untuk sekolah doktor. Tentu saja lebih bersemangat mengejar selisih dari Rp. 3.000.000,-  dikurangi 1.750.000,- daripada hanya mengejar selisih Rp. 900.000,- dikurangi Rp. 700.000,- kan?

Kenaikan ini juga bisa mengurangi gap antara take home pay Profesor dan Lektor kepala yang terlalu besar. Rasanya itu juga jadi pengobat dosen-dosen yang sampai saat ini (53% menurut data ADI) belum mendapatkan sertifikasi dosen.

Aku pikir, jika kebijakan ini diberlakukan dosen-dosen berani untuk keluar dari zona nyaman, karena percaya bahwa upaya mencapai gelar doktor  dengan susah payah — meninggalkan keluarga, bisnis dan jabatan — sepadan dengan hasilnya nanti selepas lulus dan mengajukan lektor kepala.

Pilihan lainnya adalah juga memasukkan variabel doktor dalam tunjangan fungsional. Misalnya lektor kepala bergelar master dan bergelar doktor dibedakan tunjangannya beberapa juta rupiah, he he. Jadi ada penghargaan terhadap dosen bergelar doktor sekaligus merangsang dosen-dosen untuk sekolah.

Pilihan lain yang bisa diambil juga adalah tetap memberikan tunjangan fungsional dan tunjangan serdos bagi dosen yang studi baik izin belajar dan tugas belajar. Jadi pilihan bersekolah tidak serta merta juga “memelaratkan” keluarga, tentu saja utamanya bagi yang telah berkeluarga dan anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah. Satu lagi,  menghitung setiap publikasi yang dihasilkan selama studi yang bisa dipakai ketika pengajuan PAK setelah lulus.

Nah sekarang ada banyak pilihan bagi pengambil kebijakan, tinggal mau pilih yang mana?

Analisis Singkat PermenPAN 17 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Hmm aku gak bisa menahan diri untuk tak menulis. Barusan mendapatkan PermenPAN no. 17 2013  (bisa didownload disini atau disini) juga tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Cukup mengejutkan, isinya tak jauh berbeda dengan draft yang dahulu sempat beredar dan diuji publik. Oke-lah, sambil ngopi dan nunggu waktu berangkat ke Aoi Matsuri buat jeprat-jepret, aku punya satu jam untuk membuat analisis soal karir dosen berdasarkan PerMenPAN dan RB tersebut (padahal tugas dari sensei belon kelar, he he)

Oh ya, ini juga update dari tulisan saya sebelumnya: karir dan remunerasi dosen di Indonesia.

Berikut analisis PerMENPAN dan RB no. 17 2013,  tentu hanya pokok-pokoknya saja ya….

1.Bab I pasal 1 ada istilah baru/khusus untuk menyebut jabatan fungsional dosen, yaitu Jabatan Akademik Dosen.

2. Bab IV pasal 6 jenjang jabatan akademik dosen yaitu (ayat 3)

- asisten ahli (IIIb)

-Lektor  (IIIc dan IIId)

- Lektor Kepala (IVa, IVb, IVc)

- Profesor (IVd,IVe)

dijelaskan dalam ayat (5) bahwa “…jenjang jabatan akademik dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

artinya jika angka kredit mencukupi maka seorang dosen bisa memiliki jabatan akademik lebih tinggi daripada pangkat dan ruang golongannya. Misalnya seorang lektor kepala ber-golongan IIId bisa menjadi Profesor IVa jika angka kreditnya mencukupi. nah ketika dia mengajukan kenaikan golongan per-dua tahun, maka dia tidak mesti mengumpulkan angka kredit lagi. Namun bisa juga sebaliknya bisa jadi pangkat dan ruang golongannya lebih tinggi daripada jabatan akademik-nya.

3. Bab VIII pasal 14 ayat (2) “… Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun “berarti setiap tahun ada rekap pencapaian PAK. Bagus juga biar kinerja terkontrol dan inventarisasi dokumen lebih terarah. Biasanya bapak/ibu dosen panik mengumpulkan berkas menjelang pengajuan PAK saja.

4. Bab IX pasal 24 Untuk pertama kali diangkat pada jabatan akademik asisten ahli atau lektor harus punya karya ilmiah di jurnal ilmiah, selain sayarat lain sudah S2 dan bergolongan IIIb dan nilai prestasi kerja baik.

5. pasal 25 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke jabatan akademik dosen dapat dipertimbangkan bila: memenuhi pasal 24, pengalaman mengajar paling kurang dua tahun dan ada formasi dosen.

6. Pasal 26 (1) kenaikan jabatan (akademik) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang empat (4) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. Wah nambah setahun dari aturan sebelumnya yang 3 (tiga) tahun :( . Nampaknya semangat mengerem laju pengajuan jabatan fungsional nih, terutama Profesor, nampaknya pemerintah keberatan (bukan gak ada duitnya loh, catet) membayar tunjangan kehormatan Profesor.

7. Pasal 26 (2)  kenaikan pangkat (golongan ruang) dapat dilakukan bila mencapai kredit yang ditentukan dan  paling kurang dua (2) tahun dalam jabatan (akademik) terakhir. sama saja dengan jabatan fungsional lain

8. Pasal 26 (3) Untuk menjadi lektor kepala dan profesor harus memiliki ijazah Doktor. Bahkan di ayat (7) dinyatakan bahwa kenaikan jabatan akademik dosen dari LK ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar doktor. Aturan ini dikecualikan (ayat 8) apabila dosen ybs memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lain. (hmmmm makin susah jadi profesor, tapi ada kesempatan bagi yang berprestasi, hanya musti nuggu aturan lebih lanjutnya)

9. Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi:

- Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal ilmiah.

- Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi.

-  profesor minimal wajib memiliki karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi.

catatan: ini lebih mudah daripada di draft-nya, nampaknya banyak keberatan diakomodir. Di draftnya, untuk jadi lektor kepala saja musti nulis di jurnal internasional, tapi lebih berat dari aturan lama yang tak mensyaratkan tulisan di jurnal.

10. Bab XI: untuk dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya (termasuk tugas belajar : pasal30d) pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (pasal 31 ayat 5)

Artinya, (seharusnya) publikasi selama tugas belajar dapat dihitung sebagai angka kredit ketika pengaktifan kembali sebagai dosen :)

Nah, semoga aturan di bagian ini betul-betul terimplementasi dalam juklak/juknis sehingga dosen2 yang tugas belajar menjadi semangat melakukan publikasi sehingga meningkatkan rating perguruan tinggi di Indonesia (dengan catatan mencantumkan nama perguruan tinggi asal di publikasi).

11. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan Lektor Kepala yang belum S3 (doktor). Hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan bab XIII Pasal 35 (1) “Dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka dosen yang menduduki jabatan lektor kepala dan belum berijazah Doktor (S3) tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, kecuali yang memiliki pangkat Penata, golongan  ruang IIIc dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi menjadi Penata Tingkat I golongan ruang IIId”.

jadi selamat untuk yang sudah menjadi lektor kepala, dan yang belum tetap semangat melipatgandakan upaya dan karya-nya.

12. PermePAn ini ditetapkan di jakarta pada tanggal 15 maret 2013 oleh MenPAn dan RB, serta diundangkan oleh menKUmHAM pada tanggal 21 Maret 2013.

13. Ada seabrek lampiran, silahkan dilihat sehingga kita bisa menghitung sendiri angka kredit dan juga proporsi angka kredit ketika pengajuan jabatan akademik dosen tersebut. Juga ada lampiran soal tugas wewenang dosen.

Oke, demikian analisis singkat terhadap butir-butir tertentu yang menurut saya menarik atau baru. Semoga penafsiran diatas tidak salah ya. Oh ya, belum tau juga apalah aturan ini sudah dilaksanakan dalam penilaian angka kredit yang diajukan atau belum. Saya sendiri masih menunggu pengajuan ke LK yang dilakukan sebelum berangkat sekolah ke Kyoto. Menurut hasil rekap sih sudah lolos ke tahap berikutnya.

Hmmm dalam diskusi di FB ternyata ketahuan juga kalau PermenPAN ini dibuat terburu-buru dan kurang cermat. Terlihat dari terdapat dua Bab XI, yang satu tentang FORMASI (pasal 27-29) dan satu lagi PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN (pasal 30-33).

Kemudian soal tugas belajar, apakah angka kredit yang diperoleh berupa semua publikasi yang dilakukan atau hanya berupa selembar ijazah, juga debatable. Jika Pemerintah memang mau mendorong dosen selama tugas belajar berkarya semaksimal mungkin (kualitas dan kuantitas), sebaiknya semua publikasi dihitung. Jika ini dilakukan dan publikasi mencantumkan institusi di Indonesia, maka akan menaikkan rating institusi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia. begitu juga batas kepatutan yang selama ini menghambat dosen untuk berkarya sebaiknya juga dihilangkan. Kita tentu saja menunggu hal-hal baik dalam juklak/juknis/panduan operasional penghitungan angka kredit yang bersemangat mendorong dosen untuk berkarya, bukan sebaliknya.

Update, angka kredit selama tugas belajar diakui, silahkan baca dan dapat dokumennya disini. 

salam.

Update: telah terbit permenpan 46 2013 yang merevisi permenpan 17 2013, silahkan dibaca analisisnya disini: http://www.dosenindonesia.net/?p=383