Menolak Pemilihan Gubernur Oleh DPRD

Sekitar dua minggu lalu, saya diundang mengisi talkshow di salah satu stasiun televisi lokal di Banten. Temanya menarik dan menggelitik, Pemilihan Gubernur oleh DPRD. Selain saya, Pak Aeng Haerudin, Ketua DPRD Banten juga menjadi pembicara.
Wacana mengembalikan pemilihan Gubernur ke DPRD nampaknya sedang menjadi agenda setting yang digulirkan dari Jakarta ke daerah. Presiden SBY misalnya, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010 menyampaikan keprihatinannya soal tingginya biaya politik dan maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Elit lain, seperti K.H. Hasyim Muzadi, Dien Syamsuddin, dan belakangan Marzukie Alie serta Gamawan Fauzi menggoreng isu itu di berbagai media massa.
Ada beberapa alasan utama dalam wacana tersebut: Pertama, penafsiran pasal 18 UUD 1945; kedua, mengurangi politik uang; ketiga; kedudukan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat; keempat, penghematan biaya pemilukada.

Penafsiran UUD 1945
Para penganjur pengembalian pemilihan Gubernur oleh DPRD memiliki alasan pertama bahwa UUD 1945 Bab 6 Pemerintahan Daeah Pasal 18 (4) menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Tak ada kata-kata pemilihan langsung sebagaimanan dalam pasal yang mengatur tentang pemilihan presiden. Dalam negara demokrasi perwakilan, maka memenuhi kaidah demokratis jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini adalah alasan penganjur pemilihan gubernur oleh DPRD.
Alasan ini bisa diterima jika saja sejarah menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah di DPRD, baik di era orde baru maupun di era penerapan UU No. 22 tahun 1999 meninggalkan catatan sejarah pelaksanaan demokrasi secara baik. Namun sayangnya tidak.
Di era orde baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan restu pemerintah pusat. Apa yang terjadi? Catatan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan DPRD acapkali tak memiliki hubungan apapun dengan kepentingan rakyat. Lebih parah lagi, kepentingan pemerintah pusat jauh lebih dominan dalam meaksakan kejendak siapa menjadi Gubernur dimana tanpa memedulikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Catat saja pemilihan Gubernur Riau, 2 September 1985. Masyarakat menginginkan putra daerah riau bisa menjadi Gubernur. Namun pemerintah pusat menginginkan Imam Munandar mayor jenderal purnawirawan kelahiran Blitar, Jawa Timur yang (harus) jadi Gubernur. Dalam pemilihan, Imam Munandar hanya meraih 17 suara, dikalahkan oleh Ismail Suko, Sekretaris DPRD Riau yang semula dimaksudkan cuma sebagai calon pendamping, yang mengumpulkan suara terbanyak, 19. Namun, Ismail Suko (dipaksa) mengundurkan diri dari pencalonan dan Imam Munandar dilantik menjadi gubernur. (Majalah tempo, 5 Desember 1987).
Contoh lain adalah di Kalimantan Barat, selama 32 tahun masa Orde Baru tidak ada seorangpun gubernur berasal dari etnis Dayak. Untuk menjaga kestabilan, maka selama Orde Baru, jabatan Gubernur selalui dijabat oleh militer dan berasal dari etnis Jawa. Begitu juga di Kalimantan tengah, dari tahun 1983 – 1999 terdapat lima periode Gubernur yang dijabat oleh etnis Jawa sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat (Gayatri dan Kurianwati dalam Nurhasim, 2003: 148). Hal ini terjadi hampir di seluruh negeri, orang sering menyebutnya jawanisasi.
Kondisi sebaliknya terjadi di era penerapan UU No. 22 tahun 1999, dimana pemilihan dari awal sampai akhir dilaksanakan di DPRD dan pemerintah pusat tak mengintervensi, hanya melantik. Terdapat dua persoalan besar, pertama adalah bahwa proses politik pemilihan gubenur betul-betul menjadi milik elit politik. Tak ada saluran publik untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Elit politik memiliki agenda-nya sendiri yang seringkali berkaita hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat? Hanya menonton di pinggir lapangan saja. Saya pikir tak ada contoh baik di era pemilihan gubernur di era ini yang bisa dijadikan contoh.
Kedua, walaupun intervensi pusat berkurang, kewenangan melantik dipakai pula untuk mengintervensi hasil pemilihan. Hal ini secara mencolok terjadi di Lampung, dimana Gubernur terpilih tak kunjung dilantik oleh Presiden Megawati.
Pemilihan oleh DPRD di kedua era tersebut seakan-akan demokratis, padahal tidak sama sekali. Jikapun disebut hanya demokratis secara prosedural, namun cacat secara substansial karena sama sekali tak membuka peluang partisipasi masyarakat. Bahkan tuntutan menuju pemilihan langsung oleh rakyat adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap proses pemilihan di DPRD yang elitis dan sama sekali tak partisipatif.

Politik Uang
Alasan kedua dan ini disampaikan oleh Presiden SBY adalah maraknya politik uang. Ya, harus diakui bahwa politik uang menjadi bahagian dari proses pemilukada. Para calon berupaya mempengaruhi pemilih dengan “menyuap” pemilih dengan berbagai berbagai modus mulai dari uang tunai, sembako, janji proyek sampai kupon undian berhadiah.
Elit politik jelas menjadi pihak “penyuap” dalam kasus politik uang. Masyarakat juga menjadi lebih aktif dalam kasus politik uang, sehingga muncullah istilah Golput (Golongan pencari uang tunai) atau Kiai Cash yang merupakan plesetan dari Kiai Khos. Hasil survey Lab Administrasi Negara FISIP Untirta misalnya menemukan bahwa 75% masyarakat akan menerima uang dari kandidat. Alasan utama, sebanyak 70% menganggap bahwa uang yang diberikan adalah rejeki yang tidak boleh ditolak. Lebih celaka lagi adalah bahwa 54% responden yang akan menerima uang akan memilih kandidat yang memberikan uang.
Namun apakah jika diserahkan ke DPRD persoalan politik uang juga selesai? Apakah anggota DPRD adalah orang-orang yang kebal politik uang?
Sayang reputasi DPRD kita belum seelok itu. Catatan pemilihan gubernur oleh DPRD di masa lalu menempatkan politik uang sebagai salah satu masalah utama. Kasus menonjol adalah pembatalan pemilihan gubernur Maluku Utara 5 Juli tahun 2001 karena pemenang dinyatakan melakukan politik uang. Pemilihan Gubernur sampai harus diulang dua kali karena persoalan ini. Persoalan ini berlarut-larut dan mengakibatkan kerusuhan di Maluu Utara. Dalam pemilihan Gubernur Banten tahun 2001-pun persoalan politik uang menjadi isu populer yang diakibatkan bercecerannya traveler cheque yang diduga dibagi-bagikan salah satu kandidat kepada para anggota DPRD.
Pengalihan pemilihan Gubernur oleh DPRD nampaknya hanya akan mengulang cerita lama tersebut. Yang terjadi bukanlah solusi terhadap politik uang namun pemindahan ruang dan penerima politik uang. Jika dalam pemilukada langsung politik uang diterima oleh kalangan miskin di masyarakat, dalam pemilihan gubernur oleh DPRD penerima politik uang boleh jadi anggota DPRD yang terhormat.
Jadi, marilah mendudukkan persoalan politik uang secara proporsional. Persoalan politik uang tak hanya berada pada dimensi habit (kebiasaan berulang-ulang) dan acapkali disebut budaya tapi juga dimensi penegakan hukum. Jika kita memang menghendaki persoalan politik uang diselesaikan, maka penegakan hukum yang harus diperkuat. Merajalelanya politik uang tak lepas dari lemahnya penegakan hukum dalam kasus pidana ini. Seringkali, aparat penegak hukum tutup mata bahkan menjadi ganjalan paling serius dalam persoalan politik uang, apalagi jika melibatkan incumbent atau orang kuat lokal.
Kedudukan Gubernur
Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan.
Namun harus dipahami posisi Gubernur memang ganda, di satu sisi ia memang sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang melaksanakan program dekonsentrasi, namun juga Gubernur memiliki wewenang sebagai kepala daerah yang juga memiliki wewenang dalam konteks desentralisasi.
Pun jika posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka wewenang desentralisasi-nya harus dicabut dan DPRD juga tidak diperlukan lagi. Persoalan kewenangan desentralisasi mutlak diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk lebih mudah membayangkan, posisi Gubernur ibarat walikotamadya di Daerah khusus ibukota Jakarta. Apakah elit politik di level provinsi bersedia berada di posisi itu?
Yang menarik adalah salah satu alasan kembalinya pemilihan Gubernur oleh DPRD untuk meningkatkan legitimasi Gubernur. Jelas ini argumentasi ngawur. Yang bakal terjadi adalah legitimasi Gubernur semakin menurun dan akan semakin dicuekin oleh pemerintah kabupaten/kota. Apa pasal? Alasannya adalah Gubernur hanya dipih segelintir orang sementara bupati/walikota dipilih oleh ratusan ribu atau jutaan rakyat.
Penghematan Biaya Pilkada
Alasan terakhir adalah penghematan biaya penyelenggaraan pemilukada. Nampaknya ini adalah alasan kunci bahwa pemilihan gubernur menghabiskan banyak biaya. Pilkada di Jatim, misalnya, menghabiskan sekitar 830 miliar rupiah. prediksi biaya penyelenggaraan pilkada 2010 mencapai 3,54 triliun rupiah. Biaya ini jauh lebih besar daripada pemilu legislatif tahun lalu yang berkisar di angka 2 triliun rupiah. Anggaran tersebut pun baru untuk 244 daerah yang akan menggelar pilkada dalam tahun 2010, dan dengan asumsi satu putaran. (http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=50872).
Namun apakah tak ada cara lain melakukan penghematan biaya selain meniadakan pemilihan langsung? Ada beberapa contoh menarik. Di Sumatera Barat, misalnya, pilkada serentak yang terdiri atas pilgub (pemilihan gubernur), 11 pilbup (pemilihan bupati), dan 2 pilwali (pemilihan wali kota), pada 30 Juni 2010, terbukti menghemat APBD 65 persen, hanya membutuhkan Rp 62 miliar dari total anggaran 130 miliar. Sedangkan di Bengkulu, pmilihan kepala daerah provinsi dan enam kabupaten berlangsung serentak 3 Juli 2010 menghemat anggaran hingga Rp. 40 miliar. (http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95712).
Tentu saja akan ada persoalan teknis, seperti payung hukum pengaturan pemilukada serentak, pengurangan dan atau penambahan masa jabatan untuk menemukan waktu pelaksanaan serentak. Namun hendaknya regulasi dan kehendak elit bisa menyesuaikan dengan keinginan melaksanakan pemilukada berkualitas dengan biaya yang jauh lebih efisien.
Banyak hal lain yang bisa dihemat. Pendataan penduduk misalnya akan amat efisien jika pemerintah memang bisa menerapkan Nomor Identitas Kependudukan berdasarkan basis data yang presisi. Belum lagi kartu pemilih yang cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk saja.
Sisi Baik Pemilukada
Tentu saja, selain membantah argumentasi pihak-pihak yang mendorong pemilihan gubernur dilaksanakan secara serentak, ada beberapa hal baik dari pemilukada yang perlu diapresiasi. Pertama, kematangan masyarakat sebetulnya meningkat. Saya melihat berbagai persoalan dalam pemilukada tidak lahir dari masyarakat, tapi dari elit. Di beberapa tempat dimana elit bisa menjadi panutan dan bekerja dengan baik, masyarakat memiliki kematangan yang baik.
Sederhananya, pemilik suara yang amat tinggi dalam pemilukada, sesungguhnya adalah kepala-kepala daerah yang memang bekerja untuk rakyat. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) – FX Hadi Rudyatmo Calon Incumbent Walikota Surakarta memperoleh hasil mencengangkan, 90,09% suara pemilih dalam pencoblosan 26 April 2010. Hasil ini hampir memecahkan rekor MURI yang dipegang Herman Sutrisno- Akhmad Dimyati, Walikota Banjar yang juga incument yang mendapatkan suara 92, 19% di tahun 2008. Rekor ini tumbang di tangan Herman Deru-Kholid Mawardi, meraih 373.177 suara atau sekitar 94,56 persen. Di kalangan pemegang prosentase suara terbanyak terdapat nama Wahidin Halim, Walikota Tangerang (88,22%), Untung Wiyono, Bupati Sragen (87,34%), I Gde Winasa Bupati Jembrana (88,5%) atau di tingkat Provinsi fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo (81%). Hal ini menunjukkan bahwa sebaik-baiknya kampanye adalah bekerja keras untuk masyarakat.
Kedua, pemilukada membuka ruang partisipasi lebih baik. Selain melalui partai politik, pintu pencalonan juga terbuka melalui jalur independen. Hal ini amat sulit bisa terjadi jika pemilihan dilangsungkan di DPRD yang dodominasi oleh kepentingan segelintir elit politik. Selain itu, terbukti ada beberapa calon independen yang memenangkan pemilukada seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
Ketiga, kepala daerah berkinerja baik memiliki kesempatan naik kelas. Fadel Muhammad dan Gamawan Fauzi adalah contoh Gubernur yang dianggap berkinerja baik dan mendapatkan suara tinggi dalam pemilukada. Mereka naik kelas, menjadi menteri di Kabinet Persatuan Nasional II. Sebelumnya Gamawan naik kelas dari posisi Walikota Solok menjadi Gubernur Sumatera Barat, walaupun didukung bukan oleh partai besar disana. Di tempat lain, Rustriningsih juga naik kelas, dari Bupati Kebumen menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Penutup
Nampaknya tidak ada alasan yang memadai selain keinginan elit membajak demokrasi dibalik alasan mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD. Hal ini tentu saja sangat berbahaya sebab kemudian semangat yang diusung adalah resentralisasi dan menjadi arus balik demokrasi menuju kembali ke otoritarianisme.
Kenangan pemilihan Gubernur oleh DPRD si era orde baru dan masa penerapan UU No. 22 1999 bukanlah berisi kenangan baik. Pemilihan Gubernur menjadi arena dagang sapi, politik uang dan sama sekali tak menyediakan ruang untuk aspirasi masyarakat. Semoga saja kita tak menjadi bangsa keledai yang terus menerus terjebak kedalam lubang yang sama. Wallahua’lam bissawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s